JAKARTA | (12/8) - Ketua Mahkamah Agung, H.M. Syarifuddin, mengambil sumpah dan melantik Hakim Agung Prim Haryadi sebagai Ketua Kamar Pidana  dalam gelaran sidang paripurna khusus, Senin (12/8) bertempat di Ruang Koesoemah Atmadja, Gedung MA, Jakarta.  Prim Haryadi menggantikan  Suharto  yang melepas jabatan Ketua Kamar Pidana terhitung mulai 22 April 2024 karena terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial. Jabatan Ketua Kamar Pidana yang diemban  mantan Panitera Muda Perkara Perdata MA ini  didasarkan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2024 tanggal 5 Agustus 2024. Dengan pelantikan ini, Prim Haryadi  akan memimpin penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus yang  berdasarkan base line data 2023 berjumlah 9.731 perkara.

Dengan pelantikan Ketua Kamar Pidana ini, formasi unsur pimpinan Mahkamah Agung telah lengkap terisi. Ketua Mahkamah Agung : Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H,  Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial : Prof. Dr. Sunarto,S,H., M.H. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial : Suharto, S.H., M.Hum. Ketua Kamar Pidana : Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Ketua Kamar Perdata : I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H, Ketua Kamar Agama :  Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Ketua Kamar Militer : Dr. H. Burhan Dahlan, S,H, M.H., Ketua Kamar TUN  : Prof. Dr. Yulius, S.H., M.H. Ketua Kamar Pengawasan : Dwiarso Budi Santiarto,S.H., M.H, Ketua Kamar Pembinaan: Syamsul Maarif, S.H., L.LM, PhD.

Ketua Kamar Pidana membawahi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus. Berdasarkan base line data tahun 2023, Kamar Pidana menerima perkara sebanyak  9731 perkara, yang terdiri atas pidana  umum sebanyak 1.698 perkara dan pidana khusus sebanyak  8.033 perkara.  Perkara  kamar pidana selalu menjadi perkara paling banyak  yang diterima oleh Mahkamah Agung dengan porsi  35,71%.

Mengenal Sosok Prim Haryadi

Prim Haryadi lahir di Bengkalis 25 Maret 1963 (61 tahun). Ia dilantik sebagai hakim agung  pada  19 Oktober 2021. Suami dari Roseyanti ini merupakan sosok yang telah malang melintang di Mahkamah Agung, Ia telah menjadi asisten hakim agung/hakim yustisial terhitung mulai  1 November 2002 saat berusia 39 tahun. Peran sebagai asisten  hakim agung dilakoninya hingga  17 November 2005. Lima belas tahun kemudian, tepatnya 12 Mei 2017, Prim  Haryadi kembali  menginjakan kaki di Mahkamah Agung dengan posisi yang diamanatkan kepadanya sebagai  Panitera Muda Perkara Perdata.          

Prim Haryadi  mengawali  pengabdian  di dunia peradilan sebagai Calon Hakim  di Pengadilan Negeri Jakarta  Timur pada 1 Maret 1988. Karirnya sebagai  Pengadil, dimulai pada Pengadilan Negeri Kotabumi pada tahun 1992.  Prim  kemudian menjalani tugas sebagai hakim anggota di beberapa pengadilan, yaitu PN Metro (1997) dan PN Tangerang (1999).

Penyandang Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Andalas tahun 2017 ini, mulai diberikan tanggung jawab memimpin  mulai 1 Maret  2002. Ia diangkat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha. Tidak sampai setahun di Labuha, Prim diberikan tugas baru menjadi asisten hakim agung pada  November 2002. Tiga tahun berikutnya (2005), Ia dipromosikan menjadi Wakil Ketua PN Bangkinang.  Tahun 2007, Ketua PTWP ini diangkat menjadi Ketua di pengadilan yang sama.

