MATARAM | (19/7/2024) - Perjudian daring menjadi isu actual yang tengah dihadapi oleh masyarakat Indonesia.  Kegiatan perjudian daring sangat meresahkan masyarakat sehingga pemerintah membentuk satuan tugas pemberantasan  perjudian daring melalui Keppres  Nomor 21 Tahun 2024. PImpinan Mahkamah Agung pun sangat peduli dengan persoalan judi daring ini.  Di hadapan seluruh warga peradilan dalam kegiatan pembinaan di Mataram, Kamis (18/7), Ketua MA meminta  warga peradilan tidak terlibat dalam judi online. Sebaliknya, warga peradilan harus berkontribusi dalam pemberantasan judi online tersebut.

“Judi online telah merambah ke berbagai kalangan, termasuk remaja dan anak-anak Kita semua bertanggung jawab untuk melindungi keluarga dan masyarakat dari judi online. Warga Peradilan diharapkan tidak terlibat, Sebaliknya  warga peradilan harus  berkontribusi dalam pemberantasan judi online”,  ujar  Ketua Mahkamah Agung.

Ketua MA berpesan apabila  tidak pidana judi online telah menjadi perkara di pengadlan,  Hakim diminta cermat dalam memeriksa perkara tersebut karena  terkait teknologi.  Jika diperlukan,  jangan ragu untuk meminta bantuan ahli.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Suharto, pada saat menyampaikan materi pembinaan.  Ia meminta  pimpinan pengadilan melakukan pengawasan intensif dan memastikan anggotanya tidak  terlibat melakukan  judi online.

SUharto  meminta pimpinan melaporkan pengawasannya tersebut secara berjenjang melalui saluran yang ada.

Selain itu, mantan Ketua Kamar  Pidana  MA tersebut juga mengingatkan  kepada seluruh pimpinan pengadilan untuk  rutin memeriksa  sistem keamanan situs web pengadilan. Hal ini karena  dijumpai beberapa  insiden serangan siber ke situs web pengadilan sehingga tampilannya berubah  (defacing) menjadi laman judi online.

Wakil Ketua MA Bidang Yudisial juga mengingatkan transaksi judi online akan terekam oleh  PPATK sebagai  financial intelligence unit  dalam malaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan  tindak pidana pencucian uang.

“ MA akan menindak tegas jika ada aparatur peradilan yang terlibat dalam perjudian daring”, pungkas  Waka MA Bidang Non Yudisial. [an]

Mataram | (19/07) Mahkamah Agung kembali menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi yudisial bagi pimpinan, hakim, panitera dan sekretaris pengadilan seluruh Indonesia pada tanggal 18 s.d. 19 Juli 2024. Kegiatan tersebut diselenggarakan secara hybrid, jajaran pengadilan di wilayah pulau Lombok mengikuti kegiatan secara luring di Hotel Prime Park, Mataram, sedangkan peserta lainnya mengikuti secara virtual melalui aplikasi zoom meeting.

Selain Yang Mulia Ketua MA, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, dan Para Ketua Kamar, seluruh pejabat Eselon I MA juga menyampaikan materi pembinaan.

Berikut ini poin-poin penting materi pembinaan yang disampaikan para pejabat Eselon I Mahkamah Agung.

Pentingnya Quality Control dalam Kasasi/PK secara Elektronik

Arahan tentang pentingnya kontrol kualitas dalam pemberkasan kasasi/PK secara elektronik ini disampaikan oleh Panitera MA, Heru Pramono. Amanat ini ditegaskan karena terhitung sejak akta kasasi/PK yang diajukan tanggal 1 Mei 2024, bundel A dan Bundel B berkas kasasi/PK harus dikirim secara elektronik.

“Kami meminta agar pengadilan pengaju benar-benar memperhatikan aspek quality control ini. Saat ini masih banyak permohonan kasasi/PK yang dokumen elektroniknya tidak lengkap, sehingga belum dapat diregister”, ungkap Panitera MA.

