Selamat Datang di Website Resmi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI




Perkara Pidana

Perkara No:1542K/Pid.SuS/2008 | Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Lingkungan

No. Perkara

:

1542 K/Pid.Sus/2008

Jenis Perkara

:

Pidana / Tindak Pidana Lingkungan

 

Isu Kunci

 

:

Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Lingkungan

 

Majelis Hakim

 

:

1.    Dr. Artidjo Alkotsar, SH, LLM
2.    Imam Harjadi, SH.
3.    H. Mansur Kartayasa, SH, MH

A. Resume Perkara

Hotel BVBR yang dipimpin oleh Terdakwa melakukan perjanjian dengan Pihak kedua (AA alias TL) untuk mengangkut seluruh sampah/ limbah yang berasal dari sebuah Kapal Pesiar LW yang masih satu grup perusahaan dengan Hotel BVBR, yaitu PT HBB. Dalam rangka perjanjian tersebut AA kemudian menyewa sebuah lahan milik pihak ketiga sebagai tempat pembuangan sampah tersebut. Perjanjian pembuangan sampah tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Dalam sampah tersebut ternyata terdapat limbah B3, yang kemudian mencemarkan lingkungan.

Perjanjian antara pihak Hotel BVBR pada awalnya ditandatangani oleh Pimpinan yang lama. Posisi pimpinan tersebut kemudian beralih hingga dua kali dimana yang terakhir dipegang oleh Terdakwa sejak tahun 2005. Atas adanya perjanjian tersebut Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan.

Di tingkat pertama Terdakwa diputus bebas oleh Pengadilan Negeri. PN memutus bebas dengan alasan bahwa unsur subyek tidak terbukti karena menurut PN Terdakwa bukanlah Direksi PT HBB yang merupakan perusahaan yang membawahi Hotel BVBR dan Kapal Pesiar LW, sehingga tidak dapat dianggap bertanggung jawab (error in persona) karena terdakwa hanyalah Acting Resident Manager. Atas pertimbangan ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa PN telah salah dalam menerapkan hukum. Menurut Mahkamah Agung selain menjabat sebagai Acting Resident Manager terdakwa juga sebagai Pimpinan Hotel BVBR, dan jabatan sebagai Acting Resident Manager berada di bawah General Manager Hotel BVBR sehingga terdakwa bertanggung jawab atas semua operasional dan pengelolaan Perusahaan.

MA juga menyatakan bahwa Terdakwa mengetahui dengan pasti adanya kerjasama antara Hotel yang dipimpinannya dengan AA yang mengakibatkan pencemaran, serta walaupun mempunyai kewenangan untuk menarik/membatalkan perjanjian tersebut tetapi Terdakwa tidak melakukannya. Dengan demikian maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum.

B. Ringkasan Pertimbangan

  1. Bahwa terdakwa mengetahui dengan pasti adanya kontrak/ kerjasama antara Saksi AA dengan Hotel BVBR untuk mengangkut sampah/limbah dari Kapal Pesiar LW yang berada di Selat Singapura ke Tempat Pembuangan Sampah Kampung Trai Nongsa Batam karena Terdakwa selaku Acting Resident Manager setiap bulan menandatangani/memberikan persetujuan pembayaran uang sebesar 110 dollar Singapura pada Saksi untuk jasa ini. Tanpa persetujuan terdakwa maka pihak Hotel BVBR tidak akan melakukan pembayaran;
  2. Bahwa limbah dari Kapal Pesiar LW yang kemudian dibuang ke TPS merupakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang membahayakan lingkungan atau pencemaran lingkungan hidup;
  3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli telah terjadi pencemaran di sekitar TPS Kampung Trai Nongsan Batam;
  4. Bahwa terdakwa selaku Acting Resident Manager walaupun mempunyai kewenangan untuk menarik/membatalkan perjanjian antara Hotel BVBR dengan Saksi AA akan tetapi terdakwa tidak melakukannya.
  5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum.

