JAKARTA | (27/5) - Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) meluncurkan hasil penelitian bertajuk “Simetri Publik dan Privasi :  Menyeimbangkan Perlindungan Data Pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Publikasi Putusan”, Selasa (27/5), di Grand Mercure Hotel, Jakarta. Seremoni Launching diawali dengan  pemaparan singkat oleh Peneliti yang diwakili oleh  Sheviraa Danmadiyah . Hasil penelitian tersebut selanjutnya ditanggapi oleh empat  penanggap, yaitu:  Asep Nursobah (Mahkamah Agung),  Indriaswati Dyah Saptaningrum, S.H., LL.M., Ph.D (Staf Ahli Wakil Menteri Komunikasi dan Digital), Dr. Iur. Sih Yuliana Wahyuningtyas, S.H., M.Hum (Akademisi UNIKA Atmajaya, Jakarta) dan Parasurama Pamungkas (Peneliti ELSAM).

Peluncuran tersebut dihadiri oleh perwakilan Kepaniteraan Mahkamah Agung, Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung,  para Ketua dan Panitera Pengadilan Tingkat pertama se-Jakarta Raya. Hadir pula beberapa perwakilan dari organisasi masyarakat sipil.

Dalam paparannya,   Peneliti  LeIP  Sheviraa Danmadiyah,  mengungkapkan  penelitian SImetri Publik dan Privasi ini berfokus pada tiga pertanyaan penelitian,  yaitu : 1. Bagaimana konsep, pengaturan, dan praktik pelindungan data pribadi di lingkungan  pengadilan?  2. Bagaimana titik singgung pelindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik di lingkungan pengadilan? dan 3. Bagaimana menyeimbangkan pelindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik di  lingkungan pengadilan?

Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa secara umum, pengadilan telah cukup baik dalam melakukan pengaburan data pribadi dalam dokumen putusan. Dari 66 (enam puluh enam) putusan yang dikumpulkan dan dianalisis, lebih dari setengah jumlah putusan pada tiap kategori perkara dan tingkatan telah melakukan pengaburan data pribadi. Meskipun, pengaburan tersebut masih banyak yang dilakukan secara sebagian, mayoritas informasi yang masih belum dikaburkan adalah nomor dokumen pada bukti surat, seperti nomor akta perkawinan, nomor dokumen visum et repertum, nomor akta kelahiran, dan nomor akta kematian;

Dalam penelitian ditemukan meskipun pengadilan telah melakukan pengaburan yang cukup baik dalam dokumen putusan, data-data pribadi pada katalog Direktori Putusan masih terbuka.

“Padahal, mengacu pada SK KMA 2-144/2022, pengaburan informasi data pribadi tertentu seharusnya tidak hanya dilakukan pada dokumen putusan, tetapi juga pada sistem informasi perkara dan sistem informasi lainnya yang digunakan secara publik oleh pengadilan”, tulisnya dalam bagian Kesimpulan.

Hasil penelitian juga  menyebutkan bahwa pengadilan belum memiliki parameter dalam merespons mekanisme komplain–apakah dikaburkan atau dihapus (takedown). Secara praktik, apabila terdapat komplain yang masuk, pengadilan akan merespons dengan pengaburan apabila komplain tersebut terkait dengan perkara-perkara yang menurut SK KMA No. 2-144/2022 harus dikaburkan. Lalu, opsi tidak mempublikasikan  nformasi/ dokumen ke laman pengadilan biasanya digunakan  sebagai pilihan terakhir apabila putusan yang sudah dikaburkan sekalipun, masih memungkinkan data pribadi para pihak terbuka. Dalam waktu ke depan, pengadilan perlu membangun parameter untuk hal tersebut;

Hal  lain yang menjadi  simpulan penelitian bahwa terdapat dua prinsip utama untuk menyeimbangkan kepentingan publik dengan pelindungan data pribadi dalam publikasi salinan putusan, yaitu:

a. Pertimbangan pada kepentingan publik, seperti akses salinan putusan yang wajib tersedia setiap saat bagi masyarakat untuk keperluan pengetahuan publik atas penanganan perkara;

b. Sifat dan relevansi informasi data pribadi dalam salinan putusan, seperti seberapa perlu  masyarakat mengetahui data pribadi pihak berperkara dalam suatu penanganan perkara.

