JAKARTA | (1/5) - Diatur dengan Perma 7 Tahun 2022 dan diberlakukan dengan Surat Panitera Nomor 712/2024 mulai 1 Mei 2024,  kini pengajuan kasasi/PK elektronik telah genap berusia 2 (dua) tahun.  Dari awal pemberlakuan hingga 30 April 2026,  MA telah meregistrasi 51.172 pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik dan telah memutus  sebanyak 44.819 perkara. Sementara itu, jumlah seluruh perkara yang diregistrasi selama periode 1 Mei 2024 sampai 30 April 2026 sebanyak 87.130 perkara.  Dengan demikian, rasio keseluruhan perkara (brutto ratio) yang ditangani secara elektronik mencapai 58,73%.  Akan tetapi dari keseluruhan perkara tersebut ada  16.770 perkara PK Pajak (19,25%) yang  belum bisa  diajukan secara elektronik, sehingga netto ratio pengajuan kasasi/ PK elektronik mencapai 72,73% .

Angka rasio  pengajuan kasasi/PK elektronik  sebesar 72,73% merupakan rekap global. Jika dilihat rasio per tahun akan terlihat peningkatan yang signifikan.  Tahun pertama pemberlakuan (2024), jumlah perkara kasasi/PK elektronik sebesar 6380 perkara sedangkan jumlah keseluruhan perkara yang dapat diajukan secara elektronik sebanyak 24.396, sehingga rasio perkara elektronik mencapai 26,15%.  Rasio kasasi/PK elektronik meningkat tajam di tahun 2025. Angkanya mencapai 96,58%.  Angka ini diperoleh dari perbandingan  jumlah kasasi/PK elektronik yang mencapai 29.379 dan total  jumlah perkara yang dapat diajukan elektronik sebanyak 30.418 perkara.  Rasio pengajuan perkara kasasi/PK elektronik semakin meningkat di periode empat bulan pertama di tahun 2026. MA menerima kasasi/ PK elektronik sebanyak 15.413 perkara  dari 15.546 perkara yang dapat diajukan secara elektronik, atau mencapai 99,14%.  Yang dimaksud perkara yang dapat diajukan secara elektronik adalah jumlah perkara yang diterima dikurangi perkara PK Pajak.  Sebagai informasi perkara  PK pajak yang diterima MA dalam 3 periode waktu tersebut adalah sebagai berikut  2024 sebanyak 6595 perkara, tahun 2025 sebanyak 7500 perkara dan catur wulan pertama di tahun 2026 sebanyak 2675 perkara.

Apabila dikelompokkan berdasarkan jenis kewenangan, dari 51.172  pengajuan perkara elektronik tersebut, sebanyak 40.953  merupakan permohonan kasasi, 10.208 permohonan peninjauan kembali dan 11 perkara merupakan permohonan banding arbitrase.

Momentum  Bersejarah

Pertama,  pengadilan yang pertama kali mengirimkan permohonan kasasi elektronik.

SIAP-MA mencatat  Pengadilan yang pertama kali mengajukan kasasi secara elektronik adalah  Pengadilan Negeri Subang.  Pengadilan yang berada di wilayah hukum PT Bandung tersebut mengirimkan 2 berkas perkara kasasi di waktu yang hampir bersamaan. Pertama dikirimkan melalui surat pengantar nomor 1347/PAN.W11-U17/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 dan yang kedua dikirimkan melalui surat pengantar nomor  1358/PAN.W11-U17/HK.1/V/2024 tanggal 9 Mei 2024.

Panitera Mahkamah Agung pada saat itu, Heru Pramono, mengapresiasi  keberhasilan pengiriman berkas kasasi secara elektronik yang hanya berselang beberapa hari setelah adanya peluncuran awal pengajuan kasasi/PK secara elektronik  oleh Ketua MA tanggal 26 April 2024.  Menurut Panitera MA, keberhasilan pengiriman  dokumen elektronik tersebut menggambarkan  keberhasilan komunikasi data dari SIPP ke SIAP-MA yang menjadi backbone upaya hukum kasasi/PK secara elektronik.

