JAKARTA (12/11) — Penelusuran Direktori Putusan Mahkamah Agung pada Rabu (11/11/2026) mencatat sebanyak 59.130 putusan yang secara eksplisit mengikuti rumusan pleno kamar dalam pertimbangan hukumnya. Angka tersebut merupakan gabungan hasil pencarian dengan kata kunci “rumusan kamar” dan “rapat pleno kamar”. Jumlah ini menunjukkan meningkatnya rujukan terhadap rumusan kamar dalam pertimbangan hukum putusan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Pencarian dengan kata kunci “rumusan kamar” pada 22 Desember 2025 menghasilkan 2.748 putusan. Jumlahnya bertambah menjadi 5.390 putusan pada 7 Juni 2026. Lima bulan kemudian, pada 11 November 2026, hasil pencarian meningkat 148,79% menjadi 13.410 putusan.
Sementara itu, pencarian dengan kata kunci “rapat pleno kamar” menghasilkan 25.943 putusan pada 7 Juni 2026. Pada 11 November 2026, jumlahnya meningkat 76,23% menjadi 45.720 putusan. Penjumlahan hasil pencarian kedua kata kunci tersebut menghasilkan angka 59.130.
Dua Model Rujukan dalam Putusan
Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan menyebutkan, redaksi yang digunakan hakim untuk merujuk rumusan hukum hasil rapat pleno kamar belum seragam. Ada dua model rujukan yang ditemukan dalam putusan.
Pertama, hakim mencantumkan secara lengkap identitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang memberlakukan rumusan hasil rapat pleno kamar. Model ini digunakan sebagian besar hakim, antara lain dalam Putusan Nomor 300 PK/Pdt/2026. Pertimbangannya menyebutkan:
“..... hal tersebut sebagaimana ketentuan pada bagian B angka 1 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan..”
Kedua, hakim menggunakan rujukan yang lebih ringkas dengan menyebut “rumusan kamar”. Contohnya terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 8 B/Pdt.Sus-Arbt/2018, dengan pertimbangan sebagai berikut:
“...hal ini dikuatkan pula dengan Hasil Rumusan Kamar Perdata Tahun 2016 (SEMA Nomor 4 Tahun 2016)...”
45.720 Putusan Memuat Rujukan Lengkap SEMA
Hasil pencarian dengan kata kunci “rapat pleno kamar” mencatat 45.720 putusan yang secara eksplisit mengutip SEMA pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar. Rinciannya meliputi 41.644 putusan tingkat pertama, 3.264 putusan tingkat banding, 621 putusan kasasi, dan 144 putusan peninjauan kembali.
Putusan tersebut berasal dari 907 satuan kerja, termasuk Mahkamah Agung.
Pengadilan Tingkat Pertama
Dari 41.644 putusan tingkat pertama yang memuat rujukan tersebut, perkara perceraian/perdata agama mencatat jumlah terbesar, yakni 34.667 putusan (83,25%). Rincian lainnya meliputi perdata 3.690 putusan (8,86%), narkotika dan psikotropika 1.326 putusan (3,18%), serta perbuatan melawan hukum 1.294 putusan (3,11%).
Selain itu, terdapat perkara pidana khusus sebanyak 506 putusan (1,22%), tata usaha negara (TUN) 458 putusan (1,10%), korupsi 345 putusan (0,83%), perdata khusus 317 putusan (0,76%), dan pertanahan 207 putusan (0,50%).
Putusan tingkat pertama itu berasal dari 834 pengadilan. Lima pengadilan dengan jumlah putusan terbanyak yang merujuk rumusan kamar adalah Pengadilan Agama (PA) Bondowoso dengan 1.205 putusan, PA Bandung 1.038 putusan, PA Ngamprah 904 putusan, PA Surabaya 869 putusan, dan PA Ciamis 731 putusan.
Pengadilan Tingkat Banding
Pada tingkat banding, pencarian menghasilkan 3.264 putusan tingkat banding. Rincian perkaranya meliputi perceraian/perdata agama 1.415 putusan (43,35%), narkotika dan psikotropika 643 putusan (19,70%), perdata 627 putusan (19,21%), serta perbuatan melawan hukum 462 putusan (14,15%).
Rincian berikutnya adalah tindak pidana korupsi 194 putusan (5,94%), pidana khusus 171 putusan (5,24%), tanah 78 putusan (2,39%), harta bersama 61 putusan (1,87%), dan waris Islam 54 putusan (1,65%).
Putusan tersebut berasal dari 73 pengadilan tingkat banding. Lima pengadilan dengan jumlah putusan terbanyak adalah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya dengan 435 putusan, Pengadilan Tinggi (PT) Medan 285 putusan, PTA Semarang 271 putusan, PT Semarang 154 putusan, dan PT Samarinda 120 putusan.
Putusan Kasasi
Pada tingkat kasasi, terdapat 621 putusan yang secara eksplisit merujuk rumusan kamar dalam pertimbangan hukumnya. Rincian perkara yang dicantumkan meliputi narkotika dan psikotropika 128 putusan (20,61%), perceraian/perdata agama 73 putusan (11,76%), tindak pidana korupsi 66 putusan (10,63%), dan pidana khusus 63 putusan (10,14%).