C. Amar Putusan

 

Mengadili

  1. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tersebut;
  2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam No. 846/ PID.B/2007/PN.BTM

 

Mengadili Sendiri

  1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencemaran Lingkungan Hidup
    • Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan

 

Perkara No: 2399 K/Pidsus/2010 | Pengesampingan Ancaman Pidana Minimum

No. Perkara

:

2399 K/Pid.Sus/2010

Jenis Perkara

:

Pidana / Tindak Pidana Korupsi

 

Isu Kunci

 

:

Pengesampingan Ancaman Pidana Minimum yang diakibatkan Penyusunan Surat Dakwaan yang Disusun Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk Dakwaan Tunggal

 

Majelis Hakim

 

:

1. Djoko Sarwoko, SH, MH
2. H. Mahdi Soroinda Nasution, SH, M.Hum
3. Prof. Dr. Surya Jaya, SH, M.Hum

A. Resume Perkara

 

Perkara ini merupakan perkara korupsi pengadaan barang dan jasa berupa pengadaan pakaian Sipil dan Dinas DPRD Singkawang pada akhir tahun 2007. Total pagu untuk pengadaan pakaian tersebut sebesar + 65 juta rupiah. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan/PPK (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah berencana menunjuk seorang penjahit untuk melaksanakan kegiatan, namun yang menjadi permasalahan penjahit tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penyedia barang/jasa sebagaimana yang diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003. PPK kemudian menghubungi terdakwa untuk meminjamkan perusahaannya yang memang bergerak dibidang penjahitan agar syarat-syarat formil penunjukkan pelaksana kegiatan terpenuhi. Untuk itu orang Ketua PPK menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar 2.900.000, - (dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Atas tawaran tersebut Terdakwa menyetujuinya.

Setelah perusahaan Terdakwa memenangi tender, uang kemudian dicairkan ke rekening perusahaan terdakwa sebesar + 58 juta. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada Ketua PPK dengan dikurangi fee sebesar 2,9 juta sesuai kesepakatan sebelumnya. Namun ternyata uang yang diterima oleh Ketua PPK tersebut tidak pernah diserahkan ke pelaksana yang sesungguhnya sehingga akibatnya pekerjaan menjadi gagal dan tidak ada satu potong pun pakaian yang berhasil diadakan.

Atas permasalahan tersebut terdakwa kemudian dituntut turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang didakwa dengan dakwaan tunggal pasal 2 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 bersama-sama dengan Ketua PPK namun dalam berkas yang terpisah. Di tingkat pertama terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dan dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun penjara dan denda Rp.200 juta subsidiair 1 bulan kurungan dan uang pengganti sebesar 2,9 juta Di tingkat banding hukuman tersebut dikurangi menjadi 1 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta subsidiair 1 bulan kurungan.

Atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut JPU mengajukan Kasasi dengan alasan bahwa putusan yang dijatuhkan PT melanggar sanksi minimum yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 dimana dalam pasal tersebut diatur ancaman minimum 4 tahun penjara dan denda minimum 200 juta. Dalam putusan Kasasi ini MA pada intinya selaras dengan putusan PT namun dengan pertimbangan sendiri. MA berpendapat bahwa walaupun pilihan bentuk dakwaan adalah kewenangan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi dakwaan tunggal terhadap perkara a quo menyebabkan Majelis Hakim berada pada posisi dilematis, karena tidak ada pilihan untuk menerapkan hukum yang tepat dan adil bagi terdakwa dan bagi penegakkan hukum itu sendiri. Oleh karena itu MA dalam perkara ini mengesampingkan ketentuan ancaman pidana minimum yang diatur dalam pasal 2 ayat (1), hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi tersebut kembali dikurangi hanya menjadi penjara 1 tahun tanpa pidana denda dan pidana tambahan uang pengganti dengan pertimbangan yang pada intinya adalah bahwa penerapan minimal khusus dalam perkara ini dapat mencederai rasa keadilan karena tidak seimbang dengan perbuatan terdakwa yang hanya sebesar 2,9 juta.

 

B. Ringkasan Pertimbangan

  1. Bahwa walaupun terdakwa terbukti memenuhi segenap unsur dakwaan pasal 2 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 namun Majelis Hakim menilai penerapan pidana minimal khusus sebagaimana yang diatur dalam pasal dakwaan yang dimaksud dapat mencederai rasa keadilan karena ketidakseimbangan antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa dihubungkan dengan jumlah kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan besaran nilai yang diperoleh Terdakwa oleh sebab perbuatannya tersebut yakni sebesar Rp.2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)
  2. Bahwa menurut hemat Majelis Hakim tindak pidana korupsi tidak boleh disikapi secara permisif berapapun nilai kerugian Negara yang timbul karenanya, akan tetapi sebaliknya penjatuhan pidana yang mencederai rasa keadilan juga harus dihindarkan.
  3. Bahwa dalam hal-hal yang sangat khusus Mahkamah Agung dalam fungsi mengadili dapat melakukan penerapan hukum terhadap kasus konkrit yang dihadapi yang aktualisasinya tidak seutuhnya searah dengan semangat dan kehendak pembuat undang-undang, akan tetapi diselaraskan dengan tuntutan keadilan masyarakat.

