SEMARANG | (18/12) - Panitera Mahkamah Agung, Heru Pramono,  mengungkapkan digitalisasi manajemen perkara pada pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi/pk telah mengubah wajah peradilan Indonesia. Hal tersebut karena digitalisasi telah mengubah paradigma kerja hakim dan aparatur serta layanan pengadilan menjadi lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih efisien. Wajah pengadilan yang dihadirkan mengekspresikan “sosok” peradilan yang agung yang digambarkan oleh Cetak Biru Pembaruan Peradilan.

Hal tersebut disampaikan Heru Pramono saat menjadi  narasumber kegiatan  Bimbingan Teknis e-Court bagi jajaran pengadilan negeri  di wilayah hukum PT Jawa Tengah, Rabu (18/12),  di Semarang. Kegiatan  tersebut diikuti oleh ketua, wakil ketua, panitera dan staf IT dari 35 pengadilan negeri  di Jawa Tengah. PT Jawa Tengah yang menjadi penyelenggara kegiatan tersebut, juga mengundang sejumlah advokat yang mewakili organisasi advokat yang ada di Jawa  Tengah.

Dalam paparannya,  Heru Pramono menjelaskan ada  korelasi yang kuat antara modernisasi manajemen perkara dan  perwujudan badan peradilan yang agung. 

“ Ada sepuluh karakteristik badan peradilan yang agung yang divisualisasikan oleh Cetak Biru Pembaruan, empat diantaranya berkaitan dengan modenisasi manajemen perkara”, jelas Heru Pramono.

10 Karakteristik Badan Peradilan Yang Agung

Sosok “badan peradilan yang agung” yang menjadi visi pembaruan  badan paradilan Indonesia  digambarkan dengan terperinci dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Ciri-ciri  Badan Peradilan Yang Agung yang digambarkan oleh Blue Print adalah sebagai berikut: (1). Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.  (2) Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.  (3) Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur. (4) Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional. (5) Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.  (6)  Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.  (7)  Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.  (8)  Berorientasi pada pelayanan publik yang prima. (9)  Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi, dan (10)  Modern dengan berbasis TI terpadu.

Heru Pramono mengungkapkan  dari 10 ciri  badan peradilan yang agung tersebut, 4 diantaranya berkaitan dengan modernisasi manajemen perkara.

“Dari 10 karekteristik badan peradilan yang agung yang digambarkan dalam Blue Print, empat diantaranya  berkaitan dengan modernisasi manajemen perkara, yaitu ciri yang ke 4, 8, 9, dan 10”, tegas Panitera Mahkamah Agung tersebut.

Kasasi/PK Elektronik 

Berkaitan dengan pengajuan kasasi/PK elektronik, Heru Pramono, mengapresiasi  pengadilan negeri di wilayah PT Jawa Tengah yang telah  melaksanakan kebijakan Mahkamah Agung yang digulirkan mulai 1 Mei 2024 tersebut. Heru juga mengingatkan kepada peserta Bimtek bahwa Semarang menjadi titik awal rangkaian sosialisasi nasional  kasasi/PK elektronik pada 29 April 2024.

Menurut catatan SIAP MA, pengajuan kasasi/PK elektronik  yang diajukan oleh pengadilan negeri se-wilayah Jateng berjumlah 733 perkara. Sementara itu, jumlah kasasi/PK secara nasional yang telah diregister pada saat kegiatan Bimtek berlangsung berjumlah 6354 perkara dan  sebanyak 6116 perkara telah diputus.  [an]

JAKARTA | (4/12) – Kementerian Luar Negeri dan Kepaniteraan Mahkamah Agung kembali menggelar diskusi untuk membahas pengembangan sistem terintegrasi dalam layanan bantuan teknis hukum dalam perkara perdata lintas negara (rogatori), Rabu (04/12), di Gedung Kementerian Luar Negeri, Lt. 11. Rapat yang diinisiasi oleh Direktur Hukum dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri tersebut dihadiri oleh Direktorat Konsuler, Direktorat Pelindungan WNI, Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan, Kepaniteraan Mahkamah Agung serta Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung.