“Dengan diterimanya berkas kasasi/PK oleh aplikasi SIAP-MA,  menunjukkan keberhasilan  implementasi  pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik yang  diamanatkan oleh Perma Nomor 6 Tahun 2022”, ujar Heru Pramono

Kedua,  perkara kasasi yang  berhasil diputus secara elektronik.

Perkara kasasi elektronik yang pertama kali diputus adalah perkara nomor   3899 K/Pid.Sus/2024. Perkara tersebut berasal dari Pengadilan Negeri Curup yang diregistrasi dengan nomor perkara  3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Crp. Pada  tingkat kasasi perkara tersebut ditangani oleh hakim tunggal  yang ditunjuk oleh Ketua Kamar Pidana MA, yaitu  Sutarjo, S.H., M.H. Sedangkan panitera pengganti untuk perkara tersebut ditunjuk  Dwi Sugiarto, S.H., M.H. Perkara tersebut  telah diputus pada hari Senin 3 Juni 2024. [an]

JAKARTA | (30/4)  Dalam  best practice  global,  Pengadilan selalu memiliki “Benchbook” atau Buku  Pedoman. Buku ini berisi kompilasi norma   yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis-kronologis sehingga memandu hakim dan aparatur peradilan dalam menjalankan tugasnya.  Sejak 1993,  Pengadilan Indonesia pun telah memiliki  benchbook   yang dikenal dengan Buku II.   Buku  II telah mengalami beberapa perubahan  untuk menyesuaikan dengan dinamika regulasi dan perkembangan administrasi perkara.  Versi terbaru dari Buku II ini akan segera diterbitkan. MA telah membentuk  Tim untuk mengevaluasi dan Menyusun buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan ini melalui  Keputusan Ketua MA Nomor 52 Tahun 2026.

Ketua MA mendaulat  Hakim Agung Heru Pramono sebagai  Ketua Tim. Sedangkan  masing-masing Dirjen Badan peradilan, ditunjuk sebagai koordinator penyusunan buku II  untuk masing-masing bidang lingkungan peradilan  yang menjadi lingkup pembinaannya.  Kepaniteraan MA yang diberi tugas sebagai koordinator pembahasan, menggelar pertemuan  untuk harmonisasi substansi  naskah yang telah disusun. Pertemuan tersebut berlangsung 28 hingga 30 April 2026 di Jakarta.

Dalam kegiatan tersebut, peserta dibagi menjadi empat kelompok berdasarkan lingkungan peradilan. Peserta dari masing-masing lingkungan peradilan terdiri atas unsur hakim agung, pejabat direktorat jenderal yang ditunjuk,  Kepaniteraan MA dan tim dari  Biro Hukum / Humas Mahkamah Agung. Mereka secara serentak melakukan finalisasi pembahasan   naskah  yang telah disusun sebelumnya.

Hakim Agung yang hadir dalam pembasahan tersebut adalah Hidayat Manao (Ketua Kamar Militer), Agus Subroto (Hakim Agung Kamar Perdata), Heru Pramono  (Hakim Agung Kamar Perdata),  Ennid Hasanuddin (Hakim Agung Kamar Perdata), Muhayyah (Hakim Agung Kamar Agama), dan Hari Sugiharto (Hakim Agung Kamar TUN).  Sementara itu, dari pejabat Kepaniteraan MA  hadir Panitera MA, para panitera  Muda Perkara, hakim tinggi pemilah perkara, koordinator data dan informasi  Kepaniteraan, dan beberapa hakim yustisial yang menjadi anggota Tim.

Pembahasan buku II diakukan oleh masing-masing  Tim secara intensif, khususnya mengenai isu-isu krusial yang mengemuka. Di bidang hukum pidana, salah satu  fokus pembahasan berkaitan dengan norma baru yang diatur dalam KUHP dan KUHAP Baru. Sementara dalam bidang hukum perdata, salah satu isu pembahasan yang muncul mengenai implementasi sistem pengadilan elektronik (e-Court).

Pada sessi pleno yang digelar pada acara penutupan, masing-masing Tim menyampaikan progres pembahasan. Secara umum, dilaporkan  progres penyusunan telah melampaui 75%.  Heru Pramono selaku Ketua Tim memberikan kesempatan kepada masing-masing tim untuk melakukan pembahasan mandiri dalam dua pekan ke depan.

