SURABAYA | (29/8) - Panitera dan Para Panmud Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi  Jawa Timur  mendapatkan sosialisasi seputar kebijakan terbaru di bidang manajemen perkara, Jum’at (29/8/2025). Untuk PN Gresik, PN Sidoarjo, dan PN Mojokerto mengikuti kegiatan sosialisasi secara langsung di kantor PN Surabaya, sedangkan  yang lainnya mengikutinya secara virtual. Informasi seputar kebijakan terbaru di bidang manajemen perkara tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Suharto, Panitera  MA Heru Pramono dan Dirjen Badilum Bambang Myanto.

Kebijakan terbaru di bidang manajemen perkara yang  disampaikan dalam kegiatan sosialisasi tersebut adalah: perubahan besaran biaya proses penyelesaian perkara pada Mahkamah Agung terhitung mulai 1 September 2025, pendaftaran dan pembayaran biaya perkara permohonan hak uji materiil secara elektronik mulai 19 Agustus 2025, penyampaian laporan kasasi perkara pidana (termasuk  jinayat dan pidana militer) secara elektronik, dan  prosedur perhitungan waktu upaya hukum peninjauan kembali dengan alasan putusan diasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat.

BACA JUGA: : EDARAN PANITERA TERKAIT PERUBAHAN BESARAN BIAYA PROSES MA

Panitera MA, Heru Pramono, dalam paparannya  menjelaskan bahwa semua kebijakan terbaru di bidang manajemen perkara tersebut memiliki landasan  hukum pemberlakuannya. Ia berpesan kepada seluruh jajaran panitera pengadilan agar mempelajari dan memahami regulasi yang menjadi dasar pemberlakuan pembaruan  di bidang manajemen perkara tersebut.

Perubahan besaran biaya proses ditetapkan berdasarkan SK Ketua MA Nomor  140/KMA/SK.HK2/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 tentang Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung. Pendaftaran dan pembayaran biaya permohonan HUM secara elektronik didasarkan pada Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 872/PAN/HK2/SK/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025.  Penyampaian laporan kasasi perkara pidana secara elektronik didasarkan pada   Surat Panitera Nomor  633/PAN/HK2/VI/2025 tanggal  23 Juni 2025. Sedangkan ketentuan PK dengan alasan putusan didasarkan atas kebohongan dan tipu muslihat lawan dikupas tuntas dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor  835 /PAN/HK2/VIII/2025 tanggal   8 Agustus 2025.  [an]

TONTON VIDEO:   PANITERA MA JELASKAN PENURUNAN BIAYA PERKARA

Jakarta | (29/8/2025).   Mulai Senin (1/9/2025),  pengurangan besaran biaya kasasi/peninjauan kembali yang diajukan secara elektronik mulai “dirasakan” oleh  Pencari Keadilan. Biaya kasasi yang semula ditetapkan  sebesar Rp.500.000,00  mulai Senin depan (1/9/2025)  berkurang 20% menjadi Rp.400.000,00.  Hal serupa berlaku juga  untuk permohonan peninjauan kembali, dari 2.500.000,00 berkurang menjadi Rp.2.000.000,00. Sementara itu, untuk kasasi perkara niaga berkurang dari Rp.5.000.000,00 menjadi Rp.4.000.000,00   sedangkan untuk PK Niaga berkurang dari Rp.10.000.000,00 menjadi Rp.9.000.000,00.

Perubahan besaran biaya perkara kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara elektronik diumumkan secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung pada saat pidato  peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung ke 80 di Baleirung , Gedung MA, Jakarta.  Perubahan biaya proses tersebut dituangkan dalam Keputusan  Ketua MA Nomor   140/KMA/SK.HK2/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 tentang Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung.

Ketua MA menjelaskan pengurangan  biaya perkara tersebut didasarkan pada  realisasi belanja biaya proses yang berkurang sehubungan dengan implementasi  permohonan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik.  Pengurangan alokasi belanja biaya proses yang signifikan  berkurang adalah  biaya pengiriman berkas dan belanja ATK.