Pertimbangan terhadap dua prinsip ini, kata Peneliti,  berpengaruh pada transparansi proses peradilan, konsistensi putusan pengadilan, hingga minimalisasi dampak dan risiko publikasi terhadap kehidupan pribadi orang yang bersangkutan. Dengan mengikuti dua prinsip tersebut, pengadilan tetap dapat memenuhi kewajibannya dalam mempublikasi putusan dan melindungi data pribadi secara seimbang.

Tanggapan  Kepaniteraan

Kepaniteraan Mahkamah Agung sebagai pengelola Direktori Putusan, melalui Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan, menyampaikan  apresiasi dan penghargaan yang tinggi terhadap penelitian yang dilakukan oleh LeIP,  Menurutnya,  hasil penelitian  ini dapat menjadi masukan bagi Mahkamah Agung dalam menyusun kebijakan di bidang pelayanan informasi di pengadilan.

“MA telah menerbitkan tiga aturan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi. Pertama,  SK KMA 144/2007 yang lahir satu tahun lebih cepat dari UU KIP. Kedua,  SK KMA 1-144/2011, diterbitkan untuk menyesuaikan norma sebelumnya dengan UU KIP, dan Ketiga, SK KMA 2-144/2022 yang lahir untuk menyesuaikan dengan beberapa regulasi  terbaru yang berkaitan  dengan keterbukaan informasi. Dengan  diundangkannya UU Perlindungan Data Pribadi, perlu diterbitkan aturan yang mengatur keterbukaan informasi dan perlindungan data pribadi, seperti yang diangkat dalam penelitian LeIP ini”,  ujar Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan. 

Berkaitan dengan  isu Data Pribadi,  Koordinator Data dan Informasi menyebutkan bahwa Badan Peradilan dalam melaksanakan tugasnya diperintahkan untuk merekam dan mencatat data pribadi.  Hal ini berbeda dengan pemrrosesan data pribadi yang dilakukan oleh e-Commerce.

“Dalam KUHAP ditentukan bahwa  Hakim memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya. Register tersebut memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. Data-data tersebut dalam perspektif UU PDP adalah  termasuk dalam kualifikasi data pribadi yang bersifat umum”,  terang Kordatin

Lebih lanjut dijelaskan bahwa,  data pribadi tersebut  wajib dimuat dalam putusan. Sedangkan putusan wajib diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Dalam konteks keterbukaan informasi,  putusan  bukan merupakan informasi yang dikecualikan. Oleh karena itu, dalam regulasi  Mahkamah Agung ditentukan bahwa  pengadilan wajib mempublikasikan putusan baik yang  belum berkekuatan hukum   tetap maupun yang telah  memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Dengan  demikian membuka informasi  pribadi yang melekat dalam putusan pengadilan adalah perintah undang-undang”, ujar Kordatin.

Berkaitan dengan  perlindungan data pribadi dalam putusan yang wajib dipublikasikan, Mahkamah Agung telah menerapkan kebijakan pengaburan informasi (anonimisasi). Dalam SK KMA tentang keterbukaan informasi diatur bahwa sebelum putusan dipublikasikan, untuk perkara-perkara yang mengandung privasi dan/atau persidangannya dilakukan secara tertutup, wajib dilakukan anonimisasi sebelum putusan tersebut dipublikasikan. Kebijakan ini merupakan langkah menyeimbangkan keterbukaan informasi dan perlindungan data pribadi.

Menanggapi temuan penelitian bahwa  katalog atau  Cover Sheet Direktori Putusan  masih memuat informasi nama pihak meskipun dokumen  salinan putusannya  sudah dikaburkan, menurut Kordatin, hal tersebut dikarenakan sumber datanya dari SIPP yang belum dianonim.

“Catatan amar dalam Direktori Putusan diambil melalui mekanisme  Application Programming Interface dari Aplikasi SIPP. Yang tampil dalam catatan amar, itulah data yang ada di SIPP. Oleh kerena itu perlu dilakukan perubahan sistem atau  perubahan prosedur input data dalam SIPP”, ujarnya.

