Selamat Datang di Website Resmi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI




Uncategorised

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR               : 213/KMA/SK/XII/2014

TANGGAL           : 30 Desember 2014

 

PEDOMAN PENERAPAN SISTEM KAMAR

PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

 

I.        LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung yang dilaksanakan sejak 19 September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung, yang sudah harus berjalan penuh dan efektif pada April 2014.

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung bertujuan untuk:

1.       untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan Mahkamah Agung,

2.       meningkatkan profesionalitas Hakim Agung,

3.       mempercepat proses penyelesaian perkara.

Dalam perkembangannya selama masa transisi tersebut, kebijakan Sistem Kamar telah beberapa kali mengalami perubahan dengan berbagai pertimbangan yang didapat selama praktik dan studi banding. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan yang baru menyempurnakan ketentuan yang terdahulu dan menjawab permasalahan yang muncul. Namun belakangan teridentifikasi bahwa telah terjadi berbagai penafsiran implementasi Sistem Kamar. Hal ini diakibatkan adanya ketidakjelasan status keberlakuan setiap SK tentang Sistem Kamar yang bersifat perubahan, karena tidak ada satupun klausul yang menyatakan status keberlakuan SK sebelumnya yang diubah. Maka muncul penafsiran bahwa sepanjang tidak diatur secara spesifik maka SK sebelumnya akan bersifat residual yang berarti tetap berlaku.

 Pada sisi lain, guna mencapai percepatan penyelesaian perkara, berbagai upaya penyempurnaan manajemen perkara juga dilakukan, antara lain dengan mengubah sistem pemeriksaan/pembacaan berkas yang semula bergiliran menjadi serentak atau bersama-sama. Sistem ini juga diikuti dengan keharusan bagi Ketua Majelis untuk menetapkan hari dan tanggal musyawarah dan ucapan di awal sehingga sudah dapat diprediksi jadwal penyelesaian suatu perkara. Sistem yang mulai dijalankan pertengahan 2013 tersebut terbukti ketepatannya. Hasil stock opname berkas perkara menunjukkan adanya peningkatan percepatan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung yang cukup signifikan.

Penyempurnaan manajemen perkara pada dasarnya memerlukan prasyarat sebagai pendukung keberhasilan yaitu keberadaan dukungan sistem dan teknologi informasi. Mahkamah Agung sudah mulai memanfaatkan sistem informasi untuk mengelola informasi perkara dan database putusan. Lebih dari itu, pemanfaatan dokumen elektronik dapat membantu efisiensi dan efektivitas pemeriksaan/pembacaan berkas yang membutuhkan berkas perkara digandakan sebanyak anggota Hakim Agung/Hakim Ad-hoc dalam suatu majelis. Pemanfaatan sistem informasi juga dapat membantu efisiensi dan efektivitas manajemen kalender sidang yang terjadwal dan tercatat. Pada masa mendatang, pemanfaatan sistem informasi di Mahkamah Agung dapat bermanfaat sebagai penyedia pengetahuan sebagai referensi bagi Hakim untuk memutus, sehingga tujuan konsistensi putusan dapat tercapai.

Atas dasar permasalahan yang ditemui selama praktik dan berbagai upaya penyempurnaan di bidang manajemen perkara melandasi perlunya penyempurnaan kebijakan tentang Sistem Kamar di Mahkamah Agung. Penyempurnaan tersebut guna terjadinya sinkronisasi dan keselarasan kebijakan, baik antara sistem kamar dan proses penanganan dan penyelesaian perkara kasasi dan/atau peninjauan kembali. Sehingga tujuan-tujuan yang ingin dicapai sejak awal dapat terwujud.

 

II.        SUSUNAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A.      Susunan Kamar

1.             Pada Mahkamah Agung dibentuk kamar, yaitu :

a.         Kamar perkara adalah kamar yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi dan peninjauan kembali serta perkara lain yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung;

b.         Kamar non-perkara adalah kamar yang menangani pembinaan dan pengawasan.

2.             Kamar-kamar yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi dan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud angka (1.a.) yaitu:

a.         Kamar Pidana, memeriksa dan mengadili perkara pidana umum dan pidana khusus;

b.         Kamar Perdata, memeriksa dan mengadili perkara perdata umum dan perdata khusus;

c.         Kamar Agama, memeriksa dan mengadili perkara perdata agama, ekonomi syari’ah, jinayah dari Mahkamah Syari’ah Provinsi Aceh;

d.         Kamar Militer, memeriksa dan mengadili perkara pidana militer.

e.         Kamar Tata Usaha Negara, memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara, perkara pajak, uji materiil dan uji pendapat;

3.              Kamar-kamar dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung dengan mempertimbangkan beban perkara dan kebutuhan kekhususan keahlian Hakim Agung.

4.              Setiap kamar perkara terdiri atas:

a.         Ketua Kamar;

b.         Hakim Agung dan Hakim Ad-hoc khusus bagi Kamar Pidana dan Kamar Perdata;

c.         Panitera Muda Kamar; dan

d.         Panitera Pengganti

B.      Ketua Kamar

1.              Ketua Kamar perkara secara ex-officio adalah Ketua Muda Mahkamah Agung.

2.              Tugas dan tanggung jawab Ketua Kamar adalah:

a.       memastikan terwujudnya kesatuan penerapan hukum dengan menjaga konsistensi putusan di masing-masing Kamar;

b.       menetapkan Majelis Hakim pada Kamar yang dipimpinnya dan dapat meninjau ulang dalam periode tertentu.

c.       mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim yang telah ditetapkan berdasarkan pemerataan beban kerja;

d.       memonitor penyelesaian perkara;

e.       menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan pada hari yang telah ditetapkan;

f.        menentukan perkara yang akan dibahas dalam rapat pleno kamar;

g.       mengkoordinasikan penghimpunan putusan-putusan yang mengandung penemuan hukum baru sebagai referensi untuk perkara-perkara serupa bagi pengadilan-pengadilan di tingkat bawah;

h.       menetapkan prosedur-prosedur kunci seperti jadwal sidang, jadwal rapat pleno kamar, mekanisme koreksi bersama, dan hal-hal lain yang dibutuhkan sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

 

3.              Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Ketua Kamar dibantu oleh Panitera Muda Kamar.

 

C.       Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc

 

1.              Ketua Mahkamah Agung menetapkan Hakim Agung dan Hakim Ad-hoc sebagai anggota pada masing-masing kamar.

2.              Setiap Hakim Agung dan Hakim Ad-hoc hanya dapat menjadi anggota dari salah satu kamar.

3.              Dengan pertimbangan kebutuhan dan kondisi pada suatu kamar, Ketua Mahkamah Agung atas usulan Ketua Kamar dapat menetapkan Hakim Agung dari salah satu kamar untuk diperbantukan dalam rangka memeriksa dan mengadili perkara pada kamar lainnya, dengan ketentuan:

a.            pada Kamar Perdata dapat diperbantukan Hakim Agung yang berasal dari Kamar Agama atau Kamar Tata Usaha Negara,

b.            pada Kamar Pidana dapat diperbantukan Hakim Agung yang berasal dari Kamar Militer.

