Bandung (5/11/2024) Panitera Mahkamah Agung memberikan Laporan Kinerja Penanganan Perkara Mahkamah Agung Periode Januari S.D 31 Oktober 2024 pada pembukaan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2024 yang akan diadakan pada tanggal 5 s.d 7 November 2024 bertempat di InterContinental Hotel, Bandung. Berbagai capaian kinerja Mahkamah Agung dan Kepaniteraan MA disampaikan Heru Pramono pada kesempatan ini.

Mahkamah Agung Menorehkan Berbagai Prestasi Kinerja Penanganan Perkara

Data laporan kinerja penanganan perkara setiap bulannya dan data agregat malam ini sungguh membanggakan dan memicu optimisme yang luar biasa. Bagaimana tidak, di tengah melonjaknya arus perkara masuk namun dengan SDM yang  terbatas, Mahkamah Agung berhasil mengukir berbagai kinerja dalam proses penanganan perkara manual maupun elektronik.

Rasio produktivitas memutus yakni perbandingan antara jumlah perkara yang diputus dan beban perkara telah mencapai 80,52% sedangkan target capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada angka 70%. Semua kamar telah mencapai target IKU memutus perkara. Selain itu, Panitera MA juga memberikan apresiasi kepada majelis hakim agung  karena ketepatan waktu memutus perkara tahun 2024 mencapai 99,56%. Artinya hanya 0,44% perkara yang diputus lebih dari 3 bulan. 

Rasio produktivitas memutus melampaui target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebagai gambaran, perbandingan antara jumlah perkara yang diputus dan beban perkara telah mencapai 80,52% sedangkan target IKU yang ditetapkan pada angka 70%. Semua kamar telah mencapai target IKU memutus perkara. Panitera MA kemudian memberikan apresiasi kepada majelis hakim agung  karena ketepatan waktu memutus perkara tahun 2024 mencapai 99,56%, artinya hanya 0,44% perkara yang diputus lebih dari 3 bulan.

Pencapaian juga terjadi pada aspek minutasi. “Persoalan minutasi yang selama ini seperti benang kusut semakin terurai. Memang,  jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju masih di bawah tahun 2023. Namun saya optimis dalam dua bulan tersisa, jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju akan melampaui capaian tahun 2023.  Ini bukan mimpi, karena rerata pengiriman salinan putusan kita per bulannya adalah 2500, sehingga dalam dua bulan ke depan minimal akan dikirim 5000 salinan putusan” ucap Heru penuh optimis.  Yang paling membanggakan karena waktu proses minutasi perkara rata-rata di atas tiga bulan setelah perkara diputus dimana selama ini rata-rata selama 6-12 bulan.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Melakukan berbagai Terobosan

Sebelum memaparkan Kinerja Penanganan Perkara di Mahkamah Agung, Heru Pramono menyampaikan berbagai terobosan yang dilakukan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung. Demi menggenapkan ekosistem layanan peradilan elektronik, pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik diimplementasikan mulai 1 Mei 2024 telah. Selain itu, untuk memfasilitasi Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dalam Perkara Perdata Secara Elektronik pada Perwakilan Republik Indonesia telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri pada tanggal  23 Oktober 2024.

Sebagai upaya mempercepat penyebaran informasi Mahkamah Agung, Kepaniteraan meluncurkan berbagai media. Aplikasi DIKTUM diluncurkan untuk menghadirkan seluruh rumusan kamar dari 12 kali penyelenggaraan pleno kamar dalam genggaman. Kepaniteraan MA juga meluncurkan Indonesia Law Report yang diberi nama GARDA PERADILAN yang merangkum putusan-putusan  penting  (landmark) dari setiap kamar di Mahkamah Agung yang akan terbit setiap empat bulan. Untuk mengedukasi para warga peradilan dan pencari keadilan mengenai hukum dan peradilan, kepaniteraan MA juga membuat podcast “MARI KE MONAS” yang hingga saat ini sudah menghasilkan tiga episode. (AFK)

BANDUNG | (6/11/2024)   Ketua  MA Sunarto  mengajak  warga peradilan untuk bersama-sama meneguhkan kembali komitmen menjaga integritas. Ia meminta seluruh jajarannya untuk  bersama-sama meneguhkan  hati  menjadikan peristiwa nir-integritas yang menimpa oknum aparatur pengadilan  sebagai yang terakhir. Ia pun mengajak  warga  peradilan  untuk memedomani kode etik hakim  dan kode etik aparatur peradilan, serta tetap fokus bekerja  dan menjalankan persidangan  sesuai dengan  hukum acara yang berlaku guna menjaga integritas.