Rincian berikutnya adalah perdata/perbuatan melawan hukum 55 putusan (8,86%), korupsi/kerugian keuangan negara 47 putusan (7,57%), perselisihan hubungan industrial (PHI) 41 putusan (6,60%), dan perdata/tanah 26 putusan (4,19%).
Putusan Peninjauan Kembali
Sementara itu, 144 putusan peninjauan kembali memuat rujukan eksplisit terhadap rumusan kamar. Rincian perkaranya meliputi perbuatan melawan hukum/perdata 36 putusan (25,00%), perdata 32 putusan (22,22%), narkotika dan psikotropika 21 putusan (14,58%), serta tindak pidana korupsi 19 putusan (13,19%).
Selain itu, terdapat perkara pidana khusus sebanyak 15 putusan (10,42%), perdata agama 6 putusan (4,17%), pidana umum 6 putusan (4,17%), praperadilan 5 putusan (3,47%), dan perdata/tanah 5 putusan (3,47%).
13.410 Putusan Menggunakan Rujukan “Rumusan Kamar”
Pencarian dengan kata kunci “rumusan kamar” menghasilkan 13.410 putusan. Rinciannya meliputi 12.644 putusan tingkat pertama, 644 putusan tingkat banding, 62 putusan kasasi, dan 22 putusan peninjauan kembali.
Putusan tersebut berasal dari 731 satuan kerja, termasuk Mahkamah Agung.
Pengadilan Tingkat Pertama
Dalam rincian klasifikasi 12.664 putusan tingkat pertama, perkara perceraian/perdata agama tercatat sebanyak 4.219 putusan (87,06%). Rincian lainnya meliputi perdata 233 putusan (4,64%), perbuatan melawan hukum 99 putusan (2,04%), serta narkotika dan psikotropika 85 putusan (1,75%).
Selain itu, terdapat perkara pidana khusus sebanyak 48 putusan (0,99%), TUN 48 putusan (0,99%), harta bersama 46 putusan (0,95%), pidana militer 42 putusan (0,87%), dan perdata khusus 34 putusan (0,70%). Putusan tingkat pertama tersebut berasal dari 525 pengadilan.
Lima pengadilan dengan jumlah putusan terbanyak yang merujuk rumusan kamar adalah PA Banjarbaru dengan 367 putusan, PA Klaten 171 putusan, PA Gresik 143 putusan, PA Tasikmalaya 119 putusan, dan PA Surabaya 118 putusan.
Pengadilan Tingkat Banding
Pada tingkat banding, terdapat 644 putusan tingkat banding yang merujuk rumusan kamar. Rincian perkaranya meliputi perceraian/perdata agama 317 putusan (49,22%), perdata 92 putusan (14,29%), korupsi 82 putusan (12,73%), narkotika dan psikotropika 69 putusan (10,71%), serta perbuatan melawan hukum 68 putusan (10,56%).
Rincian berikutnya adalah pidana khusus 61 putusan (9,47%), harta bersama 16 putusan (2,48%), waris Islam 16 putusan (2,48%), dan pidana militer 9 putusan (1,40%).
Putusan tersebut berasal dari 66 pengadilan tingkat banding. Lima pengadilan dengan jumlah putusan terbanyak adalah PTA Surabaya dengan 68 putusan, PT Samarinda 65 putusan, PTA Semarang 52 putusan, PT Medan 32 putusan, dan PTA Jakarta 20 putusan.
Putusan Kasasi
Pada tingkat kasasi, 62 putusan secara eksplisit merujuk rumusan kamar dengan model kedua. Rincian perkaranya meliputi perdata 18 putusan (29,03%), perbuatan melawan hukum 15 putusan (24,19%), perdata agama 9 putusan (14,52%), dan PHI 7 putusan (11,29%).
Selain itu, terdapat perkara narkotika dan psikotropika sebanyak 5 putusan (8,06%), arbitrase 3 putusan (4,84%), korupsi 3 putusan (4,84%), kepailitan 2 putusan (3,23%), dan waris Islam 2 putusan (3,23%).
Putusan Peninjauan Kembali
Pada tingkat peninjauan kembali, terdapat 22 putusan peninjauan kembali yang mengutip rumusan kamar dengan model kedua. Rincian perkaranya meliputi perbuatan melawan hukum 8 putusan (36,36%), perdata 6 putusan (27,27%), narkotika 2 putusan (9,09%), pidana khusus 2 putusan (9,09%), serta tindak pidana korupsi/kerugian keuangan negara 1 putusan (4,55%).
Rincian perkara perpajakan yang dicantumkan meliputi pajak 3 putusan (13,64%), pajak penghasilan Pasal 26 sebanyak 1 putusan (4,55%), dan pajak pertambahan nilai 4 putusan (18,18%). Putusan peninjauan kembali tersebut diputus pada periode 2017–2026. [an]
