Selamat Datang di Website Resmi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI




Perkara TUN

 

Perkara No 154 PK/TUN/2010 | Pembatalan Dua Putusan PK yang bertentangan

 

No. Perkara

:

154 PK/PTUN/2010

Jenis Perkara

:

Tata Usaha Negara / Sengketa Sertifikat Tanah

 

Isu Kunci

 

:

Pembatalan Putusan Peninjauan Kembali untuk membatalkan dua putusan PK yang saling bertentangan.

 

Majelis Hakim

 

:

1. Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH, MA
2. Dr. H. Supandi, SH, M.Hum
3. H. Yulius, SH, MH

A. Resume Perkara

Perkara ini bermula dari permintaan TH kepada Kepala Kantor (Kakan) Pertanahan untuk melakukan pengukuran ulang tanah hasil pembeliannya dari kantor lelang. Kakan Pertanahan menolak pengukuran karena ternyata tanah tersebut telah dikuasai oleh PT LK, yang mana atas tanah tersebut telah dilakukan penimbunan- penimbunan sehingga batas-batas tanah tidak terlihat lagi. Atas penolakan tersebut TH menggugat Kakan Pertanahan ke PTUN dengan objek gugatan Surat Jawaban Kakan Pertanahan tentang Permohonan Pengukuran Ulang Tanah SHM No. 39. PTUN menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena PTUN tidak dapat menguji KTUN objek sengketa belum ditentukan bahwa tanah dimaksud sesungguhnya milik siapa. Untuk menguji substansi ”Hak” atas tanah adalah kewenangan absolut Peradilan Umum, dimana perkara ini masuk lingkup perdata. Putusan ini kemudian PTUN diperkuat hingga PK.

TH setelah mengetahui keberadaan SHGB atas nama PT LK kemudian juga menggugat Kakan Pertanahan dan Lippo ke PTUN untuk membatalkan SHGB PT LK. Oleh PTUN gugatan tersebut dikabulkan, dan dinyatakan SHGB PT Lippo batal. Putusan ini dibatalkan oleh PTTUN Jakarta. Di tingkat Kasasi putusan PTTUN dibatalkan juga oleh MA dan mengadili sendiri dengan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat serta membatalkan SHGB PT LK. Di tingkat PK permohonan PK PT. Lippo ditolak MA.

PT Lippo kemudian mengajukan PK kembali dengan mendalilkan adanya dua putusan terhadap hal yang sama, subyek yang sama, tetapi putusannya bertolak belakang. MA mengabulkan permohonan PK PT LK ini walaupun PK tersebut diajukan atas putusan PK dengan alasan bahwa pada dasarnya kedua perkara ini terjadi atas objek hukum dan subyek hukum yang sama, dan seharusnya setelah putusan atas gugatan yang pertama TH ataupun pihak-pihak yang berkepntingan mengajukan gugatannya ke Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan agar dapat dipastikan siapa sesungguhnya pemilik tanah yang dipersengketakan, bukannya mengajukan gugatan perkara TUN yang baru, oleh karena tindakan mengajukan perkara sengketa TUN yang baru tersebut dapat melahirkan kekeliruan dalam putusan hakim. Untuk itu maka Mahkamah Agung menyatakan membatalkan putusan PK atas gugatan yang kedua.

B. Ringkasan Pertimbangan

 

  1. Walaupun masing-masing posita dan KTUN objek gugatan berbeda tetapi dilakukan oleh subyek-subyek hukum yang sama serta Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan diterbitkan atas obyek bidang tanah yang sama.
  2. Seharusnya setelah putusan PK ke I penggugat melanjutkan sengketa kepemilikan ke Peradilan Umum untuk memastikan siapa sesungguhnya pemegang hak atas tanah yang dipersengketakan itu.
  3. Ternyata Penggugat justru melakukan gugatan ke PTUN yang kedua kalinya dengan tuntutan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa SHGB. Kegiatan beracara di Pengadilan yang demikian ini sangat potensial melahirkan kekeliruan dalam putusan hakim.
  4. Bahwa batalnya keputusan TUN yang berkaitan dengan hak tanah tidak serta merta menghilangkan hak pemegangnya atas tanah tersebut. Tetapi sebaliknya putusan yang menentukan substansi hak atas tanah di pengadilan perdata dapat dijadikan landasan bagi pejabat TUN yang berwenang untuk mengubah Surat Keputusan tentang Hak Tanah tersebut menjadi ke atas nama pihak yang mendapat titel hak oleh putusan hakim perdata.
  5. Dengan membatalkan salah satu putusan PK dalam sengketa ini sangat penting dan berdasar hukum, sekaligus mendidik pencari keadilan untuk konsisten dan taat asas dalam beracara di pengadilan, serta meyakinkan pencari keadilan bahwa PK adalah lembaga upaya hukum Luar Biasa yang hanya diperbolehkan 1 kali. Putusan seperti ini dalam doktrin ilmu hukum disebut Corrective Justice.
  6. Bahwa sikap hukum Mahkamah Agung yang mirip seperti ini pernah ada dalam putusan Pengadilan Niaga yaitu perkara No. 021 PK/Pdt.Sus/2009 tanggal 25 Maret 2009.

C. Amar Putusan

 

Mengadili

  1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemoho PK PT Lippo Karawaci Tbk.
  2. Membatalkan putusan PK No. 49 PK/TUN/2007

Mengadili Kembali

  1. Menguatkan dan menyatakan bahwa yang berlaku adalah Putusan PK Mahkamah Agung yang pertama yaitu No. 20 PK/TUN/2003 yang telah memutus dengan diktum sebagai berikut:

[…]

  1. Menolak permohonan PK dari Pemohon PK Tresna Hidayat tersebut yang intinya:
  2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena sengketa tersebut merupakan sengketa kepemilikan yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum (Perdata) […]