
BANDUNG — Kepaniteraan Mahkamah Agung (MA) resmi meluncurkan sistem deteksi dini secara elektronik untuk mengkurasi putusan-putusan penting (landmark decision). Inovasi yang diintegrasikan langsung ke dalam aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung (SIAP-MA) ini bertujuan memudahkan warga peradilan dan masyarakat luas menemukan kaidah hukum baru di tengah jutaan arsip putusan.
Inovasi tersebut diperkenalkan langsung oleh Hakim Agung Kamar Pidana sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Panitera MA, Sudharmawatiningsih, dalam pembukaan Rapat Pleno Kamar Tahunan MA Tahun 2026 di Bandung, Minggu (15/11/2026). Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat dukungan teknis dan administrasi yudisial bagi Majelis Hakim Agung dalam mengadili perkara.
Sudharmawatiningsih menjelaskan, peluncuran fitur ini dilatarbelakangi oleh tantangan melimpahnya data putusan yang berpotensi membuat putusan-putusan bernilai yurisprudensi tinggi tenggelam dan luput dari perhatian publik.
"Setiap tahun, lebih dari 30.000 putusan MA dipublikasikan di Direktori Putusan dengan lalu lintas akses mencapai jutaan kali per bulan. Kami yakin MA telah melahirkan banyak putusan penting, namun sebagian 'tersembunyi' di antara 11 juta putusan yang ada," ujar Sudharmawatiningsih.
Selama ini, upaya kurasi telah dilakukan melalui penerbitan jurnal Garda Peradilan tiga kali setahun yang memuat 14 putusan pilihan dari tujuh jenis perkara, serta fitur Putusan Populer pada Direktori Putusan yang diluncurkan tahun lalu untuk menjaring putusan berdasarkan tingkat akses pembaca. Namun, ruang publikasi jurnal yang terbatas menuntut adanya mekanisme penyaringan langsung sejak dari hulu proses administrasi perkara.
Mekanisme Identifikasi di SIAP-MA
Melalui pembaruan pada sistem penanganan kasasi dan peninjauan kembali (PK) elektronik di SIAP-MA, proses identifikasi dilakukan segera setelah putusan ditandatangani oleh majelis hakim.
Pada tahap penyiapan salinan putusan, Panitera Pengganti kini dibekali langkah tambahan untuk menandai (tagging) apakah sebuah putusan tergolong menarik atau penting. Putusan yang telah ditandai tersebut akan otomatis terkirim ke Direktori Putusan dan terkelompokkan dalam menu khusus "Putusan Menarik".
"Apabila sistem ini berjalan optimal, kita akan jauh lebih mudah menjaring putusan-putusan yang memuat kaidah hukum penting untuk pengembangan ilmu hukum dan praktik peradilan," tambahnya.
Lima Parameter Putusan Penting
Agar proses kurasi berjalan objektif dan terukur, Panitera Pengganti berpedoman pada Kertas Kerja Kelompok Kerja Pedoman Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi Tahun 2008. Dokumen tersebut mendefinisikan landmark decision sebagai putusan badan peradilan berkekuatan hukum tetap yang memuat kaidah hukum penting yang belum diatur sebelumnya guna memberikan kepastian hukum.
Adapun lima kriteria utama yang menjadi tolok ukur penilaian meliputi:
- Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht) Putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap, baik yang lahir dari tingkat pertama, banding, maupun kasasi/PK (termasuk putusan tidak kabul di tingkat MA yang tetap memuat norma hukum krusial).
- Penemuan Hukum Baru (Rechtsvinding) Putusan mampu mengisi kekosongan hukum, memperhalus aturan yang ada, menginterpretasikan peraturan yang belum jelas, atau menyimpang dari yurisprudensi lama demi mewujudkan rasa keadilan.
- Menjawab Dinamika Sosial Putusan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, hingga kebiasaan yang berkembang di masyarakat melalui metode penemuan hukum yang tepat, sehingga menghadirkan kepastian dan keadilan substantif.
- Mencerminkan Arah Perkembangan Hukum Putusan berupaya memperkecil jurang pemisah antara hukum tertulis (law in a book) dan praktik di masyarakat (law in action), serta terbuka terhadap titik singgung berbagai sistem hukum maupun kebijakan pembangunan hukum nasional.
- Putusan Pertama (Novelty) Merupakan putusan pertama yang memutus persoalan hukum baru di masyarakat dan belum pernah diikuti hakim lain sebelumnya, sehingga meletakkan fondasi hukum bagi perkara serupa di masa mendatang sebelum lahirnya undang-undang baru.
Dengan hadirnya integrasi sistem antara SIAP-MA dan Direktori Putusan ini, Kepaniteraan MA berharap akses terhadap referensi hukum berkualitas semakin terbuka lebar, sekaligus mempercepat transformasi digital peradilan yang transparan dan akuntabel. [AN}