Agenda integrasi antara Sistem Informasi Pengadilan dengan Sistem Rogatori Online Monitoring (ROM) milik Kementerian Luar Negeri tersebut merupakan pengejawantahan komitmen bersama untuk meningkatkan layanan rogatori, khususnya pengiriman dokumen peradilan dalam perkara perdata dari pengadilan di Indonesia ke otoritas di Luar Negeri.

Aplikasi Eksisting

Saat ini, meskipun Kementerian Luar Negeri dan Kepaniteraan Mahkamah Agung sama-sama memiliki aplikasi untuk mempermudah layanan rogatori, namun aplikasi dari kedua lembaga belum saling terintegrasi.

Kementerian Luar Negeri memiliki aplikasi Rogatori Online Monitoring (ROM) yang tersedia dalam situs web https://rogatori.kemlu.go.id dan Mahkamah Agung memiliki aplikasi Direktori Putusan (https://putusan3.mahkamahagung.go.id/auth/login.html). Kedua aplikasi tersebut digunakan oleh lembaga masing-masing untuk mendukung penyelenggaraan rogatori, namun keduanya belum saling terhubung, sehingga belum dapat memberikan dampak yang optimal dalam proses penyelenggaraan rogatori.

Integrasi Sistem

Integrasi kedua sistem aplikasi yang ada pada Kementerian Luar Negeri dan Kepaniteraan Mahkamah Agung tersebut signifikan untuk dilakukan. Integrasi aplikasi akan signifikan meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan rogatori.

Dengan adanya integrasi sistem, maka proses kerja penanganan rogatori dapat digambarkan sebagai berikut:

• Pengadilan di Indonesia melakukan pembayaran biaya permohonan bantuan teknis hukum dalam perkara perdata (baik yang berupa penyampaian dokumen peradilan maupun surat rogatori) ke luar negeri  dengan rekening virtual yang diproduksi aplikasi Direktori Putusan yang terintegrasi dengan ROM
• Pengadilan  di Indonesia mengunggah dokumen permohonan bantuan teknis hukum yang akan dikirimkan ke luar negeri secara elektronik melalui aplikasi Direktori Putusan yang terintegrasi dengan ROM;
• Tim Kepaniteraan MA meneliti kelengkapan dokumen melalui aplikasi terintegrasi, apabila dokumen dinyatakan lengkap, maka Tim Kepaniteraan MA akan meneruskan dokumen elektronik tersebut kepada Tim Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri untuk diverifikasi. Apabila dokumen elektronik dinyatakan lengkap oleh Tim Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri, maka akan diterbitkan notifikasi kepada Pengadilan di Indonesia yang menyatakan dokumen telah lengkap disertai informasi agar pengadilan di Indonesia mengirim dokumen fisik ke Kepaniteraan Mahkamah Agung (dokumen fisik tetap diperlukan karena hingga saat ini belum ada negara di dunia yang dapat menerima dokumen rogatori secara elektronik)
• Apabila dalam proses penelaahan oleh Tim Kepaniteraan MA dan Tim Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri ditemukan kekurangan dokumen, maka pengadilan pengaju akan menerima notifikasi yang berupa permintaan penyempurnaan berkas
• Dokumen fisik yang dikirim oleh Pengadilan di Indonesia kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung akan langsung dikirimkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung kepada Kantor Perwakilan Indonesia di Luar Negeri, tanpa melalui Kementerian Luar Negeri.
• Kementerian Luar Negeri menyediakan akses bagi Mahkamah Agung dan Pengadilan di Indonesia untuk kepentingan tracking dokumen rogatori.

Rencana Implementasi

Proses integrasi aplikasi tersebut telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu, namun memang masih terdapat beberapa kendala teknis. Kementerian Luar Negeri dan Kepaniteraan Mahkamah Agung telah bersepakat untuk mempercepat proses integrasi tersebut, sehingga diharapkan pada awal tahun 2025 integrasi tersebut sudah selesai dan aplikasi dapat digunakan.

