JAKARTA | (07/10) – Sekretaris MA, Sugiyanto, mengambil sumpah/janji jabatan dan melantik 78 jabatan fungsional Pranata Peradilan (Pralan) pada Kepaniteraan Mahkamah Agung yang berlangsung pada Senin (7/10/2024) bertempat di lantai 2   Tower MA, Jakarta. 78 orang  pejabat yang dilantik tersebut terbagi menjadi kelompok jabatan fungsional pranata peradilan ahli muda sebanyak 12 orang dan jenjang ahli pertama sebanyak 66 orang.  Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4148/SEK/SK.KP4.1.3/IX/2024 tanggal 23 September 2024.

Dalam sumpahnya, generasi kedua barisan jafung pralan ini, berjanji akan memenuhi kewajibannya sebagai unsur vital dalam ranah dukungan teknis penanganan perkara Mahkamah Agung dengan melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretaris Mahkamah Agung dalam amanatnya usai prosesi pelantikan menyampaikan hakikat jabatan yang diberikan ini adalah amanah dan tanggungjawab.  Ia menegaskan pentingnya integritas dan penguatan manajemen peradilan.

“maka harus tercermin dalam wujud kedisiplinan kode etik dan peningkatan kualitas kinerja”, ujar Sekretaris Mahkamah Agung.

78 Pranata Peradilan yang dilantik tersebut  mekanisme pengangkatannya dilakukan melalui jalur perpindahan dari jabatan lain sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan.  Sebagaimana diketahui, berdasarkan Pasal 13 Permenpan RB tersebut, pengangkatan PNS ke dalam jabatang  fungsional pranata peradilan dapat dilakukan melalui 4 “pintu”, yaitu: pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, dan promosi.

Seluruh rangkaian prosesi pelantikan berlangsung dengan tertib dan khidmat, ditutup dengan penandatanganan. Hadir pada acara pelantikan tersebut Panitera Mahkamah Agung, Kepala Biro Umum, serta Kepala Biro Kepegawaian pada Badan Urusan Administrasi MA serta turut sebagi saksi yakni Kasub. Bagian Kepegawaian dan Kasub. Bagian Perencanaan Kepaniteraan. [avisena]

MAKASSAR | (26/9/2024) - Kepaniteraan MA dan Ditjen Badilum menyelenggarakan kegiatan bersama bertajuk  “Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik” yang di pusatkan di PT Makassar, Kamis (26/09/2024). Kegiatan tersebut diikuti oleh Ketua, Panitera dan operator SIPP dari pengadilan negeri se-wilayah hukum PT Makassar dan PT Sulawesi Barat. Panitera MA, Heru Pramono, dan Dirjen Badilum, Bambang Myanto, langsung memimpin  jalannya kegiatan monev tersebut.

Panitera MA dalam pengarahannya menyampaikan progress penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik yang telah dimulai sejak 1 Mei 2024. Menurutnya,  hingga 24 September 2024 MA telah menerima  6.659 perkara kasasi/PK elektronik. Jumlah perkara tersebut berasal dari 548 pengadilan pengaju, yaitu 369 pengadilan negeri (67,34%), 128 pengadilan agama (23,36%), 19 pengadilan militer (3,47%) dan pengadilan tata usaha negara (5,84%).

Lebih lanjut Pantera MA mengungkapkan perkara kasasi/ PK elektronik yang telah diregistrasi berjumlah 3227 perkara, yang telah diputus sebayak 1062 perkara dan  yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 3432 perkara. Sementara itu, lanjut Panitera MA, ada 2328 perkara yang “tertahan” proses registrasinya karena dalam proses konfirmasi kelengkapan berkas ke pengadilan pengaju.

Panitera MA menjelaskan dalam  kasasi/PK elektronik berkas yang dikirimkan sepenuhnya berbasis dokumen elektronik. Dengan keadaan ini, MA memperketat  proses penelaahan berkas agar ketika sampai di hakim agung berkas tersebut sudah clear.

“Penelaahan berkas elektronik selain menyangkut kelengkapan berkas juga memastikan berkas elektronik jelas dan bisa dibaca,  hasil alih medianya tidak miring atau terbalik”, ujar Panitera MA.

Fokus Monev Makassar

Kegiatan monitoring dan evaluasi di PT Makassar difokuskan pada data perkara kasasi/PK elektronik yang statusnya dalam konfirmasi kelengkapan berkas perkara. Proses monev ini diawali dengan pemaparan data umum oleh Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan MA. Selanjutnya, pemaparan lebih rinci oleh setiap Panmud Perkara yang diawali dari Panmud Perkara Pidana Khusus, Sudharmawatiningsih, Panmud Perdata, Ennid Hasanuddin kemudian Panmud Perdata Khusus, Ahmad Ardianda Patria.  