Selain itu, Heru Pramono juga memberi gambaran umum implementasi kebijakan Kasasi/PK secara elektronik, yang hingga saat ini perkara kasasi/PK yang diajukan secara elektronik telah mencapai 2.644 perkara.

“Jumlah permohonan Kasasi/PK secara elektronik periode Mei-Juni telah mencapai 2.644 perkara dari 344 pengadilan pengaju”, lanjut Heru Pramono.  

Evaluasi untuk Mewujudkan Good Governance di Tahun 2025

Sekretaris MA, Sugiyanto, dalam penyampaian materinya menekankan perlunya evaluasi demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Evaluasi ini perlu dilakukan, mengingat indeks reformasi birokrasi MA di tahun 2023 mengalami penurunan.

“Nilai indeks Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung tahun 2023 adalah 70,18. Nilai tersebut mengalami penurunan dari tahun 2022. Oleh karena itu kita perlu melakukan evaluasi sehingga di tahun 2025 diharapkan telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional dan berintegritas tinggi.”, ungkap Sekretaris MA.

Selain itu, Sekretaris MA juga mengungkapkan bahwa di tahun 2024 ini, terdapat 259 unit kerja dicalonkan untuk mendapat evaluasi menuju WBK secara mandiri oleh TPI Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, ia meminta agar pengadilan-pengadilan yang diusulkan untuk mempersiapkan diri.

“Di tahun ini, ada 259 unit kerja dicalonkan untuk mendapat evaluasi menuju WBK secara mandiri oleh TPI Mahkamah Agung. Saya minta kepada seluruh unit kerja yang akan dievaluasi untuk dapat mempersiapkan diri dan terus meningkatkan integritas dan kinerjanya agar mendapatkan nilai yang maksimal”, tegas Sekretaris MA.

Kebijakan Strategis Ditjen Badilum

Dirjen Badilum, Bambang Miyanto, menyampaikan tiga kebijakan strategis pada Ditjen Badilum. Kebijakan tersebut meliputi administrasi perkara, manajemen perkara, dan manajemen tenaga teknis.

“Kami telah merencanakan tiga kebijakan strategis. Pertama administrasi perkara, ini meliputi percepatan penyelesaian perkara dan percepatan pelaksanaan eksekusi. Kedua, manajemen perkara, meliputi monitoring dan evaluasi. Ketiga, manajemen tenaga teknis, meliputi penguatan kapasitas dan integritas tenaga teknis, penerapan sistem merit dalam promosi dan mutasi, talent pool calon pimpinan pengadilan, pengelolaan anggaran, dan monitoring BMN”, jelas Dirjen Badilum.

Optimalisasi E-court Ditjen Badilag

Dalam kesempatan pembinaan tersebut, Dirjen Badilag, Muchlis, menghimbau agar seluruh pengadilan agama senantiasa mengoptimalkan implementasi e-court. Menurutnya, dengan optimalisasi e-court, kualitas layanan pengadilan akan dapat ditingkatkan.

“Saya menghimbau agar seluruh pengadilan agama untuk terus berikhtiar dalam mengoptimalkan implementasi e-court. Sistem elektronik ini dapat membantu pengadilan dalam meningkatkan kualitas layanan serta membantu untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan“, ungkap Dirjen Badilag.

Empat Hal yang Harus Diimplementasikan Dilmil dan TUN

Dirjen Badimiltun, Yuwono Agung Nugroho, memberi arahan mengenai hal-hal yang harus diimplementasikan oleh seluruh pengadilan militer dan TUN.

“Beberapa hal yang perlu dioptimalkan oleh satuan kerja di lingkungan peradilan militer dan peradilan tata usaha negara antara lain adalah: pertama, pembangunan ZI menuju predikat WBK/WBBM, kedua, pembangunan SMAP, ketiga, monitoring dan evaluasi manajemen administrasi dan pelayanan, dan keempat, pembinaan pimpinan“, tegas Dirjen Badimiltun.

Program Kerja BSDK

Bambang Hery Mulyono, selaku kepala Badan Strajak Diklat Kumdil, menyampaikan program-program kerja BSDK.

