Medan | (25/06/2025) Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Perkara Kasasi/PK secara Elektronik pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan se-Wilayah Sumatera Utara (25/06). Kegiatan tersebut diselenggarakan di Santika Premier Dyandra Hotel & Convention Medan, diikuti oleh seluruh pimpinan pengadilan dan perwakilan aparatur kepaniteraan pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama se-wilayah Sumatera Utara.

Tujuan Kegiatan
Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung, Iyus Suryana, dalam laporannya menyampaikan bahwa terdapat empat tujuan penyelenggaraan kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut.

“Tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini adalah: pertama, sebagai bentuk tanggung jawab Kepaniteraan MA terkait tindak lanjut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 243 Tahun 2019.  Kedua, sebagai sarana sosialisasi kebijakan Kepaniteraan Mahkamah Agung dalam penyelesaian perkara Kasasi dan PK secara elektronik. Ketiga, sebagai media evaluasi kelengkapan perkas perkara yang dajukan oleh pengadilan. Keempat, sebagai media pengadilan pengaju untuk memberikan masukan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara Kasasi dan PK secara elektronik”, ungkap  Sekretaris Kepaniteraan.

Materi-Materi Monitoring dan Evaluasi
Terdapat lima materi pokok yang disampaikan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut. Pertama, Persoalan Teknis dan Administrasi Yudisial dalam Pengajuan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik (disampaikan Panitera Mahkamah Agung, Heru Pramono). Kedua, Evaluasi Kelengkapan Berkas Elektronik Perkara Pidana Khusus (disampaikan Panitera Muda Perkara Pidana Khusus, Sudharmawatiningsih). Ketiga, Evaluasi Kelengkapan Berkas Elektronik Perkara Tata Usaha Negara (disampaikan Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara, Hendro Puspito). Keempat, Penerapan Penyelesaian Perkara Elektronik (disampaikan Koordinator Data dan Informasi, Asep Nursobah). Kelima, Rogatori dan Pemeriksaan Saksi dan Ahli pada Kantor Perwakilan RI secara Elektronik (disampaikan Kasubdit Visa Diplomatik dan Dinas Ditjen Protkon Kementerian Luar Negeri, Mohammad Reza Adenan, berkolaborasi dengan Koordinator Fungsi Hukum Perdata Internasional, Kerja Sama Pemda dan Non Pemerintah Ditjen HPI Kementerian Luar Negeri, Irma Riyani).

Perhatikan Jangka Waktu Pengajuan Upaya Hukum
Saat menyampaikan materi, Panitera Mahkamah Agung mengingatkan agar pengadilan pengaju lebih teliti dalam melihat jangka waktu pengajuan upaya hukum, baik itu upaya hukum kasasi maupun Peninjauan Kembali. 

“Pada kesempatan ini kami menghimbau agar pengadilan benar-benar memperhatikan jangka waktu pengajuan upaya hukum, agar tidak para pihak yang dirugikan. Berdasarkan angka 24  Ketentuan Umum Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK/HK2/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023, ditentukan bahwa yang dimaksud hari adalah hari kalender, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang, dan dalam hal tenggat waktu terakhir jatuh pada hari libur dilakukan di hari kerja berikutnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, perhitungan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali dengan menggunakan hari kalender tidak diberlakukan untuk semua jenis perkara. Dalam hal peraturan perundang-undangan menentukan perhitungan upaya hukum suatu perkara menggunakan hari kerja, maka yang berlaku adalah ketentuan undang-undang tersebut“, tegas Panitera Mahkamah Agung [AZA].

JAKARTA | (23/6) Mahkamah Agung secara berkesinambungan menyempurnakan prosedur penyampaian laporan kasasi perkara pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan. Tercatat telah ada 3 SEMA dan 2 Surat Panitera yang telah diterbitkan dalam kurun waktu  tahun 1987 s.d 2021. Substansi dari kebijakan-kebijakan tersebut adalah upaya MA mengkondisikan agar laporan kasasi disampaikan secepatnya menggunakan sarana pengiriman tercepat yang tersedia pada masanya. Terkini, MA  kembali memperbarui kebijakan pengiriman laporan kasasi yang dituangkan dalam Surat Panitera Nomor  633/PAN/HK2/VI/2025 tanggal  23 Juni 2025. Dalam kebijakan terbaru ini, laporan kasasi wajib disampaikan di hari yang sama dengan pengajuan kasasi dan disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SIPP.