Rekomendasi

Penelitian yang berjudul “Simetri Publik dan Privasi :  Menyeimbangkan Perlindungan Data Pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Publikasi Putusan” memberikan  beberapa rekomendasi, diantaranya:

1. Sistem publikasi putusan yang ideal dapat diwujudkan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Pengadilan dapat mempublikasikan putusan-putusannya secara luas, termasuk melalui situs web Direktori Putusan, sebagai bentuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan pemenuhan hak para pihak dan publik untuk dapat mengakses putusan pengadilan. Namun, pengadilan harus menganonimisasi seluruh data pribadi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara sebagai bentuk perlindungan atas data pribadi dan hak privasi  pihak-pihak tersebut;

b. Dalam kondisi-kondisi tertentu, hakim berwenang memerintahkan untuk mengungkap  atau tidak menganonimisasi data pribadi terdakwa dalam putusan yang dipublikasikan. Data pribadi terdakwa yang dapat diungkap hanyalah data-data pribadi yang diperbolehkan tercantum dalam putusan pengadilan menurut peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah memberikan informasi kepada masyarakat terkait identitas terdakwa agar orang-orang yang berpotensi untuk berinteraksi dengan terdakwa dapat berhati-hati guna mencegah terjadinya tindak pidana serupa dan timbulnya korban lain di kemudian hari. Beberapa kondisi tertentu tersebut yang dapat dipertimbangkan untuk diatur, antara lain:

• Terdakwa melakukan tindak pidana dalam melaksanakan pekerjaannya yang berhubungan dengan orang banyak;
• Terdakwa melakukan tindak pidana yang menimbulkan jumlah korban yang banyak;
• Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan secara berulang kali;
• Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya atas kejahatan serupa (residivisme);
• dan/atau Kondisi-kondisi lain yang beralasan bagi Hakim untuk lebih mementingkan tujuan perlindungan publik dari terdakwa daripada perlindungan data pribadi terdakwa;

Pengadilan dapat mempertimbangkan untuk tidak memerintahkan pengungkapan data  pribadi apabila terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya atas kejahatan serupa, perkara terdakwa menarik perhatian media dan publik, dan/atau tidak terdapat cukup bukti bahwa terdakwa akan mengulangi tindak pidana serupa;

2. Apabila pengadilan belum melaksanakan publikasi putusan pengadilan dengan mekanisme ideal tersebut, perlindungan data pribadi yang dapat dilakukan oleh pengadilan saat ini, termasuk sebagai kondisi antara sebelum mencapai kondisi ideal di atas, adalah dengan mengefektifkan pelaksanaan SK KMA No. 2-144/2022 yang dapat dilakukan dengan caracara antara lain:

a. Melakukan pengaburan informasi data pribadi tertentu dalam perkara-perkara dan/atau  kondisi tertentu yang telah disebutkan dalam bagian romawi VIII huruf A sampai D SK KMA 2-144/2022. Secara detail, Tabel 5 telah menyediakan informasi mengenai perkaraperkara tertentu yang dimaksud;

b. Melakukan pengaburan informasi data pribadi tertentu tidak hanya pada dokumen putusan, tetapi juga pada sistem informasi perkara dan sistem informasi lainnya yang  digunakan secara publik oleh pengadilan sebagaimana disebutkan dalam bagian romawi  VIII huruf F SK KMA 2-144/2022;

c. Mengingat saat ini masih terdapat berbagai macam bentuk pengaburan, perlu dilakukan penyeragaman bentuk pengaburan sebagaimana disebutkan dalam bagian romawi VIII huruf F SK KMA 2-144/2022, yakni:

• Menghitamkan informasi dimaksud hingga tidak dapat terbaca, dalam hal pengaburan dilakukan terhadap naskah cetak (hardcopy);
• Tidak menampilkan informasi yang dimaksud untuk publik pada SIP dan sistem informasi lainnya yang digunakan oleh pengadilan; atau
• Mengganti Informasi yang dimaksud dengan istilah lain dalam naskah elektronik (softcopy);
• (an)

JAKARTA | (27/05) – Kementerian Luar Negeri dan Kepaniteraan Mahkamah Agung mengadakan Launching dan Sosialisasi Aplikasi Dashboard Jasa Kekonsuleran dalam Pemberian Layanan Rogatori secara Elektronik kepada seluruh Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri (Selasa, 27/05/2025). Sosialisasi yang diselenggarakan secara hybrid tersebut dipusatkan di Museum Konferensi Asia Afrika, Bandung. Narasumber dari Kementerian Luar Negeri dan Kepaniteraan Mahkamah Agung hadir secara luring di Museum Asia Afrika, sedangkan para peserta yang terdiri dari seluruh Perwakilan RI di luar negeri hadir secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sosialisasi aplikasi baru tersebut dibagi dalam tiga sesi. Sesi I untuk Kantor Perwakilan RI kawasan Asia dan Pasifik Oseania. Sesi II untuk Kantor Perwakilan RI kawasan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Adapun sesi III yaitu untuk Kantor Perwakilan RI kawasan Amerika Utara dan Amerika Selatan.

