Jakarta | (13/03/2025) Sebagai kelanjutan dari pencanangan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah dilakukan pada tanggal 05 Maret 2025 yang lalu, Kepaniteraan MA menyelenggarakan Deklarasi Pembangunan SMAP (13/03). Deklarasi yang diikuti seluruh Aparatur Kepaniteraan MA tersebut diselenggarakan secara hybrid, sebagian peserta hadir secara luring di Lantai Dasar Blok D Gedung MA (Loby Kepaniteraan MA), sebagian lainnya hadir secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan deklarasi dihadiri oleh Yang Mulia Wakil Ketua MA bidang Non Yudisial, H. Suharto dan Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan, Syamsul Ma’arif (keduanya selaku Dewan Pengarah Tim SMAP Kepaniteraan MA), Panitera Mahkamah Agung, Heru Pramono, selaku Manajemen Puncak Tim SMAP Kepaniteraan MA, Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan, M. Djauhar Setyadi selaku Ketua Pokja SMAP berserta Tim Pokja SMAP Badan Pengawasan, Ennid Hasanuddin, selalu Ketua FKAP beserta seluruh Tim SMAP Kepaniteraan MA, Ustad Yayat Ruhiat selaku pengisi tausiyah, dan segenap undangan lainnya.

Empat Momen Penting

Saat menyampaikan laporan kegiatan, Ennid Hasanuddin, selalu Ketua FKAP Tim SMAP Kepaniteraan MA mengutarakan bahwa Kepaniteraan MA telah menempuh empat langkah strategis dalam merencanakan pembangunan SMAP.

“Kita telah menyelenggarakan beberapa langkah penting, yaitu mengadakan sosialisasi pengenalan SMAP pada tanggal 31 Januari 2025, rapat koordinasi pembangunan SMAP pada tanggal  21 Februari 2025, pembentukan Tim SMAP Kepaniteraan MA melalui SK Panitera pada 28 Februari 2025, dan juga deklarasi pembangunan SMAP Kepaniteraan yang kita selenggarakan pada hari ini”, ungkap Ennid Hasanuddin.

Fondasi yang Menyempurnakan Pengawasan

Panitera Mahkamah Agung, Heru Pramono, selaku Manajemen Puncak Tim SMAP Kepaniteraan MA, dalam sambutannya menyampaikan manfaat penting dari implementasi SMAP. SMAP diharapkan menjadi fondasi yang kuat dalam mencegah praktik penyuapan. Heru Pramono juga memaparkan langkah-langkah penting dalam pembangunan SMAP.

“SMAP hadir sebagai fondasi utama yang akan menyempurnakan pengawasan dan mencegah praktik penyuapan di Kepaniteraan. Untuk memastikan pembangunan SMAP di Kepaniteraan Mahkamah Agung berjalan efektif, saya ingin menekankan empat hal utama yang harus menjadi perhatian kita bersama, yaitu, pertama, komitmen dan konsistensi, kedua, peran aktif seluruh aparat Kepaniteraan, ketiga, sinergi dengan digitalisasi peradilan, dan keempat, pengawasan serta evaluasi berkelanjutan”, tegas Panitera MA.

Hakim dan Aparatur Peradilan telah Dirancang Anti Suap

Saat menyampaikan pengarahan, Wakil Ketua MA bidang Non Yudisial, H. Suharto, yang juga merupakan Dewan Pengarah Tim SMAP Kepaniteraan MA, menegaskan bahwa sejak dilantik, sebenarnya hakim dan aparatur peradilan telah disetting untuk anti suap. Sehingga settingan tersebut perlu dipertahankan.

“Kita semua, di awal karier kita sebagai PNS, telah bersumpah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun  juga suatu janji atau pemberian. Sumpah tersebut diulang setiap kali kita menduduki jabatan baru. Idealnya, sumpah tersebut menjadi benteng spiritual yang memagari diri dari perbuatan nir-integritas”, Tegas Suharto.