Ahmad Z. Anam, sebagai perwakilan Kepaniteraan Mahkamah Agung menyampaikan bahwa finalisasi integrasi akan dilakukan dalam waktu dekat.  

“Pada pekan kedua bulan Desember 2024 ini kita akan memfinalisasi proses integrasi. Semua kendala-kendala teknis sedapat mungkin kita selesaikan pada pekan tersebut. Mudah-mudahan di pertengahan Januari 2025, penyelenggaraan rogatori dapat dilakukan melalui aplikasi terintegrasi ini“, pungkasnya.

JAKARTA | (21/11/2024) - Panitera MA, Heru Pramono, telah menerbitkan Keputusan yang berisi Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Penanganan Permohonan Penetapan Kembali Terhadap Penetapan Kompensasi Atas tidak  dapat Dilaksanakannya Rehabilitasi pada Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. Keputusan yang bernomor SK  Nomor  1636A/PAN/HK2.7/SK/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 tersebut diterbitkan untuk menindaklanjuti Edaran Ketua Kamar TUN Nomor 01/KMA.TUN/HK2.7/JUKLAK/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024.

Kedua regulasi tersebut  diterbitkan MA  merujuk pada ketentuan Pasal 117 ayat (5) UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa MA berwenang untuk menetapkan kembali kompensasi yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Sementara itu, penetapan kompensasi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan TUN tersebut diterbitkan apabila tergugat tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna melaksanakan  putusan peradilan tata usaha negara yang telah memperoleh kekuatan  hukum tetap yang disebabkan berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusan  pengadilan dijatuhkan dan/atau memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 117 ayat (1) UU Peradilan TUN.

Menurut Panitera MA, sebagaimana terbaca dalam konsideran  Keputusan Nomor 1636A Tahun 2024,  peraturan perundang-undangan  yang berkaitan dengan peradilan tata usaha negara  belum mengatur secara terperinci tata cara pengajuan permohonan  penetapan kembali  tersebut, sehingga diperlukan petunjuk pelaksanaan.

Prosedur Pengajuan 

1.    Pengajuan permohonan PKK diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Pengaju paling lambat 30 hari kalender sejak Penetapan Kompensasi diterima oleh pihak berperkara;
2.    Pengadilan Pengaju mendaftarkan permohonan PKK setelah pemohon membayar biaya perkara Mahkamah Agung sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dan biaya proses pada pengadilan tingkat pertama;
3.    Pengadilan Pengaju mengirimkan  berkas permohonan PKK ke Mahkamah Agung paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima;
4.    Kelengkapan berkas perkara PKK yang dikirimkan oleh Pengadilan Pengaju ke Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:
     a.    Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mempunyai nilai eksekutorial;
     b.    Salinan Penetapan Kompensasi Ketua Pengadilan tingkat pertama;
     c.    Relaas Pemberitahuan Penetapan Kompensasi Ketua Pengadilan tingkat pertama;
     d.    Permohonan Penetapan Kembali dari  Pemohon yang berkeberatan;
     e.    Tanda Terima Permohonan Penetapan Kembali Kompensasi;
     f.    Jawaban pihak lawan terhadap Permohonan Penetapan Kembali Kompensasi;
    g.    Tanda Terima Jawaban Permohonan Penetapan Kembali Kompensasi;
    h.    Relaas Pemberitahuan Jawaban Permohonan Penetapan Kembali Kompensasi;
    i.    Bukti Panjar Biaya Upaya Permohonan Penetapan Kembali Kompensasi;
    j.    Surat Lampiran Bukti Setoran;
    k.    Surat Kuasa Pemohon dan Termohon apabila menggunakan kuasa; dan 
    l.    Dokumen elektronik (file elektronik) seluruh dokumen huruf a s.d huruf k;
    m.    Dokumen lain yang relevan.
5.    Proses pengajuan permohonan PKK sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 dapat diajukan secara elektronik.

