Selamat Datang di Website Resmi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI




Perkara Perdata

 

Perkara Nomor 2356K/Pdt/2010 | Perjanjian yang dibuat dalam tahanan merupakan bentuk “misbruik van omstandigheden”, dapat dibatalkan

No. Perkara

:

No. 2356K/PDT/2010

Jenis Perkara

:

Perdata

 

Isu Kunci

 

:

Perjanjian yang dibuat saat salah satu pihak ditahan kepolisian karena laporan pihak yang lain, dapat dibatalkan, karena merupakan bentuk “misbruik van omstandigheden

 

Majelis Hakim

 

:

1.   Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH.
2.   I Made Tara, SH.
3.   Djafni Djamal, SH.

 

A. Resume Perkara

Inti permasalahan yang dibahas oleh Mahkamah Agung dalam putusan ini adalah mengenai batalnya suatu perjanjian. Pemohon Kasasi/Penggugat adalah pemilik sebuah merek yang atas tekanan Termohon Kasasi/Tergugat membuat dan menandatangani perjanjian jual beli merek untuk mengalihkan merek tersebut kepada Tergugat. Perjanjian dibuat dan ditandatangani saat Penggugat ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian atas laporan Tergugat. Penggugat beranggapan bahwa perjanjian dilakukan atas suatu tekanan dan di luar akal sehatnya, serta meminta pengadilan membatalkan perjanjian jual beli merek itu.

Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan tersebut, tetapi putusan Pengadilan Negeri dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung harus menjawab apakah perjanjian jual beli merek dalam perkara ini dapat dibatalkan.

B. Ringkasan Pertimbangan

 

“Bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan keadaan Penggugat pada saat dibuatnya perjanjian jual beli, yaitu Penggugat ditahan oleh polisi karena laporan dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menekan Penggugat agar mau membuat atau menyetujui perjanjian jual beli tersebut. Hal ini adalah merupakan “misbruik van omstandigheden” yang dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur pasal 1320 KUHPerdata yaitu tidak ada kehendak yang bebas dari pihak Penggugat;”

C. Amar Putusan

Mengadili:

  1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: […] tersebut;
  2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 45/Pdt/2008/PT.Semarang tanggal 17 Maret 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No.
  3. 273/Pdt.G/2006/PN.Semarang tanggal 28 Juni 2008 tersebut;[...]

Mengadili Sendiri:
[…]
Dalam Pokok Perkara:

  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  3. Menyatakan Penggugat Pemilik Merek Sah dan berkekuatan hukum atas
  4. Sertifikat Merek [...];
  5. Menyatakan Perjanjian Perdamaian dan Perjanjian Jual Beli Merek yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat II dengan Penggugat pada tanggal 6 Oktober
  6. 2006 batal demi hukum;
  7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan
  8. Sertifikat Merek [...] kepada Penggugat;
  9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp.
  10. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan saat ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  11. [...]

 

D. Signifikansi

Putusan Mahkamah Agung ini merupakan penerapan dari Pasal 1323 KUHPerdata yang mengatur bahwa “Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.” Mahkamah Agung menyatakan bahwa kondisi di mana salah satu pihak berada dalam tekanan/intimidasi dari pihak lain, dalam hal ini penahanan oleh pihak kepolisian atas laporan pihak lain tersebut, membuat perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan karena tidak ada kehendak bebas (dalam membuat kesepakatan).

Pendapat Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan Pasal 1324 KUHPerdata yang mengatur bahwa: “Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan.” Adanya kehendak bebas dalam membuat kesepakatan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian.

Perkara No:1200K/Pdt/2008 | Pertimbangan Nilai Kepatutan dan Kewajaran dalam Pembuktian Harta Bersama/Bawaan

No. Perkara

:

1200K/Pdt/2008

Jenis Perkara

:

Perceraian / Pembagian Harta Bersama

 

Isu Kunci

 

:

 

Pembuktian untuk menentukan harta bawaan/bersama dalam suatu proses perceraian perlu mempertimbangkan juga nilai-nilai kepatutan dan kewajaran

 

Majelis Hakim

 

:

1.   Drs. H. Ahmad Kamil, SH., MHum.
2.   Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.
3.   H. Imam Soebechi, SH., MH.

A. Resume Perkara

Perkara ini sebenarnya perkara sederhana, yaitu sengketa mengenai pembagian harta, setelah terjadinya perceraian. Dalam situasi tersebut pada prinsipnya harus diperjelas dulu mana yang termasuk harta bawaan dari masing-masing pihak, serta mana yang menjadi harta bersama yang harus dibagikan kepada kedua belah pihak.