4.              Jumlah Hakim Agung pada masing-masing kamar disesuaikan dengan beban perkara pada kamar tersebut.

5.              Hakim Agung yang dapat ditempatkan di Kamar Pidana adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.         Berasal dari lingkungan peradilan umum; dan/atau

b.         Memiliki latar belakang pendidikan formal dengan spesialisasi hukum pidana.

6.              Hakim Agung yang dapat ditempatkan di Kamar Perdata adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.         Berasal dari lingkungan peradilan umum; dan/atau

b.         Memiliki latar belakang pendidikan formal dengan spesialisasi hukum perdata.

7.              Hakim Agung yang dapat ditempatkan di Kamar Agama adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.         Berasal dari lingkungan peradilan agama; dan/atau

b.         Memiliki latar belakang pendidikan formal dengan spesialisasi hukum Islam (syari’ah).

8.              Hakim Agung yang dapat ditempatkan di Kamar Militer adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.         Berasal dari lingkungan peradilan Militer; dan/atau

b.         Memiliki latar belakang pendidikan formal dengan spesialisasi hukum pidana.

9.              Hakim Agung yang dapat ditempatkan di Kamar Tata Usaha Negara adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.         Berasal dari lingkungan peradilan tata usaha negara; dan/atau

b.         Memiliki latar belakang pendidikan formal dengan spesialisasi hukum administrasi/tata usaha negara dan/atau hukum pajak.

10.          Penempatan Hakim Ad-hoc pada suatu Kamar ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan terkait pengangkatannya.

 

D.      Panitera Muda Kamar

1.              Ketua Mahkamah Agung menetapkan seorang Panitera Muda Kamar pada masing-masing kamar.

2.              Panitera Muda Kamar terdiri atas:

a.         Panitera Muda Kamar Pidana

b.         Panitera Muda Kamar Perdata

c.         Panitera Muda Kamar Agama

d.         Panitera Muda Kamar Militer

e.         Panitera Muda Kamar Tata Usaha Negara

3.              Tugas dan tanggung jawab Panitera Muda Kamar adalah:

a.         membantu Panitera Mahkamah Agung dalam memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara kepada Ketua Kamar;

b.         melakukan pencatatan penanganan berkas perkara yang ditangani oleh Kamar;

c.         menunjuk, mendistribusikan dan mengalokasikan berkas perkara kepada Panitera Pengganti berdasarkan beban kerja;

d.         mengkoordinasikan tugas dan kinerja yang dibebankan kepada Panitera Pengganti, operator komputer dan tenaga fungsional lainnya pada Kamar;

e.         memantau kinerja Panitera Pengganti, operator komputer dan tenaga fungsional lainnya pada Kamar;

f.          memonitor dan menyusun laporan perkembangan penanganan perkara untuk disampaikan kepada Panitera Muda Perkara dan Panitera Mahkamah Agung.

4.              Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Panitera Muda Kamar dibantu oleh Panitera Pengganti, operator komputer dan tenaga fungsional lainnya.

 

E.       Panitera Pengganti

1.              Ketua Mahkamah Agung mengangkat Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung.

2.              Panitera Mahkamah Agung menetapkan penempatan Panitera Pengganti pada masing-masing kamar, dengan mempertimbangkan:

a.         latar belakang keahlian dan/atau asal lingkungan peradilan, dan

b.         beban kerja atau jumlah perkara yang ditangani masing-masing kamar.

3.              Tugas dan tanggung jawab Panitera Pengganti adalah:

a.         memberikan dukungan kepada Majelis Hakim Agung dalam pencatatan jalannya persidangan;

b.         melakukan pencatatan penanganan berkas perkara yang ditanganinya;

c.         membuat konsep putusan perkara yang sedang ditanganinya;

d.         menyelesaikan minutasi atau penyelesaian perkara yang ditanganinya;

e.         berkoordinasi dengan Panitera Muda Kamar serta dengan operator komputer dan tenaga fungsional lainnya pada Kamar.

 

III.        KEDUDUKAN KETUA MAHKAMAH AGUNG DAN WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG DALAM KAMAR

 

1.              Ketua Mahkamah Agung dan para Wakil Ketua Mahkamah Agung tidak merangkap sebagai Ketua Kamar.

2.              Ketua Mahkamah Agung dan/atau para Wakil Ketua Mahkamah Agung dapat bersidang di semua kamar.

3.              Ketua Mahkamah Agung dan/atau para Wakil Ketua Mahkamah Agung menangani perkara-perkara dengan kriteria berpotensi:

a.         membawa dampak luas kepada negara dan perekonomian negara, atau

b.         mempengaruhi kredibilitas lembaga peradilan, atau

c.         menarik perhatian publik, atau

d.         perkara lain yang dipandang penting oleh Ketua Mahkamah Agung.

4.              Ketua Mahkamah Agung menetapkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana dimaksud angka (3).

5.              Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam angka (4) dapat terdiri dari Ketua Mahkamah Agung dan/atau para Wakil Ketua Mahkamah Agung dan/atau Hakim Agung pada kamar yang terkait jenis perkaranya.

6.              Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial menjalankan peran kontrol dan supervisi penyelesaian perkara pada setiap Kamar.

 

IV.        PENANGANAN PERKARA KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

1.              Penanganan perkara pada Mahkamah Agung merupakan tahapan proses yang terdiri dari:

a.              penerimaan berkas perkara;

b.              penelaahan berkas perkara;

c.              registrasi berkas perkara;

d.              penetapan kamar, penetapan majelis dan distribusi berkas perkara,

e.              penetapan hari musyawarah dan ucapan;

f.               pembacaan berkas perkara;

g.              persidangan musyawarah dan ucapan;

h.              minutasi; dan

i.                pengiriman berkas perkara.

2.              Penerimaan Berkas Perkara

Dalam tahapan penerimaan berkas perkara, unit kerja penerima surat/berkas perkara melaksanakan kegiatan operasional antara lain:

a.         menerima, mengagendakan dan memilah berkas perkara sesuai dengan jenis perkaranya;

b.         melakukan input data pada sistem informasi;

c.         melanjutkan distribusi berkas perkara kepada unit kerja penelaah berkas yang sesuai dengan jenis perkaranya.