Seluruh peserta monev diberikan data terperinci yang memuat informasi perkara yang dinyatakan kurang berkas. Dalam data tersebut pengadilan diinformasikan  jenis kekurangan berkas yang  harus dilengkapi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Panitera MA meminta pengadilan tinggi memantau proses pemenuhan kelengkapan berkas oleh pengadilan yang ada di bawah pembinaannya.

Selain itu, Panitera MA juga mengingkatkan bahwa kekurangan berkas adalah cerminan proses quality control yang kurang baik dan lamanya respons pengadilan atas permintaan kelengkapan berkas adalah ceminan dari kualitas kepemimpinan.

“Itulah alasan kami menggandeng Dirjen Badilum dalam kegiatan  monev ini. Karena Dirjen memiliki fungsi pembinaan kepada pengadilan di bawah MA”, pungkas Panitera MA.  [an]

JAKARTA | (16/9) - Kepaniteraan MA menggelar persamuhan  yang diikuti oleh Panitera Pengadilan Tingkat Banding dan Panitera Pengadilan I A Khusus seluruh Indonesia, Minggu malam (15/9/2024), di Yogjakarta. Persamuhan yang bertajuk monitoring dan evaluasi pengajuan kasasi/PK secara elektronik tersebut diawali dengan keynote speech Ketua Mahkamah Agung RI. Dalam pengarahannya. Ketua MA mengingatkan kembali pentingnya quality control terhadap berkas  perkara elektronik yang akan dikirimkan ke Mahkamah Agung

Ketua MA yang dalam kesempatan tersebut didampingi Wakil Ketua MA Bidang Yudisial menegaskan kembali bahwa panitera pengadilan memiliki peran penting dalam efektivitas pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Panitera Pengadilan Tingkat Pertama, kata Ketua MA, bertanggung jawab melakukan quality control untuk memastikan kelengkapan dan validitas berkas kasasi/ PK elektronik sebelum berkas dikirimkan ke Mahkamah Agung.

Menurut Ketua MA, pelaksanaan peran quality control tersebut harus dilakukan dengan penuh ketelitian dan kesungguhan sehingga dapat dipastikan berkas elektronik yang sampai ke hakim agung lengkap dan tidak ada kesalahan.

“Jangan sampai karena berharap proses pemberkasan dilakukan cepat, quality control diabaikan, akibatnya prosesnya malah menjadi lama karena proses registrasi tertunda”, ujar Ketua Mahkamah Agung.

Ketua MA menandaskan pentingnya quality control terhadap berkas perkara elektronik tersebut merespons data yang disampaikan oleh Panitera MA saat menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan monev.

Panitera MA, Heru Pramono,  dalam laporannya yang mengawali kegiatan Monev tersebut mengungkapkan data perkara kasasi/peninjauan kembali elektronik  yang  masih dalam status permintaan klarifikasi kelengkapan berkas perkara ke pengadilan pengaju.  Menurut Panitera MA,  hingga  13 September 2024, telah menerima 6045 berkas kasasi/PK elektronik melalui aplikasi SIAP-MA Terintegrasi. Dari  keseluruhan berkas tersebut, sebanyak 2138 berkas (35,37%) dalam status konfirmasi kelengkapan berkas perkara ke pengadilan pengaju. Berkas yang berada dalam status ini, kata Panitera MA, akan tertunda proses registrasinya hingga pengadilan pengaju memberikan konfirmasi dan melengkapi kekurangan berkas.

Menanggapi  informasi tersebut, Ketua MA meminta  seluruh Panitera Pengadilan Tingkat Banding untuk melakukan pembinaan dan pemantauan kepada panitera pengadilan tingkat pertama  agar melakukan proses quality control  yang baik terhadap berkas elektronik yang akan dikirimkan ke Mahkamah Agung.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua MA juga meminta kepada para Dirjen Badan Peradilan agar melakukan tindakan pembinaan terhadap panitera pengadilan tingkat pertama yang berulang kali  melakukan kelalaian dalam proses quality control.

