Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum, lahir di Blitar, 19 November 1961.    Ia diambil sumbah jabatan dan dilantik sebagai Panitera Mahkamah Agung  oleh Ketua Mahkamah Agung pada hari  Rabu 31 Januari 2024.  Pengangkatan Heru Pramono sebagai Panitera Mahkamah Agung didasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11/M Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Panitera Mahkamah Agung. Ia tercatat sebagai  Panitera Mahkamah Agung ke 7 (tujuh) pasca  pemisahan jabatan Panitera dan Sekretaris Mahkamah Agung yang bersamaan dengan kebijakan satu atap badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Heru Pramno  sebelumnya  adalah Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang  periode  12 September 2023-30 Januari 2024. Beberapa jabatan pimpinan pengadilan yang telah diembannya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (29 September 2021), Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura (19 September 2019), Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin (15 Desember 2017), dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu (03 Februari 2017).

Sebelum menjadi pimpinan pada pengadilan tingkat banding, Heru Pramono adalah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta (23 Desember 2015) dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan (01 Januari 2014).

Heru Pramono menyelesaikan studi Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (1985), Strata 2 pada Jurusan Hukum Bisnis Universitas Islam Indonesia (2001), dan studi Doktoral juga ia tuntaskan pada Universitas Islam Indonesia (2022)

Heru Pramono berpasangan dengan Nanizar yang dinikahinya 27 Juni 1992. Dari pernikahannya tersebut dikaruniai  tiga orang anak yaitu  Intan Kemala Shinta Yustiana Dewi, Bayu Hernawan Rahmad Maharia dan  Amalia Putri Salma

Daftar Pejabat Panitera Mahkamah Agung Pasca Satu Atap Mahkamah Agung

[AN]

AHMAD ARDIANDA PATRIA lahir di Palembang pada tanggal 20 Desember 1962. Ia menyelesaikan pendidikan strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 1985 dan pendidikan strata 2 pada universitas yang sama pada tahun 2022. Suami dari Ir. Septa Indah ini mengawali kariernya di lembaga peradilan sebagai Staf Pengadilan Negeri Palembang (1986-1988). Ia kemudian melanjutkan karier dengan menjadi hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu (1990-1996), Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian (1996-1999), dan Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung (1999-2004).

Jabatan struktural sebagai pimpinan pengadilan tingkat pertama yang pernah diamanahkan kepada ayah dari Andini Patricia, A. Rizki Elfasti, dan A. Rizka Elfasta ini adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah (2004-2005), Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu (2006-2008), Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong (2011-2012), Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar (2012-2014), Ketua Pengadilan Negeri Kudus (2014-2015), Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya (2015-2016), dan Ketua Pengadilan Negeri Palembang (2016-2017).

Setelah melanglang buana menjadi pimpinan pengadilan tingkat pertama, Ahmad Ardianda Patria kemudian mendapat amanah menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan (2017-2021) dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta (2021-2022). Lalu ia menjadi pimpinan pengadilan tingkat banding, yaitu menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang (2022-2023) dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang (2023-2024).

Mahkamah Agung kemudian memberi amanah Ahmad Ardianda Patria menjadi Panitera Muda Perkara Perdata Khusus dengan Surat Keputusan Nomor 30/KMA/SK.KPI.2.5/I/2024, tanggal 23 Januari 2024. Ia dilantik secara resmi menjadi Panitera Muda Perkara Perdata Khusus oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 31 Januari 2024.

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H. lahir di Surabaya pada tanggal 01 Juni 1966. Pria yang diangkat menjadi Panitera Muda Perkara Pidana Mahkamah Agung berdasarkan Surat Keputusan Nomor 29 / KMA/ SK. KP1.2.5/1/2024 tertanggal 23 Januari 2024 ini memulai karir sebagai Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 01 Desember 1992. Beliau diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Negeri Semarapura yang selanjutnya terus berkarir menjadi hakim di beberapa pengadilan negeri hingga menjadi pimpinan beberapa pengadilan tingkat pertama dimana yang terakhir adalah Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sebelum diangkat menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar. Walaupun Dr. Minanoer menduduki jabatan panmud perkara pidana, saat menempuh S1 Hukum di Universitas Airlangga beliau justru mengambil jurusan hukum perdata. Setelah itu beliau menempuh Magister di Univ. 17 Agustus 1945 Surabaya dan melanjutkan program doktor pada almamaternya Universitas Airlangga. Beliau aktif mengikuti berbagai kursus dan pelatihan baik yang diadakan oleh Mahkamah Agung maupun pihak eksternal seperti Diklat Hakim Perkara HAM, Pelatihan Teknis Fungsional Hakim Tindak Pidana Narkotika dan Australia-Indonesia Judicial Training Workshop Presented. Atas pengabdiannya sebagai aparatur negara, Suami dari Ira Susanti sekaligus ayah dari Cahyo Anugroh Rachman dan Shafira Rachman ini telah memperoleh Satyalancana Karya Satya XXX pada tahun 2003.