Menurut Panitera MA, Heru Pramono, Surat Panitera Mahkamah Agung  tanggal 23 Juni 2025 tersebut merupakan kebijakan keenam yang berkaitan dengan prosedur penyampaian laporan kasasi perkara pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan. Surat Panitera MA ini, kata Heru,  sebagai tindaklanjut dari implementasi  pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik.

“Dalam SK KMA Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang merupakan petunjuk teknis pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik ditetapkan bahwa laporan kasasi harus disampaikan  secara elektronik pada hari yang sama dengan pengajuan kasasi”, ujar Panitera MA

Pembaruan prosedur pengiriman laporan kasasi perkara pidana yang dimuat dalam Surat Panitera Nomor 633/PAN/HK2/VI/2025 tanggal  23 Juni 2025, adalah sebagai berikut:

a.    Panitera  Pengadilan wajib menyampaikan laporan kasasi kepada Mahkamah Agung untuk perkara pidana, perkara jinayat dan perkara pidana militer yang terdakwanya dalam status tahanan pada hari yang sama dengan pengajuan kasasi secara elektronik;

b.    Penyampaian laporan kasasi tersebut dilakukan secara elektronik  melalui aplikasi SIPP yang telah terhubung dengan SIAP Mahkamah Agung.  Pengadilan tidak diperkenankan mengirimkan laporan kasasi melalui sarana elektronik selain dari aplikasi SIPP;

c.     Penyampaian laporan kasasi menggunakan aplikasi Direktori Putusan sebagaimana dimaksud dalam Surat Panitera Mahkamah Agung  Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 hanya berlaku bagi perkara yang diajukan non-elektronik;

d.    Dalam hal terjadi gangguan sistem informasi lebih dari 2X 24 jam yang mengakibatkan laporan kasasi  tidak dapat dikirimkan secara elektronik melalui aplikasi SIPP sesuai ketentuan yang berlaku, laporan kasasi disampaikan melalui aplikasi Direktori Putusan dan surat elektronik Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. dengan subjek “Laporan Kasasi Perkara Pidana”.

Dalam suratnya tersebut Panitera Mahkamah Agung menjelaskan bahwa terhadap laporan kasasi yang disampaikan secara elektronik, Kepaniteraan Mahkamah Agung akan menindaklanjuti dengan menerbitkan salinan penetapan penahanan yang ditandatangani dan dikirimkan ke pengadilan pengaju secara elektronik.  

Histori Kebijakan Penyampaian Laporan Kasasi

Selama periode tahun 1987 s.d 2025, Mahkamah Agung telah menerbitkan 6 (enam) kebijakan yang berkaitan dengan penyampaian laporan kasasi perkara pidana yang terdakwanya berada dalam status tahanan, yaitu sebagai berikut:

a.    Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengiriman Berkas Kasasi Pidana yang Terdakwanya dalam Tahanan;

b.    Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1987 tentang Permohonan Penetapan Penahanan oleh Mahkamah Agung RI bagi Terdakwa yang Berada dalam Tahanan;

c.     Surat Edaran Nomor 2 Tahun  1998 tentang Permohonan Kasasi Perkara Pidana yang Terdakwanya Berada dalam Tahanan;

d.    Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Prosedur Penyampaian Laporan Kasasi dan Berkas Pidana yang Terdakwanya Berada dalam Status Tahanan;

e.    Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 2193/PAN/HK.05/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021 tentang Prosedur Penyampaian Laporan Kasasi dan Berkas Perkara Jinayat yang Terdakwanya Berada dalam Status Tahanan;

f.      Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 633/PAN/HK2/VI/2025 tanggal  23 Juni 2025  tentang Penyampaian Laporan Kasasi secara Elektronik melalui SIPP untuk Perkara Pidana  yang Terdakwanya Berada dalam Status Tahanan;  

Dari kebijakan-kebijakan tersebut, tergambar upaya perbaikan terus-menerus dalam hal media pengiriman dan waktu pengiriman laporan. SEMA Nomor 1 Tahun 1987  menegaskan pengadilan mengirimkan laporan kasasi menggunakan  sarana pengiriman tercepat yang tersedia di masing-masing pengadilan. Jika dilihat perkembangan teknologi pengiriman dokumen yang tersedia pada tahun 1987, sarana  pengiriman tercepat pengiriman dokumen pada saat itu adalah faksimile.

