Pemanfaatan Virtual Account (VA) untuk Pembayaran Biaya Perkara Kasasi/Peninjauan Kembali/Hak Uji Materiil
1. Surat Edaran Panitera Mahkamah Agung Nomor 2167/PAN/KU.00/8/2017 tanggal 23 Agustus 2017
Kepaniteraan Mahkamah Agung
mewujudkan badan peradilan indonesia yang agung 
Selamat Datang di Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Ikuti Sosial Media Kami
Paling Populer
- Kini, Laporan Kasasi Perkara Pidana Wajib Disampaikan Secara Elektronik Melalui SIPP
- Penurunan Besaran Biaya Proses Kasasi/PK Elektronik dan Pendaftaran Permohonan HUM Secara Elektronik Menjadi Kado Ultah MA ke 80
- Peluncuran Hasil Penelitian “Simetri Publik dan Privasi : Menyeimbangkan Perlindungan Data Pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Publikasi Putusan”.
- Pertama dalam Sejarah Peradilan Indonesia, PN Slawi Selenggarakan Pemeriksaan Saksi pada Kantor Perwakilan RI secara Elektronik
- Selain Mengupas Persoalan Kasasi/PK Elektronik, Panitera MA Ungkap Beberapa Rumusan Kamar yang Telah Diubah
- Ucap Sumpah di Hadapan Presiden, Suharto Resmi Menjabat Wakil Ketua MA Bidang Yudisial
- Panitera MA : "Hati-Hati Penipuan Bermodus Pemberitahuan Registrasi Perkara"
- MA Terbitkan Juknis PK Dengan Alasan Putusan Didasarkan Suatu Kebohongan/Tipu Muslihat
- Enam Hal ini Disampaikan Ketua MA di Hadapan Hakim Peradilan Umum se-Jakarta
- Senin 1 September 2025, Pengurangan Besaran Biaya Kasasi/PK Elektronik Mulai Diterapkan
Informasi Terkini
-
Inilah 10 Putusan MA Terpopuler Sepanjang 2024-2025...
-
Dicari !, 15 Hakim Tinggi Bertalenta Terbaik Untuk Pemilah P...
-
Panitera MA : "Rasio Kasasi/PK Elektronik Tembus 96, 63%"...
-
Capaian Tinggi dan Transformasi Digital Warnai Laporan Pani...
-
Ucap Sumpah di Hadapan Presiden, Dwiarso Resmi Menjadi Waka...
-
Ketua MA: Pleno Kamar Tahunan Adalah Forum Otoritatif Merumu...
-
Sepuluh Pesan Penting Ketua MA untuk Aparatur Peradilan Indo...
-
Ketua MA Lantik 9 Hakim Agung dan 1 Orang Hakim Ad Hoc HAM,...
-
Berlaku Mulai 16 Oktober 2025, MA Sempurnakan Visualisasi ...
-
Kepaniteraan MA dan Pengadilan Federal Australia Gelar Disk...