Hal tersebut disampaikan Ketua MA pada saat memberikan pengarahan dalam sesi pembukaan rapat pleno kamar tahunan  Mahkamah Agung Tahun 2024, Selasa (6/11), di Bandung. Pleno kamar tahunan merupakan persamuhan  rutin sejak  tahun 2012.  Pada Forum tersebut  hadir seluruh anggota kamar   yang terdiri atas Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc,  Panitera, Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Kamar, dan Panitera Pengganti. Hadir pula,   jajaran kesekretariatan  Mahkamah Agung, mulai dari Sekretaris,  para Dirjen, Kepala Badan, dan para pejabat eselon II Mahkamah Agung.

Menyikapi situasi yang terjadi belakangan ini, yang ia sebut sebagai  perbuatan nir-integritas, harus menjadikan lembaga peradilan lebih kuat. Menurutnya,  kejadian yang menimpa, selama tidak memusnahkan, justru akan  membuat kita lebih kuat, Ketua MA menyampaikan  hal tersebut mengutip ungkapan bijak dari  Filsuf Jerman,  Nietzche.

“was mich nicht umbringnt macht micht  starker”, ungkap Ketua MA.

Lebih lanjut,  Ketua MA mengingatkan  hakim dan aparatur peradilan  bahwa perbuatan nir-integritas  yang  dilakukan seseorang tidak  hanya berdampak bagi dirinya sendiri, namun berdampak juga  bagi lembaganya. 

Awali dari Diri Sendiri

Menurut Ketua MA, menjaga integritas dapat dilakukan  sendiri-sendiri. Namun, kata Ketua MA,  akan lebih baik jika kita bisa saling menjaga satu sama lain, dimulai dari lingkungan terkecil yaitu  keluarga dimana istri atau suami senantiasa mengingatkan akan pentingnya rejeki yang halal yang akan dikonsumsi oleh tubuh kita.
Demikian juga dalam lingkungan kerja, kita bisa saling menjaga rekan sejawat untuk tidak tergoda pada hal-hal yang mengarah kepada perbuatan nir-integritas. 

“Bersama-sama dalam kebaikan akan menjadikan kita lebih kuat daripada kebaikan yang dilakukan sendiri-sendiri”, ujar Ketua MA.

Pesan untuk Warga Peradilan

Mengakhiri sambutannya, Ketua MA menyampaikan  ungkapan bijak sebagai pesan sekaligus harapan untuk warga peradilan.
 
“Kepercayaan publik tidak bisa diraih sendiri-sendiri, ia dibangun di atas pondasi integritas, dirawat dengan kerja cerdas, dan diikat dengan tali solidaritas” pungkas Ketua MA.   [an]

JAKARTA | (23/10) - Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri menandatangani  Perjanjian Kerja  Sama tentang Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dalam Perkara Perdata Secara Elektronik pada Perwakilan Republik Indonesia. Dokumen yang merupakan turunan dari Nota  Kesepahaman Tahun 2023 tersebut ditandatangani secara sirkuler oleh Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Andy Rachmianto  pada tanggal 22 Oktober 2024 dan Panitera Mahkamah Agung Heru Pramono pada tanggal 23 Oktober 2024. Dokumen Perjanjian Kerja Sama  yang mendukung proses penanganan perkara secara elektronik (e-Court)  ini diberikan identitas dengan nomor  PRJ/PK/00022/10/2024/64 – nomor 1815/PAN/HM2.1.1/10/2024.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Kerja Sama tersebut, ditegaskan bahwa pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik pada  Perwakilan RI dapat dilakukan terhadap saksi dan/atau ahli yang berkewarganegaraan Indonesia maupun berkewarganegaraan  asing. Namun demikian, untuk dapat melakukan pemeriksaan saksi/ahli secara elektronik pada Perwakilan RI tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Aturan hukum pada negara terkait tidak melarang pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik di Perwakilan RI oleh Pengadilan Indonesia;
2. Kehadiran saksi dan/atau ahli didasarkan pada prinsip sukarela;
3. Perwakilan RI mengirimkan informasi secara tertulis terkait pelaksanaan pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik di Perwakilan RI oleh Pengadilan Indonesia kepada otoritas berwenang pada negara terkait (sebagaimana format yang dimuat dalam Lampiran I Perjanjian ini); dan
4. Perwakilan RI menyetujui pelaksanaan pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik di Perwaklan RI oleh Pengadilan Indonesia sesuai dengan waktu yang disepakati.