Beberapa dekade kemudian, Mahkamah Agung melalui surat Panitera MA Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 mengubah media pengiriman laporan kasasi menggunakan aplikasi Direktori Putusan.

Lima tahun kemudian,  melalui surat Panitera MA Nomor 633/PAN/HK2/VI/2025 tanggal  23 Juni 2025, Mahkamah Agung  kembali mengubah media pengiriman laporan kasasi melalui SIPP yang telah terhubung dengan aplikasi SIAP-MA  menggunakan application programming interface.

Batasan waktu pengiriman pun mengalami perubahan. Sebelumnya, laporan kasasi disampaikan paling lama 3 hari sejak pengajuan kasai. Kini dengan Surat Panitera MA tanggal 23 Juni 2025,  laporan kasasi wajib disampaikan di hari yang sama dengan pengajuan kasasi. (AN)

JAKARTA | (18/6) - Panitera MA  memberikan petunjuk  teknis yudisial yang berkaitan  dengan mekanisme pemberitahuan ke 10 Negara yang berada dalam kategori restricted destination.  Melalui suratnya yang bernomor 621/PAN/HK2/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025, Panitera MA menegaskan bahwa  panggilan ataupun pemberitahuan dari pengadilan Indonesia ke negara tersebut tidak dapat dilakukan lewat mekanisme rogatori dikarenakan  kendala operasional, kebijakan pemerintah setempat, maupun faktor force majeur lainnya. Pengadilan/majelis hakim harus mempertimbangkan prosedur lain sesuai ketentuan hukum acara untuk  menyampaikan panggilan/pemberitahuan kepada pihak berperkara yang berkediaman di  negara  yang berkategori resticted destination  tersebut.

“Bahwa dalam hal pengadilan menerima perkara yang salah satu pihaknya berdomisili di negara-negara tersebut, pemanggilan atau pemberitahuan kepada pihak tidak dapat menggunakan mekanisme penanganan permintaan bantuan teknis hukum dalam perkara perdata lintas negara sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negari Nomor PRJ/HK/00001/04/2023/22 -02/KMA/NK/IV/2023”, tulis Panitera MA dalam angka 2 Surat Nomor  621/PAN/HK2/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025.

Informasi tentang  negara berkategori resticted destination tersebut didasarkan pada surat  PT Pos Indonesia (Persero) melalui nomor 758/KL300/10000/0625 tanggal 17 Juni 2025 yang ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung.

Lebih lanjut Panitera MA menyatakan dalam suratnya tersebut agar pengadilan/majelis hakim dapat mempertimbangkan prosedur lain sesuai ketentuan hukum acara untuk  menyampaikan panggilan/pemberitahuan kepada pihak berperkara yang berkediaman di  negara  yang berkategori resticted destination  tersebut.

Di kesempatan terpisah, Panitera MA menjelaskan prosedur lain yang sesuai hukum acara untuk menyampaikan panggilan atau pemberitahuan kepada negara berkategori restricted destination tersebut salah satunya adalah lewat prosedur yang diatur dalam Pasal 17 Perma Nomor  7 Tahun 2022.

“Pengadilan bisa memanggil secara elektronik pihak yang berada di luar negeri sepanjang diketahui domisili elektroniknya. Hal ini telah ditentukan dalam Pasal 17 Perma 7 Tahun 2022”, ujar Panitera MA di ruang kerjanya di Gedung MA, Jakarta.

Namun demikian, jika domisili elektroniknya tidak diketahui atau tidak terverifikasi, maka panggilan melalui media masa bisa menjadi pertimbangan untuk dipilih dalam hal pihak berkediaman di negara resticted destination.

"Alternatif lainnya adalah melalui prosedur pemanggilan melalui media masa. Namun sepenuhnya pilihan prosedur tersebut menjadi kewenangan majelis  hakim”, ujar Panitera MA.