Prosedur Penanganan Perkara di MA 

6.    Petugas Penelaah pada Kepaniteraan Muda Perkara melakukan penelaahan kelengkapan dan formalitas berkas perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
7.    Berkas perkara yang telah memenuhi syarat kelengkapan dan formalitas didaftarkan dengan kode perkara sebagai berikut:  “NOMOR URUT/PKK/TUN/TAHUN”;
8.    Penanganan upaya permohonan Penetapan Kembali Kompensasi diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 21 hari kerja sejak  berkas didaftarkan  pada Kepaniteraan Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung;
9.    Asli Penetapan Kembali Kompensasi ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung;
10.    Ketua Mahkamah Agung dapat mendelegasikan kewenangan untuk menandatangani Penetapan Kembali Kompensasi kepada Ketua Muda Tata Usaha Negara;
11.    Salinan Penetapan Kembali Kompensasi dikirimkan kepada Pengadilan Pengaju dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan;
12.    Panitera Pengadilan Pengaju  mengirimkan salinan Penetapan Kembali  kepada para pihak paling lambat 5 hari kerja sejak dokumen diterima.

Bandung (5/11/2024) Panitera Mahkamah Agung memberikan Laporan Kinerja Penanganan Perkara Mahkamah Agung Periode Januari S.D 31 Oktober 2024 pada pembukaan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2024 yang akan diadakan pada tanggal 5 s.d 7 November 2024 bertempat di InterContinental Hotel, Bandung. Berbagai capaian kinerja Mahkamah Agung dan Kepaniteraan MA disampaikan Heru Pramono pada kesempatan ini.

Mahkamah Agung Menorehkan Berbagai Prestasi Kinerja Penanganan Perkara

Data laporan kinerja penanganan perkara setiap bulannya dan data agregat malam ini sungguh membanggakan dan memicu optimisme yang luar biasa. Bagaimana tidak, di tengah melonjaknya arus perkara masuk namun dengan SDM yang  terbatas, Mahkamah Agung berhasil mengukir berbagai kinerja dalam proses penanganan perkara manual maupun elektronik.

Rasio produktivitas memutus yakni perbandingan antara jumlah perkara yang diputus dan beban perkara telah mencapai 80,52% sedangkan target capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada angka 70%. Semua kamar telah mencapai target IKU memutus perkara. Selain itu, Panitera MA juga memberikan apresiasi kepada majelis hakim agung  karena ketepatan waktu memutus perkara tahun 2024 mencapai 99,56%. Artinya hanya 0,44% perkara yang diputus lebih dari 3 bulan. 

Rasio produktivitas memutus melampaui target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebagai gambaran, perbandingan antara jumlah perkara yang diputus dan beban perkara telah mencapai 80,52% sedangkan target IKU yang ditetapkan pada angka 70%. Semua kamar telah mencapai target IKU memutus perkara. Panitera MA kemudian memberikan apresiasi kepada majelis hakim agung  karena ketepatan waktu memutus perkara tahun 2024 mencapai 99,56%, artinya hanya 0,44% perkara yang diputus lebih dari 3 bulan.

Pencapaian juga terjadi pada aspek minutasi. “Persoalan minutasi yang selama ini seperti benang kusut semakin terurai. Memang,  jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju masih di bawah tahun 2023. Namun saya optimis dalam dua bulan tersisa, jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju akan melampaui capaian tahun 2023.  Ini bukan mimpi, karena rerata pengiriman salinan putusan kita per bulannya adalah 2500, sehingga dalam dua bulan ke depan minimal akan dikirim 5000 salinan putusan” ucap Heru penuh optimis.  Yang paling membanggakan karena waktu proses minutasi perkara rata-rata di atas tiga bulan setelah perkara diputus dimana selama ini rata-rata selama 6-12 bulan.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Melakukan berbagai Terobosan

Sebelum memaparkan Kinerja Penanganan Perkara di Mahkamah Agung, Heru Pramono menyampaikan berbagai terobosan yang dilakukan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung. Demi menggenapkan ekosistem layanan peradilan elektronik, pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik diimplementasikan mulai 1 Mei 2024 telah. Selain itu, untuk memfasilitasi Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dalam Perkara Perdata Secara Elektronik pada Perwakilan Republik Indonesia telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri pada tanggal  23 Oktober 2024.

