Sidebar
×Main Menu
Top Menu
- Beranda
- Profil
- Tentang Kepaniteraan
- Tugas Pokok & Fungsi
- Profile SDM
- Sejarah Kepaniteraan
- Renstra Kepaniteraan
- SOP Kepaniteraan
- Perjanjian Kinerja Tahunan
- Rencana Kinerja Tahunan
- LKJIP Kepaniteraan MA
- Laptah Kepaniteraan MA
- Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
- Struktur Organisasi Kepaniteraan MA
- IKU Kapaniteraan
- Sistem Kamar
- Publikasi
- Publikasi Putusan MA
- Sistem Infromasi Perkara
- Peraturan Perundang-Undangan
- Laporan Tahunan
- Newsletter Kepaniteraan
- Buku Elektronik
- Majalah
- Info Grafis
- Penyelesaian Perkara Kurang 120 Hari
- Video Kepaniteraan
- Penyelesaian Perkara 90 Hari
- Seputar Kunjungan Hoge Raad 2023
- Seputar Kegaitan Magang 2012
- Seputar Kegaitan Magang 2014
- Garda Peradilan
- Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar
- Contact
- Beranda
- Profil
- Tentang Kepaniteraan
- Tugas Pokok & Fungsi
- Profile SDM
- Sejarah Kepaniteraan
- Renstra Kepaniteraan
- SOP Kepaniteraan
- Perjanjian Kinerja Tahunan
- Rencana Kinerja Tahunan
- LKJIP Kepaniteraan MA
- Laptah Kepaniteraan MA
- Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
- Struktur Organisasi Kepaniteraan MA
- IKU Kapaniteraan
- Sistem Kamar
- Publikasi
- Publikasi Putusan MA
- Sistem Infromasi Perkara
- Peraturan Perundang-Undangan
- Laporan Tahunan
- Newsletter Kepaniteraan
- Buku Elektronik
- Majalah
- Info Grafis
- Penyelesaian Perkara Kurang 120 Hari
- Video Kepaniteraan
- Penyelesaian Perkara 90 Hari
- Seputar Kunjungan Hoge Raad 2023
- Seputar Kegaitan Magang 2012
- Seputar Kegaitan Magang 2014
- Garda Peradilan
- Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar
- Contact
Kepaniteraan Mahkamah Agung
mewujudkan badan peradilan indonesia yang agung 
Penyelesaian Perkara 90 Hari
Paling Populer
- Ketua MA Lantik 9 Hakim Agung dan 1 Orang Hakim Ad Hoc HAM, Inilah Formasi Lengkap Pimpinan dan Hakim Agung Saat ini
- Inilah 10 Putusan MA Terpopuler Sepanjang 2024-2025
- Peluncuran Hasil Penelitian “Simetri Publik dan Privasi : Menyeimbangkan Perlindungan Data Pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Publikasi Putusan”.
- Kini, Laporan Kasasi Perkara Pidana Wajib Disampaikan Secara Elektronik Melalui SIPP
- Penurunan Besaran Biaya Proses Kasasi/PK Elektronik dan Pendaftaran Permohonan HUM Secara Elektronik Menjadi Kado Ultah MA ke 80
- Ucap Sumpah di Hadapan Presiden, Suharto Resmi Menjabat Wakil Ketua MA Bidang Yudisial
- Selain Mengupas Persoalan Kasasi/PK Elektronik, Panitera MA Ungkap Beberapa Rumusan Kamar yang Telah Diubah
- Senin 1 September 2025, Pengurangan Besaran Biaya Kasasi/PK Elektronik Mulai Diterapkan
- MA Terbitkan Juknis PK Dengan Alasan Putusan Didasarkan Suatu Kebohongan/Tipu Muslihat
- Sangat Simpel !, Inilah Langkah Untuk Mendaftarkan Permohonan HUM Secara Elektronik