FOTO : ILUSTRASI AI

JAKARTA | (5/10) - Sistem Info Perkara MA  sudah memuat tanggal dan amar singkat putusan kasasi atau peninjauan kembali.  Informasi tersebut pun sudah terupdate  pada SIPP  pengadilan pengaju. Namun, kenapa link salinan putusannya belum bisa diunduh?. Pertanyaan tersebut seringkali disampaikan kepada Kepaniteraan MA, baik secara lisan dalam forum pembinaan ataupun monitoring evaluasi. Bahkan, tidak sedikit yang bertanya melalui surat resmi.   Pengadilan  Pengaju pun bertanya, apakah setelah muncul tanggal putusan dan amar singkat pada Info Perkara dan SIPP,  amar putusan tersebut dapat diberitahukan kepada pihak berperkara?. Dalam perkara perceraian, apakah  pengadilan agama dapat segera menerbitkan akta cerai?.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut,  menurut Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan  “kunci jawabannya” ada di 2 (dua) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang berkaitan dengan sistem penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Kedua SK KMA tersebut adalah   Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor  214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sistem Penanganan Perkara MA

Sistem  penganangan perkara kasasi/peninjauan kembali pada Mahkamah Agung sedikit berbeda dengan penanganan perkara pada pengadilan tingkat pertama dan banding.

Koordinator Data menjelaskan berdasarkan kedua SK KMA  213 dan 214 Tahun 2014,  penanganan perkara pada Mahkamah Agung terdiri dari 9 (Sembilan) tahapan, sebagai berikut: (1)  penerimaan berkas perkara, (2) penelaahan  berkas perkara, (3) registrasi berkas perkara, (4) penetapan kamar, penetapan majelis, dan distribusi perkara, (5) penetapan musyawarah dan ucapan, (6) pembacaan berkas dan pemberian pendapat oleh majelis,  (7) musyawarah dan ucapan, (8) minutasi, dan (9) pengiriman berkas ke pengadilan pengaju.

Merujuk pada alur proses penanganan perkara tersebut,  lanjut Koordinator Data, salinan putusan akan dikirim ke pengadilan pengaju pada tahap 9. Dalam penanganan perkara kasasi/PK elektronik tahapan ini ditandai dengan adanya tautan salinan putusan pada Info perkara MA,  SIPP Pengadilan Pengaju dan Direktori Putusan.

Kembali ke pertanyaan di awal, kenapa tautan salinan putusan belum ada padahal amar singkat sudah  dipublikasikan?. Menjawab pertanyaan tersebut,  Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan MA menjelaskan publikasi amar singkat putusan merupakan sub tahapan dari tahapan ke (7), Musyawarah dan Ucapan. Tahapan ini dilakukan di hari yang sama ketika majelis hakim melakukan musyawarah dan ucapan.  Setelah publikasi amar singkat putusan,   proses penanganan perkara memasuki tahap ke 8, minutasi perkara.

Tahapan minutasi perkara, kata Koordiantor Data dan Informasi Kepaniteraan,  terdiri dari subtahapan sebagai berikut:  pengetikan dan penyempurnaan draft putusan, koreksi draft putusan oleh  panitera pengganti, koreksi putusan oleh majelis hakim, penerimaan hasil koreksi draft putusan final, penandatanganan putusan, penerimaan putusan yang telah ditandatangani, penyiapan salinan putusan, dan minutasi berkas kepada panitera muda kamar.

Setelah tahapan 8 selesai, penanganan perkara berlanjut ke tahap akhir, yaitu  pengiriman salinan  putusan ke pengadilan pengaju. Tahapan ini, dalam kasasi/PK elektronik,  terdiri atas proses penandatanganan salinan putusan secara elektronik, dan “klik” kirim  salinan putusan ke pengadilan pengaju.

“berdasarkan hal tersebut,  pada saat amar singkat muncul di info perkara, penanganan perkara kasasi/PK belum selesai, masih ada dua tahapan lagi, yaitu tahapan minutasi (tahap 8) dan tahapan pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju (tahap 9).