Mekanisme  Permohonan

Untuk mengajukan pemeriksaan saksi/ahli yang berada di luar negeri dengan prosedur pemeriksaan secara elektronik pada kantor perwakilan,  menurut Pasal 5 PKS,   pengadilan  di Indonesia harus  menyampaikan permohonan kepada Kementerian Luar negeri/Kantor Perwakilan melalui Panitera Mahkamah Agung dengan menggunakan formulir yang disediakan dalam Lampiran PKS.  Selanjutnya, kantor Perwakilan akan  memberikan jawaban tertulis  terhadap permohonan tersebut setalah   memeriksa aturan hukum negara setempat. Apabila Perwakilan RI bersedia memenuhi permohonan  dari Pengadilan Indonesia, maka sidang pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang diusulkan oleh pengadilan Indonesia. Informasi rinci mengenai mekanisme pemeriksaan saksi pada kantor perwakilan dapat dilihat pada Pasal 6 Nota Kesepahamanan.

Pemeriksaan Saksi/Ahli WNA

Pasal 6 PKS menentukan prasyarat jika saksi/ahli yang akan diperiksa kesaksiannya tersebut merupakan  warga negara asing,  maka  pengadilan Indonesia  perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. pengadilan Indonesia menunjuk penerjemah lisan sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh saksi dan/atau ahli;
2. penerjemah lisan sebagaimana yang telah disebutkan dalam huruf a dapat hadir di pengadilan atau Perwakilan RI atau tempat yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Indonesia;
3. biaya yang timbul atas penunjukan penerjemah lisan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibebankan kepada pihak berperkara sesuai hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.

Tata Cara Pemeriksaan Saksi

Tata cara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik diatur dalam Pasal 7 PKS,  dilaksanakan dengan ketentuan berikut:

1) Pemanggilan kepada saksi dan/atau ahli untuk menghadiri sidang pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata merupakan tanggung jawab pihak berperkara, sehingga pemberitahuan tersebut bukan merupakan ruang lingkup Perjanjian ini, kecuali ditentukan lain oleh Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa perkara.

2) Dalam hal Majelis Hakim/Hakim berpendapat bahwa pemanggilan terhadap saksi dan/atau ahli yang akan diperiksa dilakukan oleh Pengadilan Indonesia, maka pemanggilan tersebut menggunakan mekanisme yang berlaku pada Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen ke Luar Negeri.

3) Pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata dilaksanakan pada Perwakilan RI dengan menggunakan saluran telekonferensi yang memungkinkan semua pihak untuk saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan.

4) Persidangan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.

5) Perwakilan menunjuk seorang sebagai juru sumpah, pengawas, dan petugas teknologi informasi untuk membantu Majelis Hakim/Hakim Pengadilan Indonesia untuk memeriksa saksi dan/atau ahli secara elektronik pada Perwakilan RI.

6) Peran juru sumpah, pengawas, dan petugas teknologi informasi dapat dijalankan oleh satu orang, selama tidak mengganggu proses pemeriksaan.

7) Perwakilan RI menyediakan sarana dan prasarana pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik meliputi:

• ruang pemeriksaan;
• perangkat telekonferensi; dan
• perlengkapan pengambilan sumpah sesuai dengan agama atau kepercayaan saksi dan/atau ahli.

8. Tata ruang, posisi saksi dan/atau ahli, juru sumpah, pengawas, dan kamera telekonferensi adalah sebagaimana Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

9. Majelis Hakim/Hakim pemeriksa perkara membuka sidang di ruang sidang Pengadilan Indonesia.

10. Pemeriksaan terhadap saksi dan/ahli mengikuti hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan di Indonesia.

11. Juru sumpah bertanggung jawab membantu Majelis Hakim/Hakim untuk mengambil sumpah terhadap saksi dan/atau ahli yang akan memberi keterangan.

12. Petugas teknologi informasi bertanggung jawab untuk memastikan proses pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik berjalan dengan lancar.

13. Pengawas bertanggung jawab untuk:

a. Memastikan situasi dan kondisi ruang sidang tempat telekonferensi sesuai dengan sifat pemeriksaan perkara tersebut (misal: sidang terbuka atau tertutup untuk umum). Pengawas harus tetap berada dalam ruang sidang telekonferensi selama pemeriksaan berlangsung, meskipun sidang dinyatakan tertutup untuk umum.

b. Melaporkan secara tertulis kepada Kepala Perwakilan RI setempat tentang pelaksanaan telekonferensi, sekurang-kurangnya meliputi hari, tanggal, waktu pelaksanaan, dan lancar atau tidaknya proses pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pengawas tersebut.

c. Format laporan sebagaimana dimaksud pada angka ii adalah sebagaimana Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

14. Jika terjadi gangguan telekonferensi, Majelis Hakim/Hakim berwenang untuk menentukan:

a.  pemeriksaan tersebut ditunda pada hari yang sama dengan jam yang berbeda atau pada hari yang lain; dan/atau

b. pemeriksaan dianggap cukup tanpa merugikan para pihak;

15. Majelis Hakim menetapkan penundaan sidang sebagaimana dimaksud pada huruf n angka (i) diatas berdasarkan usulan dari Perwakilan RI.