Berlaku Sejak Akta Kasasi/PK 1 September 2025

Berkaitan dengan  perubahan besaran biaya proses tersebut,  Panitera MA telah menerbitkan surat nomor 907/PAN/HK2/VIII/2025 tanggal  28 Agustus 2025  yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. Dalam surat tersebut, Panitera MA meminta Ketua Pengadilan Tingkat Pertama memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa  berdasarkan Keputusan tersebut, Mahkamah Agung  telah  menetapkan besaran biaya proses  untuk perkara kasasi dan peninjauan kembali  dengan membedakan perkara yang diajukan secara  elektronik dengan yang diajukan secara manual, sebagai berikut:

2) Bahwa ketentuan perubahan besaran biaya proses sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) berlaku terhitung mulai 1 September 2025 tertanggal akta pernyataan kasasi dan peninjauan kembali.

3) Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan besaran biaya proses penyelesaian perkara  kasasi dan peninjauan kembali tersebut,  agar saudara memperbarui Keputusan tentang Panjar Biaya Perkara dan mensosialisasikannya kepada pihak berperkara.

BACA JUGA: : EDARAN PANITERA TERKAIT PERUBAHAN BESARAN BIAYA PROSES MA

INFORMASI TERKAIT : VIDEO PENJELASAN PANITERA MA TERKAIT PENURUNAN BIAYA PERKARA

[an]

JAKARTA | (25/8) - Hakim Agung Suharto resmi menjabat sebagai  Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial setelah  mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pada Senin, 25 Agustus 2025, di Istana Negara, Jakarta. Dengan pengucapan jabatan ini,  Suharto telah mengakhiri  jabatannya sebagai Wakil Ketua MA Bidang  Non Yudisial   yang diembannya sejak  15-5-2024.   Dalam sejarah MA, Suharto tercatat  menjadi Wakil Ketua MA Bidang Yudisial yang  ke-7 sejak jabatan ini pertama kali diisi olah Mariana Sutadi pada 17 Juli 2004.

Suharto terpilih secara demokratis  sebagai Wakil Ketua  Mahkamah Agung  Bidang Yudisial melalui mekanisme  “Pemilihan Umum”  sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Mahkamah Agung . Pemilu  MA tersebut digelar dalam Sidang Paripurna Khusus dengan agenda tunggal Pemilihan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial pada Kamis, 10 Juli 2025 di Ruang Kusumah Atmadja, Mahkamah Agung.  Pemilihan diikuti oleh 39 dari 41 orang Hakim Agung.  Pada saat itu, dua Hakim Agung yang menyatakan bersedia dicalonkan adalah  Hakim Agung Suharto dan  Hakim Agung Surya Jaya. Berdasarkan hasil penghitungan suara, Suharto  meraih 25 suara dan Surya Jaya meraih 8 suara, sedangkan 9 suara dinyatakan tidak sah.

Perjalanan Karir Suharto

Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Suharto,  yang lahir pada 13 Juni 1960,  mengawali karir di lembaga peradilan sebagai CPNS Calon Hakim pada Pengadilan Negeri (PN) Madiun pada tahun 1985.   Pada tahun 1987, Ia diangkat sebagai Hakim pada Pengadilan  Negeri Kota Baru (Kalimantan Selatan).   Pada tahun 1991, Ia mendapat mutasi sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan (Kalimantan Timur).  Enam tahun  berikutnya (1997), Suharto kembali  mendapatkan keputusan alih tugas ke PN Balikpapan yang dijalaninya hingga awal tahun 2002.

Setelah 12 (dua belas) tahun mengabdi di Bumi Borneo, pada bulan Januari 2002 Suharto mendapatkan keputusan alih tugas ke PN Kabupaten Madiun (Jawa Timur).  Tugas sebagai hakim di PN Madiun Ia jalani hingga Juli 2005, di saat itu Ia mendapatkan penugasan ke  PN Kediri. Dua tahun berikutnya,  Suharto mendapat promosi sebagai Hakim di PN Jakarta Selatan.

Pada tahun 2009, Ia mendapat  kepercayaan untuk memimpin pengadilan sebagai Wakil Ketua PN Samarinda.  Setelah  satu tahun menjalani tugas sebagai Wakil Ketua PN Samarinda, pada September 2010, Ia dipercaya menjadi menjalankan amanah sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Pengabdiannya sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Utara berakhir  hingga  Agustus 2011 ketika Ia dipercaya mengemban amanat sebagai Ketua PN Jakarta Pusat.  Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Ia jalani hingga November 2013.