 Kapan  PBT dilakukan

Merujuk pada tahapan proses penaganan perkara di Mahkamah Agung sebagaimana dijelaskan di atas, Pemberitahuan  putusan kepada pihak berperkara  oleh Pengadilan Pengaju dilakukan  setelah  salinan putusan diterima oleh pengadilan pengaju.  Hal ini, kata Koordatin, ditandai dengan munculnya tanggal kirim ke pengadilan pengaju  dan tautan salinan putusan dalam Info Perkara dan SIPP Pengadilan Pengaju.

“Dengan demikian,  ketika yang muncul baru “amar singkat” dan tanggal putusan, pengadilan belum melakukan tindakan pemberitahuan putusan”, jelas   Koordatin.

Hal ini agar diperhatikan juga untuk lingkungan peradilan agama. Penerbitan Akta Cerai dalam perkara perceraian, dilakukan setelah Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan.

Upaya Hukum terhadap Putusan Kasasi

Putusan Kasasi adalah putusan yang langsung berkekuatan hukum tetap. Pertanyaannya,  kapan perhitungan waktu putusan kasasi mulai berkekuatan hukum tetap. Oleh karena  pemeriksaan di tingkat kasasi tidak dihadiri oleh para  pihak sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan adanya kewajiban Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan ke pengadilan pengaju untuk disampaikan kepada para pihak yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU Mahkamah Agung,  maka berkekuatan hukum tetapnya putusan kasasi terhitung sejak salinan putusan disampaikan  oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.

Berdasarkan hal tersebut, pada saat info perkara baru  memuat  amar singkat putusan,  belum bisa dilakukan pengajuan upaya hukum luar biasa atas putusan kasasi.

Hal tersebut juga berlaku dalam perkara pidana. Meskipun petikan putusan sudah diberitahukan, upaya hukum luar biasa harus menunggu salinan putusan diberitahukan.

“Upaya hukum terhadap putusan kasasi dapat dilakukan setelah salinan putusan kasasi diberitahukan kepada pihak berperkara oleh pengadilan pengaju”, jelas Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan.

Berapa Lama Proses MInutasi

Setelah muncul amar singkat di Info Perkara MA, berapa lama salinan putusan diterima oleh pihak berperkara?. Ini pertanyaan yang sering disampaikan oleh para pihak maupun pengadilan pengaju. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat ketentuannya di SK KMA Nomor 214 Tahun 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung.

Berdasarkan  Ketentuan Jangka Waktu Penanganan Perkara tersebut, proses minutasi dilakukan paling lama 98 hari setelah pengucapan putusan. Atau dengan kata lain 98 hari sejak munculnya amar singkat pada Info Perkara.

"Namun demikian, berdasarkan statistik, 99 % proses minutasi  perkara diselesaikan lebih cepat dari ketentuan maksimal  jangka waktu penanganan perkara yang ditetapkan oleh SK KMA tersebut", pungkas Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan, Asep Nursobah. [an]

Jakarta | (3/10) - MA menutup register perkara tahun 2025 dengan jumlah perkara yang didaftar sebanyak 37.918 perkara. MA dalam laporan tahunannya menyebut penerimaan perkara tahun 2025  tersebut sebagai yang tertinggi dalam sejarah.  Namun, rekor penerimaan perkara tertinggi tersebut  dipastikan terlampaui di 2026, bahkan saat  tahun belum berganti dan  masih tersisa 3 bulan lagi.  Berdasarkan data SIAP-MA per 2 Oktober 2026, MA talah meregistrasi  38.524 perkara, atau ada kenaikan 1,60%. Melihat data tersebut, Plt. Panitera MA, memprediksi perkara MA tahun 2026 bisa mencapai 40.000 perkara.

Peningkatan perkara masuk tersebut  terjadi di  tiga perkara, yaitu pidana  khusus, pidana militer dan perdata khusus. Perkara pidana khusus meningkat tajam sebesar 23,70% dari tahun 2025 yang menerima 15.917 menjadi  19.690. Perkara pidana militer meningkat landai di angka 3,46% dibandingkan tahun 2025  yang menerima  318 menjadi 329 perkara.  Sementara itu perkara perdata khusus meningkat tipis sebesar 0,48%.  Pada tahun 2025, perkara perdata khusus yang diregistrasi sebesar 1.450 sedangkan di tahun 2026 meningkat menjadi  1457 perkara.