Pembentukan Tim QC

Senada dengan Ketua MA, Panitera MA, Heru Pramono, meminta para Panitera Pengadilan Tingkat Banding untuk mengingatkan panitera pengadilan tingkat pertama yang berada dalam jangkauan pembinaanya untuk membentuk Tim Quality Contol. Kewajiban pembentukan Tim QC tersebut tertuang dalam  Keputusan Panitera MA Nomor 715/PAN/HK2/SK/IV/2024. 

Jayapura | (6/9) Kepaniteraan MA menyelenggarakan sosialisasi dan monev implementasi pengajuan kasasi/peninjauan kembali elektronik bagi pengadilan di 7 (tujuh) provinsi paling timur Indonesia, Kamis (5/9), yang dipusatkan di kota Jayapura, Provinsi Papua. Meskipun pengadilan tersebut mendapat giliran sosialisasi paling akhir, yakni 5 bulan setelah diluncurkannya  pengajuan kasasi/PK secara elektronik, namun mereka telah berhasil mengajukan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali secara elektronik ke Mahkamah Agung. Bahkan, beberapa diantara perkara upaya hukum yang diajukan secara elektronik tersebut telah mendapatkan nomor register dan telah diputus serta salinannya telah dikirim ke pengadilan  pengaju.

Pembukaan kegiatan sosialisasi dan monev  tersbebut dihadiri oleh Sekretaris Kepaniteraan, Panitera Muda Pidana Umum MA, Ketua PT Jayapura dan Ketua PTA Jayapura.  Sementara itu yang menjadi peserta dari setiap pengadilan adalah Ketua, Panitera dan operator aplikasi SIPP.

Sekretaris Kepaniteraan MA, Iyus Suryana, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi  yang dilaksanakan di Jayapura  ini menjadi penutup dari rangkaian sosialisasi nasional yang mulai digelar sejak awal Mei.  Selain itu, perhelatan ini menjadi kegiatan sosialisasi dengan cakupan wilayah provinsi paling banyak, yakni 7 Provinsi, yaitu Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya, serta Provinsi Maluku.

Lebih lanjut Iyus menyampaikan bahwa pada saat yang  bersamaan dengan kegiatan sosialisasi di Pulau Papua ini, dilaksanakan pula kegiatan serupa untuk pengadilan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

“Dengan demikian, per hari ini ( Kamis, 5/9) seluruh pengadilan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, telah menerima sosialisasi pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik”, ujar Sekretaris Kepaniteraan MA.

Penyelenggaraan sosialisasi  pamungkas ini dilakukan secara hibrida. Pengadilan yang berada di wilayah hukum  Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya mengikutinya secara langsung di Swissbel Hotel Jayapura. Sementara itu,  pengadilan yang berada di wilayah hukum Provinsi Maluku mereka mengikutinya secara virtual. Narasumber yang dihadirkan pada kegiatan sosialisasi dan monev tersebut adalah Panmud Pidana MA Minanoer Rahman, Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan Asep Nursobah dan Tim Pengembang Aplikasi Yeni Viki Effendi.

Menguasasi Aplikasi Tanpa Sosialisasi

Berdasarkan data yang dipresentasikan Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan,  seluruh pengadilan negeri yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura, Pengadilan Tinggi  Papua Barat, dan Pengadilan Tinggi Ambon telah berhasil melakukan pengajuan upaya hukum kasasi/PK secara elektronik melalui aplikasi SIPP. Hal yang sama juga terjadi untuk pengadilan agama di wilayah PTA Jayapura, PTA Papua Barat, dan PTA Ambon serta   Dilmil Jayapura, Dilmil Ambon, PTUN Jayapura dan PTUN Ambon

“Memperhatikan data tersebut, pengadilan dapat menguasai aplikasi tanpa diberikan sosialisasi.  Mereka belum mendapatkan sosialisasi langsung, namun secara tidak langsung mereka telah menerima sosialisasi melalui berbagai publikasi elektronik yang dilakukan oleh Kepaniteraan MA”, ungkap Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan.

Menanggapi data tersebut, Panitera Muda Pidana MA, Minanoer Rahman, memberikan apresiasi yang tinggi kepada pengadilan di wilayah Papua dan Maluku yang “secara autodidak” telah mempelajari  regulasi dan petunjuk teknis  terkait pengajuan upaya hukum kasasi dan  PK elektronik.