3.              Penelaahan Berkas Perkara

a.              Dalam tahapan penelaahan berkas perkara, unit kerja penelaah berkas perkara melaksanakan kegiatan operasional antara lain:

                                            i.     meneliti kelengkapan dan kesesuaian berkas perkara, termasuk dokumen elektroniknya;

                                          ii.     menelaah syarat formal perkara dan membuat catatan penelaahan;

                                        iii.     melakukan input data pada sistem informasi;

                                        iv.     melanjutkan distribusi berkas perkara kepada Kepaniteraan Muda perkara sesuai jenis perkaranya.

b.              Dalam hal berkas perkara dinyatakan tidak lengkap maka unit kerja penelaah berkas perkara meminta kelengkapan berkas perkara kepada Pengadilan pengaju.

4.              Registrasi Berkas Perkara

Dalam tahapan registrasi berkas perkara, Kepaniteraan Muda Perkara melaksanakan kegiatan operasional antara lain:

a.              memberi nomor register perkara;

b.              melakukan input data pada sistem informasi dan buku register perkara;

c.              menyiapkan lembar pendapat (adviesblad) Hakim Agung;

d.              mengirimkan memorandum kepada Ketua Mahkamah Agung untuk penentuan distribusi perkara

5.              Penetapan Kamar, Penetapan Majelis Hakim dan Distribusi Berkas

a.              Ketua Mahkamah Agung menetapkan kamar yang mengadili perkara sesuai dengan jenis perkaranya untuk selanjutnya mendisposisikannya kepada Ketua Kamar terkait.

b.              Ketua Kamar menetapkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara setelah mendapatkan disposisi dari Ketua Mahkamah Agung.

c.              Penetapan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud angka (5.b.) disampaikan kepada Panitera Muda Perkara oleh Panitera Muda Kamar.

d.              Panitera Muda Perkara menyampaikan Surat Penetapan Majelis Hakim kepada tiap-tiap anggota Majelis Hakim dan Panitera Pengganti disertai dengan penyampaian dokumen elektronik berkas perkara Bundel B dan lembar pendapat (adviesblad).

e.              Berkas perkara Bundel A dan B (dokumen kertas) disampaikan Panitera Muda Perkara kepada Ketua Majelis untuk disimpan guna dipergunakan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh anggota Majelis Hakim.

f.               Ketua Kamar wajib menetapkan perubahan Majelis Hakim apabila terjadi pengembalian berkas perkara.

g.              Guna percepatan penyelesaian minutasi konsep putusan pasca persidangan, Hakim Agung P1 dibantu Panitera Pengganti dan Operator dapat segera memulai penyusunan konsep putusan dengan memanfaatkan templat putusan dan dokumen elektronik yang tersedia.

6.              Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan

a.              Setelah mendapatkan Surat Penetapan Majelis Hakim, Ketua Majelis Hakim menetapkan hari musyawarah dan ucapan dengan ketentuan jangka waktu maksimal 90 hari sejak diterimanya Surat Penetapan Majelis Hakim.

b.              Setelah Ketua Majelis menetapkan hari musyawarah dan ucapan sebagaimana dimaksud angka (6.a.), Panitera Muda Kamar melaksanakan:

                                            i.     input data informasi jadwal sidang pada sistem informasi, dan

                                          ii.     melanjutkan distribusi Surat Penetapan Hari Musyawarah kepada tiap-tiap Anggota Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dengan tembusan kepada Panitera Mahkamah Agung.

7.              Pembacaan Berkas

a.              Setelah menerima berkas perkara, tiap-tiap anggota Majelis Hakim dan Panitera Pengganti secepatnya mengidentifikasi kemungkinan adanya konflik kepentingan sesuai yang diatur dalam undang-undang dan menyatakan menolak untuk memeriksa berkas perkara tersebut serta segera mengembalikannya kepada Ketua Kamar (melalui Ketua Majelis).

b.              Setiap anggota Majelis Hakim membaca dan memeriksa berkas perkara secara serentak sesuai dengan jangka waktu yang dimiliki berdasarkan Surat Penetapan Hari Musyawarah.

c.              Pemeriksaan berkas perkara sebagaimana dimaksud angka (7.b.) dilaksanakan dengan memanfaatkan dokumen elektronik Bundel B yang tersedia dan apabila diperlukan dapat melihat/memeriksa beras perkara Bundel A yang ada pada Ketua Majelis.

d.              Setiap anggota Majelis Hakim memberikan pendapat dalam lembar pendapat (adviesblad) untuk dibawa ke Sidang Musyawarah dan Ucapan yang telah ditetapkan.

e.              Panitera Muda Kamar menyampaikan rol sidang kepada setiap anggota Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebelum hari sidang musyawarah dan ucapan.

8.              Persidangan Musyarawah dan Ucapan

a.              Persidangan musyawarah dan ucapan dilaksanakan pada hari yang telah ditetapkan dengan dihadiri oleh seluruh anggota Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

b.              Segera setelah penjatuhan putusan dalam perkara pidana, Panitera Pengganti menyusun Petikan Putusan.

c.              Panitera Muda Kamar harus melakukan publikasi informasi perkara berdasarkan rol hasil sidang atau Petikan Putusan.

d.              Publikasi informasi perkara sebagaimana dimaksud angka (8.c.) berisi amar lengkap putusan dan tanggal putus.

9.              Minutasi

a.                   Karena sifat kerahasiaannya, Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Kamar, Panitera Pengganti, Operator dan tenaga fungsional lainnya yang membantu dalam penyelesaian perkara wajib merahasiakan konsep putusan.

b.                  Panitera Pengganti dibantu operator melengkapi konsep putusan dengan menambahkan pertimbangan hukum dan amar berdasarkan hasil persidangan musyawarah dan ucapan.

c.                   Panitera Pengganti melakukan koreksi atas konsep putusan yang telah lengkap dengan ketentuan:

                                                 i.     memastikan kesesuaian format putusan dengan templat putusan;

                                               ii.     memastikan kesesuaian data dalam konsep putusan dengan data pada berkas perkara;

                                             iii.     memastikan tidak ada kesalahan pengetikan (typo / text fault).

d.                  Setelah Panitera Pengganti memastikan hasil koreksinya, Hakim Agung P1 melakukan pengecekan dan koreksi kembali atas konsep putusan dengan ketentuan:

                                              i.       memastikan kebenaran data yang dapat mengakibatkan batalnya putusan;

                                            ii.       memastikan kelengkapan pertimbangan hukum dan amar putusan;

e.                   Ketua Majelis melakukan pengecekan dan koreksi akhir atas konsep putusan dengan ketentuan memastikan kelengkapan pertimbangan hukum dan amar putusan.

f.                    Setelah ketentuan dalam angka (9.c.), (9.d.) dan (9.e.) terpenuhi, dokumen putusan ditandatangani oleh Ketua Majelis, setiap anggota Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

g.                   Panitera Pengganti membuat salinan putusan setelah dokumen putusan tertandatangani.

h.                  Atas salinan putusan, Panitera Pengganti melakukan pemeriksaan akhir atas kesesuaiannya antara dokumen putusan dengan salinan putusan dan dokumen elektronik putusan.

i.                    Panitera Pengganti melanjutkan distribusi dokumen putusan, salinan putusan dan dokumen elektronik putusan kepada Panitera Muda Kamar.

j.                    Panitera Muda Kamar mengunggah dokumen elektronik putusan pada Direktori Putusan.

k.                  Panitera Muda Kamar melanjutkan distribusi dokumen putusan, salinan putusan dan dokumen elektronik putusan kepada Panitera Muda Perkara.