Pada kasus yang bermula dari gugatan mantan isteri (Penggugat/Termohon Kasasi), setidaknya ada dua pertanyaan mendasar, yaitu terkait barang tidak bergerak berupa beberapa aset tanah dan bangunan yang masih dikuasai mantan suami (Tergugat/ Pemohon Kasasi), serta barang bergerak berupa beberapa mobil. Pada pengadilan tingkat pertama ditetapkan bahwa sebagian besar dari barang-barang tersebut adalah harta bersama yang masih harus dibagi lagi, putusan mana dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding. Di tingkat kasasi, Tergugat/Pemohon Kasasi mempertanyakan proses pembuktian yang mendasari penetapan harta bersama tersebut, antara lain dengan mempermasalahkan alat bukti yang hanya menggunakan fotocopy. Selain tu Tergugat/Pemohon Kasasi juga menunjukkan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa barang tidak bergerak yang dipermasalahkan telah diperolehnya sebelum perkawinan.

Majelis hakim di tingkat kasasi mempertimbangkan sesuai nilai-nilai kepatutan dan kewajaran, bahwa nominal aset barang tidak bergerak tersebut tidak sedikit sehingga, dihubungkan juga dengan sumber penghasilan mereka berdua ketika itu, tidak mungkin diperoleh dalam waktu singkat. Sementara keterangan-keterangan saksi menunjukkan bahwa harta tersebut didapat dari hibah/pemberian orang tua/keluarga yang mana tidak termasuk dalam kualifikasi harta bersama.

Majelis mengabulkan sebagian permohonan kasasi dengan putusan menyatakan aset tanah dan bangunan bukan merupakan harta bersama, namun aset berupa barang bergerak (mobil) merupakan harta bersama. Adanya ketidaksempurnaan pembuktian (hanya berupa fotocopy) telah dibantah dengan bukti-bukti yang menunjukkan tanah dan bangunan tersebut diperoleh dalam waktu singkat setelah perkawinan berlangsung, serta dengan mempertimbangkan penghasilan mereka berdua dulu, dapat disimpulkan harta benda ini tidak mungkin diperoleh sendiri. Terkait dengan pembuktian kepemilikan barang bergerak (mobil) yang telah dijual oleh Pemohon Kasasi/Tergugat ketika proses perceraian belum berakhir, Majelis berpendapat bahwa harus dipertimbangkan pula nilai-nilai kepatutan dan kewajaran, di mana Majelis memandang wajar bahwa barang bergerak tersebut wajar diperoleh sebagai harta hasil jerih payah mereka berdua, sehingga adil ditetapkan sebagai harta bersama.

B. Ringkasan Pertimbangan

“Menimbang bahwa terhadap objek sengketa barang bergerak tersebut, meskipun hanya dibuktikan dengan foto copy surat dan tidak ditunjukkan surat aslinya di persidangan dan juga dibantah oleh Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai harta bersama, namun patut dipertimbangkan jerih payah kewajaran selama perkawinan yang telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yang sudah barang tentu sudah menjadi pengetahuan umum kepastian adanya jerih payah dalam suka dan duka dalam membina rumah tangga, dalam hukum pembuktian telah menjadi pengalaman umum yang tidak perlu dibuktikan lagi, maka dalam hubungan yang saling terkait dengan keterangan saksi dari kedua pihak di persidangan walaupun tidak sempurna, dan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kepatutan dan kewajaran, maka Mahkama Agung memandang adil bahwa objek sengketa barang-barang bergerak tersebut patut disangka sebagai hasil jerih payah yang wajar, in casu Mahkamah Agung memandang adil untuk menetapkan sebagai harta bersama Pemohon Kasasi/ Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat yang harus dibagi dua;”

C. Amar Putusan

 

Mengadili:

  • Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: […] tersebut;
  • Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 332/Pdt/2007/PT.DKI tanggal 11 September 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.
  • 21/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut. tanggal12 Juni 2007; [...]