Sekilas Buku II MA

Mahkamah Agung telah menerbitkan  bench book perdana pada tahun 1993. Buku Pedoman tersebut diberlakukan dengan  Keputusan Ketua MA Nomor  KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.   Penyebutan Buku I dan Buku II  dikarenakan ketika itu ada dua substansi yang dibahas. Pertama tentang tata laksana dan kedua tentang  teknis dan administrasi yudisial. Buku tentang tatalaksana/organisasi diberi nama Buku I dan buku tentang  teknis dan administrasi yudisial disebut dengan  Buku II.  Dalam perkembangannya, kemudian muncul Buku III yang memuat kompilasi norma tentang MA  dan Buku IV tentang Pengawasan.

Dalam perjalanannya, buku II tersebut  dilakukan beberapa kali revisi. Namun demikian, pemberlakukannya masih merujuk pada Keputusan Ketua MA Nomor 007 Tahun 1994.

Perubahan besar dilakukan pada tahun 2006 melalui  projek yang didukung oleh JICA. Buku dua disusun untuk masing-masing  lingkungan peradilan. Bahkan untuk peradilan  umum, Buku II disusun secara tersendiri antara  bidang hukum pidana dan hukum perdata. Bidang hukum perdata  tersebut didalamnya dipisahkan antara perdata  khusus dan perdata umum.  Pemberlakuan Buku II tersebut didasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Sebagaimana yang terjadi pada Buku II edisi perdana tahun 1993,  Buku II Edisi 2006 juga dilakukan beberapa kali revisi. Namun revisi yang dilakukan bersipat sektoral  oleh masing-masing lingkungan peradilan. Revisi tersebut tanpa mengubah dasar pemberlakukannya.

Kebutuhan untuk memperbarui  buku II semakin mengemuka seiring dengan banyaknya regulasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Regulasi tersebut saat ini “berserakan” sehingga perlu dikompilasi secara sistematis. Di bidang administrasi perkara, telah terjadi perubahan besar dengan pemberlakuan e-Court.

Urgensi  perubahan buku II menjadi isu pembahasan dalam Pleno Kamar 2024 yang pada akhirnya menjadi salah satu rumusan dari Kamar Kesekretariatan sebagaimana dimuat dalam SEMA 2 Tahun 2024.

Berdasarkan hal tersebut Ketua MA menerbitkan Keputusan Nomor 212 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Penyusunan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, yang kemudian diperbarui dengan Keputusan Ketua MA Nomor 52 Tahun 2026. 

Benchbook Khusus

Selain  Buku II sebagai benchbook yang  bersifat umum, MA juga telah menyusun buku pedoman yang bersifat khusus, yaitu  Buku Pedoman Penyelesaian Perkara HKI  tentang Merek, Buku Pedoman Penyelesaian Perkara HKI tentang Hak Cipta, dan Buku Pedoman  Restitusi dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang.  [an]

JAKARTA (27/4) Mahkamah Agung melakukan reposisi dua jabatan Panitera Muda Perkara.  Ahmad Ardianda Patria yang semula menjabat Panitera Muda Perdata Khusus, menempati jabatan baru sebagai Panitera Muda Perdata. Minanoerrahman yang semula menjabat sebagai Panitera Muda Pidana,  menduduki jabatan baru sebagai Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung. Keduanya diambil sumpah dan dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung pada hari Senin  (27/4) di  Gedung Ma, Jakarta.  Jabatan Panitera Muda Perkara Perdata tidak tersisi sejak pejabat sebelumnya, Ennid Hasanuddin, dilantik sebagai hakim agung, 23 Oktober 2025. Sementara itu,  jabatan Panitera Muda Pidana Khusus,  tidak terisi sejak pejabat sebelumnya, Sudharmawatiningsih, dilantik menjadi Panitera Mahkamah Agung pada 13 Februari 2026.