Karir Prim Haryadi terus menanjak. Tahun 2008, Prim Haryadi menerima tugas baru sebagai Hakim pada PN Jakarta Utara. Dua tahun berikutnya, Ia dipercaya memimpin PN Depok, sebagai Wakil Ketua. Lalu, di tahun 2011, Prim  bergeser kursi jabatan menjadi Ketua  di pengadilan tersebut.  Tahun 2012,  Prim Haryadi mendapatkan promosi sebagai  Wakil PN Jakarta Barat yang dijalaninya hingga 2015.  PN Denpasar, menjadi  tujuan perjalanan mutasi berikutnya. Di pengadilan pulau dewata ini, Prim menjadi Ketua Pengadilan yang dijalaninya hingga mendapat tugas baru sebagai Ketua PN Jakarta Selatan pada  tahun 2016.

Setelah setahun memimpin PN Jakarta Selatan, Prim Haryadi dipromosikan menjadi hakim tinggi PT Pekanbaru pada tahun  28 April 2017.   Sebulan berikutnya, Ia dipercaya menjadi Panitera Muda Perkara Perdata Mahkamah Agung.  Tugas  sebagai Panmud berakhir pada 19 September 2019 karena Ia harus menjalani tugas  baru berikutnya sebagai Dirjen Badan  Peradilan Umum.

Karir Prim sebagai seorang hakim mencapai puncak pada 19 Oktober 2021.  Pada hari itu, ayah tiga orang anak  yaitu Ihsan Putra Haryadi, Sinatrya Putra, dan Asyfa Ramadhani ini, mengucap sumpah sebagai Hakim Agung. Tiga tahun berikutnya, tepatnya  12 Agustus 2024, Ia mendapat amanah sebagai Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung. [an]

JAKARTA | (06/08) - Ketua Mahkamah Agung melantik dua  Ketua Muda atau yang biasa disebut Ketua Kamar, yaitu Ketua Kamar Agama dan Ketua Kamar Pembinaan, dalam sidang paripurna Mahkamah Agung yang digelar Selasa (6/8/2024) di Ruang Sidang  Kusumah Atmadja, Gedung MA, Jakarta. Dua pejabat yang dilantik tersebut adalah  Hakim Agung Yasardin sebagai Ketua Kamar Agama  dan Hakim Agung Syamsul Maarif sebagai Ketua Kamar Pembinaan. Pengangkatan keduanya sebagai Ketua Kamar tersebut berdasarkan  Keputusan Presiden Republik Indonesia no 77/P tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024.

Hakim Agung Yasardin menggantikan  Amran Suadi yang purna tugas sebagai Ketua Kamar  terhitung mulai 1 Mei 2024. Sementara itu, Hakim Agung Syamsul Maarif menggantikan Takdir Rahmadi yang mengakhiri jabatan  Ketua Kamar Pembinaan terhitung mulai 1 Juni 2024. Dengan pelatikan dua pejabat  Ketua Muda tersebut, formasi  baru pimpinan MA saat ini , sebagai berikut:

• Ketua Mahkamah Agung : Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H
• Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial : Prof. Dr. Sunarto,S,H., M.H
• Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial : Suharto, S.H., M.Hum
• Ketua Kamar Pidana : pelaksana tugas Suharto, S.H., M.Hum
• Ketua Kamar Perdata : I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H
• Ketua Kamar Agama :  Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum
• Ketua Kamar Militer : Dr. H. Burhan Dahlan, S,H, M.H
• Ketua Kamar TUN  : Prof. Dr. Yulius, S.H., M,H
• Ketua Kamar Pengawasan : Dwiarso Budi Santiarto,S.H., M.H
• Ketua Kamar Pembinaan: Syamsul Maarif, S.H., L.LM, PhD

Yasardin:  Dari Asisten Hakim Agung Menjadi Ketua Kamar MA

Yasardin lahir di Padang Guci Bengkulu, 10 November 1959 (65 tahun).  Bapak dari  tiga orang anak  ini, yaitu  Fauzan Akbary, Faiz Adela dan Fadlan Ardinda,  mengawali karir sebagai CPNS di Pengadilan Agama Klungkung pada tahun 1987. Di PA Klungkung, suami dari Ernida Basri ini pernah menduduki jabatan Panitera Pengganti (1988) dan Panmud Permohonan (1989).

