Perkara No: 306K/Pdt.Sus/2010 | Pelelangan Objek Jaminan Fidusia

A. Resume Perkara

Perkara ini berkisar tentang gugatan Tim Kurator (Penggugat) debitor pailit terkait pelelangan aset debitor yang sebelumnya telah diagunkan oleh pemegang hak fidusianya. Pada tingkat pertama gugatan tersebut dikabulkan oleh pengadilan dengan memerintahkan menyerahkan uang hasil pelelangan kepada Tim Kurator. Tergugat kemudian mengajukan permohonan kasasi dengan pertanyaan utama apakah pelaksanaan lelang seperti ini tidak diperbolehkan.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa meskipun terdapat ketentuan Pasal 34 UU No. 37/2004 yang melarang adanya perjanjian yang bermaksud untuk memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotik, atau jaminan fidusia, namun harus dipertimbangkan pula ketentuan Pasal 55 UU No. 37/2004 yang mengatur bahwa pemegang jaminan fidusia dapat mengeksekusi hak-haknya seolah-olah tidak ada kepailitan. Karenanya larangan dalam Pasal 34 UU No. 37/2004 harus ditafsirkan bahwa yang tidak diperbolehkan adalah “melakukan perjanjian”, sementara bila perjanjian telah sempurna, maka berlaku Pasal 55 UU No. 37/2004. Dengan demikian, pelelangan atas obyek jaminan fidusia dalam perkara ini tidaklah bertentangan dengan hukum.

B. Ringkasan Pertimbangan

• “Bahwa persoalan dalam perkara ini adalah ada perjanjian dengan jaminan Fidusia antara PT. Tri Panca Group dengan PT. Bank Mega, kemudian PT. Tri Panca Group tersebut dinyatakan pailit. Judex Facti di dalam pertimbangannya bersandar pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang berbunyi ”kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotik, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan lebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.”;”
• “Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut tidak mempertimbangkan ketentuan lain di dalam undang-undang yaitu:
  • Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan yang menentukan: “...setiap kreditur pemegang hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan; [...]
  • Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (Undang-Undang Jaminan Fidusia) menyatakan […]Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 [...]”
• “Bahwa dengan pertimbangan di atas, maka seolah-olah ada pertentangan antara Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan Pasal 55, Penjelasan Pasal 31 ayat (1) […] serta Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, sehingga menurut Mahkamah Agung ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 haruslah diartikan bahwa yang tidak boleh dilaksanakan setelah adanya putusan pernyataan pailit adalah melakukan perjanjian yang bermaksud:

a. Memindahtangankan hak atas tanah
b. Balik nama kapal
c. Pembebanan hak tanggungan
d. Hipotik
e. Jaminan fidusia yang telah diperjanjikan lebih dahulu.
Artinya perjanjian yang ada tersebut tidak boleh diwujudkan/dilaksanakan lebih lanjut, misalnya dengan menerbitkan sertifikat. Tetapi apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah sempurna dengan adanya sertifikat, maka yang harus berlaku adalah Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yaitu obyek jaminan tidak masuk dalam harta/budel pailit.”

C. Amar Putusan

Mengadili:

• Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: […] tersebut;
• Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.
• 01/PAILIT LAIN-LAIN/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. Jo No. 33/PAILIT/2009/PN.NIAGA. JKT.PST. tanggal 17 Pebruari 2010;

Mengadili Sendiri:
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

D. Signifikansi

Putusan ini menjelaskan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 34 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004. Menurut Mahkamah Agung, larangan dalam Pasal 34 ini harus dipahami sebagai larangan melakukan perjanjian yang bermaksud untuk memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotik, atau jaminan fidusia. Sedangkan untuk perjanjian-perjanjian yang telah sempurna, berlaku Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.