10.          Pengiriman Berkas

a.                   Panitera Muda Perkara melakukan pemeriksaan akhir atas otentifikasi salinan putusan.

b.                  Panitera Muda Perkara mengirimkan salinan putusan dan berkas perkara Bundel A ke Pengadilan pengaju serta mengirimkan dokumen putusan dan berkas perkara Bundel B ke unit kerja pengarsipan.

11.          Ketentuan mengenai jangka waktu penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung diatur dalam Surat Keputusan tersendiri.

 

V.        PENANGANAN PERKARA LAINNYA DAN PERMOHONAN

1.              Uji Materiil

a.         Ketua Mahkamah Agung menetapkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

b.         Tata cara penyelesaian perkara permohonan uji materiil diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

2.              Sengketa Kewenangan Mengadili

a.         Ketua Mahkamah Agung menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili antar lingkungan peradilan.

b.         Tata cara penyelesaian perkara sengketa kewenangan mengadili diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

3.              Permohonan Fatwa

a.         Ketua Mahkamah Agung menjawab permohonan fatwa yang diajukan oleh lembaga negara dengan mendengar pertimbangan Ketua Kamar terkait.

b.         Ketua Mahkamah Agung mendelegasikan kewenangan menjawab permohonan fatwa yang diajukan oleh perseorangan atau badan hukum kepada Ketua Kamar atau pejabat terkait untuk ditindaklanjuti dengan pemberian petunjuk hukum.

 

4.              Permohonan Grasi

Ketua Mahkamah Agung menjawab permohonan grasi dengan mempertimbangkan pendapat Ketua Kamar Pidanas.

 

VI.        RAPAT PLENO KAMAR

1.              Setiap Kamar menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar secara rutin sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan pada hari yang telah ditetapkan oleh Ketua Kamar.

2.              Ketua Kamar dan Panitera Muda Kamar masing-masing bertindak sebagai pimpinan rapat dan sekretaris rapat.

3.              Rapat Pleno Kamar wajib dihadiri oleh setiap Hakim Agung dan Hakim Ad-hoc, Panitera Muda Kamar serta Panitera Pengganti sebagai anggota kamar dan dapat dihadiri pihak lain yang ditentukan oleh Ketua Kamar.

4.              Tujuan Rapat Pleno Kamar adalah sebagai berikut:

a.         menjaga konsistensi putusan dalam kamar yang bersangkutan;

b.         mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan;

c.         memperkecil peluang kekeliruan atau kekhilafan Hakim Agung dan Hakim Ad-hoc yang mungkin terjadi;

d.         meningkatkan kehati-hatian Hakim Agung dan Hakim Ad-hoc dalam memutus perkara;

e.         sebagai mekanisme kontrol Ketua Kamar dalam manajemen perkara untuk mengetahui secara teratur jumlah dan status perkara yang ditangani oleh masing-masing Majelis Hakim dalam kamar;

f.          sebagai mekanisme akuntabilitas Majelis Hakim yang menjadi anggota kamar dalam memutus perkara.

5.              Rapat Pleno Kamar dapat memiliki agenda sebagai berikut:

a.         pembahasan substansi perkara sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Keputusan ini;

b.         pembahasan administrasi perkara; dan

c.         agenda lain yang ditetapkan oleh Ketua Kamar.

6.              Dalam Rapat Pleno Kamar yang agendanya adalah pembahasan mengenai substansi perkara, maka para anggota kamar membahas:

a.       Permasalahan hukum (question of law) yang timbul dari masing-masing perkara;

b.       Penafsiran hukum Majelis Hakim atas permasalahan hukum tersebut.

7.              Kriteria perkara yang dapat dibahas dalam Rapat Pleno Kamar sebagaimana dimaksud angka (6) adalah:

a.            perkara permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang akan membatalkan putusan tingkat kasasi dan/atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana terdapat perbedaan pendapat di antara anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

b.            perkara yang pemeriksaannya dilakukan secara terpisah dan diperiksa oleh Majelis Hakim yang berbeda dan kemungkinan penjatuhan putusan yang berbeda;

c.            dalam hal terdapat dua perkara atau lebih yang memiliki permasalahan hukum yang serupa yang ditangani oleh Majelis Hakim yang berbeda dengan pendapat hukum yang berbeda atau saling bertentangan;

d.            perkara yang memerlukan penafsiran yang lebih luas atas suatu permasalahan hukum;

e.            adanya perubahan terhadap yurisprudensi tetap;

f.             alasan lain yang dianggap penting.

8.              Kesepakatan Rapat Pleno Kamar yang membahas substansi suatu perkara tidak mengikat Majelis Hakim dalam memutus perkara. Apabila tetap terdapat perbedaan pendapat setelah Rapat Pleno Kamar, maka perkara diputus dengan mencantumkan dissenting opinion.

 

9.              Rumusan hukum hasil Rapat Pleno Kamar yang telah disahkan oleh Ketua Mahkamah Agung sedapat-dapatnya ditaati Majelis Hakim.

10.          Agenda pembahasan administrasi perkara sebagaimana dimaksud angka (5) wajib dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan dan turut dihadiri oleh Panitera Muda Perkara.

 

VII.        RAPAT PLENO ANTAR KAMAR

1.              Rapat Pleno Antar Kamar diselenggarakan dengan agenda pembahasan substansi perkara yang mengandung masalah hukum yang menjadi wilayah 2 (dua) kamar atau lebih.

2.              Rapat Pleno Antar Kamar diusulkan oleh salah satu Ketua Kamar dan disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung.

3.              Ketua Mahkamah Agung atau Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Panitera Mahkamah Agung masing-masing bertindak sebagai pimpinan dan sekretaris rapat.

 

VIII.        MONITORING KEPATUHAN DAN PELAPORAN

1.        Kepaniteraan Mahkamah Agung melaksanakan monitoring kepatuhan proses penanganan perkara serta mengelola data dan informasi perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala.

2.        Panitera Muda Kamar secara berkala melaporkan penanganan perkara pada Kamar kepada Panitera Muda Perkara sesuai dengan jenis perkara.

3.        Panitera Muda Perkara secara berkala melaporkan penanganan perkara kepada Panitera Mahkamah Agung.

4.        Ketua Mahkamah Agung dapat memberikan reward and punishment terkait kepatuhan atas pelaksanaan Keputusan ini.

 

IX.        PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI

1.              Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi, pelaksanaan Keputusan ini didukung dengan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi perkara yang dikelola oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung.