Usaha untuk Mempercepat Pelaksanaan Rogatori
Aplikasi Dashboard Jasa Kekonsuleran merupakan terobosan baru yang digagas oleh Ditjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri yang bekerja sama dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk memudahkan penyelenggaraan bantuan teknis hukum dalam perkara perdata lintas negara (rogatori). 
Plt. Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri, Sayu Oka Widani, saat menyampaikan sambutannya, menyatakan bahwa ikhtiar yang dilakukan Kementerian Luar Negeri dan Kepaniteraan Mahkamah Agung tersebut bertujuan untuk mempercepat penyelenggaraan rogatori.
“Kita sangat bersyukur, setelah melalui proses yang panjang, akhirnya kita dapat mengimplementasikan Aplikasi Dashboard Jasa Kekonsuleran pada bulan April 2025 yang lalu. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat proses penyelenggaraan rogatori. Tentunya ini akan sangat membantu pihak berperkara untuk mendapatkan percepatan layanan rogatori. Kita harus ingat, mereka adalah pembayar pajak kepada Negara” ujar Sayu.

Menjawab Kebutuhan Pengadilan
Narasumber dari Mahkamah Agung, Ahmad Zainul Anam, dalam pemaparan materinya menyatakan bahwa selain mempercepat penyelenggaraan rogatori, Aplikasi Dashboard Jasa Kekonsuleran juga sangat membantu Mahkamah Agung dan pengadilan dalam melacak status proses penyampaian rogatori.
“Ada dua manfaat yang sangat kami rasakan dari implementasi Aplikasi Dashboard Jasa Kekonsuleran ini. Pertama, sebagaimana disampaikan Ibu Direktur Konsuler tadi, yaitu untuk mempercepat penyampaian dokumen rogatori. Kedua, yang juga sangat penting, yaitu membatu Mahkamah Agung dan pengadilan untuk mengetahui status penyampaian atau tracking dokumen rogatori. Status penyampaian dokumen ini dapat digunakan oleh majelis hakim untuk mempertimbangkan kelanjutan pemeriksaan perkara”,  tegasnya.

Apa yang Harus Dilakukan Pengadilan?
Aplikasi Dashboard Jasa Kekonsuleran ini memfasilitasi penyampaian dokumen rogatori secara elektronik. Oleh sebab itu, pengadilan di Indonesia yang memohonkan bantuan teknis hukum otoritas di luar negeri, wajib mengunggah dokumen elektronik pada aplikasi Direktori Putusan. Arif Fadhilah, penelaah rogatori pada Kepaniteraan Mahkamah Agung menegaskan agar pengadilan di Indonesia benar-benar memperhatikan ketentuan ini.

“Tentu, untuk mengimplementasikan aplikasi ini pengadilan harus meng-upload dokumen rogatorinya secara elektronik pada Aplikasi Direktori Putusan. File yang diunggah pada Direktori Putusan tersebut nantinya akan ditarik oleh Aplikasi Dashboard Jasa Kekonsuleran” tegas Arif.
Perlu diketahui, kewajiban pengadilan untuk mengunggah dokumen elektronik rogatori ini telah diinstruksikan sejak 1 Maret 2024 oleh Panitera Mahkamah Agung (https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2330-panitera-ma-mulai-1-maret-2024-pengiriman-surat-rogatori-wajib-disertai-dokumen-elektronik), namun ternyata masih banyak pengadilan yang mengajukan permohonan rogatori yang belum memenuhi ketentuan tersebut. Dengan diberlakukannya Aplikasi Dashboard Jasa Kekonsuleran, maka pengadilan yang memohonkan layanan rogatori, benar-benar wajib mengunggah dokumen elektroniknya (aza).

JAKARTA | (23/5/2025) - Mahkamah Agung menggelar kegiatan bertajuk pembinaan administrasi dan teknis yudisial bagi hakim di lingkungan peradilan umum se-Jakarta, Jum’at 23 Mei 2025, bertempat di Gedung MA, Jakarta.  Dalam kegiatan tersebut,   Ketua MA, Sunarto, menyampaikan enam hal, untuk menjadi renungan  bagi seluruh jajaran pengadilan, khususnya para pimpinan dan hakim pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri se-Jakarta.