Sebagai upaya mempercepat penyebaran informasi Mahkamah Agung, Kepaniteraan meluncurkan berbagai media. Aplikasi DIKTUM diluncurkan untuk menghadirkan seluruh rumusan kamar dari 12 kali penyelenggaraan pleno kamar dalam genggaman. Kepaniteraan MA juga meluncurkan Indonesia Law Report yang diberi nama GARDA PERADILAN yang merangkum putusan-putusan  penting  (landmark) dari setiap kamar di Mahkamah Agung yang akan terbit setiap empat bulan. Untuk mengedukasi para warga peradilan dan pencari keadilan mengenai hukum dan peradilan, kepaniteraan MA juga membuat podcast “MARI KE MONAS” yang hingga saat ini sudah menghasilkan tiga episode. (AFK)

BANDUNG | (6/11/2024)   Ketua  MA Sunarto  mengajak  warga peradilan untuk bersama-sama meneguhkan kembali komitmen menjaga integritas. Ia meminta seluruh jajarannya untuk  bersama-sama meneguhkan  hati  menjadikan peristiwa nir-integritas yang menimpa oknum aparatur pengadilan  sebagai yang terakhir. Ia pun mengajak  warga  peradilan  untuk memedomani kode etik hakim  dan kode etik aparatur peradilan, serta tetap fokus bekerja  dan menjalankan persidangan  sesuai dengan  hukum acara yang berlaku guna menjaga integritas.

Hal tersebut disampaikan Ketua MA pada saat memberikan pengarahan dalam sesi pembukaan rapat pleno kamar tahunan  Mahkamah Agung Tahun 2024, Selasa (6/11), di Bandung. Pleno kamar tahunan merupakan persamuhan  rutin sejak  tahun 2012.  Pada Forum tersebut  hadir seluruh anggota kamar   yang terdiri atas Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc,  Panitera, Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Kamar, dan Panitera Pengganti. Hadir pula,   jajaran kesekretariatan  Mahkamah Agung, mulai dari Sekretaris,  para Dirjen, Kepala Badan, dan para pejabat eselon II Mahkamah Agung.

Menyikapi situasi yang terjadi belakangan ini, yang ia sebut sebagai  perbuatan nir-integritas, harus menjadikan lembaga peradilan lebih kuat. Menurutnya,  kejadian yang menimpa, selama tidak memusnahkan, justru akan  membuat kita lebih kuat, Ketua MA menyampaikan  hal tersebut mengutip ungkapan bijak dari  Filsuf Jerman,  Nietzche.

“was mich nicht umbringnt macht micht  starker”, ungkap Ketua MA.

Lebih lanjut,  Ketua MA mengingatkan  hakim dan aparatur peradilan  bahwa perbuatan nir-integritas  yang  dilakukan seseorang tidak  hanya berdampak bagi dirinya sendiri, namun berdampak juga  bagi lembaganya. 

Awali dari Diri Sendiri

Menurut Ketua MA, menjaga integritas dapat dilakukan  sendiri-sendiri. Namun, kata Ketua MA,  akan lebih baik jika kita bisa saling menjaga satu sama lain, dimulai dari lingkungan terkecil yaitu  keluarga dimana istri atau suami senantiasa mengingatkan akan pentingnya rejeki yang halal yang akan dikonsumsi oleh tubuh kita.
Demikian juga dalam lingkungan kerja, kita bisa saling menjaga rekan sejawat untuk tidak tergoda pada hal-hal yang mengarah kepada perbuatan nir-integritas. 