2.              Dalam keadaan tertentu sehingga anggota Majelis Hakim membutuhkan berkas perkara fisik, Kepaniteraan dapat melakukan penggandaan berkas perkara.

 

 

Peraturan-Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam Rangka Implementasi Sistem Kamar

  1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 010/KMA/ SK/I/2011 Tanggal 21 Januari 2011 Tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung
  2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 142/KMA/SK/ IX/2011 Tanggal 19 September 2011 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung
  3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/KMA/SK/ IX/2011 Tanggal 19 September 2011 Tentang Penunjukan Ketua Kamar Dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
  4. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 144/KMA/SK/2011Tanggal  19  September  2011  Tentang  Penunjukan  Hakim  Agung  Sebagai Anggota Kamar Perkara Dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
  5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 163/KMA/ SK/X/2011 Tanggal 24 Oktober 2011 Tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/IX/2011 Tentang Penunjukan Hakim Agung Sebagai Anggota Kamar Perkara Dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
  6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 164/KMA/ SK/X/2011 Tanggal 24 Oktober 2011 Tentang Pemberian Nama Tim Pada Kamar- Kamar Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
  7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 017/KMA/ SK/II/2012 Tanggal 3 Februari 2012 Tentang Perubahan Pertama SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung
  8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 106/KMA/ SK/IX/2012 Tanggal 6 September 2012 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Aksi Implementasi Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung RI
  9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2012 Tanggal 12 September 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
  10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 50A/KMA/SK/ IV/2013 Tanggal 1 April 2013 Tentang Perubahan Nomenklatur Unsur Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia
  11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 50B/KMA/SK/ IV/2013 Tanggal 1 April 2013 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/KMA/SK/IX/2011 Tentang Penunjukan Ketua Kamar Dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung
  12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 111/KMA/SK/ VII/2013 Tanggal 10 Juli 2013 Tentang Pembentukan Tim Implementasi Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
  13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 112/KMA/SK/ VII/2013 Tanggal 10 Juli 2013 Tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung
  14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 119/KMA/SK/ VII/2013 Tanggal 19 Juli 2013 Tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
  15. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2014 Tanggal 29 Januari 2014 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali 
  16. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tanggal 1 Desember 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil  Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
  17. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan HasilPleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
  18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 213/KMA/SK/XII/2014 Tanggal 30 Desember 2014 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemeriksaan Sengketa Tentang Kewenangan Mengadili

Dasar Hukum

Umum

  • Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili :
    • antara Pengadilan di lingkungan Peradilan yang satu dengan Pengadilan di Lingkungan Peradilan yang lain;
    • antara  dua  Pengadilan  yang  ada  dalam  daerah  hukum  Pengadilan Tingkat Banding yang berlainan dari Lingkungan Peradilan yang sama;
    • antara dua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan yang sama atau antara lingkungan Peradilan yang berlainan.
  • Sengketa tentang kewenangan mengadili terjadi :
  • jika  2  (dua)  Pengadilan  atau  lebih  menyatakan  berwenang  mengadili perkara yang sama;
  • jika   2   (dua)   Pengadilan   atau   lebih   menyatakan   tidak   berwenang mengadili perkara yang sama.

Pengajuan Penyelesaian Sengketa Kewenangan Mengadili dalam Perkara Perdata

  • Permohonan untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili dalam  perkara  perdata,  diajukan  secara tertulis  kepada  Mahkamah  Agung disertai pendapat dan alasannya oleh:

a.        pihak yang berperkara melalui Ketua Pengadilan;

b.        Ketua Pengadilan yang memeriksa perkara tersebut.

  • Ketua Pengadilan karena jabatannya, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Mahkamah   Agung   untuk   memeriksa dan   memutus   sengketa   Kewenangan mengadili. Jika yang mengajukan pihak  berperkara,  permohonan diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama 
  • Permohonan  sengketa  kewenangan  mengadili  yang  diajukan  oleh  pihak  berperkara, dikenakan biaya yang besarnya ditaksir oleh Ketua Pengadilan, dan biaya pemeriksaan di Mahkamah Agung.
  • Permohonan  sengketa  kewenangan  mengadili  yang  diajukan  oleh  Ketua  Pengadilan tidak dikenakan biaya perkara.
  • Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan tersebut dalam buku daftar sengketa  tentang  kewenangan mengadili  perkara  perdata  dan  atas  perintah Ketua Mahkamah Agung mengirimkan salinannya kepada pihak lawan yang berperkara dengan pemberitahuan bahwa ia dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan permohonan tersebut berhak mengajukan jawaban tertulis kepada Mahkamah Agung disertai pendapat dan alasan- alasannya.
  • apabila  permohonan   untuk  memeriksa   dan  memutus   sengketa  kewenangan mengadili   telah  diajukan   oleh pihak  berperkara,   atau  diajukan   oleh  Ketua Pengadilan kerena jabatannya, maka Pengadilan harus menunda pemeriksaan perkaranya tersebut yang dituangkan dalam bentuk "PENETAPAN", sampai sengketa kewenangan mengadili tersebut diputus oleh Mahkamah Agung.
  • Pengadilan   yang   telah  menunda   pemeriksaan   karena   adanya   sengketa kewenangan mengadili, harus mengirimkan  salinan "PENETAPAN"  penundaan tersebut kepada Pengadilan lain yang mengadili perkara yang sama;
  • Pengadilan lain yang menerima salinan "PENETAPAN" penundaan tersebut, harus menunda pemeriksaan perkara di maksud sampai sengketa kewenangan mengadili tersebut diputus oleh Mahkamah Agung.
  • Putusan Mahkamah Agung disampaikan kepada :

para pihak melalui Ketua Pengadilan;
Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Pengajuan Penyelesaian Sengketa Kewenangan Mengadili dalam Perkara Pidana