“Kami telah merencanakan program kerja, antara lain yaitu: Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Terorisme (Office of Overseas Prosecutorial Development/OPDAT), Pelatihan Terpadu SPPA (Kejaksaan RI), Annual Meeting and Regional Workshop on Strengthening Capacity of Judiciaries on Consumer Protection in ASEAN (International Development Law Organization/IDLO), Lokakarya Regional Perlindungan Konsumen dan Rapat Tahunan (Working Group Judicial Education and Training – Council of ASEAN Chief Justices), Kegiatan Hukum Arbitrase Internasional (Council of ASEAN Chief Justices/CACJ & GIZ), dan masih banyak lagi program kerja lainya”, terang Bambang Heri Mulyono.

Selain itu, Kepala Badan Strajak Diklat Kumdil juga menyampaikan bahwa saat ini BSDK juga sedang menyusun 18 Naskah Urgensi.

"Saat ini kita juga sedang menyusun banyak naskah urgensi, ada 18 naskah. Naskah urgensi inilah yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan pimpinan dalam menetapkan kebijakan", ujar Bambang Hery Mulyono.

Hati-Hati Gratifikasi
Selanjutnya, PLT Kepala Badan Pengawasan, Sugiyanto, mewanti-wanti kepada seluruh aparatur pengadilan agar berhati-hati dalam mengelola gratifikasi. Menurutnya, pelaporan gratifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku akan memberikan banyak manfaat.

"Pelaporan gratifikasi bermanfaat sebagai sarana terjadinya suap, sarana melindungi penyelenggara negara dari ancaman pidana, dan sebagai deteksi dalam rangka pembangunan dan pengendalian lingkungan berintegritas", tegas PLT Badan Pengawasan. [aza/sa/gdt]

Mataram | (16/7) Jajaran Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berada di  wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan sosialisasi pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik, Selasa (16/7/2023) di Gedung Pengadilan Tinggi  Nusa Tenggara Barat,  Mataram. Kegiatan yang merupakan rangkaian sosialisasi nasional tersebut dipimpin langsung oleh Panitera Mahkamah Agung, Heru Pramono  yang didampingi  Sekretaris Kepaniteraan MA, Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan MA  dan  Tim Pengembangan IT, Biro Hukum Humas MA

Kegiatan sosialisasi dibuka secara resmi oleh Ketua Pengadilan Tinggi NTB, Hery Supriyono. Dalam seremoni kegiatan pembukaan kegiatan tersbeut hadir pula   Ketua PTA Mataram, Lutfi dan Ketua PT TUN Mataram, Didik Andy Prastowo. Sementara  itu yang menjadi peserta  sosialisasi adalah  para Ketua  Pengadilan, Panitera dan operator SIPP.

Panitera Mahkamah Agung dalam paparanya mengaris bawahi  pentingnya quality control dari pengadilan terhadap berkas yang akan dikirimkan pengadilan.

“Dalam kasasi/PK elektronik ini,  MA tidak lagi menerima berkas cetak. Oleh karena itu harus dipastikan berkas yang dikirim ke MA adalah dokumen yang valid, lengkap dan dapat terbaca. Untuk menjamin kelengkapan dan keabsahan berkas, maka  Panitera Pengadilan harus menerapkan quality control dengan ketat”, tegas Panitera MA.

Berkaitan dengan  quality control tersebut, Heru Pramono mengingkatkan agar pengadilan memperhatikan Keputusan Panitera Nomor 715/PAN/HK2/IV/2024 tanggal  23 April 2024  tentang  Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Berkas Perkara Elektronik dalam Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.

Salah  satu prosedur quality control yang diatur dalam Juklak tersebut, kata Heru, adalah keharusan pengadilan membentuk Tim Quality Control .  Tim QC inilah yang memeriksa berkas elektronik  sebelum dikirimkan ke Mahkamah Agung.

Panitera MA menambahkan bahwa  berdasrkan data SIAP MA pada 30 Juni 2014,  terdapat 1213 berkas dari keseluruhan berkas sebanyak 2644 berkas atau 45,88% yang dinyatakan tidak lengkap sehingga dimintakan konfirmasi ke pengadilan pengaju.