Daftar Negara Resticted Destination

PT Pos Indonesia (Persero) selaku mitra Mahkamah Agung  untuk menyampaikan dokumen pengadilan dalam perkara perdata lintas negara  telah menginformasikan adanya penutupan sementara layanan pengiriman internasional ke sejumlah negara dikarenakan  kendala operasional, kebijakan pemerintah setempat, maupun faktor force majeur lainnya. Negara-negara dimaksud adalah sebagai berikut:

      an                                                          

Jakarta | (16/06/2025) Setelah menerbitkan Volume 1 Nomor 1, kini Garda Peradilan: Indonesia Law Report menyajikan terbitan Volume 1 Nomor 2. Terdapat tujuh kaidah hukum menarik dalam edisi ini. Kaidah-kaidah tersebut terdiri dari kaidah hukum perkara pidana, pidana khusus, perdata, perdata khusus, jinayat, pidana militer, dan TUN.

Sekilas Garda Peradilan: Indonesia Law Report
Garda Peradilan: Indonesia Law Report merupakan media resmi Kepaniteraan Mahkamah Agung yang mempublikasikan kaidah-kaidah penting putusan terbaru Mahkamah Agung secara berkala. Garda Peradilan diterbitkan setiap 4 (empat) bulan sekali, dengan tanpa menutup kemungkinan diterbitkan edisi khusus di luar jadwal tersebut. 

Kriteria putusan yang dipilih untuk dipublikasikan kaidahnya dalam Garda Peradilan: Indonesia Law Report  adalah sebagai berikut:
a)    Putusan yang memuat penemuan hukum baru, yaitu:

• putusan atas suatu perkara yang tidak atau belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan;
• putusan yang memuat penemuan hukum ataupun upaya maksimal dalam menginterpretasikan hukum atau peraturan yang ada;
• putusan yang memuat penghalusan hukum;
• putusan yang mengisi kekosongan hukum atau mengubah hukum kebiasaan setempat serta menemukan kaidah hukum baru yang kemudian direfleksikan dalam hukum positif yang berlaku kemudian;

b)    Putusan yang mencerminkan arah perkembangan hukum yang dikaitkan dengan pembangunan hukum nasional, yaitu:

• putusan yang mengakui terjadinya titik singgung antara berbagai sistem hukum yang ada dan tidak hanya terfokus pada titik singgung antara sistem hukum Common Law dan sistem hukum Civil Law;
• putusan yang berupaya untuk memperkecil jurang pemisah antara law in a book and law in actio;
  putusan yang memuat pembentukan hukum oleh hakim guna memenuhi kebutuhan rasa keadilan masyarakat;

c)    Putusan yang menjawab persoalan dinamika sosial pada masyarakat, yaitu:  

• putusan yang menjawab dinamika sosial di masyarakat;
• putusan yang memberikan kepastian hukum serta memberikan rasa keadilan intra dan inter-generasi;

d)    Putusan atas persoalan baru yang jenis persoalan tersebut belum pernah diputus oleh putusan sebelumnya.

Cikal-Bakal Yurisprudensi
Garda Peradilan: Indonesia Law Report adalah media yang representatif untuk memotret dan mempublikasikan perkembangan isu hukum tersebut. Ketua Mahkamah Agung, Sunarto, dalam sambutannya menyatakan bahwa kompilasi isu-isu hukum yang terangkum dalam Garda Peradilan: Indonesia Law Report merupakan bahan penting untuk menetapkan Landmak Decision, yang pada level selanjutnya dapat diberlakukan sebagai Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Tujuh Kaidah Hukum
Terbitan Volume 1 Nomor 2 yang ada di depan pembaca ini menghadirkan tujuh kaidah hukum, sebagai berikut:

Pertama, perkara pidana. Judul kaidah: “Pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) di atas Tanah yang telah Bersertifikat (SHM) atas Nama Orang Lain” (Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1040 K/Pid/2024); 

Kedua, perkara pidana khusus. Judul kaidah: “Menjual Barang secara Online Maupun Langsung dengan Menggunakan Merek Dagang yang Sudah Terdaftar” (Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 5991 K/Pid.Sus/2024);

Ketiga, perkara perdata. Judul kaidah: “Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Korporasi atas Kegiatan Usaha yang Berisiko bagi Lingkungan Hidup” (Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 297 PK/Pdt/2024); 

Keempat, perkara perdata khusus. Judul kaidah “Meskipun Developer Dinyatakan Pailit, Rumah Belum Bersertifikat dan Balik Nama yang Dibeli dengan Iktikad Baik, Harus Dikeluarkan dari Boedel Pailit” (Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 K/Pdt.Sus-Pailit/2025);

Kelima, perkara agama (jinayat). Judul kaidah “Uqubat terhadap Jarimah Persetubuhan dengan Anak” (Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 PK/Ag/JN/2024);

Keenam, perkara pidana militer. Judul kaidah: “Satu Saksi dalam Perkara Asusila terhadap Anak” (Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 261 K/Mil/2024), dan; 

Ketujuh, perkara TUN. Judul kaidah: “Pengujian Keputusan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pencabutan Izin Perusahaan Asuransi” (Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/TUN/2025). 