Sementara itu, perkara pidana umum, perdata umum,  perdata agama, dan perkara TUN mengalami penurunan.

Rasio Kasasi/PK Elektronik

Rasio pengajuan perkara kasasi/PK elektronik secara keseluruhan mencapai 84,43%.   Angka ini diperoleh dari perbandingan  jumlah perkara yang diterima MA sebanyak  38.524 perkara dan yang diajukan secara elektronik sebesar  32.526 perkara. Perhitungan ini termasuk perkara PK pajak yang hingga saat ini belum bisa diajukan secara elektronik.

Jika perkara PK pajak dikeluarkan dari perhitungan tersebut, maka rasio kasasi/PK elektronik mencapai 99,16%, seperti tabel berikut ini.

[an]

JAKARTA | (29/9) - MA menerima delegasi negara Palestina dalam rangkaian kunjungan Dialog Penegakan Hukum Triateral, Senin (28/9),  bertempat di ruang rapat Panitera MA, Jakarta.  MA yang diwakili oleh Ketua Muda Pembinaan, Syamsul Ma’arif, menerima delegasi Palestina yang dipimpin oleh Hala Abdul Hakim Mufleh Khraisat.  Berbagai isu hukum yang bersumber dari pengalaman MA, menjadi tema dalam dialog  tersebut. Salah satu yang menarik perhatian Palestina adalah  pengalaman  MA dalam melakukan digitalisasi manajemen perkara yang dipresentasikan oleh Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan MA, Asep Nursobah.

Selain  isu digitalisasi manajemen perkara,  MA juga mempresentasikan  bagaimana  peran pengadilan dalam pencatatan sipil dan identitas hukum. Materi ini disampaikan oleh Ketua Kamar Agama, Yasardin.  MA juga memaparkan pengalaman  dalam meningkatkan akses terhadap keadilan dalam skala nasional  maupun subnasional. Materi ini disampaikan oleh Dirjen Badilum, Bambang Myanto. Isu tentang  pengawasan personal militer menjadi materi dialog yang menarik perhatian  delegasi Palestina. Materi ini disampaikan oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Militer, Tri Achmad Bhaykhonni.

Digitalisasi Manajemen Perkara

Dalam paparannya, Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen perkara efektif mengatasi tiga persoalan pengadilan di Indonesia  yang masih terjadi hingga awa 2000-an, yaitu persoalan akses,  lambatnya penanganan perkara, dan judicial corruption.  Indikator keberhasilan tersebut, terbukti berdasarkan laporan tahunan MA, sisa perkara pada akhir 2025 hanya sebesar 175 perkara. Padahal, 10 tahun sebelumnya sisa perkara  masih di angka 6.000-an. Demikian juga, tentang akses terhadap informasi pengadilan. Saat ini putusan yang terpublikasikan  lebih dari 11 juta putusan. Padahal sebelum 2007, publikasi putusan hanya tersedia di media cetak  yang jumlah publikasi setahun tidak sampai 100 putusan. Ia juga menambahkan persoalan judicial corruption dipicu oleh persoalan akses dan delay. Oleh karena  itu ketika  dua persoalan tersebut teratasi, judicial corruption yang diakibatkan oleh sistem, dengan sendirinya bisa teratasi. 

Jumpa Pers Setelah Pertemuan  Dialog Penegakan Hukum Triateral

Kegiatan Dialog Penegakan Hukum Triateral

Kegiatan Dialog Penegakan Hukum Triateral merupakan  inisiatif kerjasama internasional antara Indonesia, Australia, dan Palestina untuk memperkuat kelembagaan dan penegakan hukum di Palestina.  Fokus utama program ini untuk mendorong dialog, pertukaran keahlian, dan peningkatan kapasitas lembaga yudisial serta aparat penegakan hukum di Palestina melalui kolaborasi bersama Indonesia dan Australia.