Inti dari SMAP adalah Implementasi

Dalam kegiatan deklarasi tersebut juga terdapat agenda sosialisasi SMAP dari Pendamping Kepaniteraan dalam pembangunan SMAP. Sosialisasi dilakukan oleh M. Jauhar Setyadi dan Ahmad Nur.

Dalam paparannya, Ahmad Nur menegaskan bahwa hal terpenting dalam SMAP adalah pelaksanaan dari sistem anti penyuapan, bukan sekedar formalitas eviden.

“Hal terpenting dari SMAP adalah implementasinya atau aktivitas anti penyuapannya. Namun oleh karena semua yang kita kerjakan perlu disusun evidennya, maka dokumen SMAP juga menjadi wajib untuk diadakan”, ungkap Ahmad Nur.

Sate dan Tusuknya Sama-Sama Dipanggang

Hal yang menarik dari kegiatan deklarasi tersebut adalah dihadirkannya Ustad Yayat Ruhiyat untuk mengisi tausiyah. Dalam tausiyah-nya, Ustad Yayat menyampaikan larangan suap dalam perspektif agama (Islam).

“Hadits Nabi tegas menyatakan arraasyi wa al murtasyi fi ann-nnar, penyuap dan yang disuap masuk neraka. Bahasa kiasannya adalah, sate dan tusuknya sama-sama dipanggang bara. Kita harus menghindarinya perilaku tercela tersebut”, pungkas Yayat Ruhiyat. [aza]

Jakarta | (05/03/2025) Panitera Mahkamah Agung, Heru Pramono, mengikuti kegiatan Pencanangan Program Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Tahun 2025 yang diselenggarakan di Lantai 11 Badan Pengawasan MARI (05/03). Dalam kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid tersebut, Panitera Mahkamah Agung menyampaikan bahwa Kepaniteraan Mahkamah Agung memiliki tekad yang bulat untuk mengimplementasikan SMAP.

Bukan Sekedar Formalitas

Kepaniteraan Mahkamah Agung telah mengupayakan berbagai usaha untuk menutup celah-celah terjadinya penyuapan. Salah satu usaha tersebut adalah dengan implementasi Kasasi/PK secara elektronik.

“Kami telah mengambil langkah konkret untuk meminimalisir risiko penyuapan, salah satunya dengan menerapkan Kasasi dan Peninjauan Kembali elektronik sejak 1 Mei 2024. Dengan sistem ini, seluruh tahapan administratif dilakukan secara digital, ini akan mengurangi risiko suap.”

Kepaniteraan Mahkamah Agung juga memastikan bahwa implementasi SMAP bukan sekedar formalitas di atas kertas, tetapi benar-benar untuk meningkatkan integritas.

“Implementasi SMAP pada Kepaniteraan Mahkamah bertujuan untuk menguatkan integritas, bukan sekedar untuk formalitas”, tegas Panitera Mahkamah Agung.

Efek Resonansi

Langkah mantap untuk mengimplementasikan SMAP pada Kepaniteraan Mahkamah Agung bukan sekedar wacana belaka. Kepaniteraan Mahkamah Agung telah beberapa kali melakukan rapat koordinasi dan asistensi implementasi SMAP dengan Pokja SMAP Badan Pengawasan MA. Bahkan, Ketua Pokja SMAP Badan Pengawasan MA meyakini bahwa implementasi SMAP pada Kepaniteraan Mahkamah Agung ini akan memiliki resonansi yang luar biasa bagi Satker lain.

“Komitmen ini bukan sekadar wacana. Kami telah memulai sosialisasi SMAP sejak 31 Januari 2025 yang langsung dilakukan oleh Bapak Muh. Djauhar Setyadi, Ketua Pokja SMAP beserta timnya. Dalam sosialisasi tersebut, Pokja SMAP menegaskan bahwa penerapan sistem ini di Kepaniteraan Mahkamah Agung akan memberikan dampak luar biasa pada Satuan Kerja lain“, lanjut Heru Pramono.