Dengan adanya reposisi jabatan  Panitera Muda Perkara MA tersebut, inilah formasi terkini jabatan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung:

Panitera MA                                                   : Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.H

Panitera Muda Perkara Pidana                      :  tidak terisi

Panitera Muda Perkara Pidana  Khusus         : Dr. Minanoerrahman, S.H., M.H

Panitera Muda Perkara Perdata                      : Dr. Ahmad Ardianda Patria, S.H.,MH

Panitera Muda Perkara Perdata Khusus         : tidak terisi

Panitera Muda Perkara Perdata Agama          : Dr. Musthofa, S.H. M.H

Panitera Muda Pidana Militer                         : Marsma TNI Dr. Tri Ahmad Bhaykhonni, S.H., MH

Panitera Muda TUN                                        : Hendro Puspito, S.H., M.Hum

Rekrutmen Terbuka Untuk  Mengisi Jabatan Kosong

Dengan adanya reposisi jabatan Panitera Muda Perkara tersebut, terdapat dua jabatan yang kosong, yaitu Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata Khusus. Panitera MA menjelaskan pengisian dua jabatan panitera  muda perkara tersebut akan dilakukan melalui mekanisme Lelang jabatan terbuka. [an]

JAKARTA | (27/4) - Ketua MA, Sunarto, mengambil sumpah dan melantik Hakim Agung  Hamdi dalam jabatan Ketua Muda Perdata atau lazim disebut Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung, Senin (27/4) di Ruang  Kusumah Atmadja, Gedung MA, Jakarta.  Pengangkatan Hakim Agung  Hamdi dalam jabatan Ketua Muda Perdata menggantikan  I.G. Agung Sumanatha yang mencapai batas usia pensiun terhitung mulai 1 April 2026 tersebut, didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 50/P/2026.  Proses pelantikan berlangsung penuh hidmat dalam suasana sidang paripurna  yang dihadiri oleh seluruh hakim agung dan hakim ad hoc  pada Mahkamah Agung.

Dengan pelantikan pejabat  Ketua Kamar Perdata tersebut, komposisi pimpinan hakim agung saat ini Adalah sebagai berikut:

Ketua MA                                                   :   Prof.  Dr. Sunarto,S.H.,MH

Wakil Ketua MA Bidang Yudisial                :  H. Suharto, S.H., M.H

Wakil Ketua MA Bidang Non Yusidial         :  Dr. Dwiarso Budi Santiarto,S.H., M.H

Ketua Kamar Pidana                                    :  Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H

Ketua Kamar Perdata                                   : Prof. Dr. Hamdi, S.H. M.H

Ketua Kamar Agama                                    : Dr. Yasardin, S.H., M.Hum

Ketua Kamar Militer                                      : Hidayat Manao, S.H. M.H

Ketua Kamar TUN                                          : Prof. Dr. Yulius, S.H.,M.H

Ketua Kamar Pembinaan                             :Syamsul Ma'arif, S.H., L.LM, PhD

Ketua Kamar Pengawasan                           : Prof. Dr.Yanto, S.H., M.Hum

Lebih Dekat Dengan Prof.Hamdi

Prof. Hamdi lahir di Tanjung Pinang pada 2 Oktober 1957. Perjalanan karirnya diawali sebagai seorang staf di  PN Klaten tahun 1984. Pengabdiannya sebagai hakim dimulai  pada tahun 1986 di PN Enrekang. Setelah itu,  suami dari  Nurhayati tersebut berpindah tugas sebagai hakim PN Singai Liat (1991), PN Purwokerto  (1997).

 Mulai tahun 2000, ayah dari   Amalia Yustisia, Sheila Posita, Dafira Jastiana dan M. Rafi Nurdiansah ini dipercaya memimpin pengadilan, sebagai Wakil Ketua PN Bangkinang.  Setahun kemudian, diangkat sebagai Ketua di pengadilan tersebut.

Setelah dua tahun memimpin PN Bangkinang,  Prof Hamdi dipromosikan menjadi Hakim pada PN Jakarta Pusat yang dijalaninya hingga tahun 2006 ketika ia diberikan kepercayaan sebagai Ketua PN Magelang.