Pemerintah Australia dalam pertemuan tersebut diwakili oleh Dan Heldon, Direktur pada Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia. Sementara itu  perwakilan Pemerintah Indonesia  yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah  Rezafaraby, Koordinator Bidang Penerapan dan Penegakan Hukum Kementerian Bappenas, dan  Fathona Said dari Ditjen Asia Fasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri. [AN]

Gambar : ILUSTRASI AI

JAKARTA | (24/9) - Seluruh rangkaian proses seleksi calon Panitera Pengganti MA dan Hakim  Yustisial MA telah selesai. Pansel  telah merilis pengumuman akhir  bernomor 13/Pansel/PP-HY/9/2026 tanggal 24 September 2026. Dalam pengumuman tersebut,  disebutkan 27 peserta seleksi dinyatakan lulus sebagai panitera pengganti, sedangkan untuk formasi hakim yustisial  yang dinyatakan lulus sebanyak 6 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah peserta yang lulus uji kompetensi PP sebanyak 85 orang dan HY sebanyak 14 orang, persentase kelulusan  Calon PP hanya mencapai 31, 76%, sedangkan untuk formasi calon hakim yustisial persentase kelulusan mencapai 42,86%.

Kecilnya persentase kelulusan tersebut, menurut Plt Panitera MA, menggambarkan ketatnya proses seleksi. Secara statistik,  rangkaian  proses seleksi mulai dari uji kompetensi, profile assessment, rekam jejak, eksaminasi putusan dan wawancara, telah mengeliminasi calon panitera pengganti sebesar 68,24% dan calon hakim yustisial sebanyak 57,14%

“MA  benar-benar mengedepankan kualitas, bukan kuantitas. Meskipun formasi yang diperlukan belum terpenuhi”,  jelas Plt. Panitera MA, Sudharmawatiningsih.

Sudharmawatiningsih menambahkan, peserta yang lulus tersebut nantiinya akan diberikan SK Mutasi oleh Dirjen masing-masing sesuai prosedur mutasi hakim. Selanjutnya jabatan panitera pengganti akan disandang oleh mereka setelah dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung sesuai  ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Mahkamah Agung.

Berikut nama-nama yang lulus seleksi calon Panitera Pengganti  dan Hakim Yustisial MA: Klik Disini

JAKARTA | (18/9) - Kepaniteraan MA menyelenggarakan monitoring dan evaluasi implementasi kasasi/PK elektronik di Semarang, Jum’at (18/9). Kegiatan tersebut diikuti oleh Pimpinan dan Panitera pengadilan tingkat pertama dan banding di wilayah hukum provinsi Jawa Tengah serta perwakilan hakim tinggi. Materi monev dibawakan langsung oleh  Pelaksana Tugas Panitera MA yang kini menjabat Hakim Agung Kamar Pidana, Sudharmawatiningsih. Sedangkan  monitoring dan evaluasi untuk setiap jenis perkara, disampaikan oleh Panmud Perkara masing-masing.

Kegiatan  Monev  tersebut mendapat dukungan dari Bank Syariah Indonesia di bawah payung perjanjian kerja sama BSI dan Kepaniteraan MA.  BSI telah menjadi bank mitra bagi Mahkamah Agung  untuk mendukung manajemen perkara pada  pembayaran elektronik biaya perkara kasasi dan PK dan pengiriman surat rogatori  yang telah berlangsung sejak 2021.

Dalam paparannya, Sudharmawatiningsih, menekankan pentingnya pengadilan memedomani rumusan kamar sebagai upaya mewujudkan konsistensi putusan. Konsistensi putusan, menurut Hakim Agung kamar pidana ini  merupakan instrumen  penting untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Ia menyebutkan institusi penting dalam sistem kamar sebagai pilar utama mewujudkan konsistensi putusan adalah  pleno kamar yang salah satunya melahirkan “Rumusan Kamar.  Dari perspektif  kedudukan Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi, rumusan kamar, kata Sudharmawatiningsih,  merupakan upaya untuk menjaga kesatuan penerapan hukum.