Informasi mengenai tata cara  Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dalam Perkara Perdata Secara Elektronik pada Perwakilan Republik Indonesia dapat diakses melalui dokumen lengkap Perjanjian Kerjasama  nomor  PRJ/PK/00022/10/2024/64 – nomor 1815/PAN/HM2.1.1/10/2024.  [an]

JAKARTA |  (22/10) - Hakim Agung Sunarto yang dalam Sidang Paripurna Khusus Mahkamah Agung, Rabu (16/10)  pekan lalu,  memperolah  mayoritas suara, 30 dari  total 45 hak suara (69,77%), kini telah sah menjadi Ketua Mahkamah Agung, setelah mengucap sumpah di hadapan Presiden RI, Prabowo Subianto,  Selasa (22/10/2024).  Sunarto akan dicatat dalam sejarah sebagai Ketua Mahkamah Agung yang ke 15.   Berdasarkan  UU MA, Sunarto akan menjabat  sebagai Ketua MA  untuk periode 5 tahun mendatang  (22 Oktober  2024- 11 April 2029).

Apabila dilihat dari sejarah satu atap badan  peradilan di bawah Mahkamah Agung, Sunarto merupakan Ketua Mahkamah Agung yang ke-5, yaitu: Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MH, MCL (2004-2009),  Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H (2009-2012),  Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H, M.H (2012-2020),  Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H (2020-2024), dan  Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H (2024-2029).

Titian tangga karir Sunarto menuju kursi Ketua Mahkamah Agung sangat lengkap, baik bidang yudisial maupun non-yudisial. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 22 Juli 2015, Sunarto kemudian  diberikan kepercayaan menjabat sebagai Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung pada 29 Maret 2017.  Satu tahun kemudian, Ia diberikan amanah menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial Non Yudisial mulai tanggal 23 Mei 2018.  Lima tahun berikutnya,  Sunarto  terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial  terhitung mulia 3 April 2023.

Beberapa jabatan penting yang  menempa  pribadi Sunarto hingga menduduki  kursi MA-1 antara lain pernah menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo, Inspektur Wilayah pada Badan Pengawasan dan kemudian menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Daftar Ketua MA

Berikut daftar Ketua MA selama periode 1945-saat ini:

[an]/sumber foto: www.mahkamahagung.go.id

JAKARTA | (16/10) - Sidang Paripurna Khusus Mahkamah Agung yang digelar 16 Oktober 2024 mengusung agenda tunggal pemilihan Ketua Mahkamah Agung pengganti M.Syarifuddin yang akan purnabhakti 1 November 2024. Dalam “Pemilu-MA” tersebut  4 orang  hakim agung maju sebagai kontestan, yaitu Haswandi, Soesilo, Sunarto, dan Yulius. Dalam kontestasi tersebut, Sunarto yang saat ini menjabat Wakil Ketua MA Bidang  Yudisial memperolah 30 suara dari 45 hak suara (69,77%). Dengan  perolehan suara mayoritas tersebut menjadikan pemilihan hanya berlangsung satu putaran dan Sunarto ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Agung terpilih. Setelah dilantik nanti, Sunarto akan tercatat dalam  sejarah sebagai Ketua MA yang ke 15.

Sunarto Lahir di Sumenep, 11 April 1959. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 22 Juli 2015, kemudian menjabat sebagai Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung sejak 29 Maret 2017 menggantikan Muhammad Syarifuddin, yang terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial. Sejak tanggal 23 Mei 2018 menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial menggantikan H. Suwardi, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Jabatan Wakil Ketua Non Yudisial berakhir pada tanggal 3 April 2023 bersamaan dengan pengambilan sumpah sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.

Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain pernah menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo, Inspektur Wilayah pada Badan Pengawasan dan kemudian menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Yang menarik dari karir Sunarto beberapa kali menggantikan posisi  Muhammad Syarifuddin dari mulai Kepala Badan Pengawasan, Ketua Kamar Pengawasan,  dan kini Ketua Mahkamah Agung. Bahkan, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial yang kini diduduki Sunarto,  juga pernah dijabat oleh  Ketua MA, Muhammad Syarifuddin. 