Untuk membaca Garda Peradilan: Indonesia Law Report Volume 1 Nomor 2, silakan klik link berikut: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/garda-peradilan [aza].

SEMARANG | (11/6) - MA mulai melakukan serangkaian aktivas untuk mengubah Perma Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara  dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.  Pustrajak MA telah membentuk Tim  untuk  menyusun naskah urgensi  perubahan Perma tersebut.  Tim ini  telah mulai melakukan pengumpulan data di sejumlah pengadilan di Semarang  yang berlangsung mulai Rabu (11/6) hingga Jum’at (13/6). Menurut Tim Penyusun, salah satu urgensi perubahan Perma 3 Tahun 2012 adalah penyesuaian alokasi biaya proses dengan impelementasi penanganan perkara secara elektronik  yang tidak lagi menggunakan berkas/dokumen cetak alias paperless .

“Perma 3 Tahun 2012 disusun  tiga belas tahun yang lalu, pada saat penanganan perkara dilaksanakan secara manual. Alokasi biaya proses menyesuaikan dengan kebutuhan penanganan perkara berbasis berkas perkara fisik. Saat ini penangana perkara berbasis dokumen elektronik, maka  alokasi biaya proses pun harus menyesuaikan transformasi digital penanganan perkara. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan Perma 3 Tahun 2012”, ujar  Asep Nursobah selaku Koordinator Peneliti Naskah Urgensi di Pengadilan Tinggi Semarang, Rabu (11/6).

Agenda pengumpulan data di PT Semarang tersebut menjadi titik awal pengumpulan data dari penelitian ini. Asep Nursobah  bersama  anggota tim peneliti yang terdiri atas Angel Firstia Kresna, Ahmad Zainul Anam, Sudarsono dan Karina Roselind melakukan pengumpulan data melalui  penyebaran kuisioner dan wawancara mendalam  kepada sejumlah informan di PT Semarang, PTA Semarang, PN Ungaran, PA Ambarawa dan TUN Semarang. Akitivitas  pengumpuan data di Semarang ini juga didukung oleh  Tim Sekretariat dari Pustrajak, yaitu  Bayu Putera Trianto, M.Ikhsan Fatihah dan Achmad Pratomo.

Standardisasi semua tingkatan peradilan

Lebih lanjut dikatakan Koordinator Penelilti, faktor lainnya yang menjadikan perubahan Perma Nomor 3 Tahun 2012 sebagai hal yang urgent  adalah  standarisasi administrasi pengelolaan biaya proses mulai dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama.

“Dalam Perma Nomor 3 Tahun 2012, pengaturan Biaya Proses yang meliputi penentuan besaran biaya proses, peruntukan,  dan tata kerja tim pengalola hanya berlaku bagi Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding. Sedangkan penentuan dan pembebanan   panjar biaya proses untuk pengadilan tingkat pertama diberikan kewenangan kepada  Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.”, ujar Koordinator Peneliti.

Penentuan dan pembebanan biaya proses yang desentralistik oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, berdampak pada disparitas penentuan nomenklatur dan besaran biaya proses.  Tim Penyusun melalui studi dokumen putusan yang dipublikasikan pada Direktori Putusan menemukan adanya variasi penyebutan  biaya proses yaitu  “Biaya  ATK Perkara”, “Biaya Proses”, “Biaya ATK” ,“ATK Perkara”, “ATK”. Demikian pula dengan besara biaya yang dibebankan sangat bervariasi mulai dari  50.000, sampai dengan 400.000 sebagaimana tabel berikut.

Belum Mengakomodir Semua Kewenangan MA

Selain kedua faktor di atas, Koordinator Peneliti menambahkan urgensi perubahan Perma Nomor 3 Tahun 2012, dikarenakan belum terakomodirnya ketentuan biaya untuk beberapa kewenangan Mahkamah Agung antara lain sengketa kewenangan mengadili yang diajukan pihak,  pelanggaran administrasi pemilihan, dan perkara lainnya.