Dua tahun memimpin PN Magelang,   tahun 2008 Hakim yang memiliki hobi menulis dan membaca ini dipromosikan sebagai hakim tinggi PT Banjarmasin.  Dua tahun berikutnya (2010), Ia mendapat alih  tugas ke PT Yogyakarta yang dijalaninya hingga 18 Februari 2013.   

Semasa bertugas di PT Yogyakarta, Ia mengikuti  seleksi Hakim Agung serta dinyatakan lulus dan  dilantik pada  11 Maret  2013 bersamaan dengan  Dr. H.M. Syarifuddin, SH., M.H (Ketua MA 2020-2024),  I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN, H. Margono, S.H., M.Hum. (alm), M.M, Drs. Burhan Dahlan, S.H, M.H (Ketua Kamar Militer 2018-2025), M. Desnayeti, S.H, M.H, dan Dr. Yakup Ginting, S.H, C.N, M.Kn.

Setalah mengabdi 13 tahun sebagai hakim Agung, terhitung mulai  27 April 2026, Prof.  Hamdi diambil sumpah dan dilantik sebagai Ketua Muda Perdata atau disebut Ketua Kamar Perdata. Sebagai Ketua Kamar Perdata, Ia akan membantu Ketua Mahkamah Agung dalam urusan manajerial dan teknis yudisial penanganan perkara perdata dan perdata khusus Mahkamah Agung.

Dalam bidang akademik, Prof. Hamdi menempuh pendidikan Sarjana Hukum, melanjutkan Magister Hukum Bisnis di Universitas Gadjah Mada (UGM), serta meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Jayabaya pada 2020. Dedikasinya di bidang hukum mengantarkannya menerima gelar Profesor Kehormatan (Honoris Causa) bidang ilmu hukum dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang pada 2024.

Formasi Lengkap

Berikut ini formasi pimpinan dan hakim agung terbaru pasca pelantikan Prof.  Hamdi sebagai Ketua Kamar Perdata MA

KETUA DAN WAKIL

1.    Ketua Mahkamah Agung  :PROF. DR. H. SUNARTO, SH., MH.

2.    Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial : H. SUHARTO, S.H., M.H

3.    Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial  : Dr. H. DWIARSO BUDI  SANTIARTO, S.H, M.H

KAMAR PIDANA  (13 hakim agung)           

1.   Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H. (Ketua Kamar Pidana)

2.    PROF. DR. H. SURYA JAYA, SH. M.HUM.

3.    DR. SALMAN LUTHAN, SH. MH.

4.    SOESILO, S.H., M.H

5.    Dr. JUPRIYADI, S.H., M.HUM.

6.    YOHANES PRIYANA, S.H., M.H.

7.    Dr. ACHMAD SETYO PUDJOHARSOYO, S.H., M.H.

8.    AINAL MARDHIAH, S.H., M.H,

9.  NOOR EDI YONO, S.H., M.H.

10.SIGID TRIYONO S.H., M.H.

11.SUTARJO, S.H., M.H.

12.Prof. DR. YANTO, S.H., M.H.

13.SURADI,S.H., S.SOS, M.H

KAMAR PERDATA  (13 hakim agung)       

1.      PROF. DR. HAMDI, SH., MH. (Ketua Kamar Perdata)

2.      SYAMSUL MA'ARIF, SH. LLM. PHD. (Ketua Kamar Pembinaan)

3.      DR. NURUL ELMIYAH, SH. MH.

4.      DR. PANJI WIDAGDO, SH, MH

5.      DR. IBRAHIM, SH, M.H, LLM

6.      Dr. Drs. MUHAMMAD YUNUS WAHAB SH., MH

7.      DR. PRI PAMBUDI TEGUH, SH, M.H,

8.      DR. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

9.      Dr. NANI INDRAWATI, S.H., M.Hum

10. Dr. LUKAS PRAKOSO, S.H., M.Hum

11. AGUS SUBROTO, S.H., M.Kn.

12. ENNID HASANUDDIN,S.H., C.N. M.H

13. DR. HERU PRAMONO,S.H., M.Hum

KAMAR AGAMA      (5 hakim agung)