Pengalaman sebagai pimpinan di beberapa pengadilan negeri tersebut  telah mengantarkan Lulusan Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 1984 tersebut  sebagai Hakim Tinggi pada PT Makassar pada bulan November 2013. 

Rekam jejak selama mengabdi sebagai hakim dan pimpinan pengadilan telah memunculkan nama dari suami Titie Poedji Sayekti ini sebagai sosok yang terpilih untuk menduduki jabatan Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung  pada tanggal 7 April 2016. Suharto kemudian bergeser menjadi Panitera Muda Pidana Khusus MA terhitung mulai tanggal 10 Januari 2019.

Dua tahun kemudian, Suharto lolos dalam seleksi hakim agung dan dilantik sebagai hakim agung pada 19 Oktober 2021. Dua tahun berikutnya, pada bulan yang sama  dengan bulan pelantikannya sebagai hakim agung, tepatnya  Senin 23 Oktober 2023,  penyandang Magister Hukum  dari Universitas Merdeka Malang tahun 2003 dilantik sebagai Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung. Pengangkatan Suharto sebagai Ketua Kamar Pidana didasarkan pada Keputusan Presiden  RI Nomor 93/P Tahun 2023 tanggal 9 Oktober 2023

Selain sebagai Ketua Kamar Pidana, Suharto juga diberikan amanah sebagai Juru Bicara Mahkamah Agung yang diembannya sejak awal tahun 2023. Enam bulan sejak pelantikannya  sebagai Ketua Kamar Pidana, Suharto  mengucap sumpah jabatan sebagai   Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial   di hadapan Presiden RI pada tanggal 15 Mei 2024.   Lima belas bulan berikutunya, tepatnya 25 Agustus 2025,  Suharto kembali mengucapkan sumpah jabatan  di hadapan  Presiden RI sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial

Para Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Periode 2004-2025

Berdasarkan  Undang-Undang nomor 5 Tahun 2004, Wakil Ketua Mahkamah Agung terdiri atas Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial. Waka MA Bidang Yudisial membawahi Ketua Muda/Kamar bidang  perkara yaitu Tuada Pidana, Tuada Perdata, Tuada Agama, Tuada Militer dan Tuada TUN. Sedangkan Waka MA Bidang Non Yudisial membawahi Tuada Pembinaan dan Tuada Pengawasan.

Berikut ini daftar  Hakim Agung yang menduduki jabatan Wakil Ketua MA bidang Yudisial sejak 2004:

AN

Jakarta | (19/8) – Mahkamah Agung telah mentradisikan memberi “kado istimewa” untuk publik di setiap  hari ulang tahunnya.  Kado tersebut biasanya berupa inovasi pelayanan peradilan. Layanan e-Court, e-Litigasi dan smart majelis menjadi contoh inovasi yang dihadirkan dalam momentum ulang tahun MA. Di HUT ke 80 (19/8/2025), MA kembali mempersembahkan “kado istimewa”.  Diantara kado tersebut berupa penurunan besaran biaya proses perkara kasasi/peninjauan kembali secara elektronik dan pendaftaran permohonan HUM secara elektronik.

Penurunan besaran biaya proses pengajuan kasasi dan peninjauan kembali tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 140/KMA/SK.HK2/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 tentang  Perubahan  Besaran Biaya Proses  Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung. Berdasarkan SK Ketua MA tersebut, besaran biaya proses dibedakan antara perkara yang diajukan secara manual dan yang diajukan secara elektronik.

Perkara kasasi perdata, perdata khusus non-niaga, perdata agama, dan tata usaha negara yang diajukan secara manual tetap tidak ada perubahan sebagaimana ditetapkan dalam Perma 3 Tahun 2012, yakni sebesar Rp. 500.000,00. Apabila perkara tersebut diajukan secara elektronik biayanya ditetapkan menjadi Rp. 400.000,00.  Perubahan biaya proses juga berlaku untuk permohonan peninjauan kembali. Jika diajukan seacara non-elektronik biaya prosesnya ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,00 dan jika diajukan secara elektronik ditetapkan sebesar Rp.2.000.000,00.

Dikatakan Ketua MA, pengurangan biaya proses kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara elektronik dikarenakan  berkurangnya  beberapa komponen dalam  penggunaan biaya proses, antara lain untuk pengiriman berkas/salinan putusan dan belanja ATK.