Faktor lainnya adalah upaya percepatan penyelesaian perkara melalui kegiatan konsinyering di luar kantor belum diatur dalam  Perma Nomor 3 Tahun 2012. Selain itu, dari sisi besaran biaya proses untuk Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding yang telah ditetapkan dalam Perma Nomor 3 Tahun 2012, perlu mendapatkan penyesuaian dari  kebutuhan riil penanganan perkara saat ini. (AN)

JAKARTA | (27/5) - Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) meluncurkan hasil penelitian bertajuk “Simetri Publik dan Privasi :  Menyeimbangkan Perlindungan Data Pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Publikasi Putusan”, Selasa (27/5), di Grand Mercure Hotel, Jakarta. Seremoni Launching diawali dengan  pemaparan singkat oleh Peneliti yang diwakili oleh  Sheviraa Danmadiyah . Hasil penelitian tersebut selanjutnya ditanggapi oleh empat  penanggap, yaitu:  Asep Nursobah (Mahkamah Agung),  Indriaswati Dyah Saptaningrum, S.H., LL.M., Ph.D (Staf Ahli Wakil Menteri Komunikasi dan Digital), Dr. Iur. Sih Yuliana Wahyuningtyas, S.H., M.Hum (Akademisi UNIKA Atmajaya, Jakarta) dan Parasurama Pamungkas (Peneliti ELSAM).

Peluncuran tersebut dihadiri oleh perwakilan Kepaniteraan Mahkamah Agung, Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung,  para Ketua dan Panitera Pengadilan Tingkat pertama se-Jakarta Raya. Hadir pula beberapa perwakilan dari organisasi masyarakat sipil.

Dalam paparannya,   Peneliti  LeIP  Sheviraa Danmadiyah,  mengungkapkan  penelitian SImetri Publik dan Privasi ini berfokus pada tiga pertanyaan penelitian,  yaitu : 1. Bagaimana konsep, pengaturan, dan praktik pelindungan data pribadi di lingkungan  pengadilan?  2. Bagaimana titik singgung pelindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik di lingkungan pengadilan? dan 3. Bagaimana menyeimbangkan pelindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik di  lingkungan pengadilan?

Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa secara umum, pengadilan telah cukup baik dalam melakukan pengaburan data pribadi dalam dokumen putusan. Dari 66 (enam puluh enam) putusan yang dikumpulkan dan dianalisis, lebih dari setengah jumlah putusan pada tiap kategori perkara dan tingkatan telah melakukan pengaburan data pribadi. Meskipun, pengaburan tersebut masih banyak yang dilakukan secara sebagian, mayoritas informasi yang masih belum dikaburkan adalah nomor dokumen pada bukti surat, seperti nomor akta perkawinan, nomor dokumen visum et repertum, nomor akta kelahiran, dan nomor akta kematian;

Dalam penelitian ditemukan meskipun pengadilan telah melakukan pengaburan yang cukup baik dalam dokumen putusan, data-data pribadi pada katalog Direktori Putusan masih terbuka.

“Padahal, mengacu pada SK KMA 2-144/2022, pengaburan informasi data pribadi tertentu seharusnya tidak hanya dilakukan pada dokumen putusan, tetapi juga pada sistem informasi perkara dan sistem informasi lainnya yang digunakan secara publik oleh pengadilan”, tulisnya dalam bagian Kesimpulan.

Hasil penelitian juga  menyebutkan bahwa pengadilan belum memiliki parameter dalam merespons mekanisme komplain–apakah dikaburkan atau dihapus (takedown). Secara praktik, apabila terdapat komplain yang masuk, pengadilan akan merespons dengan pengaburan apabila komplain tersebut terkait dengan perkara-perkara yang menurut SK KMA No. 2-144/2022 harus dikaburkan. Lalu, opsi tidak mempublikasikan  nformasi/ dokumen ke laman pengadilan biasanya digunakan  sebagai pilihan terakhir apabila putusan yang sudah dikaburkan sekalipun, masih memungkinkan data pribadi para pihak terbuka. Dalam waktu ke depan, pengadilan perlu membangun parameter untuk hal tersebut;

Hal  lain yang menjadi  simpulan penelitian bahwa terdapat dua prinsip utama untuk menyeimbangkan kepentingan publik dengan pelindungan data pribadi dalam publikasi salinan putusan, yaitu:

a. Pertimbangan pada kepentingan publik, seperti akses salinan putusan yang wajib tersedia setiap saat bagi masyarakat untuk keperluan pengetahuan publik atas penanganan perkara;

b. Sifat dan relevansi informasi data pribadi dalam salinan putusan, seperti seberapa perlu  masyarakat mengetahui data pribadi pihak berperkara dalam suatu penanganan perkara.