 

C. Amar Putusan

Mengadili

  1. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum;
  2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat no. 195/Pid/2010/PT.PTK

Mengadili Sendiri

    • Menyatakan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama”;
    • Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

 

Perkara Nomor: 1600 K/Pid/2009 | Restorative Justice

 

No. Perkara

:

1600 K/Pid/2009

Jenis Perkara

:

Pidana / Penipuan atau Penggelapan

 

Isu Kunci

 

:

Restorative Justice;
Pencabutan Pengaduan yang melampaui waktu

 

Majelis Hakim

 

:

Dr. Harifin A. Tumpa, SH, MH
Prof. Dr. H. Muchsin, SH
I Made Tara, SH

A. Resume Perkara

 

Dalam perkara pidana ini Terdakwa didakwa secara alternatif dengan dakwaan Penipuan atau Penggelapan, dimana yang menjadi korban/pelapornya adalah mertua terdakwa itu sendiri.

Permasalahan bermula ketika Terdakwa yang hendak mengembangkan usahanya mengajak korban membantu terdakwa dengan memberikan tambahan modal dengan janji berupa keuntungan berupa bunga atas modal yang diserahkannya. Untuk semakin meyakinkan korban, Terdakwa menjanjikan bahwa setiap tambahan modal yang diberikan oleh korban terdakwa akan menyerahkan Bilyet Giro (BG) dan Check yang dapat dicairkan 1 bulan setelahnya. Akan tetapi ternyata setelah korban berusaha mencairkan BG dan Check-check tersebut terdapat beberapa BG dan Check yang tidak dapat dicairkan, baik karena ternyata check dan BG tersebut ternyata kosong hingga tanda tangan yang tertera dalam check dan BG tersebut berbeda dengan yang ada dalam specimen yang ada di Bank.

Atas perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian mencapai + 3,9 M. Korban kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke kepolisian. Namun dalam persidangan di tingkat pengadilan negeri, korban menyatakan bahwa ia mencabut tuntutannya kepada terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa adalah juga merupakan menantunya yang memiliki 2 orang anak yang masih kecil-kecil, dan korban sebagai pengadu telah memaafkan segala perbuatan terdakwa.

Atas dasar pencabutan pengaduan tersebut, walaupun sudah tidak lagi memenuhi syarat pencabutan pengaduan sebagaimana diatur dalam pasal 75 KUHP, Pengadilan Negeri menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan Pengaduan yang diajukan Korban, dan menyatakan penuntutan perkara tersebut tidak dapat diterima. Putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi, dan oleh Pengadilan Tinggi diperintahkan agar Pengadilan Negeri memeriksa kembali perkara tersebut.

Putusan Pengadilan Tinggi tersebut kemudian dimohonkan kasasi oleh Terdakwa. Oleh Mahkamah Agung permohonan kasasi tersebut dikabulkan. Mahkamah Agung pada intinya menyatakan bahwa pencabutan pengaduan yang dilakukan oleh korban walaupun sudah tidak memenuhi syarat pasal 75 KUHP tetap diterima, dengan pertimbangan bahwa walaupun perkara ini perkara pidana, namun perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar dari pada bila dilanjutkan. Atas pertimbangan tersebut Mahkamah Agung menyatakan bahwa pencabutan pengaduan tersebut dinyatakan sah sehingga penuntutan terhadap terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Ringkasan Pertimbangan

 

  1. Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana;
  2. Bahwa perkara ini terjadi karena adanya konflik antara mertua (sebagai pelapor) dengan menantu (sebagai terdakwa);
  3. Bahwa ternyata kemudian sang mertua tidak lagi mempersoalkan tindak pidana yang dilakukan oleh menantunya, sehingga pengaduan dicabut;
  4. Bahwa walaupun pencabutan pengaduan telah melewati 3 bulan, yang menurut pasal 75 KUHP telah lewat waktu, namun dengan pencabutan itu keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih;
  5. Bahwa pencabutan pengaduan yang dilakukan oleh pelapor yang notabene adalah mertua Terdakwa, adalah merupakan tindakan untuk memaafkan menantu yang dengan demikian pihak yang dirugikan merasa tidak perlu lagi perkara ini diteruskan;
  6. Bahwa walaupun perkara ini perkara pidana, namun perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar dari pada bila dilanjutkan;
  7. Bahwa ajaran keadilan Restoratif mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum tetapi konflik juga merepresentasikan terganggunnya, bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan dan Hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih.

C. Amar Putusan

 

Mengadili
Mengabulkan permohonan Kasasi dari Terdakwa. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi

Mengadili Sendiri
Menyatakan Penuntutan Perkara atas nama Terdakwa tidak dapat diterima.