Perjalanan karir sebagai hakim pengadilan agama di mulai dari PA Curup pada tahun 1993. Kemudian beralih tugas ke PA Bengkulu pada tahun 1997. Yasardin mulai menduduki jabatan sebagai pimpinan pengadilan pada tahun 1999. Ia diberikan kepercayaan sebagai Wakil Ketua PA Curup, tempatnya memulai karir hakim.

Pada tahun 2000, Yasardin dipromosikan menjadi hakim di  Pengadilan Agama Jakarta Utara. Setahun berikutnya, Ia ditugaskan sebagai  hakim yustisial/asisten di Mahkamah Agung.  Tugas ini diembannya hingga tahun 2006.

Tugas berikutnya yang dipercayakan kepada  alumni  IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1986 ini adalah  Wakil Ketua PA Depok pada tahun 2006.  Setelah dua tahun menjabat Wakil Ketua, Ia diangkat menjadi Ketua di pengadilan yang sama pada tahun 2008.

Pada tahun 2009, Yasardin diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jabatan ini diembannya hingga tahun 2011, ketika Ia diberikan kepercayaan selanjutnya sebagai Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Dua tahun jabatan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan diemban  oleh  penyandang Doktor Universitas Islam Banding ini, hingga dipercaya menduduki  jabatan hakim tinggi di PTA Palembang pada tahun 2013.  Pada tahun 2014, Yasardin dialihtugaskan sebagai  Hakim Tinggi PTA Jakarta yang diperbantukan sebagai Hakim Tinggi pada Balitbangndiklat MA.

Pada tahun 2017, setelah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai pimpinan pengadilan tingkat banding, Yasardin diberikan kepercayaan untuk memimpin PTA Banten, sebagai Wakil Ketua.  Belum genap setahun memimpin PTA Banten,  Yasardin mengikuti serangkaian seleksi hakim agung dan dinyatakan lulus hingga dilantik sebagai hakim agung pada tanggal 7 November 2017, tiga hari menjelang  miladnya ke 58.

Kini, Hakim Agung Kamar Agama  yang juga Ketua Umum PP IKAHI ini diberikan kepercayaan menduduki unsur pimpinan Mahkamah Agung, sebagai Ketua Muda/Ketua Kamar Agama, yang dilantik pada tanggal 6 Agustus 2024.  Jabatan ini, berdasarkan Pasal 5 ayat (6) UU 3 Tahun 2009, akan dijabat hingga 5 (lima) tahun ke depan.

Syamsul Ma’arif : Salah Satu Tokoh Kunci Pembaruan Peradilan

Hakim Agung Syamsul Ma’arif lahir di Mojokerto 26 September 1957 (67 tahun). Ia  mengawali karir sebagai akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.   Syamsul Ma’arif  adalah alumni hukum tatanegara FH-UB (1983). Ia meraih master dalam bidang environmental law (1991) dan doktor dalam civil law (1998), keduanya  dari McGill University, Montreal, Canada. Syamsul Ma’arif  adalah pakar dibidang  hukum persaingan usaha. Hal ini terbaca dari beberapa jejak digital karya ilmiahnya sebelum diangkat sebagai hakim agung, antara lain :  “Keabsahan Kebijakan Mobnas menurut Hukum Perdagangan Internasional”, “Foreign Investments in Indonesia”, “Enforcement of Competition Law in Indonesia and Its Transparancy”, “Competition Law in Indonesia”, dan “Tantangan Penegakan Hukum Persaingan di Indonesia”. Kepakaran di bidang  hukum persaingan usaha tersebut mengantarkannya sebagai  Ketua KPPU  Periode 2005-2006.