Para Ketua, Wakil dan Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se-Jakarta juga mendapatkan pembekalan bidang administrasi dan teknis yudisial dari  Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Pengawasan, Ketua Kamar Pembinaan, Ketua Kamar Perdata dan Ketua Kamar Pidana. Para pimpinan MA tersebut memberikan materi pembekalan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

“Dalam kesempatan ini Saya ingin menyampaikan beberapa hal    sebagai    renungan    bersama    agar    kedepan    kita    dapat menjalankan tugas dengan penuh amanah dan tanggung jawab”, ujar Ketua MA mengawali pengarahannya.

Beberapa hal yang oleh Ketua MA disebut sebagai bahan renungan bersama adalah enam pokok pemikiran yaitu pengadilan dibentuk untuk ikut mewujudkan tunjuan bernegara, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan tereduksi judicial corruption,  pelayanan peradilan harus bernilai transendental,  hakim harus menjunjung tinggi etika profesi,  promosi dan mutasi tidak berdasarkan rasa tapi berdasarkan data,  dan kekuasaan kehakiman bersumber dari kepercayaan publik.

Pertama, Pengadilan Dibentuk untuk Ikut Mewujudkan Tujuan Bernegara

 “Saya ingin kita semua selalu mengingat dengan tujuan dibentuknya lembaga peradilan, yaitu untuk ikut mewujudkan   tujuan   bernegara   sebagaimana   disebut   dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945”, kata Ketua MA.

Tujuan bernegara yang pertama, kata Ketua MA, adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan memenuhi hak-hak warga negara. Sebagai negara  demokasi,  rakyat  memiliki  hak  asasi  sebagai  manusia, salahsatunya mendapat perlindungan hukum yang sama.

Dikatakan Ketua MA,  tujuan  bernegara  yang  kedua  yaitu Memajukan   Kesejahteraan   Umum, Menurut Ketua MA,    hal   ini   dapat   diartikan dengan memberikan pelayanan terbaik dengan cara membangun kesadaran   kolektif   bahwa   untuk   mewujudkan   kesejahteraan umum perlu disiapkan mental melayani (to serve), bukan dilayani (to be served). 

Kemudian tujuan bernegara ketiga, imbuh Ketua MA, adalah Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.   Dalam konteks penyelenggaraan peradilan implementasi tujuan bernegara yang ketiga ini  menurut Ketua MA adalah dengan membangun kualitas dan integritas aparatur peradilan dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan guna melahirkan Sumber Daya Manusia yang dapat menggerakkan roda birokrasi peradilan. Selain itu, kata Ketua MA,  proses perekrutan sejak calon pegawai hingga pimpinan peradilan dilakukan secara terbuka.

“Untuk calon pimpinan pengadilan telah dilengkapi dengan mekanisme fit and proper test yang terukur dan transparan     dengan     melibatkan     lembaga     eksternal     yang independen” jelas Ketua MA.

Semantara itu, untuk tujuan bernegara yang keempat yaitu Menjaga Ketertiban Dunia, jika dikaitkan dengan konteks lembaga peradilan,  maka  sistem  distribusi  keadilan  dalam  rangka penegakan   hukum   harus   menjamin   terwujudnya   ketertiban nasional dan internasional. 

“Oleh karena itu, setiap penyelenggara Negara, termasuk di dalamnya Hakim sebagai manifestasi Negara di hadapan rakyat, wajib  mengusahakan  terwujudnya  ketiga  tujuan  pembentukan negara tersebut”, harap Ketua MA.

Kedua, Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Peradilan Tereduksi Judicial Corruption

Menurut Ketua Mahkamah Agung, saat  ini  lembaga  peradilan  yang  kita  cintai   sedang berhadapan dengan tantangan kepercayaan publik (public   trust)  yang  terreduksi  akibat  perbuatan  judicial  corruption  oleh  segelintir orang.

Ketua MA mengingatkan  fakta  bahwa secara  sosioligis, perbuatan korupsi dapat terjadi karena bertemunya tiga hal yaitu kebutuhan  (needs),  keserakahan  (greed),  dan  juga  kesempatan (chance).

Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua MA mengajak warga peradilan untuk memegang teguh visi dan misi  Mahkamah Agung.