Apresiasi Kabawas

Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Sugiyanto, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Kepaniteraan Mahkamah Agung. Hal itu disebabkan karena Kepaniteraan Mahkamah Agung merupakan satu-satunya Satker Eselon I yang telah mencanangkan implementasi SMAP. Lebih lanjut, Sugiyanto juga menyatakan karena Kepaniteraan Mahkamah Agung memiliki karakter yang berbeda dengan pengadilan tingkat pertama, sehingga evaluasi SMAP belum dapat dilakukan di tahun 2025, tetapi pada tahun 2026.[AZA]

JAKARTA | (19/02/2025)  Sepanjang tahun 2024 Mahkamah Agung berhasil memutus 30.908 dari total beban sebanyak 31.138 perkara atau  99,26%. Data tersebut menunjukkan jumlah perkara  yang belum diputus oleh Mahkamah Agung pada akhir tahun 2024 hanya berjumlah 0,74%. Rasio produktivitas memutus perkara yang mencapai angka di atas 99% tersebut dapat dipertahankan oleh Mahkamah Agung  secara berturut-turut dalam lima tahun terakhir.

Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung, Sunarto, dalam Pidato Laporan Tahunan Mahkamah  Agung Tahun 2024,  Rabu (19/02/2025), di Jakarta.  Pidato  Ketua MA tersebut menjadi agenda Tunggal  Sidang Istimewa Mahkamah Agung di awal tahun 2025. Perhelatan tahunan Mahkamah Agung tersebut diikuti oleh seluruh hakim agung, hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, para ketua pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan, dan para ketua pengadilan tingkat pertama dari empat lingkungan peradilan.  Hadir pula dalam acarra tersebut Presiden RI, Prabowo beserta pimpinan lembaga tinggi negara dan sejumlah anggota  Kabinet Merah Putih.

Lebih lanjut,  Ketua MA menjelaskan  tingkat ketepatan waktu memutus perkara tahun 2024. Menurut Ketua MA,  dari 30.908 perkara yang diputus tahun 2024, sebanyak 30.653 perkara (99,17%) diputus dalam tenggang waktu kurang dari  3 bulan.

“Angka  ketepatan waktu memutus perkara ini, meningkat 0,28% dari tahun  2023 yang berjumlah 98,89%”, ungkap Ketua Mahkamah Agung.

Ketua Mahkamah Agung mengungkapkan adanya peningkatan beban perkara tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.  Beban perkara Mahkamah Agung tahun 2024 sebanyak  31.138 sedangkan beban perkara 2023 sebanyak  27.512 perkara.

“Dengan demikian ada peningkatan beban perkara sebanyak 13.18%”, ujar Ketua MA.

Beban perkara yang meningkat tersebut, ditangani oleh  hakim agung sebanyak 45  orang.  Olah karena perkara di MA ditangani oleh hakim majelis,  rerata beban perkara tiap-tiap hakim agung dalam setahun adalah 2.076 berkas perkara. [an]

Unduh Buku Laporan Tahunan MA

Jakarta (31/01/2025) Kepaniteraan Mahkamah Agung mengadakan Sosialisasi Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada hari jumat, 31 Januari 2025 pukul 13.30-selesai bertempat di ruang rapat Panitera MA. Sosialisasi ini dihadiri oleh pejabat struktural dan fungsional pada Kepaniteraan Mahkamah Agung dan Perwakilan TIM POKJA SMAP pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Siap Menerapkan SMAP

Sosialisasi SMAP oleh TIM POKJA SMAP merupakan langkah awal penerapan SMAP di Kepaniteraan Mahkamah Agung. Dalam sambutannya, Panitera Mahkamah Agung menyampaikan SMAP menjadi pilihan karena dilihat dari risiko yang paling besar di satker ini adalah usaha suap dari berbagai pihak. Lebih lanjut beliau menyampaikan walaupun berdasarkan pengamatan pimpinan, perkembangan pengendalian risiko tersebut sudah baik di lingkungan kepaniteraan MA namun kita tidak bisa berpuas diri karena risiko masih ada sehingga harus ada sistem yang mengedalikan.