“Bersama-sama dalam kebaikan akan menjadikan kita lebih kuat daripada kebaikan yang dilakukan sendiri-sendiri”, ujar Ketua MA.

Pesan untuk Warga Peradilan

Mengakhiri sambutannya, Ketua MA menyampaikan  ungkapan bijak sebagai pesan sekaligus harapan untuk warga peradilan.
 
“Kepercayaan publik tidak bisa diraih sendiri-sendiri, ia dibangun di atas pondasi integritas, dirawat dengan kerja cerdas, dan diikat dengan tali solidaritas” pungkas Ketua MA.   [an]

JAKARTA | (23/10) - Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri menandatangani  Perjanjian Kerja  Sama tentang Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dalam Perkara Perdata Secara Elektronik pada Perwakilan Republik Indonesia. Dokumen yang merupakan turunan dari Nota  Kesepahaman Tahun 2023 tersebut ditandatangani secara sirkuler oleh Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Andy Rachmianto  pada tanggal 22 Oktober 2024 dan Panitera Mahkamah Agung Heru Pramono pada tanggal 23 Oktober 2024. Dokumen Perjanjian Kerja Sama  yang mendukung proses penanganan perkara secara elektronik (e-Court)  ini diberikan identitas dengan nomor  PRJ/PK/00022/10/2024/64 – nomor 1815/PAN/HM2.1.1/10/2024.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Kerja Sama tersebut, ditegaskan bahwa pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik pada  Perwakilan RI dapat dilakukan terhadap saksi dan/atau ahli yang berkewarganegaraan Indonesia maupun berkewarganegaraan  asing. Namun demikian, untuk dapat melakukan pemeriksaan saksi/ahli secara elektronik pada Perwakilan RI tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Aturan hukum pada negara terkait tidak melarang pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik di Perwakilan RI oleh Pengadilan Indonesia;
2. Kehadiran saksi dan/atau ahli didasarkan pada prinsip sukarela;
3. Perwakilan RI mengirimkan informasi secara tertulis terkait pelaksanaan pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik di Perwakilan RI oleh Pengadilan Indonesia kepada otoritas berwenang pada negara terkait (sebagaimana format yang dimuat dalam Lampiran I Perjanjian ini); dan
4. Perwakilan RI menyetujui pelaksanaan pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik di Perwaklan RI oleh Pengadilan Indonesia sesuai dengan waktu yang disepakati.

Mekanisme  Permohonan

Untuk mengajukan pemeriksaan saksi/ahli yang berada di luar negeri dengan prosedur pemeriksaan secara elektronik pada kantor perwakilan,  menurut Pasal 5 PKS,   pengadilan  di Indonesia harus  menyampaikan permohonan kepada Kementerian Luar negeri/Kantor Perwakilan melalui Panitera Mahkamah Agung dengan menggunakan formulir yang disediakan dalam Lampiran PKS.  Selanjutnya, kantor Perwakilan akan  memberikan jawaban tertulis  terhadap permohonan tersebut setalah   memeriksa aturan hukum negara setempat. Apabila Perwakilan RI bersedia memenuhi permohonan  dari Pengadilan Indonesia, maka sidang pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang diusulkan oleh pengadilan Indonesia. Informasi rinci mengenai mekanisme pemeriksaan saksi pada kantor perwakilan dapat dilihat pada Pasal 6 Nota Kesepahamanan.

Pemeriksaan Saksi/Ahli WNA

Pasal 6 PKS menentukan prasyarat jika saksi/ahli yang akan diperiksa kesaksiannya tersebut merupakan  warga negara asing,  maka  pengadilan Indonesia  perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. pengadilan Indonesia menunjuk penerjemah lisan sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh saksi dan/atau ahli;
2. penerjemah lisan sebagaimana yang telah disebutkan dalam huruf a dapat hadir di pengadilan atau Perwakilan RI atau tempat yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Indonesia;
3. biaya yang timbul atas penunjukan penerjemah lisan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibebankan kepada pihak berperkara sesuai hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.