“Oleh karena itu, pengadilan harus selalu update dengan rumusan kamar, termasuk rumusan kamar yang telah diubah atau diperbaharui”, pesannya.

JAKARTA | (18/9) - Belakangan ini  Kepaniteran MA menerima beberapa laporan dari pihak berperkara  yang mengaku dihubungi seseorang  mengaku pegawai MA dan menawarkan  bantuan untuk memenangkan perkara. Modusnya oknum tersebut menghubungi pihak berperkara melalui pesan whatsapp  mengaku sebagai Adrian P, pegawai Mahkamah Agung. Untuk mengelabui korban, Adrian   menampilkan  tangkapan dokumen penanganan perkara yang bersangkutan, antara lain draft putusan, akta pernyataan kasasi. Ujung-ujungnya, oknum tersebut  meminta sejumlah uang.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Panitera MA yang saat ini menduduki jabatan hakim agung kamar pidana, Sudharmawatiningsih, meminta publik pencari keadilan untuk tidak merespons permintaan  oknum tersebut. Plt. Panitera MA memastikan oknum tersebut adalah Penipu yang melancarkan aksi tidak bertanggung jawab tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri.

Lebih lanjut Sudharmawatiningsih menegaskan bahwa siapapun yang  menawarkan bantuan pengurusan perkara di Mahkamah Agung  dipastikan orang tersebut penipu. Menurutnya, MA tidak pernah melakukan korespondensi dengan pihak berperkara, termasuk dalam hal adanya kekurangan berkas.

“Dalam ada kekurangan berkas atau hal lain yang bersifat administrasi perkara, termasuk penyampaian salinan putusan, korespondensi MA hanya dilakukan ke pengadilan pengaju”, tegas Sudharmawatiningsih

Hakim Agung Kamar Pidana tersebut juga mengingatkan publik bahwa dokumen pengadilan, seperti putusan, yang disampaikan ke publik adalah berbentuk salinan. Format salinan putusan dalam aturan dan praktik peradilan hanya ditandatangani oleh Panitera Muda Perkara di Mahkamah Agung.  Oleh karena itu, dalam hal ada dokumen yang menyerupai putusan yang  dikirimkan ke publik oleh seseorang yang bukan petugas pengadilan tingkat pertama dan dokumen tersebut ditandatangani oleh majelis dan panitera pengganti, maka dokumen tersebut harus diragukan keasliannya.

Modus Penipuan Adrian P

Dalam salah satu  modusnya, Adrian P menggunakan nomor 08984585263 untuk menghubungi salah satu pihak berperkara.

“Selamat Sore Pak XXXXX, saya Adrian P dari MA. Perkara klien Bapak a.n SASQIA SAKINA binti MOCH. RANTHOMY HAVIED Nomor 522 K/Ag/2026. Kiranya Bapak butuh kami bantu percepatan minutasi dan kirim ke pengadilan pengaju, untuk Salinan Putusan kami bisa kasih duluan” tulis Adrian P dalam pesan whatsapp yang dikirim ke salah seorang pencari keadilan di MA.

Dalam pesannya tersebut oknum tersebut melampirkan tangkapan layar salinan putusan, sebagai berikut:

Dalam modus  yang lain, Adrian P  mengirimkan pesan whatsapp dengan nomor 08984585263 kepada seseorang pencari keadilan, sebagai berikut:

“Selamat Pagi bu XXXXX, saya Adrian P dari Mahkamah Agung. Perkara ibu an. Eva Sulisisilawati Bnti Nangwawi, Nomor 127 PK/Ag/2026. Kalau ibu serius dan berminat, kami bisa bantu Menguatkan (Tolak). Info Saja Bu. Terima kasih.”, tulisnya dalam pesan whatsapp.

Terhadap adanya aksi penipuan tersebut, Panitera MA  mengimbau pencari keadilan untuk mengabaikan semua komunikasi dari seorang yang mengaku pegawai MA atau siapapun yang menjanjikan memenangkan perkara di MA. Panitera MA memastikan penanganan perkara di Mahkamah Agung dilakukan secara objektif  dan bebas intervensi. [an]