Mengadili Sendiri:
Dalam Konvensi:

  • Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  • Menyatakan sita marital yang dilaksanakan oleh: [...] adalah tidak sah dan tidak berharga serta harus diangkat;
  • Menyatakan objek sengketa berupa:
  • Sebidang tanah berikut bangunan gudang yang berdiri di atasnya [...];
  • Sebidang tanah berikut bangunan gudang yang berdiri di atasnya [...];
  • Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya [...];
  • Sebidang tanah berikut bangunan ruko yang berdiri di atasnya [...];

adalah bukan harta bersama yang didapat dalam perkawinan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat;
4.  Menyatakan objek sengketa berupa:

  • 1 (satu) unit kendaraan [...];
  • 1 (satu) unit kendaraan [...];
  • 1 (satu) unit kendaraan [...];
  • 1 (satu) unit kendaraan [...];

adalah harta bersama yang didapat dalam perkawinan antara Pemohon Kasasi/ Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat yang belum dibagi;
[...]

D. Signifikansi

 

Meskipun sebenarnya kasus tersebut adalah kasus standar terkait pembagian harta pasca perceraian, yaitu pembagian harta bersama (Pasal 35 UU No. 1/1974), namun cukup menarik ketika Mahkamah Agung menyatakan bahwa meskipun pada dasarnya proses pembuktian kepemilikan harus dilakukan dengan mencocokkan bukti fotocopy dengan surat aslinya yang sah dalam persidangan, namun dalam hal pembuktian kepemilikan barang bergerak harus diperhitungkan juga kapan harta tersebut didapat, serta beban pembuktiannya harus mempertimbangkan pula nilai-nilai kepatutan dan kewajaran. Sehingga, meskipun proses pembuktian tidak sempurna, Mahkamah Agung tetap berkesimpulan bahwa barang bergerak yang diperoleh selama masa perkawinan tersebut dapat dianggap sebagai harta bersama, terlepas bukti yang diajukan oleh Penggugat hanya berupa fotocopy. Pendapat Mahkamah Agung ini sebenarnya sejalan dengan ketentuan mengenai beban pembuktian dalam Pasal 163 HIR jo. Pasal 1977 KUHPer yang menyatakan bahwa penguasa suatu barang bergerak dapat dianggap sebagai pemilik barang tersebut.

 

Perkara No: 1904 K/PDT/2007 | Hutang pada Saat Perkawinan

No. Perkara

:

1904K/Pdt/2007

Jenis Perkara

:

Perceraian / Pembagian Harta Bersama

 

Isu Kunci

 

:

Hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan/ selama perkawinan adalah tanggungjawab bersama suami isteri

 

Majelis Hakim

 

:

Andar Purba, SH.;
Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH, MA.
Prof. Rehngena Purba, SH.

A. Resume Perkara

 

Perkara ini menyangkut gugatan wanprestasi yang diajukan oleh para penggugat terkait pembayaran hutang-hutang sepasang suami isteri yang dalam kondisi tidak harmonis lagi. Pengadilan tingkat pertama telah memutuskan bahwa pasangan tersebut wajib untuk membayar lunas hutang-hutang tersebut secara tanggung renteng. Putusan ini dibatalkan oleh Pengadilan tingkat banding yang kemudian hanya mewajibkan pihak suami saja untuk membayar, dengan alasan sejak terjadinya kemelut rumah tangga di antara mereka, serta tidak ada persetujuan dari isteri, maka pengakuan atas pinjaman-pinjaman tersebut hanya mengikat pihak suami saja.

Permohonan kasasi diajukan oleh pihak suami (beserta saudara-saudaranya) yang menyatakan bahwa seharusnya hutang-hutang tersebut merupakan bagian dari harta bersama yang menjadi tanggungjawab mereka berdua.

Dengan mempertimbangkan fakta bahwa hutang-hutang tersebut terjadi pada saat perkawinan berlangsung dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/1974 yang ditafsirkan a contrario, maka semua hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalah tanggungjawab bersama. Karenanya, baik suami maupun isteri, bertanggungjawab untuk membayar pelunasan hutang tersebut secara tanggung renteng.

B. Ringkasan Pertimbangan

 

  1. “Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), dengan penafsiran a contrario, maka semua hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalah tanggungjawab bersama;”
  1. “Bahwa Pengadilan Negeri telah tepat dalam pertimbangan hukumnya, serta benar dalam penerapan hukumnya;”

 

C. Amar Putusan

 

Mengadili:
Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: […] tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 205/Pdt/2006/PT.SMG. tanggal 22 Januari 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 145/Pdt.G/2005/PN.SMG. tanggal 27 Pebruari 2006;

Mengadili Sendiri:

  1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan II telah cidera janji
  3. (wanprestatie);
  4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng sisa utang pokok sebesar [...];
  5. [...]