Heru pramono juga berpesan kepada para peserta rapat yang berasal dari berbagai unsur kepaniteraan yakni para Panitera Muda Perkara, Hakim Tinggi Pemilah Perkara, Panitera Muda Kamar, Hakim Yustisial Kepaniteraan, Pejabat eselon 3 dan 4 agar memperhatikan dengan seksama sosialisasi dari TIM POKJA SMAP. “Mudah-mudahan dengan SMAP ini Kepaniteraan menjadi lebih baik seperti yang diharapkan pimpinan dan masyarakat”, lanjutnya.

Sosialisasi SMAP oleh TIM POKJA SMAP BAWAS          

Bahwa tim pokja menyambut baik inisiatif dari Panitera MA untuk menerapkan SMAP di lingkungan Kepaniteraan MA karena hal ini sejalan dengan program SMAP yang akan diterapkan di Eselon I dan tingkat banding dimana selama ini baru berjalan baru di pengadilan tingkat pertama. Penerapan SMAP di pusat akan memberikan dampak luar biasa dan idealnya akan menjawab persoalan yang selama ini sering muncul dan menjadi temuan satuan tugas khusus, ungkap Djauhar Setyadi, Ketua Pokja SMAP.

SMAP adalah suatu system manajemen yang rinci meliputi persyaratan, prosedur, langkah-langkah yang penerapannya harus konsisten untuk meningkatan anti penyuapan. SMAP berstandar internasional yang disusun berdasarkan oleh ISO 37001 yang diratifikasi dan diadopsi oleh SK Kepada Bawas. Langkah ini berupa manajemen dan prosedur yang dapat mencegah SUAP sehingga dapat memajukan kualitas sistem peradilan di Indonesia (AFK)

Jakarta | (09/01/2025) Pengadilan Negeri (PN) Slawi mencatat sejarah baru dalam penyelenggaraan peradilan. Pengadilan yang memiliki wilayah yurisdiksi Kabupaten Tegal tersebut sukses menyelenggarakan pemeriksaan saksi yang berada di luar negeri secara elektronik (08/01). Pemeriksaan saksi tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 30/Pdt.G/2024/PN.Slw  secara hybrid, Majelis Hakim dan pihak berperkara bersidang pada Ruang Sidang Cakra PN Slawi, sedangkan saksi hadir pada Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Chicago, Amerika Serikat, dengan difasilitasi KJRI setempat. Persidangan tersebut dilaksanakan pada Pukul 20.30 WIB-22.00 WIB/08.30 a.m.-10.00 a.m. waktu pada KJRI Chicago.

Implementasi Perdana Perjanjian Kerja Sama MA-Kemlu

Panitera Mahkamah Agung, Heru Pramono, menegaskan bahwa pemeriksaan saksi yang berada di Amerika Serikat oleh PN Slawi tersebut merupakan implementasi Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung dengan Kementerian Luar Negeri Nomor PRJ/PK/00022/10/2024/64 – nomor 1815/PAN/HM2.1.1/10/2024. 

“PN Slawi adalah pengadilan pertama di Indonesia yang mengimplementasikan Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung dengan Kementerian Luar Negeri yang kami tandatangani pada pekan ketiga bulan Oktober 2024 yang lalu”, ungkap Heru Pramono.

Kepala Subdit Jasa Konsuler Kementerian Luar Negeri, Mohammad Reza Adenan, mengungkapkan rasa syukur yang mendalam karena seluruh stakeholder dapat berkolaborasi dengan baik dalam memfasilitasi pengadilan untuk memeriksa saksi yang berdomisili di luar negeri dengan baik.