  • Permohonan  untuk  memeriksa  dan  memutuskan  sengketa  kewenangan  megadili perkara pidana, diajukan secara tertulis oleh Penuntut Umum atau terdakwa disertai pendapat dan alasan-alasannya.
  •  Apabila permohonan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 58 diajukan oleh Penuntut Umum maka surat permohonan dan berkas perkaranya dikirimkan oleh Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung, sedangkan salinannya dikirimkan kepada Jaksa Agung, para Ketua Pengadilan dan Penuntut Umum pada Kejaksaan lain serta kepada terdakwa.
  • Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan  lain,  demikian  pula  terdakwa  selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan permohonan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) menyampaikan pendapat masing-masing kepada Mahkamah Agung.
  • Apabila  permohonan  diajukan  oleh  terdakwa,  maka  surat  permohonannya diajukan melalui Penuntut Umum yang bersangkutan, yang selanjutnya meneruskan permohonan tersebut beserta pendapat dan berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung.
  • Penuntut Umum sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) mengirimkan salinan surat permohonan dan pendapatnya kepada Penuntut Umum lainnya.
  • Penuntut Umum lainnya sebagaimana dimaksudkan ayat (2) mengirimkan pendapatnya kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan permohonan tersebut.
  • Penuntut Umum sebagaimana dimaksudkan Pasal 60 ayat (1) secepat-cepatnya menyampaikan salinan permohonan tersebut  kepada  para  Ketua  Pengadilan yang memutus perkara tersebut.
  • Setelah permohonan tersebut diterimanya, maka pemeriksaan perkara oleh Pengadilan yang memeriksanya ditunda sampai sengketa tersebut diputus oleh Mahkamah Agung.
  • Mahkamah Agung dapat memerintahkan Pengadilan yang memeriksa perkara meminta keterangan dari terdakwa tentang hal-hal yang dianggap perlu.
  • Pengadilan yang diperintahkan setelah melaksanakan perintah tersebut ayat (1) segera memuat berita acara pemeriksaan dan mengirimkannya kepada Mahkamah Agung.
  • Dalam   hal   sengketa   kewenangan   sebagaimana   dimaksudkan   Pasal   58, Mahkamah Agung  memutus sengketa tersebut  setelah  mendengar pendapat Jaksa Agung.
  • Jaksa Agung memberitahukan putusan dimaksudkan ayat (1) kepada terdakwa dan Penuntut Umum dalam perkara tersebut.

 

JANGKA WAKTU PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG

 

Dasar Hukum :  Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor  214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014

Point Pokok SK Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung

 

PERTAMA

:

Penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 250 (dua ratus lima puluh) hari, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, terhitung mulai penerimaan berkas hingga pengiriman kembali berkas ke pengadilan pengaju.

KEDUA

:

Penjabaran jangka waktu penanganan perkara dalam setiap tahapan proses adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

:

Pelaksanaan Keputusan ini merupakan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam penanganan perkara sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT

:

Setiap pihak yang mendapatkan tanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Diktum Ketiga, harus menyusun standar operasional prosedurnya masing-masing berikut dengan jangka waktunya.

KELIMA

:

Demi menjamin efektivitas dan efisiensi, pelaksanaan Keputusan ini didukung dengan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi perkara yang dikelola oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung.

KEENAM

:

Kepaniteraan Mahkamah Agung melaksanakan monitoring kepatuhan serta mengelola data dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala.

KETUJUH

:

Ketua Mahkamah Agung dapat memberikan reward and punishment  terkait kepatuhan atas pelaksanaan Keputusan ini.

KEDELAPAN

:

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka diadakan perbaikan seperlunya.

 

   

 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR      : 214/KMA/SK/XII/2014

TANGGAL   : 31 Desember 2014


 

 JANGKA WAKTU PENANGANAN PERKARA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

A.   Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketiga hal tersebut merupakan asas mendasar dalam pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip kerja yang efektif dan efisien. Maka program pembaruan peradilan pada sektor manajemen dan administrasi peradilan memprioritaskan percepatan penyelesaian perkara dan pengurangan tunggakan perkara guna mencapai asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Beberapa kebijakan telah diberlakukan guna mempercepat penyelesaian dan pengurangan tunggakan perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Kebijakan yang terkait sistem kamar, perubahan sistem pembacaan/pemeriksaan berkas perkara, manajemen kalender persidangan hingga pemanfaatan sistem informasi dan dokumen elektronik telah diberlakukan  dan dirasa membawa perubahan yang signifikan. Hal ini dibuktikan secara ilmiah berdasarkan hasil stock opname berkas perkara yang menunjukkan rata-rata waktu penyelesaian perkara dapat ditekan hingga di bawah target yang ditentukan.

Berdasarkan Keputusan ini maka penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung dibatasi jangka waktunya maksimal yaitu 250 hari. Sedangkan terhadap jenis perkara yang secara khusus diatur dalam undang-undang dibatasi waktu penyelesaiannya (misalnya: perkara perdata khusus, pidana khusus, perdata agama/ekonomi syariah, tata usaha negara/pajak, dll), merujuk dan tunduk pada ketentuan dalam undang-undang tersebut. Guna dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan maka setiap pelaksana/penanggung jawab harus menyusun standar operasionalnya masing-masing yang tidak bertentangan dengan Keputusan ini. Sedangkan guna menjamin efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja maka perlu mengedepankan penyelesaian pekerjaan dengan pemanfaatan sistem informasi dan dokumen elektronik.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung memberi jangka waktu maksimal 1(satu) tahun untuk penyelesaian perkara kasasi/peninjauan kembali. Target atau jangka waktu maksimal ini berdasarkan stock opname berkas perkara tidak lagi relevan karena dapat lebih dipercepat. SK No.138/2009 ini dirasakan perlu penyempurnaan dan penyelarasan dengan kebijakan lainnya terkait pembaruan manajemen dan administrasi peradilan di Mahkamah Agung. Maka dengan demikian SK No.138/2009 dicabut dan digantikan dengan Keputusan ini.

B.   Definisi Operasional

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.   Penanganan Perkara adalah rangkaian proses penyelesaian perkara  dimulai sejak diterimanya berkas perkara pada unit kerja penerima surat hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju

2.   Proses Minutasi adalah proses penyusunan putusan (termasuk petikan putusan) yang dilakukan oleh Panitera Pengganti dimulai dari tahapan pengetikan konsep, koreksi dan penandatanganan putusan, pembuatan dan pengiriman salinan putusan serta publikasi putusan.

3.   Perkara menarik perhatian publik adalah perkara yang memiliki dampak terhadap eksistensi lembaga negara, tatanan hukum dan keadilan, politik, perekonomian sehingga menjadi pembahasan intensitas tinggi di masyarakat. 

4.   Dokumen elektronik atau disebut juga e-document adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan diterima dan/atau disimpan dalam bentuk analog maupun digital terkait hal-hal tertentu yang disebutkan dalam Keputusan ini dan juga sebagaimana disebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014. 

5.   Media Penyimpanan Bersama (MPB) adalah sistem penyimpanan dokumen elektronik yang ada dan dikelola oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung

 6.   Hari adalah hari kalender.

 C.   Ruang Lingkup

Penanganan perkara pada Mahkamah Agung merupakan tahapan proses yang terdiri dari:

1.      penerimaan berkas perkara,

2.      penelaahan berkas perkara,

3.      registrasi berkas perkara,

4.      penetapan kamar, penetapan majelis dan distribusi berkas perkara,

5.      penetapan hari musyawarah dan ucapan,

6.      pembacaan berkas,

7.      musyawarah dan ucapan,

8.      minutasi, dan

9.      pengiriman berkas perkara.

D.  Jangka Waktu

Penjabaran jangka waktu penanganan perkara dalam setiap tahapan proses adalah sebagai berikut.

 

No.

