| Nomor | PRJ/PK/00172/02/2024/64 |
| Tanggal | 16 Februari 2024 |
| Tentang | Mekanisme Pengiriman SUrat Rogatori dan Dokumen Peradilan dalam Perkara Perdata Lintas Negara |
Kepaniteraan Mahkamah Agung
mewujudkan badan peradilan indonesia yang agung 
Selamat Datang di Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Ikuti Sosial Media Kami
Paling Populer
- Kini, Laporan Kasasi Perkara Pidana Wajib Disampaikan Secara Elektronik Melalui SIPP
- Penurunan Besaran Biaya Proses Kasasi/PK Elektronik dan Pendaftaran Permohonan HUM Secara Elektronik Menjadi Kado Ultah MA ke 80
- Peluncuran Hasil Penelitian “Simetri Publik dan Privasi : Menyeimbangkan Perlindungan Data Pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Publikasi Putusan”.
- Pertama dalam Sejarah Peradilan Indonesia, PN Slawi Selenggarakan Pemeriksaan Saksi pada Kantor Perwakilan RI secara Elektronik
- Selain Mengupas Persoalan Kasasi/PK Elektronik, Panitera MA Ungkap Beberapa Rumusan Kamar yang Telah Diubah
- Panitera MA : "Hati-Hati Penipuan Bermodus Pemberitahuan Registrasi Perkara"
- Ucap Sumpah di Hadapan Presiden, Suharto Resmi Menjabat Wakil Ketua MA Bidang Yudisial
- MA Terbitkan Juknis PK Dengan Alasan Putusan Didasarkan Suatu Kebohongan/Tipu Muslihat
- Enam Hal ini Disampaikan Ketua MA di Hadapan Hakim Peradilan Umum se-Jakarta
- Senin 1 September 2025, Pengurangan Besaran Biaya Kasasi/PK Elektronik Mulai Diterapkan
Informasi Terkini
-
Panitera MA : "Rasio Kasasi/PK Elektronik Tembus 96, 63%"...
-
Capaian Tinggi dan Transformasi Digital Warnai Laporan Pani...
-
Ketua MA: Pleno Kamar Tahunan Adalah Forum Otoritatif Merumu...
-
Sepuluh Pesan Penting Ketua MA untuk Aparatur Peradilan Indo...
-
Ketua MA Lantik 9 Hakim Agung dan 1 Orang Hakim Ad Hoc HAM,...
-
Berlaku Mulai 16 Oktober 2025, MA Sempurnakan Visualisasi ...
-
Kepaniteraan MA dan Pengadilan Federal Australia Gelar Disk...
-
Federal Circuit and Family Court of Australia dan Kepanitera...
-
Hakim Agung Dwiarso Terpilih Menjadi Waka MA Non Yudisial, I...
-
Jajaran PN Se-Jatim Mendapat Sosialisasi Kebijakan Terbaru B...