Suami dari  ibu Suchaemi ini dilantik sebagai hakim agung pada  30 Desember 2008  (usia 51 tahun). Pelantikannya sebagai sebagai hakim agung oleh Ketua MA  pada saat itu Harifin A Tumpa  bersama dengan lima hakim agung lainnya yaitu: Suwardi (jabatan terakhir Waka MA Non Yudisial) , Takdir Rahmadi (Jabatan terakhir Tuaka Pembinaan), , Andi Ayyub Saleh, Djafni Djamal (Jabatan Terakhir Tuaka Perdata), dan Mahdi Soroinda Nasution. Kelimanya telah purna tugas sebagai hakim agung.

Selain sebagai hakim agung senior,  Syamsul Maarif merupakan salah satu tokoh kunci pembaruan peradilan.  Ia diberikan kepercayaan sebagai Wakil Koordinator Tim Pembaruan Peradilan.  Syamsul Ma’arif  juga memimpin beberapa Kelompok Kerja di MA, antara lain Pokja Kemudahan Berusaha, Pokja Anugrah Mahkamah Agung, dan beberapa pokja yang lain. Ia pun menjadi pengarah dalam penyusunan berbagai regulasi yang terkait pengadilan elektronik, termasuk implementasi e-Court di tingkat pertama dan banding, termasuk kasasi dan  PK secara elektronik. [an]

JAKARTA | (06/08/2024) Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan Rapat Finalisasi Naskah Perjanjian Kerja Sama tentang Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dalam Perkara Perdata secara Elektronik pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia (06/08). Rapat yang diselenggarakan di Hotel The Royal Surakarta Heritage tersebut dihadiri oleh Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri (V. Hesti Dewayani), Hakim Yustisial Kepaniteraan Mahkamah Agung (Angel Fristia Kresna dan Ahmad Zainul Anam), Tim Pusdatin Kepaniteraan Mahkamah Agung (Arif Fadhilah), tim dari Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri, tim dari Direktur Konsuler Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, tim dari Direktur Pelindungan WNI Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, tim dari Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan Kementerian Luar Negeri, tim dari Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Luar Negeri, dan tim dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan Kementerian Luar Negeri. Sebagian peserta rapat hadir secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Amanat dari Nota Kesepahaman

Sebelumnya, Mahkamah Agung telah beberapa kali menggelar rapat penyusunan draf perjanjian kerja sama mengenai pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik. Penyusunan naskah perjanjian kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Nota Kesepahaman Nomor 02/KMA/NK/IV/2023 - PRJ/HK/00001/04/2023/22 tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Perdata Lintas Negara yang telah ditandatangani Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Luar Negeri (https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/surat-rogatori/nota-kesepahaman). Pasal 14 Nota Kesepahaman tersebut mengamanatkan agar Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk menindaklanjuti hal-hal yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman.

Salah satu hal penting yang disepakati dalam nota kesepahaman tahun 2023 tersebut adalah tentang pemeriksaan dan/atau ahli di luar negeri dalam perkara perdata secara elektronik (Pasal 6). Untuk dapat diterapkannya ketentuan dalam Pasal 6 Nota Kesepahaman tersebut diperlukan perjanjian kerja sama yang mengatur lebih detail tentang mekanisme pemeriksaan saksi dan/atau ahli secara elektronik.

Poin-Poin Naskah Perjanjian Kerja Sama

Hal-hal substantif dalam naskah perjanjian kerja sama tentang pemeriksaan saksi/dan atau ahli secara elektronik ini mencakup tata cara penyampaian permohonan, tata cara pemeriksaan saksi/dan atau ahli, serta pembiayaan dalam penyelenggaraan pemeriksaan saksi dan/atau ahli secara elektronik.

Mengenai tata cara penyampaian permohonan, Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri menyepakati bahwa pengajuan permohonan pemeriksaan saksi dan/atau ahli secara elektronik menggunakan mekanisme sebagaimana yang berlaku pada Penanganan Permintaan bantuan Penyampaian Dokumen ke Luar Negeri dengan beberapa ketentuan tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk menyelenggarakan pemeriksaan saksi dan/atau ahli di luar negeri secara elektronik.