“Untuk memompa semangat kebersamaan dan jiwa korps kita, Saya perlu menyampaikan bahwa dalam menjalankan tugas, kita harus memegang teguh pedoman yang telah digariskan dalam Visi   Mahkamah   Agung   yaitu   Terwujudnya   Badan   Peradilan Indonesia yang Agung", kata Ketua MA

Untuk  mencapai  visi  tersebut,  lanjut Ketua MA,  kita  telah  diberikan petunjuk berupa empat misi yaitu: 1) menjaga kemandirian badan peradilan, 2) memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, 3) meningkatkan   kualitas   kepemimpinan,   dan   4)   meningkatkan kredibilitas serta transparansi badan peradilan.

Ketiga,  Pelayanan Peradilan  Harus Bernilai Transendental

Ketua Mahkamah Agung mengajak warga peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik yang bernilai transendental. Menurut Ketua MA, ada empat kategori pelayanan pulik , yaitu: kesatu,  pelayanan    transaksional,    dimana    pemberian    layanan dilakukan karena ada transaksi antara pemberi dan penerima layanan;  kedua,  pelayanan  semu,  dilakukan  dengan  prinsip  asal  selesai  tanpa  mempertimbangkan apakah sesuai dengan SOP atau tidak;  ketiga,  pelayanan  pragmatis,  hanya  menyelesaikan  pekerjaan  tanpa dibarengi dengan nilai transendental; dan keempat,  pelayanan berkarakter, diberikan dengan menyertakan nilai transendental  sehingga  pekerjaan  dilakukan  dengan  tulus ikhlas dan bernilai ibadah. .

“Dari keempat kategori pelayanan tersebut, mari kita berupaya  semaksimal  mungkin  untuk  menghadirkan  pelayanan berkarakter di lembaga peradilan yang kita cintai ini” ajak Ketua MA.

Keempat,  Hakim Wajib Menjunjung Tinggi Etika Profesi

Ketua MA berharap agar  para hakim senantiasa menjunjung tinggi  etika  profesi  sebagaimana  termuat  dalam  Kode  Etik  dan Pedoman Perilaku Hakim.

Ketua MA menjelaskan bahwa dalam upaya menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Mahkamah Agung juga melaksanakan fungsi pengawasan dengan tiga pendekatan.

Pertama, pendekatan preemtif yang dijalankan dengan program-program peningkatan kapasitas (pelatihan)  dan  peningkatan  kesejahteraan.   Kedua,  pendekatan  preventif, dilakukan dengan pemantauan persidangan dan pemantauan terhadap hakim tertentu secara rutin atau insidental,   dan   ketiga,   pendekatan   represif   yang   dijalankan   dengan program pemanggilan dan pemeriksaan, serta penjatuhan sanksi.

Kelima,  Mutasi dan Promosi Tidak atas Dasar Rasa tapi Berdasarkan Data

Ketua MA menegaskan bahwa mutasi dan promosi tidak atas dasar rasa tapi berdasarkan data.

“Promosi jabatan seyogyanya dilakukan berbasis kapabilitas dan integritas, tidak semata senioritas”, tegas Ketua MA.

Promosi jabatan berbasis kapabilitas dapat mendatangkan dampak positif antara lain: 1) kinerja yang lebih baik, 2) pengembangan   karir,   dan   3)   meminimalisir   tingkat   bongkar pasang (turnover). 

Menurut Ketua MA, selain kapabilitas, pengisian jabatan juga akan dilakukan berbasis integritas. Salah satu indikator yang paling sering disebutkan  sebagai  representasi  sifat  orang  yang  berintegritas adalah kejujuran. 

Meskipun  senioritas bisa menjadi salah satu faktor yang menunjukkan pengalaman, namun tidak menjamin kualitas kepemimpinan atau kesiapan untuk memimpin.

“ Oleh sebab itu, promosi jabatan berbasis kapabilitas dan integritas memberikan peluang yang lebih besar untuk memiliki pemimpin yang efektif dan adil”, kata Ketua MA.

Keenam,  Kekuasaan Kehakiman Bersumber dari Kepercayaan Publik

Ketua MA menegaskan kembali pentingnya public trust. Saat ini,  kata Ketua MA,  lembaga peradilan masih menghadapi tantangan kepercayaan publik dan kewibawaan institusi. Tantangan    ini    bersumber    pada    aspek    kepemimpinan    dan integritas.  Pimpinan Mahkamah Agung sepakat untuk terus berupaya menuntaskan permasalahan tersebut.