VA Harus Berasal dari SIPP

Sementara itu, Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan menyampakkan dalam  pengajuan kasasi/PK elektronik perkara perdata wajib membayar biaya perkara melalui VA  yang diproduksi SIPP. Apabila VA dalam SIPP belum muncul jangan mengambil Keputusan untuk bayar biaya perkara secara manual atau melalui VA yang diproduksi oleh Direktori Putusan atau situs web Kepaniteraan.

Menurutnya,  ada beberapa pengadilan yang  “tidak sabar” menunggu keluarnya VA dari SIPP kemudian mengambil Langkah membayar secara manual atau menggunakan VA yang dibuat melalui DIrektori  Putusan. Akibat Tindakan ini, pengadilan tersebut harus membayar biaya perkara dua kali. Hal ini karena selama  biaya kasasi/PK belum dibayar dengan VA yang dipoduksi oleh SIPP, maka berkas perkara tidak bisa dikirim ke MA.

Dalam hal terjadi kasus seperti itu, Koordatin MA, meminta pengadilan untuk  menempuh permohonan pengembalian biaya perkara kepada Panitera MA melalui prosedur yang ditetapkan. [an]

JAKARTA | (16/7) - Selama periode Januari-Juni 2024, Mahkamah Agung telah menerima 17.777 perkara. Jumlah ini meningkat 15,47% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023 yang  menerima 15.393 perkara. Jumlah perkara yang berhasil diputus pada periode tersebut sebanyak 12.249 perkara, meningkat 28, 98% dibandingkan kinerja memutus pada periode yang sama pada tahun 2023 yang berjumlah 9.497 perkara. Sementara itu, jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju pada semester 1 tersebut sebanyak 14.313 perkara.

Hal tersebut terungkap dalam  Laporan Kinerja Penanganan Perkara Mahkamah Agung Semester 1 Tahun 2024 yang disampaikan oleh Panitera Mahkamah Agung kepada Pimpinan Mahkamah Agung.

Dalam laporan tersebut, Panitera Mahkamah Agung mengungkapkan  hal positif dari kinerja memutus perkara pada semester pertama 2024.

“Dari 12.249 perkara yang telah diputus pada semester 1 tahun 2024, sebanyak 12.208 perkara (66,67%) diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan”, jelas Panitera Mahkamah Agung dalam laporan tersebut.

Nilai positif juga diraih dalam kinerja minutasi perkara. Berdasarkan data yang tersaji dalam laporan yang dibuat oleh Panitera MA, dari  jumlah 14.313 perkara yang diminutasi, sebanyak  13.597 perkara diminutasi dalam tenggang waktu 1 s.d 3 bulan.  

“Kepatuhan waktu minutasi pada semester 1 tahun 2024 mencapai 95%”, tegas Panitera MA. [an]

JAKARTA | (9/7) - Sejak diberlakukan 1 Mei 2024,  MA telah menerima permohonan kasasi dan peninjauan kembali  elektronik  sebanyak  2.644 perkara.  Angka tersebut berdasarkan data SIAP-MA pada 30 Juni 2024, tentu saja saat berita ini diturunkan jumlahnya telah bertambah. Aplikasi SIAP-MA juga mencatat  9 perkara kasasi elektrnonik yang  telah diputus oleh  MA.  Sehubungan  dengan derasnya arus masuk perkara kasasi/PK elektronik,  Kepaniteraan MA memperkuat barisan dengan menggelar sosialisasi  internal  penganan perkara kasasi/PK secara elektronik  kepada para  Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, para Panitera Pengganti, dan unit kerja terkait  penanganan perkara lainnya di MA, pada Selasa (9/7/2024).