Adapun terkait tata cara pemeriksaan, disepakati bahwa pada pemeriksaan saksi dan/atau ahli secara elektronik pada prinsipnya mengacu pada mekanisme pemeriksaan saksi dan/atau ahli di luar negeri sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik dengan beberapa modifikasi ketentuan sesuai kebutuhan.

Sedangkan mengenai biaya perkara, sesuai asas hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan saksi dan/atau ahli secara elektronik dibebankan kepada pihak berperkara.

Rencana Penandatanganan

Naskah perjanjian kerja sama mengenai pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik tersebut direncanakan akan ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Agung, Heru Pramono dan Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, Andy Rachmianto dalam waktu yang ditentukan kemudian, dengan melihat ketersediaan waktu kedua pejabat yang akan mendandatangani perjanjian kerja sama tersebut [aza/afk/afd].

BANYUWANGI | (2/8) Ketua Mahkamah Agung,  M. Syarifuddin, mengapresiasi pengadilan yang telah mengimplementasikan kebijakan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik.  Kebijakan yang diberlakukan sejak 1 Mei 2024 tersebut, menurut Ketua MA, membawa perubahan besar yang berdampak positif bagi peningkatan kinerja badan peradilan. Namun demikian, dalam pengajuan kasasi/PK elektronik, pengadilan tidak boleh mengabaikan quality control.  Jangan sampai demi cepatnya berkas terkirim ke Mahkamah Agung, prosedur quality control diabaikan,  maka yang terjadi  “cepat namun tidak tepat”,  akhirnya berkas dikembalikan dan prosesnya menjadi lambat

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung pada saat membuka kegiatan monitoring dan evaluasi  pengajuan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali secara elektronik bagi pengadilan se wilayah ex keresidenan Besuki, di Banyuwangi, Jum’at (2/8/2024). Ketua MA yang didampingi oleh Waka MA Bidang Yudisial dan Waka MA Bidang Non Yudisial menyoroti soal pentingnya penerapan QC ini  merespon laporan Panitera MA yang menyebutkan data berkas elektronik yang tidak memenuhi syarat kelengkapan dan kesesuaian berkas mencapai 44,69%.

Ketua MA meminta jajaran pengadilan  benar-benar memperhatikan prosedur QC ini.

“Jangan karena alasan berkas perkara  dapat segera dikirim ke MA, Panitera mengabaikan quality control”,  ujar Ketua MA.

Selain  mengingatkan pentingnya QC dalam pengiriman berkas perkara elektronik, Ketua MA juga meminta pengadilan memperhatikan segala aturan  yang terkait dengan pengajuan kasasi dan PK elektronik.

Ketua MA menegaskan mulai 1 Mei 2024, tidak ada berkas fisik yang dikirim ke Mahkamah Agung. Seluruhnya berbentuk dokumen elektronik.

“Jangan lagi terjadi pengadilan yang telah mengajukan kasasi/PK elektronik, mengirimkan lagi berkas fisiknya sehingga MA melakukan registrasi ganda atas satu perkara”, tegasnya.

Terus Melangkah, Tidak Boleh Mundur

Ketua MA menyampaikan dalam periode awal implementasi kasasi/PK elektronik akan banyak pertanyaan, baik karena tidak memahami langkah aplikasi maupun aplikasinya  itu sendiri  yang belum mengakomodir proses bisnis yang ada.  Menurut Ketua MA, hal tersebut merupakan fenomena yang wajar.

“banyaknya pertanyaan tentang aplikasi baru, mengindikasikan  aplikasi tersebut dijalankan dengan baik.  Melalui proses implementasi, kita akan mengetahui apa yang kurang.  Dengan adanya kekurangan tersebut, kita tidak boleh mundur. Kita harus terus melangkah. Kesempurnaan adalah proses perbaikan terus-menerus”,  kata Ketua MA.