“Mari kita wujudkan pondasi kelembagaan  yang  lebih  kuat  agar  dapat  dipercaya  publik  dan kelak kita bisa meninggalkan legacy peradilan yang lebih efektif, independen, dan berwibawa”, ungkap Ketua MA.

Ketua MA  menegaskan bahwa fondasi kekuasaan kehakiman adalah kepercayaan publik.

“Kekuasaan kehakiman yang kita miliki saat ini bersumber dari kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan, putusan  kita  hanya  akan  menjadi  teks  hukum  yang  tidak bermakna bagi masyarakat.” Pungkas Ketua MA. (an)

JAKARTA | (08/5)  - Kepaniteraan MA  menggelar seleksi terbuka untuk mengisi kekosongan jabatan Panitera Muda Perkara Pidana Militer Mahkamah  Agung. Saat ini Jabatan tersebut  tidak terisi pasca purnabhkatinya  Laksma TNI Asep Ridwan Hasyim  terhitung mulai 1 Mei 2025.  Lelang jabatan ini terbuka bagi para hakim tinggi di lingkungan peradilan militer yang berpangkat minimal kolonel  dengan  masa kerja sebagai hakim tinggi sekurang-kirangnya 1 tahun. Pendaftaran dilakukan  secara daring melalui laman https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id/ mulai tanggal 15 Mei sampai dengan 30 Mei 2025.

Informasi selengkapnya mengenai seleksi terbuka untuk mengisi jabatan Panitera Muda Perkara Militer ini dapat diakses melalui Pengumuman Nomor 01/Pansel/Panmud/5/2025 tanggal  7 Mei 2025.  Berdasarkan pengumuman tersebut,  seleksi  jabtaan Panitera Muda Perkara Militer terdiri atas  beberapa proses tahapan sebagai berikut:

•    Seleksi administrasi (15-31 Mei 2025) 
•    Pengumuman hasil seleksi administrasi (2 Juni 2025)
•    Seleksi uji kompetensi (11 Juni 2025)
•    Penelusuran rekam jejak dan eksaminasi putusan (2-19 Juni 2025)
•    Wawancara (3 Juli 2025)
•    Pengumuman hasil seleksi (4 Juli 2025)

Berkaitan dengan  seleksi terbuka jabatan panitera muda ini, Panitera Mahkamah Agung  Heru Pramono, mengajak kepada seluruh jajaran hakim tinggi di lingkungan peradilan militer yang memenuhi syarat yang ditetapkan untuk mendaftar. 

“Dengan mekanisme seleksi terbuka, kami berharap akan banyak peserta yang mendaftar, sehingga  proses seleksi ini akan menghasilkan calon terbaik”, ujar Panitera MA.

Lebih lanjut,  Panitera MA menyampaikan bahwa seleksi  terbuka jabatan di  Kepaniteraan MA yang terdiri atas jabatan panitera, panitera muda, dan panitera pengganti, merupakan upaya terstruktur yang dilakukan MA untuk mewujudkan SDM yang berintegritas dan  bekompetensi  tinggi. Upaya tersebut  diformalkan melalui SK KMA 349/KMA/SK/XII/2022 tentang  Pedoman  Pelaksanaan Pengisian Jabatan dan Seleksi Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Mahkamah Agung adalah upaya nyata MA untuk mewujudkan SDM berintegritas dan professional.

“Salah satu pembaruan di bidang manajemen SDM, khususnya  untuk rekrrutmen adalah lahirnya  SK KMA 349/KMA/SK/XII/2022” pungkas Panitera MA.

Jakarta (07/05/2025) Kepaniteraan Mahkamah Agung mengadakan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Perkara Secara Elektronik Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung pada hari rabu sampai dengan Jumat, 7 – 9 Mei  2025 bertempat di Lumire Hotel & Convention Center, Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh Panitera, Sekretaris Kepaniteraan, para Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Kamar, Pejabat Kepaniteraan lainnya, serta Bagian Pengembangan Biro Hukum dan Humas sebagai stakeholder terkait.

Syukur atas Capaian, Evaluasi untuk Perbaikan

Panitera Mahkamah Agung, Heru Pramono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa evaluasi ini merupakan bentuk rasa syukur atas keberhasilan atas implementasi kasasi/PK secara elektronik yang telah berlangsung selama satu tahun dengan sangat baik dan sukses. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas kontribusinya dalam mendukung agenda besar modernisasi peradilan ini.