Tahapan Proses

Penanggung Jawab / Unit Kerja Pelaksana

Jangka Waktu (Maksimal)

Kegiatan Operasional

1.         

Penerimaan Berkas Perkara

1.1.     

Menerima, mengagendakan dan memilah berkas perkara yang masuk

Unit kerja penerima surat/berkas perkara

(Biro Umum)

5 hari

(untuk perkara umum)

 

1 hari

(untuk perkara yang secara khusus diatur dalam UU, misalnya: perkara perdata khusus, perdata agama, tata usaha negara/ pajak)

1.2.     

Input data pada sistem informasi

1.3.     

Distribusi berkas perkara kepada Unit Kerja Penelaah Berkas

2.          

Penelaahan Berkas Perkara

2.1.     

Meneliti kelengkapan dan kesesuaian berkas perkara (termasuk dokumen elektroniknya)

Unit kerja penelaah berkas (Direktorat Pranata dan Tata Laksana)

14 hari

(untuk perkara umum)

 

1 hari

(untuk perkara khusus yang ditentukan UU)

 

3 hari

(untuk perkara pidana umum, pidana khusus, pidana militer yang terdakwa ditahan)

 

2.2.     

Menelaah syarat formal perkara dan membuat catatan penelaahan

2.3.     

Input data pada sistem informasi.

Distribusi berkas perkara kepada Kepaniteraan Muda perkara.

2.4.     

Meminta kelengkapan berkas perkara kepada Pengadilan pengaju terhadap berkas perkara yang dinyatakan tidak lengkap.

 

1 hari

(sejak diketahui berkas tidak lengkap)

3.      

Registrasi Berkas Perkara

3.1. 

Memberi nomor register perkara

Kepaniteraan Muda perkara

13 hari

(untuk perkara umum)

 

1 hari

(untuk perkara khusus yang ditentukan UU atau perkara menarik perhatian publik)

3.2. 

Input data pada sistem informasi

3.3. 

Input data pada buku register

3.4. 

Menyiapkan lembar pendapat

3.5. 

Memorandum kepada Ketua MA untuk penentuan distribusi perkara

4.    

Penetapan Kamar, Penetapan Majelis Hakim dan Distribusi Berkas Perkara

4.1. 

Menetapkan Kamar yang mengadili perkara, dan

Disposisi kepada Ketua Kamar

Ketua Mahkamah Agung

2 hari

 

4.2. 

Menetapkan Majelis Hakim yang mengadili perkara

Ketua Kamar

2 hari

(untuk perkara umum)

 

1 hari

(untuk perkara khusus yang ditentukan UU atau perkara menarik perhatian publik)

 

4.3. 

Penyampaian

Surat Penetapan Majelis,

dokumen elektronik Bundel B serta lembar pendapat (adviesblad) kepada Majelis.

Berkas perkara Bundel A dan B disampaikan kepada Ketua Majelis untuk disimpan.

 

Kepaniteraan Muda

3 hari

(untuk perkara umum)

 

1 hari

(untuk perkara khusus yang ditentukan UU atau perkara menarik perhatian publik)

 

4.4. 

Input data dan informasi perkara pada sistem informasi

4.5. 

Perubahan penetapan Majelis Hakim (jika ada)

Ketua Kamar

1 hari

5.    

Penetapan Hari Musyawarah

5.1. 

Menetapkan hari musyawarah dan ucapan (maksimal 90 hari sejak Ketua Majelis menerima penetapan, kecuali ditentukan lain)

Ketua Majelis

3 hari

(untuk perkara umum)

 

 

5.2. 

Input data informasi jadwal sidang pada sistem informasi

Asisten Ketua Majelis

3 hari

(untuk perkara umum, perkara khusus yang ditentukan UU atau perkara menarik perhatian publik)

 

1 hari

(untuk perkara khusus yang ditentukan UU atau perkara menarik perhatian publik)

5.3. 

Distribusi Surat Penetapan Hari Musyawarah kepada anggota Majelis Hakim dan Panitera Pengganti

Asisten Ketua Majelis

6.    

Pembacaan Berkas Perkara

6.1. 

Penyusunan konsep putusan

Input data pada templat putusan berdasarkan dokumen elektronik yang tersedia.

Dapat dimulai sejak dokumen elektronik diterima, khususnya bagi perkara khusus, sehingga konsep putusan sudah tersedia ketika hari musyawarah ucapan

Hakim Agung P1 dibantu

Panitera Pengganti dan operator

Selama masa pembacaan berkas

6.2. 

Mengidentifikasi berkas perkara untuk melihat kemungkinan konflik kepentingan sesuai diatur dalam UU, dan

Menyatakan menolak untuk memeriksa berkas perkara dan mengembalikan berkas ke Ketua Kamar (melalui Ketua Majelis).

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti

7 hari

(untuk perkara umum)

 

1 hari

(untuk perkara khusus yang ditentukan UU atau perkara menarik perhatian publik)

6.3. 

Membaca dan memeriksa berkas perkara

Memberikan pendapat dalam lembar pendapat (adviesblad)

Majelis Hakim

90 hari

(untuk perkara umum)

 

9 hari

(untuk perkara khusus yang ditentukan UU)

 

60 hari

(untuk perkara menarik perhatian publik)

 

Sesuai sisa masa tahanan untuk perkara pidana yang terdakwa ditahan

7.    

Musyawarah dan Ucapan

7.1. 

Menyampaikan rol sidang dari Asisten Ketua Majelis kepada anggota Majelis Hakim dan PP

Asisten Ketua Majelis

H-7

sebelum hari sidang musyawarah dan ucapan

7.2. 

Persidangan musyawarah dan ucapan.

Anggota Majelis Hakim membawa lembar pendapat (adviesblad)

Majelis Hakim dan PP

1 hari

7.3. 

Penandatanganan rol hasil sidang

Asisten Ketua Majelis

1 hari

(maksimal 24 jam setelah hari muscap)

7.4. 

Penyampaian rol sidang kepada Asisten Ketua Kamar

Asisten Ketua Majelis

7.5. 

Publikasi informasi perkara (one day publish)

Panitera Muda Kamar

7.6. 

Penyampaian rol hasil sidang ke Panitera Muda dengan tembusan ke Kepaniteraan MA

Panitera Muda Kamar

3 hari

(untuk perkara umum)

 

1 hari

(untuk perkara khusus yang ditentukan UU)

8.    

Minutasi

8.1. 

Melengkapi konsep putusan berdasarkan hasil musyawarah ucapan dengan menambahkan pertimbangan hukum dan amar

Panitera Pengganti dibantu operator

9 hari

(untuk perkara umum)

 

1 hari

(untuk perkara khusus yang ditentukan UU atau perkara menarik perhatian publik)

8.2. 