“Pemanfaatan IT telah terbukti memberikan efek positif yang nyata, misalnya dalam meringankan biaya penyelesaian perkara. Sebut saja penerapan sistem pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik, yang diberlakukan di Mahkamah Agung sejak 1 Mei 2024 yang lalu, langkah ini berimbas positif pada berkurangnya komponen biaya, seperti tidak ada lagi biaya pengiriman berkas, dan lain sebagainya”, ujar Ketua MA dalam pidatonya.

Berikut ini besaran  biaya proses penyelesaian perkara yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 140/KMA/SK.HK2/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025:

 Berlaku Mulai 1 September 2025

Berdasarkan diktum ketiga  SK KMA Nomor  140/KMA/SK.HK2/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025, ditetapkan  bahwa perubahan biaya proses tersebut mulai berlaku pada tanggal  1 September 2025 terhitung tanggal akta kasasi dan peninjauan kembali.

“Perkara yang dikirimkan ke Mahkamah Agung   pada bulan September 2025 tetapi akta permohonan kasasi dan peninjauan kembali  sebelum 1 September 2025, maka masih berlaku ketentuan lama sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2012”, jelas Panitera MA.

Permohonan HUM Secara Elektronik melalui Aplikasi e-HUM

Aplikasi e-HUM adalah sistem pendaftaran dan pembayaran biaya permohonan hak uji materiil secara elektronik. Ketua MA menjelaskan  bahwa aplikasi e-HUM dihadirkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung  sebagai upaya untuk  meningkatkan transparansi, akses terhadap keadilan, dan mencegah judicial corruption sebagai dampak dari interaksi langsung aparatur peradilan dengan pihak berperkara.

Berdasarkan Perma  Nomor 1 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil, permohonan HUM diajukan langsung ke Mahkamah Agung atau melalui kepaniteraan pengadilan tingkat pertama dengan membayar biaya permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  Dengan hadirnya Aplikasi e-HUM yang didasarkan pada Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 872/PAN/HK2/SK/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025,  sistem pendaftaran perkara dan pembayaran biaya permohonan HUM  dialihkan dari sistem manual menjadi sistem elektronik.

“Melalui Aplikasi e-HUM, mulai 19 Agustus 2025, pemohon tidak perlu mendatangi kantor Mahkamah Agung atau pun pengadilan tingkat pertama untuk mendaftarkan permohonan HUM, namun cukup mengakses http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/e-hum”, ujar Ketua MA.

Pendaftar Pertama Berhasil di Proses

Beberapa saat setelah Ketua MA meluncurkan secara resmi aplikasi e-HUM di Baleirung Gedung MA  Jakarta, seorang Pemohon HUM yang berasal dari  Nusa Tenggara Barat mendatangi PTSP Mahkamah Agung.   Pemohon tersebut masih mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 2011 yang mengatur permohonan HUM diajukan langsung ke MA atau melalui pengadilan negeri.  Seandainya Ia mengetahui bahwa MA meluncurkan aplikasi e-HUM,  Ia tidak akan  mendatangi Gedung MA. Karena layanan MA hadir dan bisa diakses melalui perangkat elektronik yang dimilikinya.

Sehubungan dengan telah tersedianya  Aplikasi e-HUM, petugas Kepaniteraan Muda Perkara TUN  mengubah sistem pendaftarannya.  Pemohon HUM tersebut langsung  diarahkan untuk melakukan pendaftaran secara elektronik.  Ia  tercatat sebagai pengguna pertama aplikasi e-HUM.

Berdasarkan pemantauan dari aplikasi e-HUM, permohonan tersebut berhasil didaftarkan. Saat ini statusnya verifikasi berkas. Setelah berkas terverifikasi maka permohonan akan diberikan nomor register.  Informasi nomor register dan proses penanganan perkara akan disampaikan melalui dashboard pemohon.

Peran Serta Pengadilan

Panitera MA meminta jajaran pengadilan tingkat pertama dan banding melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan terbaru di bidang manajamen perkara di Mahkamah Agung.