1.      Dr. YASARDIN, SH., M.Hum (Ketua Kamar Agama)

2.      DRS. H. BUSRA, S.H., M.H.

3.      Dr. IMRON ROSYADI, S.H., M.H

4.      Dr. Hj. LAILATUL AROFAH, M.H

5.      Dra. Hj. MUHAYAH, S.H., M.H

KAMAR TATA USAHA NEGARA   (9 Hakim Agung)

1.   PROF. DR. H. YULIUS, SH. MH. (Ketua Kamar TUN)

2.    DR. IRFAN FACHRUDIN, SH., MH

3.    DR. YOSRAN, SH., M.HUM

4.    Dr. H. YODI MARTONO WAHYUNADI, SH., MH

5.    Dr. CERAH BANGUN, S.H., M.H

6.    Hj. LULIK TRI CAHAYANINGRUM, S.H., M,H

7.    Dr. HARI SUGIHARTO, S.H., M.H

8.    Dr. BUDI NUGROHO, S.H., S.E., M.Hum

9.    Dr. DIANA MELAMITA  GINTING, Ak, S.H., M.Si, M.H

KAMAR MILITER    (4 hakim agung)

1.   HIDAYAT MANAO, SH., MH (Ketua Kamar Militer)

2.    DR. SUGENG SUTRISNO, S.H., M.H

3.    DR. TAMA ULINTA BR. TARIGAN, S.H., M.KN.

4.    AGUSTINUS PURNOMO HADI

[an]

SURABAYA | (15/4) - MA telah menerapkan kebijakan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik sejak Mei 2024.  Sejak  diberlakukan kebijakan tersebut hingga 15 April 2026, MA telah menangani 48.807 perkara. Untuk memperkuat implementasi sistem  pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik,  Kepaniteraan MA menyelenggarakan monitoring dan evaluasi  bagi  pengadilan dari empat lingkungan peradilan di Jawa Timur,  Rabu (15/4) di Surabaya.  Kegiatan monev berlangsung  dengan  sistem bauran antara pertemuan langsung dan virtual.  Untuk pengadilan  di sekitar Surabaya hadir secara langsung  sedangkan sebagian lainnya mengikuti secara virtual.

Kegiatan Monev dibuka oleh Panitera MA, Sudharmawatiningsih pada sekitar pukul 9.00 WIB dan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Panitera MA, Panitera Muda Perkara Perdata Khusus,  Panitera Muda Perdata Agama, Hakim Pemilah Perkara, dan Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan MA.  Sebelumnya, Sekretaris Kepaniteraan, Iyus Suryana, menyampaikan laporan kegiatan monitoring dan evaluasi.   Hadir pada kegiatan pembukaan tersebut,  Ketua PT Surabaya, Ketua PTA Surabaya, Ketua PT TUN Surabaya dan Kepala Dilmilti Surabaya.

Panitera MA dalam sambutannya menjelaskan bahwa  transformasi digital penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali dari sistem manual menjadi elektronik merupakan program strategis MA yang  terstruktur dan terencana sebagaimana Cetak Biru Pembaruan Peradilan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara dan menguatkan akses publik terhadap keadilan. Dasar hukumnya adalah Perma Nomor 6 Tahun 2022.

Implementasi kasasi/PK elektronik, kata Panitera MA, mengubah cara kerja pengadilan dan Mahkamah Agung dalam menangani perkara kasasi dan  peninjauan kembali. Menurut Panitera MA, Sistem Informasi Pengadilan  (SIP), yakni SIPP dan SIAP,  menjadi instrumen utama dalam pengajuan kasasi dan PK elektronik.  Oleh karena itu, validitas dan akurasi data dan dokumen elektronik dalam sistem informasi harus menjadi perhatian utama.

“Aparatur pengadilan harus memiliki kesadaran yang tinggi  terhadap akurasi data yang diinput  ke dalam sistem informasi pengadilan”, tegas Sudharmawatiningsih.

Untuk menjamin akurasi data dalam SIP, Panitera MA menegaskan kembali  pentingnya  peran quality control  oleh Panitera Pengadilan.

“Panitera harus memastikan data dan dokumen yang diinput ke dalam SIP, lengkap dan valid”,  ungkap  Sudharmawatiningsih.