Pertimbangan terhadap dua prinsip ini, kata Peneliti,  berpengaruh pada transparansi proses peradilan, konsistensi putusan pengadilan, hingga minimalisasi dampak dan risiko publikasi terhadap kehidupan pribadi orang yang bersangkutan. Dengan mengikuti dua prinsip tersebut, pengadilan tetap dapat memenuhi kewajibannya dalam mempublikasi putusan dan melindungi data pribadi secara seimbang.

Tanggapan  Kepaniteraan

Kepaniteraan Mahkamah Agung sebagai pengelola Direktori Putusan, melalui Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan, menyampaikan  apresiasi dan penghargaan yang tinggi terhadap penelitian yang dilakukan oleh LeIP,  Menurutnya,  hasil penelitian  ini dapat menjadi masukan bagi Mahkamah Agung dalam menyusun kebijakan di bidang pelayanan informasi di pengadilan.

“MA telah menerbitkan tiga aturan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi. Pertama,  SK KMA 144/2007 yang lahir satu tahun lebih cepat dari UU KIP. Kedua,  SK KMA 1-144/2011, diterbitkan untuk menyesuaikan norma sebelumnya dengan UU KIP, dan Ketiga, SK KMA 2-144/2022 yang lahir untuk menyesuaikan dengan beberapa regulasi  terbaru yang berkaitan  dengan keterbukaan informasi. Dengan  diundangkannya UU Perlindungan Data Pribadi, perlu diterbitkan aturan yang mengatur keterbukaan informasi dan perlindungan data pribadi, seperti yang diangkat dalam penelitian LeIP ini”,  ujar Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan. 

Berkaitan dengan  isu Data Pribadi,  Koordinator Data dan Informasi menyebutkan bahwa Badan Peradilan dalam melaksanakan tugasnya diperintahkan untuk merekam dan mencatat data pribadi.  Hal ini berbeda dengan pemrrosesan data pribadi yang dilakukan oleh e-Commerce.

“Dalam KUHAP ditentukan bahwa  Hakim memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya. Register tersebut memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. Data-data tersebut dalam perspektif UU PDP adalah  termasuk dalam kualifikasi data pribadi yang bersifat umum”,  terang Kordatin

Lebih lanjut dijelaskan bahwa,  data pribadi tersebut  wajib dimuat dalam putusan. Sedangkan putusan wajib diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Dalam konteks keterbukaan informasi,  putusan  bukan merupakan informasi yang dikecualikan. Oleh karena itu, dalam regulasi  Mahkamah Agung ditentukan bahwa  pengadilan wajib mempublikasikan putusan baik yang  belum berkekuatan hukum   tetap maupun yang telah  memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Dengan  demikian membuka informasi  pribadi yang melekat dalam putusan pengadilan adalah perintah undang-undang”, ujar Kordatin.

Berkaitan dengan  perlindungan data pribadi dalam putusan yang wajib dipublikasikan, Mahkamah Agung telah menerapkan kebijakan pengaburan informasi (anonimisasi). Dalam SK KMA tentang keterbukaan informasi diatur bahwa sebelum putusan dipublikasikan, untuk perkara-perkara yang mengandung privasi dan/atau persidangannya dilakukan secara tertutup, wajib dilakukan anonimisasi sebelum putusan tersebut dipublikasikan. Kebijakan ini merupakan langkah menyeimbangkan keterbukaan informasi dan perlindungan data pribadi.

Menanggapi temuan penelitian bahwa  katalog atau  Cover Sheet Direktori Putusan  masih memuat informasi nama pihak meskipun dokumen  salinan putusannya  sudah dikaburkan, menurut Kordatin, hal tersebut dikarenakan sumber datanya dari SIPP yang belum dianonim.