Koreksi oleh Panitera Pengganti

-    Memastikan kesesuaian format putusan dengan templat putusan

-    Memastikan kesesuaian data dalam konsep putusan dengan data pada berkas perkara (misal: nomor putusan, identitas, dll)

-    Memastikan tidak ada kesalahan pengetikan (typo / text fault)

 

Panitera Pengganti

30 hari

(untuk perkara umum)

 

3 hari

(untuk perkara khusus yang ditentukan UU atau perkara menarik perhatian publik)

 

8.3. 

Koreksi oleh Hakim Agung P1

-    Memastikan kebenaran data yang dapat mengakibatkan batalnya putusan

-    Memastikan kelengkapan pertimbangan hukum dan amar putusan

Hakim Agung P1

20 hari

(untuk perkara umum)

 

2 hari

(untuk perkara khusus yang ditentukan UU atau perkara menarik perhatian publik)

8.4. 

Koreksi oleh Ketua Majelis

Memastikan kelengkapan pertimbangan hukum dan amar putusan

Ketua Majelis

20 hari

(untuk perkara umum)

 

2 hari

(untuk perkara khusus yang ditentukan UU atau perkara menarik perhatian publik)

8.5. 

Penandatanganan dokumen putusan

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti

7 hari

(untuk perkara umum)

 

1 hari

(untuk perkara khusus yang ditentukan UU atau perkara menarik perhatian publik)

8.6. 

Pembuatan salinan putusan

Panitera Pengganti

9 hari

(untuk perkara umum)

 

1 hari

(untuk perkara khusus yang ditentukan UU atau perkara menarik perhatian publik)

 

8.7. 

Pemeriksaan final atas kesesuaian dokumen putusan dengan salinan putusan dan dokumen elektronik putusan

8.8. 

Ekspedisi putusan dan salinan putusan kepada Asisten Ketua Kamar

8.9. 

Unggah dokumen elektronik putusan pada Direktori Putusan

 

Panitera Muda Kamar

3 hari

(untuk perkara umum)

 

1 hari

(untuk perkara khusus yang ditentukan UU atau perkara menarik perhatian publik)

8.10.     

Ekspedisi berkas perkara, putusan dan salinan putusan kepada Panitera Muda perkara

9.    

Pengiriman Berkas dan Salinan Putusan

9.1. 

Pemeriksaan akhir dan otentifikasi salinan putusan

Kepaniteraan Muda

14 hari

(untuk perkara umum)

 

1 hari

(untuk perkara khusus yang ditentukan UU, atau perkara menarik perhatian publik)

 

 

9.2. 

Pengiriman salinan putusan dan berkas Bundel A ke Pengadilan Pengaju

9.3. 

Pengiriman dokumen putusan asli dan berkas Bundel B ke unit kerja pengarsipan.

         

Ditetapkan di  : Jakarta

Pada tanggal   : 31 Desember 2014

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

Prosedur Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

Dasar Hukum 

Pasal 66 – 77 Undang-Undang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Umum

  • Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.
  • Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.
  • Permohonan  peninjauan  kembali  dapat  dicabut  selama  belum  diputus,  dan dalam  hal  sudah  dicabut  permohonan peninjauan  kembali  itu  tidak  dapat diajukan lagi.

Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

  1. Permohonan  peninjauan  kembali  putusan  perkara  perdata  yang  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut
  2. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti- bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
  3. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
  4. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
  5. apabila   mengenai   sesuatu   bagian   dari   tuntutan   belum   diputus   tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
  6. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
  7. apabila  dalam  suatu  putusan  terdapat  suatu  kekhilafan  Hakim  atau  suatu kekeliruan yang nyata.

Tata Cara Pengajuan

Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Apabila   selama   proses   peninjauan   kembali   pemohon   meninggal   dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk :

No

Alasan

Titik Perhitungan 180 Hari

1

putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan

terhitung sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara

2

ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (novum)

terhitung  sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;

 

 

-          telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, atau;

-           apabila   mengenai   sesuatu   bagian   dari   tuntutan   belum   diputus   tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya,atau;

-           apabila  dalam  suatu  putusan  terdapat  suatu  kekhilafan  Hakim  atau  suatu kekeliruan yang nyata

terhitung  sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

 

apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain

sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

 

  • Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon  kepada  Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan.
  • Mahkamah  Agung  memutus  permohonan  peninjauan  kembali  pada  tingkat pertama dan terakhir.
  • Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon secara tertulis dengan menyebutkan sejelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama.
  • Apabila pemohon tidak dapat menulis, maka ia menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut.
  • Setelah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan peninjauan kembali, maka Panitera berkewajiban untuk selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari memberikan atau mengirimkan  salinan  permohonan  tersebut  kepada  pihak  lawan  pemohon, dengan maksud :
    • dalam  hal  permohonan  peninjauan  kembali  didasarkan  atas  alasan sebagaimana dimaksudkan Pasal 67 huruf a atau huruf b agar pihak lawan mempunyai kesempatan untuk mengajukan jawabannya;
    • dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas salah satu alasan yang tersebut Pasal 67 huruf c sampai dengan huruf f agar dapat diketahui.
  • Tenggang waktu bagi fihak lawan untuk mengajukan jawabannya sebagaimana dimaksudkan ayat (1) huruf a adalah 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan peninjauan kembali.
  • Surat jawaban diserahkan atau dikirimkan kepada Pengadilan yang memutus perkara  dalam  tingkat  pertama    dan  pada  surat  jawaban  itu  oleh  Panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diterimanya jawaban tersebut, yang salinannya disampaikan atau dikirimkan kepada pihak pemohon untuk diketahui.
  •  Permohonan tersebut lengkap dengan berkas perkara beserta biayanya oleh Panitera dikirimkan kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
  • Untuk permohonan peninjauan kembali tidak diadakan surat menyurat antara pemohon dan/atau pihak lain dengan Mahkamah Agung.
  • Mahkamah   Agung   berwenang   memerintahkan   Pengadilan   Negeri   yang memeriksa perkara dalam Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding mengadakan pemeriksaan tambahan, atau meminta segala keterangan serta pertimbangan dari Pengadilan yang dimaksud. Pengadilan ,   setelah   melaksanakan   perintah Mahkamah Agung tersebut segera mengirimkan berita acara pemeriksaan tambahan serta pertimbangan kepada Mahkamah Agung.
  • Mahkamah  Agung  dapat  meminta  keterangan  dari  Jaksa  Agung  atau  dari pejabat lain yang diserahi tugas penyidikan apabila diperlukan.
  • Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya.
  • Mahkamah   Agung   menolak   permohonan   peninjauan   kembali,   dalam   hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan.
  • Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan atas permohonan peninjauan kembali kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam   Tingkat Pertama dan. selanjutnya Panitera Pengadilan Nigeri yang bersangkutan menyampaikan salinan putusan itu kepada pemohon serta memberitahukan putusan itu kepada pihak lawan dengan memberikan salinannya, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.