Efektivitas quality control oleh Panitera Pengadilan akan mempercepat proses penanganan perkara. Hal ini karena  jika berkas lengkap dan valid akan segera  memndapatkan nomor register. Sedangkan jika berkas tidak lengkap, maka proses registrasi ditunda hingga pengadilan melengkapi berkas tersebut.

Berdasarkan data SIAP MA, masih banyak berkas yang dikirim oleh pengadilan pengaju proses registrasinya tertunda karena pengadilan belum memenuhi  kelengkapan berkas. Ditegaskan Panitera MA, jika  kasus ketidaklengkapan berkas menjadi kasus yang berulang, maka  hal tersebut menjadi kondite bagi  Panitera Pengadilan yang bersangkutan.

“Kelengkapan berkas kasasi/PK menjadi indikator kinerja  Panitera Pengadilan. Jika  kasus kekurangan berkas menjadi kasus yang berulang, akan menjadi catatan negatif bagi Panitera tersebut”,  kata Panitera MA.

Panitera MA tidak menutup mata jika dalam beberapa kasus, keterlambatan registrasi bisa disebabkan oleh sistem itu sendiri.  Berdasarkan laporan, ada kasus dimana pengadilan telah memenuhi catatan penelaahan namun di halaman penelaah MA terlihat belum ada tindak lanjut.

“jika ada anomali, suatu berkas  yang sudah dikirim ke MA  namun  belum diregister dalam rentang waktu yang cukup lama,  Panitera Pengadilan harus segera berkoordinasi dengan MA”, pungkas Panitera MA. [an]

JAKARTA | (9/4) - Badan Pengawasan MA menyelenggarakan kegiatan pencanangan program Sistem Manajemen Anti Penyuapan tahun 2025, Kamis (9/4), bertempat di  Gedung Sekretariat MA, Jakarta. Secara resmi,  pencanangan tersebut  diluncurkan oleh  Ketua Kamar  Pengawasan MA, Prof. Yanto. Kepaniteraan MA sebagai unit kerje eselon I  yang  pertama kali membangun secara mandiri program SMAP dan segera memasuki tahap evaluasi, terlibat dalam kegiatan tersebut.   Keterllibatan  Kepaniteraan MA dalam pencanangan ini,  menunjukan  kesiapan langkah dalam mewujudkan program anti suap .

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kepaniteraan MA telah mendeklarasikan  program SMAP secara mandiri, 13 Maret 2025. Deklarasi komitmen anti suap ini menjadikan Kepaniteraan MA sebagai pelopor   pembangunan program SMAP di Tingkat unit kerja Eselon I MA.   Atas  kondisi ini, Panitera MA, Sudharmawatiningsih, didapuk menjadi salah seorang    penandatangan  kebijakan anti suap dalam prosesi pencanangan tersebut.

Komitmen Anti  Suap

Dalam  dokumen yang ditanda tanganinya, Panitera Mahkamah Agung beserta seluruh pegawai Kepaniteraan berkomitmen:

1. Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pencari keadilan dan masyarakat dengan tulus dan ikhlas dengan cepat, tepat waktu dan biaya ringan tanpa penyuapan, gratifikasi dan pungutan liar.
2. Tidak menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan), langsung atau tidak langsung dalam di Iokasi manapun yang merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan kinerja dan tugas dan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.
3. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia.
4. Menjamin kerahasiaan dan perlindungan dari tindakan balasan terhadap pelaporan terhadap dugaan pelanggaran yang didasari oleh itikad baik dan kewajaran
5. Penerapan sistem manajemen anti penyuapan sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang terkait dengan kegiatan Kepaniteraan Mahkamah Agung dan melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap sistem manajemen anti penyuapan dan pelaksanaannya

Baca: Kepaniteraan MA Deklarasikan Pembangunan SMAP

Setiap Pegawai di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung bertanggungjawab untuk menaati dan melaksanakan Kebijakan ini. Segala bentuk pelanggaran atas kebijakan anti penyuapan ini akan mendapat konsekuensi sesuai aturan perundangan, kebijakan dan peraturan organisasi. [an]