“Catatan amar dalam Direktori Putusan diambil melalui mekanisme  Application Programming Interface dari Aplikasi SIPP. Yang tampil dalam catatan amar, itulah data yang ada di SIPP. Oleh kerena itu perlu dilakukan perubahan sistem atau  perubahan prosedur input data dalam SIPP”, ujarnya.

Rekomendasi

Penelitian yang berjudul “Simetri Publik dan Privasi :  Menyeimbangkan Perlindungan Data Pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Publikasi Putusan” memberikan  beberapa rekomendasi, diantaranya:

1. Sistem publikasi putusan yang ideal dapat diwujudkan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Pengadilan dapat mempublikasikan putusan-putusannya secara luas, termasuk melalui situs web Direktori Putusan, sebagai bentuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan pemenuhan hak para pihak dan publik untuk dapat mengakses putusan pengadilan. Namun, pengadilan harus menganonimisasi seluruh data pribadi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara sebagai bentuk perlindungan atas data pribadi dan hak privasi  pihak-pihak tersebut;

b. Dalam kondisi-kondisi tertentu, hakim berwenang memerintahkan untuk mengungkap  atau tidak menganonimisasi data pribadi terdakwa dalam putusan yang dipublikasikan. Data pribadi terdakwa yang dapat diungkap hanyalah data-data pribadi yang diperbolehkan tercantum dalam putusan pengadilan menurut peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah memberikan informasi kepada masyarakat terkait identitas terdakwa agar orang-orang yang berpotensi untuk berinteraksi dengan terdakwa dapat berhati-hati guna mencegah terjadinya tindak pidana serupa dan timbulnya korban lain di kemudian hari. Beberapa kondisi tertentu tersebut yang dapat dipertimbangkan untuk diatur, antara lain:

• Terdakwa melakukan tindak pidana dalam melaksanakan pekerjaannya yang berhubungan dengan orang banyak;
• Terdakwa melakukan tindak pidana yang menimbulkan jumlah korban yang banyak;
• Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan secara berulang kali;
• Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya atas kejahatan serupa (residivisme);
• dan/atau Kondisi-kondisi lain yang beralasan bagi Hakim untuk lebih mementingkan tujuan perlindungan publik dari terdakwa daripada perlindungan data pribadi terdakwa;

Pengadilan dapat mempertimbangkan untuk tidak memerintahkan pengungkapan data  pribadi apabila terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya atas kejahatan serupa, perkara terdakwa menarik perhatian media dan publik, dan/atau tidak terdapat cukup bukti bahwa terdakwa akan mengulangi tindak pidana serupa;

2. Apabila pengadilan belum melaksanakan publikasi putusan pengadilan dengan mekanisme ideal tersebut, perlindungan data pribadi yang dapat dilakukan oleh pengadilan saat ini, termasuk sebagai kondisi antara sebelum mencapai kondisi ideal di atas, adalah dengan mengefektifkan pelaksanaan SK KMA No. 2-144/2022 yang dapat dilakukan dengan caracara antara lain:

a. Melakukan pengaburan informasi data pribadi tertentu dalam perkara-perkara dan/atau  kondisi tertentu yang telah disebutkan dalam bagian romawi VIII huruf A sampai D SK KMA 2-144/2022. Secara detail, Tabel 5 telah menyediakan informasi mengenai perkaraperkara tertentu yang dimaksud;

b. Melakukan pengaburan informasi data pribadi tertentu tidak hanya pada dokumen putusan, tetapi juga pada sistem informasi perkara dan sistem informasi lainnya yang  digunakan secara publik oleh pengadilan sebagaimana disebutkan dalam bagian romawi  VIII huruf F SK KMA 2-144/2022;

c. Mengingat saat ini masih terdapat berbagai macam bentuk pengaburan, perlu dilakukan penyeragaman bentuk pengaburan sebagaimana disebutkan dalam bagian romawi VIII huruf F SK KMA 2-144/2022, yakni:

• Menghitamkan informasi dimaksud hingga tidak dapat terbaca, dalam hal pengaburan dilakukan terhadap naskah cetak (hardcopy);
• Tidak menampilkan informasi yang dimaksud untuk publik pada SIP dan sistem informasi lainnya yang digunakan oleh pengadilan; atau
• Mengganti Informasi yang dimaksud dengan istilah lain dalam naskah elektronik (softcopy);
• (an)