Tata Cara Pemeriksaan Saksi

Tata cara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik diatur dalam Pasal 7 PKS,  dilaksanakan dengan ketentuan berikut:

1) Pemanggilan kepada saksi dan/atau ahli untuk menghadiri sidang pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata merupakan tanggung jawab pihak berperkara, sehingga pemberitahuan tersebut bukan merupakan ruang lingkup Perjanjian ini, kecuali ditentukan lain oleh Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa perkara.

2) Dalam hal Majelis Hakim/Hakim berpendapat bahwa pemanggilan terhadap saksi dan/atau ahli yang akan diperiksa dilakukan oleh Pengadilan Indonesia, maka pemanggilan tersebut menggunakan mekanisme yang berlaku pada Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen ke Luar Negeri.

3) Pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata dilaksanakan pada Perwakilan RI dengan menggunakan saluran telekonferensi yang memungkinkan semua pihak untuk saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan.

4) Persidangan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.

5) Perwakilan menunjuk seorang sebagai juru sumpah, pengawas, dan petugas teknologi informasi untuk membantu Majelis Hakim/Hakim Pengadilan Indonesia untuk memeriksa saksi dan/atau ahli secara elektronik pada Perwakilan RI.

6) Peran juru sumpah, pengawas, dan petugas teknologi informasi dapat dijalankan oleh satu orang, selama tidak mengganggu proses pemeriksaan.

7) Perwakilan RI menyediakan sarana dan prasarana pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik meliputi:

• ruang pemeriksaan;
• perangkat telekonferensi; dan
• perlengkapan pengambilan sumpah sesuai dengan agama atau kepercayaan saksi dan/atau ahli.

8. Tata ruang, posisi saksi dan/atau ahli, juru sumpah, pengawas, dan kamera telekonferensi adalah sebagaimana Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

9. Majelis Hakim/Hakim pemeriksa perkara membuka sidang di ruang sidang Pengadilan Indonesia.

10. Pemeriksaan terhadap saksi dan/ahli mengikuti hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan di Indonesia.

11. Juru sumpah bertanggung jawab membantu Majelis Hakim/Hakim untuk mengambil sumpah terhadap saksi dan/atau ahli yang akan memberi keterangan.

12. Petugas teknologi informasi bertanggung jawab untuk memastikan proses pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik berjalan dengan lancar.

13. Pengawas bertanggung jawab untuk:

a. Memastikan situasi dan kondisi ruang sidang tempat telekonferensi sesuai dengan sifat pemeriksaan perkara tersebut (misal: sidang terbuka atau tertutup untuk umum). Pengawas harus tetap berada dalam ruang sidang telekonferensi selama pemeriksaan berlangsung, meskipun sidang dinyatakan tertutup untuk umum.

b. Melaporkan secara tertulis kepada Kepala Perwakilan RI setempat tentang pelaksanaan telekonferensi, sekurang-kurangnya meliputi hari, tanggal, waktu pelaksanaan, dan lancar atau tidaknya proses pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pengawas tersebut.

c. Format laporan sebagaimana dimaksud pada angka ii adalah sebagaimana Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

14. Jika terjadi gangguan telekonferensi, Majelis Hakim/Hakim berwenang untuk menentukan:

a.  pemeriksaan tersebut ditunda pada hari yang sama dengan jam yang berbeda atau pada hari yang lain; dan/atau

b. pemeriksaan dianggap cukup tanpa merugikan para pihak;

15. Majelis Hakim menetapkan penundaan sidang sebagaimana dimaksud pada huruf n angka (i) diatas berdasarkan usulan dari Perwakilan RI.

Informasi mengenai tata cara  Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dalam Perkara Perdata Secara Elektronik pada Perwakilan Republik Indonesia dapat diakses melalui dokumen lengkap Perjanjian Kerjasama  nomor  PRJ/PK/00022/10/2024/64 – nomor 1815/PAN/HM2.1.1/10/2024.  [an]