Daftar Ketua MA

Berikut daftar Ketua MA selama periode 1945-saat ini:

[asep nursobah]

JAKARTA | (10/10) Selama periode Januari-September 2024, MA telah meregistrasi sebanyak 27.582 perkara. Jumlah perkara yang didaftar selama 9 bulan tersebut telah melampaui  1,21% dari keadaan perkara MA sepanjang tahun 2023 yang mendaftarkan  27.252 perkara. Ditambahkan dengan sisa perkara tahun 2023 yang berjumlah 147 perkara, beban perkara MA hingga akhir September 2024 berjumlah 27.729 perkara.  Dari jumlah beban perkara tersebut, MA berhasil memutus sebanyak 6745 perkara (75,68%). Selama periode tersebut, MA juga telah berhasil mengirimkan sebanyak 22.952 salinan putusan ke pengadilan pengaju.

Dari  27.582 perkara yang diregister selama periode Januari-September 2024, sebanyak  3.694 perkara (13,39%)  merupakan kasasi/PK elektronik.  Terhadap permohonan kasasi/PK elektronik tersebut, MA telah memutus sebanyak 1374 perkara. Sedangkan yang telah selesai diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju, sistem SIAP-MA telah mencatat sebanyak 195 perkara.

Kasasi/PK Elektronik

Penanganan perkara kasasi/PK elektronik yang mulai diberlakukan sejak 1 Mei 2024 menunjukkan perkembangan yang positif.  Jumlah pengajuan kasasi/PK elektronik yang diterima oleh aplikasi SIAP-MA pada akhir September 2024 sebanyak 7.047 perkara. Jumlah perkara tersebut berasal dari 556 pengadilan, dengan perincian sebagai berikut:  370 pengadilan negeri (96,86%/382 satker),   135 pengadilan agama/mahkamah syar’iyah (34,70%/389 satker), 19 pengadilan militer (100%) dan  32 pengadilan tata usaha negara (100%).

Perincian perkara upaya hukum elektronik yang diterima MA berdasarkan jenis perkara dan jenis upaya hukum  adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Dari 7047 perkara kasasi/PK elektronik yang diterima MA pada periode Mei-September 2024, Mahkamah Agung telah meregistrasi sebanyak 3694 perkara (52,42%).  Jumlah  perkara kasasi/PK yang telah diputus MA sebanyak 1.399 perkara  (19.85%). Sedangkan perkara kasasi/PK elektronik yang  telah selesai (telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju) sebanyak 195 perkara (2,77%). Sementara itu, jumlah perkara yang belum diregister tercatat sebanyak  3353 perkara (47,58%).  SIAP MA-Terirntegrasi juga mengungkap ada 50 perkara yang dinyatakan selesai karena tidak memenuhi syarat formil dan dicabut sebelum diregistrasi.

Dari 3353 berkas yang belum diregistrasi tersebut, sebanyak 2.224 berada dalam status permintaan konfirmasi kelengkapan berkas perkara. Perincian status proses penyelesaian perkara kasasi/PK elektronik per jenis perkara sebagaimana tabel berikut ini.

Pengajuan Kasasi/PK Elektronik Per Pengadilan Tingkat  Banding

Permohoan kasasi/peninjauan kembali dari lingkungan peradilan umum periode  Mei-September 2024 sebanyak 6472 perkara yang berasal dari 370 pengadilan negeri dengan sebaran berdasarkan wilayah pengadilan tingkat banding sebagaimana tabel berikut ini.

Permohonan kasasi/peninjauan kembali  dari lingkungan peradilan agama periode Mei-September 2024 sebanyak  274 perkara yang berasal dari135  pengadilan agama dengan sebaran berdasarkan wilayah pengadilan tinggi agama sebagaimana tabel berikut ini.

Permohonan kasasi/peninjauan kembali  dari lingkungan peradilan militer periode Mei-September 2024 sebanyak  120 perkara yang berasal dari 19 pengadilan militer dengan sebaran berdasarkan wilayah pengadilan militer tinggi sebagaimana tabel berikut ini.

Permohonan kasasi/peninjauan kembali  dari lingkungan peradilan tata usaha negara periode Mei-September 2024 sebanyak  120 perkara yang berasal dari 32 pengadilan tata usaha negara  dengan sebaran berdasarkan wilayah pengadilan tinggi tata usaha negara  sebagaimana tabel berikut ini.

(asep nursobah)