“Kami sangat bersyukur. Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung mengenai pemeriksaan saksi dan/atau ahli pada Kantor Perwakilan RI dapat diimplementasikan dengan baik berkat kolaborasi yang apik dari Kementerian Luar Negeri, KJRI Chicago, Mahkamah Agung, dan juga PN Slawi. Ini adalah capaian yang pantas disyukuri”, ujar Simon.

Mekanisme Penyelenggaraan

Ketua PN Slawi, Muhammad Adil Kasim, mengungkapkan bahwa mekanisme pemeriksaan saksi pada Kantor Perwakilan RI di Chicago ini dilakukan sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Perjanjian Kerja Sama Nomor PRJ/PK/00022/10/2024/64 – nomor 1815/PAN/HM2.1.1/10/2024.

“Dalam mengajukan permohonan bantuan pemeriksaan saksi di Amerika Serikat ini kami merujuk pada Pasal 5 dan Pasal 6 Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri. Pertama-tama kami mengirim surat permohonan kepada Panitera Mahkamah Agung. Surat permohonan tersebut kemudian diteruskan kepada Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya diteruskan lagi ke Kantor Perwakilan RI di Chicago. Setelah kantor perwakilan RI di Chicago menerima dan menyetujui permohonan kami, kami memusyawarahkan jadwal sidang pemeriksaan bersama dengan Perwakilan RI di Chicago yang difasilitasi Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung. Setelah jadwal sidang kami sepakati, kami memberitahukan jadwal kepada pihak berperkara”, tegas Adil.

Kepuasan Pengadilan

Lebih lanjut, Ketua PN Slawi mengungkapkan kebanggaannya karena Majelis Hakim PN Slawi dapat menjadi pelopor dalam penyelenggaraan pemeriksaan saksi di luar negeri secara elektronik, sehingga dapat membantu pihak berperkara untuk dapat beracara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

“Kami sangat bersyukur. Ikhtiar panjang yang dilakukan oleh Majelis Hakim PN Slawi dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses ini akhirnya dapat membantu pihak berperkara untuk dapat beracara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”, ujarnya.

Sinergi Lintas Institusi

Konsul Jenderal RI Chicago, Listyowati, menyatakan bahwa suksesnya penyelenggaraan saksi yang diselenggarakan pada KJRI Chicago tersebut tidak terlepas dari sinergi seluruh stakeholder dan komitmen KJRI dalam memberikan layanan.

“Sebagai Konsul Jenderal Republik Indonesia di Chicago, saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Pelaksanaan fasilitasi ini merupakan wujud komitmen KJRI Chicago dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya mereka yang sedang menghadapi proses hukum perdata di Indonesia”, tegasnya.

Pendampingan dari MA, Kementerian Luar Negeri,  Ditjen Badilum, dan PT Semarang

Karena kegiatan pemeriksaan saksi dan/atau ahli yang diselenggarakan oleh PN Slawi tersebut merupakan preseden pertama, maka Kepaniteraan Mahkamah Agung, Kementerian Luar Negeri, dan Ditjen Badilum turut mendampingi dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Tidak ketinggalan, PT Semarang sebagai Voorpost Mahkamah Agung juga turut hadir dalam pendampingan tersebut.

Asep Nursobah, Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan Mahkamah Agung menjelaskan bahwa pendampingan tersebut bertujuan untuk memastikan agar pelaksanaan pemeriksaan saksi pada KJRI Chicago tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.

“Kehadiran kami, Kementerian Luar Negeri, Ditjen Badilum, dan PT Semarang di PN Slawi ini bertujuan untuk memastikan agar penyelenggaraan pemeriksaan saksi ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama. Alhamdulillah, persidangan berjalan dengan sangat baik dan lancar. Semoga pengalaman PN Slawi ini dapat menjadi rujukan bagi pengadilan yang lain dalam penyelenggaraan saksi pada kantor perwakilan RI di Luar Negeri pada kesempatan selanjutnya. [AFD/AZA]