“Dengan adanya sosialisasi tentang adanya inovasi layanan seperti e-HUM melalui berbagai kanal yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan, peristiwa seorang yang berasal dari NTB  mendatangi gedung MA di Jakarta untuk mendaftarkan perkara HUM tidak lagi terjadi dikemudian hari”, ujar Panitera MA. [an]

JAKARTA | (15/8) - Presiden Prabowo Subianto dalam  pidatonya  pada sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT ke 80 Kemerdekaan RI, Jumat, 15/8/2025,  menyebutkan Mahkamah Agung secara serius dan berkelanjutan melakukan reformasi peradilan, modernisasi manajemen perkara, penyelesaian sengketa perdata secara cepat dan berorientasi perdamaian, serta penanganan perkara pidana dengan pendekatan restorative justice.

Dalam pidatonya tersebut Presiden Prabowo juga  mengatakan sistem peradilan elektronik atau e-Court di Mahkamah Agung  dari sisi jumlah perkara yang didaftarkan di pengadilan tingkat pertama.  meningkat 30,84% dari tahun sebelumnya.  Penyelesaian sengketa perdata dengan nilai gugatan di bawah 500 juta rupiah meningkat 68%.  Sementara itu,  tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi , kata Presiden Prabowo, meningkat 28%.

“Capaian ini adalah bukti nyata kerja keras Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang modern, cepat, berbiaya ringan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”,  ujar Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya.

Presiden Prabowo dalam pidatonya menegaskan  bahwa salah satu yang penting dalam penegakan hukum dan keadilan,  gaji hakim harus dalam keadaan baik.

“Kami telah naikkan gaji untuk beberapa hakim sampai dengan 280% peningkatannya. Kami juga tidak segan-segan membongkar kasus-kasus korupsi besar”, ujar Presiden Prabowo. [an]

Unduh Pidato Lengkap Presiden Prabowo

JAKARTA | (09/8) Tenggang waktu pengajuan PK untuk semua alasan yang diatur dalam Pasal 67 UU Mahkamah Agung adalah 180 hari. Namun kapan mulai perhitungannya, berbeda antara alasan yang satu dengan yang lainnya. Pengajuan PK dengan alasan putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus,     tenggang waktunya adalah 180 hari  sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat tersebut. Pertanyaannya, bagaimana menetapkan waktu diketahuinya tersebut?. Semata-mata berdasarkan pengakuan Pemohon?. Tanpa ada mekanisme administrasi judisial?, atau seperti menentukan waktu  penemuan novum?

Oleh karena UU MA tidak mengatur secara spesifik mengenai hal tersebut,  Mahkamah Agung menerbitkan petunjuk teknis. Petunjuk teknis tersebut tertuang dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor  835 /PAN/HK2/VIII/2025 tanggal   8 Agustus 2025.  Dalam surat tersebut ditentukan bahwa hari dan tanggal diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat oleh Pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang serta dibuatkan berita acara.   Berita Acara diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat tersebut  menjadi bagian dari kelengkapan berkas pengajuan upaya hukum peninjauan kembali.

Mahkamah Agung menganalogikan mekanisme penentuan waktu diketahuinya kebohongan/tipu muslihat dengan mekanisme administrasi judisial penentuan waktu ditemukannya bukti baru (novum).

“Undang-Undang Mahkamah Agung tidak mengatur mekanisme penentuan  hari/tanggal diketahui kebohongan atau tipu muslihat tersebut.  Hal ini berbeda dengan alasan PK atas dasar  ditemukannya surat-surat bukti baru (novum) yang diatur dengan jelas dalam Pasal 69 huruf (b)  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Untuk kepastian hukum, mekanisme penentuan hari dan tanggal diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat dianalogikan dengan mekanisme penentuan hari dan tanggal ditemukannya novum”,  tulis  Panitera MA dalam angka  2 dan 3 Juknis.

Panitera MA, Heru Pramono, meminta  seluruh jajaran pengadilan mempedomani petunjuk teknis tersebut. Berkaitan dengan  model berita acara, lanjut Panitera MA, dapat mengacu pada template Berita Acara Sumpah Penemuan Bukti Baru.

“Tanggal diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat memiliki kemiripan dengan tanggal ditemukannya surat-surat bukti (novum) yang dapat dijadikan alasan pengajuan peninjuan kembali. Oleh karena itu mekanisme administratifnya dapat dianalogikan dengan PK atas dasar ditemukannya bukti baru (novum)” Pungkas Heru Pramono.  [an]