MATARAM | (20/7) Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Sunarto, menyampaikan beberapa petunjuk terkait bidang teknis yudisial  pada acara  pembinaan  seluruh jajaran pengadilan oleh  Pimpinan MA  di Mataram, Kamis (18/7/2024).   Diantara materi pembinaannya tersebut berkaitan dengan penegasan kembali  beberapa norma dalam pengajuan upaya hukum kasasi/PK. Sunarto meminta jajaran pengadilan memedomani  hal tersebut  sehingga pengajuan upaya hukum berjalan sesuai aturan.

Materi pembinaan yang disampaikan oleh  Wakil Ketua MA Bidang Yudisial ini berasal dari temuan dalam pemeriksaan kasasi/peninjauan kembali. Berikut beberapa hal yang disampaikan oleh Waka MA Bidang Yudisial tersebut:

Penyumpahan Ditemukannya  Novum

Disampaikan Sunarto, ada perkara peninjauan kembali dengan alasan ditemukannya bukti baru (novum) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b UU 14 Tahun 1985,  namun sumpahnya dilakukan oleh pengadilan setelah pihak  termohon  menyampaikan kontra memori  PK. Hal ini karena dalam memori  peninjauan kembali,  novum yang dijadikan alasan PK tidak disertai informasi bahwa penemuannya telah dikuatkan dengan sumpah oleh pejabat yang berwenang (pengadilan).

Waka MA Bidang Yudisial menerangkan bahwa pengadilan harus memeriksa alasan peninjauan kembali yang disampaikan oleh pihak. Selanjutnya, pengadilan harus memeriksa formalitas tenggang waktu pengajuan upaya  hukum PK tersebut. Apabila alasannya adalah novum, berdasarkan ketentuan Pasal 69 huruf b UU Nomor 14 Tahun 1985, perhitungannya dilakukan sejak novum tersebut ditemukan.

Sehubungan dengan hal tersebut,   penyumpahan ditemukannya novum dilakukan  paling lama di hari yang sama dengan tanggal pengajuan peninjauan kembali.  Hal ini karena pengadilan perlu memastikan tanggal ditemukannya bukti baru (novum) yang merujuk pada berita acara sumpah novum sebagai standar prosedur dalam menentukan formalitas waktu pengajuan upaya hukum peninjauan kembali. Selain itu, memori pk wajib disampaikan  pada hari yang sama dengan pangajuan PK sehingga berita acara ditemukannya novum yang menjadi penguat  alasan PK harus terlampir saat pengajuan.

Lebih lanjut  Waka MA Bidang Yudisial menekankan hal yang perlu diterangkan dalam penyumpahan tersebut adalah  hari, tanggal, dan tempat ditemukannya bukti baru tersebut. Mengenai siapa yang disumpah kaitannya dengan penemuan  novum ini, Waka MA BIdang Yudisial  menjelaskan bahwa sesuai  rumusan kamar yang disumpah adalah pemohon peninjauan kembali atau orang yang menemukan novum tersebut.

Ketua  Kamar Perdata MA, I.G. Agung Sumanatha, juga menaruh perhatian terhadap prosedur PK dengan novum yang masih difahami berbeda oleh pengadilan. Dalam paparannya, Ketua Kamar Perdata memberikan petunjuk sebagai tambahan atas yang disampaikan oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial  sebagai berikut:

Dalam hal alasan PK berupa novum, tidak diperlukan Berita Acara Pendapat sebagaimana dilakukan dalam PK perkara pidana.

Pengadilan hanya melakukan penyumpahan atas adanya novum (BA Sumpah Novum) yang dilakukan tanpa suatu proses sidang. Pengadilan  hanya menentukan tanggal dilakukan   penyumpahan. Pemohon dan/atau Penemu novum hadir pada hari yang ditentukan tersebut.