Sebagai ilustrasi, Heru Pramono menyampaikan sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 1 Mei 2025, Mahkamah Agung telah menerima 17.961 perkara kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan pada tahun 2024 sebanyak 6.380 perkara dan tahun 2025 (Januari-Mei 2025) sebanyak 11.581 perkara. Dari keseluruhan perkara tersebut, Mahkamah Agung telah berhasil memutus sebanyak 14.245 perkara (79,33%). Hal ini menunjukkan keberhasilan transformasi digital manajemen perkara di Mahkamah Agung.

Lebih lanjut, Panitera menegaskan pentingnya SOP sebagai acuan kerja bersama, yang tidak hanya menjaga konsistensi dan meminimalisasi kesalahan, tetapi juga menjadi tolok ukur mutu layanan. Ia mengajak seluruh peserta untuk memberikan kontribusi terbaik dalam penyempurnaan SOP agar semakin adaptif terhadap tantangan praktik di lapangan.

Dialog dan Solusi dalam Evaluasi

Dalam sesi evaluasi, para panitera muda dan panitera kamar menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi di unit masing-masing, sekaligus mengusulkan sejumlah solusi. Salah satu gagasan yang mengemuka adalah pengembangan dashboard rekap perkara bagi Ketua Kamar, Panitera Muda Perkara, dan Panitera Muda Kamar, guna memudahkan pemantauan posisi berkas yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

 Isu lainnya adalah sinkronisasi antara SIPP dan SIAP, di mana beberapa berkas tidak dapat terkomunikasikan secara optimal antara kedua sistem. Menanggapi hal ini, tim dari Bagian Pengembangan menjelaskan bahwa tombol sinkronisasi telah ditambahkan untuk mengatasi kendala tersebut.

Selain itu, disampaikan pula bahwa fitur renvoi, untuk memudahkan koreksi atas putusan yang telah dikirimkan kepada pihak pemohon, telah ditambahkan dalam SIAP dan akan dikembangkan juga pada SIPP.

 Melalui kegiatan ini, diharapkan SOP kasasi/PK elektronik yang lebih baik dan efisien dapat dihasilkan, sebagai bagian dari ikhtiar berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan peradilan di Mahkamah Agung. (AFK)

JAKARTA | (2/5) MA telah memberlakukan kebijakan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik mulai 1 Mei 2024. Hari  ini (2/5/2025),  kebijakan yang merupakan implementasi dari Perma Nomor 6 Tahun 2022 tersebut, genap berusia 1 tahun. Selama peride 1 Mei 2024 sampai dengan 1 Mei 2025, Mahkamah Agung telah menerima 17.961 perkara kasasi/peninjauan kembali secara elektronik.  Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan tahun 2024 sebanyak 6380 perkara dan tahun 2025 (Januari-Mei 2025) sebanyak 11.581 perkara. Dari keseluruhan jumlah kasasi/PK elektronik yang diterima tersebut, MA telah memutus sebanyak 14.245 perkara (79,33%).

Panitera Mahkamah Agung, Heru Pramono, menyampaikan  hal tersebut saat berbincang tentang refleksi satu tahun implementasi kasasi/PK elektronik di gedung MA, Jakarta (2/5/2025). Menurut Panitera MA,  berdasarkan data kasasi/PK elektronik yang telah ditangani MA selama satu tahun, menunjukan keberhasilan transformasi digital manajemen perkara pada Mahkamah Agung.

“Pengajuan kasasi/PK elektronik mengubah cara kerja penanganan administrasi upaya hukum dan persidangan kasasi/PK elektronik dari mulai pengadilan pengaju, kepaniteraan MA, dan majelis kasasi/PK. Angka  jumlah penerimaan dan penyelesaian  perkara kasasi/PK elektronik menunjukan keberhasilan transformasi digital manajemen perkara”, ujar Panitera MA.

Panitera MA mengaku masih banyak yang perlu disempurnakan  baik dari sisi regulasi maupun sistem informasi pendukung kasasi/PK elektronik.

“Kami berkomitmen melakukan perbaikan berkelanjutan dan menerima setiap masukan untuk tujuan penyempurnaan”, imbuh Panitera MA.

Pengaju Upaya Hukum Terbanyak

Sementarra itu Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan mengungkap data pengadilan pengaju yang terbanyak mengajukan upaya hukum kasasi/pk elektronik selama periode Januari-Mei 2025, sebagai berikut:

Peradilan Umum

Peradilan Agama

Peradilan Militer

Peradilan Tata Usaha Negara