BANDUNG (16/11) – Mahkamah Agung (MA) mencatatkan rekor volume perkara masuk tertinggi sepanjang sejarah badan peradilan tertinggi tersebut pada periode Januari hingga 11 November 2026. Di tengah lonjakan beban kerja tersebut, MA berhasil membukukan ketepatan waktu memutus perkara hingga 99,78 persen, capaian tertinggi yang pernah diraih dalam sejarah MA.
Capaian penanganan perkara dan deretan inovasi administrasi yudisial tersebut dipaparkan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Panitera MA, Sudharmawatiningsih, dalam Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung ke-15 yang berlangsung di Jakarta, 15–17 November 2026.
Lonjakan Perkara dan Produktivitas Memutus
Berdasarkan laporan Kepaniteraan MA, total beban perkara yang ditangani MA sepanjang tahun 2026 hingga 11 November mencapai 42.850 perkara, yang terdiri atas sisa perkara tahun 2025 sebanyak 175 perkara dan perkara masuk tahun 2026 sebanyak 42.675 perkara. Angka perkara masuk tersebut melonjak 12,55 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi yang tertinggi dalam sejarah penanganan perkara di MA.
Kenaikan perkara masuk didominasi oleh kelompok pidana khusus yang melonjak 36,93 persen, disusul pidana militer (15,41 persen), perdata khusus (10,41 persen), TUN nonpajak (4,16 persen), serta perdata agama (2,40 persen). Sebaliknya, perkara TUN pajak, pidana umum, dan perdata umum tercatat mengalami penurunan masing-masing sebesar 13,53 persen, 11,56 persen, dan 0,99 persen.
Dari keseluruhan beban perkara tersebut, majelis Hakim Agung telah memutus 36.204 perkara, sehingga rasio produktivitas memutus mencapai 84,49 persen dan menyisakan 6.646 perkara yang belum diputus. Pihak Kepaniteraan optimistis sisa perkara di akhir tahun 2026 dapat ditekan hingga di bawah angka 175 perkara. Selain itu, permohonan Peninjauan Kembali (PK) nonpajak tercatat melonjak lebih dari 100 persen yang didominasi oleh perkara narkotika.
Konsistensi Hukum: 576 Kaidah Pleno Kamar Dirujuk Puluhan Ribu Putusan
Penyelenggaraan Pleno Kamar tahun 2026 menandai 15 tahun penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung. Sepanjang 14 kali pelaksanaan pleno sebelumnya, MA telah melahirkan 576 rumusan kaidah hukum yang dituangkan dalam 14 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Rinciannya meliputi 138 rumusan Kamar Pidana, 131 Kamar Perdata, 127 Kamar Agama, 91 Kamar Militer, dan 89 Kamar TUN.
Dampak dari rumusan hukum tersebut dinilai sangat signifikan terhadap pemenuhan kepastian hukum dan penekanan disparitas putusan di pengadilan. Data penelusuran Direktori Putusan MA per 11 November 2026 mencatat sebanyak 59.130 putusan pengadilan secara eksplisit mengutip rumusan pleno kamar dalam pertimbangan hukumnya. Angka tersebut mencakup 41.644 putusan tingkat pertama, 3.264 putusan tingkat banding, 621 putusan kasasi, dan 144 putusan Peninjauan Kembali.
Digitalisasi 99 Persen Perkara
Pada tahun ketiga implementasi sistem kasasi dan PK elektronik, MA mencatatkan tingkat adaptasi digital penanganan perkara mencapai 99,12 persen. Artinya, hanya 0,88 persen perkara yang masih diajukan secara manual akibat kendala teknis di daerah.
Dalam hal minutasi, MA membukukan Clearance Rate sebesar 82,39 persen dengan capaian minutasi perkara rentang waktu 1 hingga 3 bulan mencapai 97,01 persen, yang merupakan rekor penyelesaian minutasi tertinggi di MA.
Terobosan Inovasi: Pengaduan Terintegrasi hingga Kurasi Putusan Menarik
Guna mengoptimalkan fungsi dukungan administrasi yudisial, Kepaniteraan MA mengimplementasikan empat terobosan inovasi teknis:
- Adaptasi Hukum Acara Pidana Baru: Penerbitan Surat Panitera Nomor 803 Tahun 2026 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2026 untuk menyesuaikan aplikasi SIAP-MA dan SIPP dengan syarat formal pengajuan kasasi berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2025.
- Integrasi Aplikasi RESPEK dengan SIAP-MA: Pengaduan masyarakat terkait keterlambatan penyelesaian perkara yang terverifikasi di aplikasi RESPEK kini langsung terhubung ke dasbor Ketua Majelis pada aplikasi SIAP-MA.
- Pembangunan Anti-Penyuapan (SMAP): Keberlanjutan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan Kepaniteraan MA demi menjaga lingkungan kerja bersih.
- Kurasi Putusan Menarik dan Penting: Penambahan fitur penandaan pada aplikasi SIAP-MA oleh Panitera Pengganti untuk mengidentifikasi putusan yang memuat kaidah hukum menarik agar terekspos di Direktori Putusan, melengkapi penerbitan berkala jurnal Garda Peradilan.