Dalam penyumpahan harus dipastikan:

1. hari dan tanggal ditemukannya novum
2. novum belum pernah diajukan sebagai alat bukti sebelumnya
3. mencocokan novum apakah sesuai dengan asli atau hanya berupa fotokopi. 

Pembaruan Rumusan Kamar

Sejak permberlakuan sistem kamar pada akhir tahun 2011,  Mahkamah Agung mulai membentuk tradisi baru,  pleno kamar tahunan. Persamuhan tahunan ini dimulai pada tahun 2012. Agendanya merumuskan kesepakatan terhadap persoalan hukum yang disikapi berbeda  oleh majelis hakim dalam pemeriksaan kasas/peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Hingga kini, kata Sunarto, Mahkamah Agung telah melaksanakan 12 kali pleno kamar, dengan total rumusan yang dihasilkan sebanyak 519 kaidah hukum.

Berkaitan dengan rumusan hukum kesepakatan pleno kamar tersebut,  Mahakmaah Agung telah merespons dinamika perkembangan hukum sehingga menyepakati kembali beberapa rumusan kamar untuk dicabut, dilengkapi, diperbarui, dan disempurnakan.

Waka MA mengingatkan jajaran pengadilan khususnya para hakim agar mempelajari dan mempedomani rumusan kamar tersebut. Ia berharap jangan sampai terjadi hakim mempertimbangkan suatu perkara dengan rumusan hukum yang telah tidak berlaku.

Beriikut ini tautan lengkap presentasi  Wakil Ketua MA Bidang Yudisial. [an]

MATARAM | (19/7/2024) - Perjudian daring menjadi isu actual yang tengah dihadapi oleh masyarakat Indonesia.  Kegiatan perjudian daring sangat meresahkan masyarakat sehingga pemerintah membentuk satuan tugas pemberantasan  perjudian daring melalui Keppres  Nomor 21 Tahun 2024. PImpinan Mahkamah Agung pun sangat peduli dengan persoalan judi daring ini.  Di hadapan seluruh warga peradilan dalam kegiatan pembinaan di Mataram, Kamis (18/7), Ketua MA meminta  warga peradilan tidak terlibat dalam judi online. Sebaliknya, warga peradilan harus berkontribusi dalam pemberantasan judi online tersebut.

“Judi online telah merambah ke berbagai kalangan, termasuk remaja dan anak-anak Kita semua bertanggung jawab untuk melindungi keluarga dan masyarakat dari judi online. Warga Peradilan diharapkan tidak terlibat, Sebaliknya  warga peradilan harus  berkontribusi dalam pemberantasan judi online”,  ujar  Ketua Mahkamah Agung.

Ketua MA berpesan apabila  tidak pidana judi online telah menjadi perkara di pengadlan,  Hakim diminta cermat dalam memeriksa perkara tersebut karena  terkait teknologi.  Jika diperlukan,  jangan ragu untuk meminta bantuan ahli.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Suharto, pada saat menyampaikan materi pembinaan.  Ia meminta  pimpinan pengadilan melakukan pengawasan intensif dan memastikan anggotanya tidak  terlibat melakukan  judi online.

SUharto  meminta pimpinan melaporkan pengawasannya tersebut secara berjenjang melalui saluran yang ada.

Selain itu, mantan Ketua Kamar  Pidana  MA tersebut juga mengingatkan  kepada seluruh pimpinan pengadilan untuk  rutin memeriksa  sistem keamanan situs web pengadilan. Hal ini karena  dijumpai beberapa  insiden serangan siber ke situs web pengadilan sehingga tampilannya berubah  (defacing) menjadi laman judi online.

Wakil Ketua MA Bidang Yudisial juga mengingatkan transaksi judi online akan terekam oleh  PPATK sebagai  financial intelligence unit  dalam malaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan  tindak pidana pencucian uang.

“ MA akan menindak tegas jika ada aparatur peradilan yang terlibat dalam perjudian daring”, pungkas  Waka MA Bidang Non Yudisial. [an]