Monev Ke PN Sorong dan PA Sorong

Setelah diakukan sosialisasi dan monev dalam pertemuan klasikal, Tim Kepaniteraan MA melakukan peninjauan lapangan ke Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Agama Sorong, Jum’at (6/9).  Di kedua pengadilan tersebut, dilakukan pertemuan dengan seluruh pegawai pengadilan.  Pertemuan dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Beauty  Deitje Elisabeth  Simatuw dan Ketua Pengadilan Agama, Sapuan. [an]

Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa  PN Sorong telah mengajukan kasasi secara elektronik pada  hari Jum’at anggal 2 Agustus 2024 atas perkara  257/Pid.B/2023/PN Son. Pengajuan tersebut diproses oleh bagian Umum Sekretariat Kepaniteraan MA pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024.

Berkas kasasi elektronik yang dikirimkan oleh PN Sorong tersebut telah lengkap sehingga lolos tahapan penelaahan kelengkapan dan formalitas perkara. Perkara tersebut akhirnya diregistrasi pada tanggal 23 Agustus 2024  dengan nomor perkara 1356 K/Pid/2024. Berkas perkara elektronik perkara tersebut telah diterima oleh majelis  hakim pada tanggal 29 Agustus 2024.

Sekretaris Kepaniteraan MA mengapresiasi PN Sorong yang telah menerapkan quality control  dengan baik sehingga berkas yang dikirim tidak ditemukan kekurangan. Terlebih, pemberkasan kasasi elektronik  dilakukan sebelum mendapatkan sosialisasi langsung dari MA.

“Berdasarkan alur pengajuan perkara tersebut,  terlihat kasasi elektronik memberikan dampak percepatan penanganan perkara. Meskipun berkas berasal dari pengadilan paling timur di Indonesia, berkas tersebut langsung dapat diproses oleh MA dalam waktu yang sangat cepat”,   pungkas Iyus Suryana.

Sementara itu, dalam kunjungan lapangan ke PA Sorong, dilaporkan telah ada pengajuan kasasi elektronik yang masih dalam tahapan pemberkasan. Ketua PA Sorong, Sapuan, berkomitmen untuk melakukan quality control terhadap berkas perkara elektronik yang akan diajukan ke MA tersebut.

LABUAN BAJO  | (29/8) Panitera Mahkamah Agung, Heru Pramono, menghadiri rapat koordinasi Satuan Tugas SIPP Badilum Tahun 2024, yang diselenggarakan 27-29 Agustus 2024 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.  Dalam perhelatan tahunan  para punggawa  SIPP dari tiap-tiap pengadilan tinggi tersebut, Heru Pramono kembali mengingatkan peran penting pengadilan  tingkat pertama dalam melakukan QC  berkas perkara dalam pengajuan kasasi dan peninajuan kembali secara elektronik.

Menurut Heru, dalam pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik  Mahkamah Agung semakin memperketat “kualitas” berkas perkara elektronik.  Hal ini, kata Heru, karena MA tidak lagi  menerima berkas fisik untuk dijadikan pembanding jika ada keraguan atas  suatu dokumen.

“MA harus memastikan berkas  bundel A dan  bundel B yang dikirim telah memenuhi syarat formil,  lengkap, sesuai dengan aslinya, valid,  dan bisa dibaca dengan jelas”, ujar  Panitera MA.

Proses seleksi berkas tersebut  dilakukan sebelum perkara diregistrasi oleh Kepaniteraan Muda Perkara MA,  Apabila berkas dinyatakan  lengkap dan memenuhi syarat formil, maka perkara tersebut akan diberikan nomor register. Sebaliknya, jika  berkas “tidak lolos seleksi”, perkara tersebut ditunda registrasinya. Pengadilan pengaju pun diminta untuk segera melengkapi atau memperbaiki dokumen.  Dalam  pengajuan kasasi/PK elektronik, permintaan kepada pengadilan pengaju untuk melengkapi berkas tersebut dilakukan melalui notifikasi sistem pada aplikasi SIPP dan Whatsapp.

Berdasarkan hal tersebut, Panitera MA melihat peran strategis  Panitera Pengadilan  untuk memastikan berkas elektronik yang dikirimkan ke MA telah lengkap dan memenuhi syarat formil, serta bisa dibaca dengan baik.

“Apabila QC dilakukan dengan baik, maka proses registrasi berkas menjadi cepat”, ujar Panitera MA.

Dalam kesempatan tersebut. Panitera MA, mengungkapkan data bahwa jumlah berkas perkara yang tertahan proses registrasinya karena tidak lengkap atau dokumen tidak valid mencapai 46, 76%.   Menurut Panitera MA. prosentase berkas perkara kasasi/PK yang tidak lengkap tersebut hanya dapat direduksi jika pengadilan  menjalankan mekanisme QC dengan benar.