Sebelumnya, kegiatan sosialisasi penanganan perkara kasasi/PK secara elektronik telah dilakukan  per kelompok proses penanganan perkara,  yaitu tahapan administrasi  hukum yang dilakukan oleh Kepaniteraan Muda Perkara dan tahapan pemeriksaan perkara yang diikuti hanya oleh hakim agung/hakim ad hoc. Kepaniteraan MA juga memfasilitasi sosialisasi/pendampingan dalam skala yang lebih mikro, per ruangan baik untuk hakim agung maupun tenaga kepaniteraan.

Dalam kegiatan sosialisasi yang berlangsung daring tersebut, para peserta sangat antusias menyambut sistem baru penanganan perkara di Mahkamah Agung.  Dalam sesi tanya jawab,  beberapa hakim agung mengingatkan kerentanan dokumen elektronik yang harus diantisipasi dengan menerapkan quality control dan sistem pengamanan dokumen.

Salah seorang penanya, Hakim Agung Kamar PIdana, Prof. Surya Jaya,  sangat menyambut baik kehadiran pengajuan kasasi/PK elektronik. Menurutnya, sistem elektronik akan memberikan fleksibilitas dalam mengakses berkas.

“Kami berharap, dengan kehadiran kasasi/pk elektronik, kami bisa mengakses berkas perkara  24 jam, kapan dan dimanapun”, ujarnya.

Materi sosialisasi untuk internal Mahkamah Agung tersebut disampaikan oleh Tim Pengembang Aplikasi Mahkamah Agung dan Tim Kepaniteraan Mahkamah Agung. [an]

JAKARTA | (08/07)- Mahkamah Agung  telah memberlakukan pengajuan kasasi/peninjauan kembali secara elektronik terhitung  mulai 1 Mei 2024. Setelah dua bulan diberlakukan, berdasarkan data per tanggal 30 Juni 2024, permohonan kasasi/peninjauan kembali yang diajukan secara elektronik mencapai 2.644 perkara, 2381 perkara kasasi dan 263 perkara peninjauan kembali.  Perkara tersebut berasal dari 344 pengadilan, yaitu  285 pengadilan negeri, 33 pengadilan agama, 17 pengadilan militer, dan 9 pengadilan tata usaha negara.

Demikian disampaikan Panitera Mahkamah Agung, Heru Pramono, pada saat mengevaluasi kinerja semester pertama penanganan perkara MA,  Senin (8/7) di gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Lebih lanjut Panitera MA menjelaskan bahwa dilihat dari sisi jenis perkara, 2644 perkara tersebut, secara berturut-turut terdiri dari 1718 perkara pidana khusus, 420 perkara perdata umum,  288 perkara pidana umum,  100 perkara perdata agama. 60 perkara pidana militer, 42 perkara perdata khusus, dan 16 perkara tata usaha negara.

Perkara kasasi/peninjauan kembali elektronik yang telah mendapat nomor registrasi sebanyak 23 perkara. Dari jumlah perkara tersebut, 9 perkara telah diputus oleh majelis, dengan perincian status sebagai berikut:  2 perkara dalam proses minutasi, 2 perkara dalam proses pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju dan 5 perkara telah selesai.

Panitera Mahkamah Agung,  Heru Pramono,  meminta  Panitera Pengadilan untuk menerapkan quality control  dengan ketat terhadap kelengkapan dan kesesuaian berkas perkara  elektronik.  Untuk  mendukung  proses tersebut,  Panitera MA  mengingatkan pengadilan untuk membentuk Tim Quality Control  sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Panitera MA Nomor 715/PAN/HK2/SK/IV/2024.

Panitera MA mengungkapkan  berkas perkara elektronik yang telah dikirimkan ke MA hingga 30 Juni 2024 sebanyak 2644 perkara. Berdasarkan hasil proses penelaahan, dari jumlah perkara tersebut, sebanyak 1213 perkara (45,88%)  ditemukan adanya kekurangan berkas, sehingga perkara tersebut ditunda proses registrasinya dan dimintakan konfirmasi kelengkapan berkas perkara ke pengadilan.

“Banyaknya perkara yang  dimintakan  konfirmasi kelengkapan berkas perkara ke pengadilan menunjukan  masih lemahnya quality control, sehingga perlu ditingkatkan”, ujar Panitera MA.