 

D. Signifikansi

Arti penting dari putusan ini adalah penegasan bahwa yang termasuk dalam harta bersama, bukan hanya dalam bentuk harta benda (keuntungan) yang dimiliki, namun juga hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan berlangsung. Hakim menafsirkan secara a contrario ketentuan Pasal 35 dan 36 UU No. 1/1974 yang hanya menyebut “harta benda”. Penafsiran bahwa ruang lingkup harta bersama tak hanya meliputi keuntungan namun juga beban/hutang ini, sesuai dengan ketentuan sebelumnya (KUHPer), yaitu Pasal 121 KUHPer yang mengatur bahwa “berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri [...]”, meskipun dalam peraturan perkawinan saat ini dikenal pula harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing pihak yang terpisah dari harta bersama.

 

Perkara No:1068K/Pdt/2008 | Lelang Atas Dasar Putusan BHT Tidak dapat Dibatalkan

No. Perkara

:

No. 1068 K/Pdt/2008

Jenis Perkara

:

Perdata

 

 

 

Isu Kunci

 

 

 

:

−    Lelang yang dilakukan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dibatalkan;
−    Apabila di kemudian hari ada putusan yang bertentangan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menjadi dasar hukum lelang, maka pihak yang bersangkutan dapat menuntut ganti rugi atas obyek sengketa dari pemohon lelang.

 

Majelis Hakim

 

:

1.   Dr. Harifin A. Tumpa, SH.MH.
2.   I Made Tara, SH.
3.   M. Hatta Ali, SH. MH.

A. Resume Perkara

Pokok permasalahan utama perkara ini adalah perlindungan hukum terhadap pembeli lelang. Pemohon kasasi (tergugat pada tingkat pertama) membeli sebidang tanah melalui proses lelang eksekusi. Beberapa tahun setelah lelang tersebut dilakukan, putusan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan lelang dinyatakan oleh pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan putusan ini, penggugat pada tingkat pertama meminta pembatalan lelang eksekusi yang sudah dilaksanakan dengan sempurna. Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk) berdasarkan asas nebis in idem, karena (apabila diterima) akan mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dan kerancuan terhadap status hukum kepemilikan obyek sengketa. Putusan ini kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tingkat Banding. Mahkamah Agung berpendapat bahwa lelang yang telah dilaksanakan tidak dapat dibatalkan dan hak pembeli lelang harus dilindungi, serta mengabulkan permohonan para pemohon kasasi.

 

 

B. Ringkasan Pertimbangan

-    “Bahwa… lelang yang telah dilakukan berdasarkan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dibatalkan;”
-    “Bahwa… pembeli lelang yang beritikad baik oleh karena itu harus dilindungi, karena lelang didasarkan pada putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga lelang tersebut adalah benar;”
-    “Bahwa kalau kemudian ada putusan yang bertentangan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan menyatakan putusan berkekuatan hukum tetap tidak mengikat, maka tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk membatalkan lelang. Yang dapat dilakukan yang bersangkutan adalah menuntut ganti rugi atas obyek sengketa dari Pemohon lelang;”

C. Amar Putusan

 

Mengadili:
Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: […] tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 211/Pdt/2006/PT.Mdn. tanggal 14 Desember 2006 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 45/ Pdt.G/2005/PN.Mdn. tanggal 30 Januari 2006; [...]

Mengadili Sendiri:
Dalam Konvensi: Dalam Eksepsi:

  1. Menerima eksepsi ahli waris Tergugat No. 1 dan No. 2 tentang adanya nebis in idem;

Dalam Pokok Perkara:

  1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Dalam Rekovensi:
  2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima; [...]

D. Signifikansi

 

Putusan Mahkamah Agung ini penting untuk menegaskan perlindungan hukum terhadap pembeli lelang yang beritikad baik. Dengan demikian, terdapat jaminan kepastian hukum untuk proses jual beli barang lelang yang didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bagaimana apabila ternyata di kemudian hari terjadi pelanggaran hak pemegang alas hak yang sah? Pada prinsipnya telah ada mekanisme perlawanan eksekusi yang diatur dalam Pasal 195 HIR/206 RBg pada saat eksekusi dilakukan. Namun, apabila hal itu diketahui belakangan, yaitu ketika proses eksekusi telah dilaksanakan dengan sempurna, maka menurut Mahkamah Agung alat pemulihan haknya adalah mekanisme gugatan ganti rugi terhadap pemohon lelang, bukan terhadap pembeli lelang tersebut.