Meski angka berkas perkara elektronik yang tidak lengkap cukup tinggi (46,76%), Panitera MA optimis angka tersebut dapat berkurang seiring dengan berjalannya waktu, pembinaan dan pengawasan berkelanjutan serta   pembiasaan pengadilan dalam pengajuaan kasasi/PK elektronik.

Monev  Untuk PN Se-NTT

Setelah  menjadi narasumber dalam Rakornas Satgas SIPP Badilum,   Panitera MA dan Tim Kepaniteraan  MA melakukan monitoring dan evaluasi pengajuan  upaya hukum kasasi/peninjauan kembali elektronik bagi pengadilan negeri se wilayah hukum provinsi Nusa  Tenggara Timur. Kegiatan tersebut dipusatkan di Kantor Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Kamis (29/8).   Seluruh pengadilan negeri se-NTT mengikuti kegiatan monev secara daring.

Dengan dipandu oleh Ketua PN Labuan Bajo, Ida Ayu Widyarini, satu per satu PN se-NTT diberikan kesempatan berdialog dengan Panitera MA dan  ditanyakan seputar permasalahan  pengajuan kasasi/PK elektronik. Tim Kepaniteraan juga menyajikan data perkara yang statusnya dalam proses permontaan konfirmasi kelengkapan berkas.

Dalam dialog daring tersebut, pengadilan yang memiliki kesulitan dalam pengiriman berkas kasasi/PK elektronik  langsung diberikan petunjuk oleh Tim Kepaniteraan dan Tim Pengembang Aplikasi. [an]

JAKARTA | (14/08) - Mahkamah Agung mulai menerapkan sistem kamar pada akhir tahun 2011. Salah satu tujuan penting  peralihan dari Sistem Tim ke Sistem Kamar adalah untuk  mewujudkan kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Sejak diberlakukannya sistem kamar, MA memiliki lembaga baru yang disebut pleno kamar. Selain Pleno Kamar Reguler diselenggarakan oleh tiap-tiap kamar paling sedikit satu kali dalam tiga bulan.  Mahkamah Agung juga mentradisikan penyelenggaraan pleno kamar tahunan yang dilaksanakan pada setiap akhir tahun.  Dalam pleno kamar tahunan ini, tiap-tiap kamar menyepakati rumusan hukum atas permasalahan hukum yang mengemuka dalam pemeriksaan kasasi/atau peninjauan kembali potensial menimbulkan disparitas putusan. Rumusan hukum kesepakatan pleno kamar tahunan menjadi acuan dalam mengadili perkara yang memiliki isu hukum yang serupa baik di Mahkamah Agung maupun pengadilan tingkat pertama dan banding.

Selama periode 2012-2023, MA telah menyelenggarakan 12 (dua belas) Pleno Kamar Tahunan  Sepanjang  itu, telah dihasilkan sebanyak 519 rumusan hukum, yang terdiri atas rumusan  kamar pidana sebanyak 129,  kamar perdata sebanyak 118, kamar agama sebanyak 118, kamar militer 77 dan TUN  sebanyak 77 rumusan.

Untuk memudahkan akses terhadap informasi rumusan kamar, Kepaniteraan MA telah melakukan publikasi rumusan kamar dalam berbagai format media, mulai dari   Penerbitan  Buku Kompilasi Rumusan Kamar  versi cetak, mempublikasikan versi elektronik dari  buku tersebut pada situs web Kepaniteraan, dan mempublikasikan rumusan kamar pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Kini, Kepaniteraan MA kembali membuat inovasi  untuk memudahkan akses terhadap rumusan kamar melalui aplikasi mobile.

Aplikasi tersebut diberinama “DIKTUM” yang merupakan kependekan dari Direktori Rumusan Hukum.  Mulai 12 Agustus 2024,  DIKTUM telah bertengger di PlayStore (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.diktum.mobile)  dan segera akan menyusul di Appstore. Bagi para pengguna android dapat segera mengunduh DIKTUM dan menikmati kemudahan mengakses rumusan kamar melalui gawainya masing-masing.

Diktum adalah aplikasi yang terhubung dengan Direktori Putusan. Untuk mencari rumusan hukum, pengguna  menuliskan kata kunci yang akan dicari pada kolom pencarian. DIKTUM akan menampilkan informasi yang sesuai dengan kata kunci pencarian.

Sebagaiamana formula umum menggunakan mesin pencari, selalu gunakan  tanda petik untuk mencari kata kunci yang majemuk. Gunakan  “and” atau “or” jika yang hendak dicari adalah gabungan atau pilihan. {AN}