Hendro Puspito terpilih sebagai Panitera Muda Perkara TUN  setelah berhasil melewati serangkaian proses seleksi jabatan terbuka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 349/KMA/SK/XII/2022. Sebelumnya, seleksi jabatan terbuka untuk pejabat Kepaniteraan MA ini telah dilaksanakan untuk memilih Panmud Perkara Perdata dan Panmud Perkara Perdata Agama. Saat ini juga sedang berlangsung proses seleksi terbuka untuk jabatan Panitera Mahkamah Agung, Panmud Perkara Pidana, dan Panmud Perkara Perdata Khusus.

 Hendro Puspito lahir di Tegal 14 Mei 1961. Ia mengawali karir sebagai Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal pada tahun 1986. Pengangkatannya sebagai hakim ditempatkan di Pengadilan Negeri Rengat  pada tahun 1996. Pada 10 September 1996, Hendro beralih tugas sebagai Hakim pada PTUN Palembang. Tiga tahun berikutnya, Ia ditugaskan sebagai  Hakim PTUN Semarang.  Pengadilan Tata Usaha Negara  Makassar menjadi tempat tugas berikutnya bagi Hendro Puspito  mulai tahun 2002 hingga 2005.

Mulai awal tahun 2005, Hendro diberikan jabatan sebagai Wakil Ketua PTUN Pekanbaru. Dua tahun berikutnya,  Ia menjadi ketua di pengadilan tersebut. Tahun 2010, Ia dipromosikan sebagai Ketua PTUN Bandung. Setelah dua tahun memimpin PTUN Bandung, Hendro kembali dipromosikan. Kali ini PTUN Jakarta menjadi tempat pengabdiannya sebelum akhirnya diangkat sebagai hakim tinggi PTUN Medan pada tahun 2016. Pada tahun 2020,  suami dari  Eko Nurhayati ini diangkat sebagai Hakim Tinggi PTUN Surabaya. Pada awal tahun 2023, Hendro Puspito diberikan tugas untuk memimpin pengadilan dalam jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.  Pada bulan Juli 2023, Hendro Puspito ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas  Panmud TUN Mahkamah Agung. Ia kemudian mengikuti seleksi terbuka jabatan Panmud TUN hingga akhirnya ditetapkan oleh Pansel sebagai peserta yang lulus melalui pengumuman nomor……, Hendro Puspito  mengucapkan sumpah jabatan sebagai Panitera Muda  TUN pada tanggal 15 Desember 2023.

Dr. Yanto, S.H., M.H. - Lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 Januari 1960. Ia menempuh pendidikan S-1 Hukum Pidana di Universitas Janabadra Yogyakarta, S-2 Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, dan S-3 Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya. Dr. Yanto mengawali karir sebagai Calon Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada tahun 1992. Bapak dari Dyah Ayu Worosukenti, Yuristia Regina Putri dan Ratih Anggini Putri ini kemudian menjadi hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Manna (1995), Pengadilan Negeri Bengkulu (2001), dan Pengadilan Negeri Jember pada tahun 2006.

Pada pertengahan tahun 2009, Dr. Yanto diangkat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais dan setahun kemudian diangkat menjadi Ketua di pengadilan tersebut. Jabatan Ketua Pengadilan Negeri ia emban kembali di Pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2012. Pada tahun 2014 Dr. Yanto diangkat menjadi hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah itu, Dr. Yanto diberi amanah jabatan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman pada (2015). Tidak sampai satu tahun menjabat sebagai wakil ketua, ia kemudian diangkat menjadi ketua di pengadilan tersebut. Selain di Pengadilan Negeri Sleman, Dr. Yanto juga menjabat sebagai ketua di Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun 2016 dan ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2017. Semasa menjadi Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Yanto memperoleh penghargaan Satyalancana Karya Satya XX Tahun. Setelah tiga tahun menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Dr. Yanto diangkat menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar. Selanjutnya, suami dari Sopriyanti ini diberi Amanah menjadi Panitera Muda Perkara Pidana Umum Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 209/KMA/SK/X/2021.

Dr. Yanto, S.H., M.H (Panitera Muda Perkara Pidana)