Surabaya | (12/6) -  Panitera Mahkamah Agung Heru Pramono memaparkan kebijakan  MA  terbaru pengajuan kasasi/PK elektronik dalam Forum Tematik Bakohumas yang digelar di Surabaya, Selasa (12/6). Forum Bakohumas tersebut mengusung tema Transformasi Digital Penanganan Perkara di Mahkamah Agung. Acara tersebut diikuti oleh pejabat kehumasan pada seluruh kementerian dan lembaga yang dikemas dalam format talk show secara hibrid. Adapun Biro Hukum dan Humas MA bertindak sebagai host  pada kegiatan tersebut.

Panitera MA mengungkapkan  transformasi digital dalam proses penanganan perkara di Mahkamah Agung terlihat dalam kebijakan pengajuan permohonan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Kebijakan tersebut berlaku mulai pendaftaran kasasi/pk pada 1 Mei 2024. Menurut Panitera MA, perkara kasasi/pk yang didaftarkan sejak tanggal tersebut, tidak perlu mengirimkan berkas ke MA dalam bentuk dokumen cetak.

“Berkas yang dikirmkan berbentuk  dokumen elektronik”, ujar Panitera MA.

Transformasi penanganan perkara dari manual menjadi digital dilakukan MA melalui proses terencana dan terstruktur.  Diawali dengan kebijakan keterbukaan informasi pada tahun 2007,  disusul dengan SEMA 14 Tahun 2010  yang disempurnakan dengan SEMA 1 Tahun 2014 yang mewajibkan pengadilan mengirimkan beberapa dokumen elektronik. Dalam setiap tahunnya, MA selalu membuat kebijakan bernuansa modernisasi manajemen perkara. Puncaknya dalam  lima tahun terakhir, MA menerbitkan paket kebijakan pengadilan elektronik yaitu Perma 3 Tahun 2018, Perma 1 Tahun 2019, Perma 4 Tahun 2020,  Perma 6 Tahun 2022, Perma 7 Tahun 2022 dan Perma 8 Tahun 2022.

Lebih lanjut Panitera MA mengungkapkan bahwa transformasi digital penanganan perkara membawa konsekuensi perubahan pola kerja dan pola pikir aparatur peradilan. Hal ini menuntut dilakukannya manajemen perubahan yang efektif. Perubahan tersebut  juga harus diikuti oleh pengguna layanan pengadilan. Sebagai contoh dari perubahan yang harus diikuti oleh pengguna pengadilan khususnya para advokat adalah penggunaan tanda tangan  elektronik.

“Penggunaan tanda tangan elektronik oleh advokat pada  surat gugatan, memori kasasi  maupun dokumen lainnya memberikan autentikasi dan pengamanan terhadap dokumen tersebut, dan memudahkan pengadilan dalam pemberkasan sehingga tidak perlu melakukan digitasi”, jelas  Panitera MA.

Transformasi Digital Berdampak Efisiensi

Panitera MA juga mengungkapkan transformasi digital penanganan perkara membawa dampak efesiensi yang  signifikan.

Berdasarkan Data Kepaniteraan MA,  sepanjang tahun 2022, total berkas perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju dalam perkara pidana, pidana militer, dan PHI  sebanyak 13.964 perkara, dengan total berat sebanyak 28,8 Ton. Biaya yang ditagihkan oleh PT. Pos Indonesia untuk pengiriman berkas tersebut sebanyak 5,9 Milyar. Sedangkan untuk Perkara Perdata tagihannya sebesar 3,1 milyar sehingga total biaya kirim  berkas  tahun 2022 sebanyak 9,1  milyar.  Dengan pemberlakuan kasasi /PK  elektronik, maka biaya pengiriman berkas tersebut tidak diperlukan lagi, karena salinan putusan dikirimkan secara elektronik.

Untuk penggandaan berkas melalui skema sewa mesin fotokopi, total tagihan selama tahun 2022 untuk perkara perdata dan pidana sebesar 4.2 Milyar. Dengan implementasi kasasi/PK elektronik  tidak diperlukan lagi biaya sewa mesin fotokopi tersebut;

"Dengan demikian,  tingkat efisiensi akibat dari implementasi kasasi/pk elektronik minimal 13 Milyar", pungkas Panitera MA

JAKARTA | (03/05) - Amran Suadi, Hakim Agung yang terakhir menjabat sebagai Ketua Kamar Agama telah mancapai batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2024. Penyandang  gelar Profesor bidang  ilmu perlindungan hak Perempuan dan anak dalam peradilan agama Islam ini lahir di Kota Belawan, 24 April 1954. Ia berulang tahun ke 70 pada 24 April 2024 lalu. Usia tersebut menjadi batas pengabdian hakim agung berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 3 Tahun 2009.  Mahkamah Agung pun melepas Amran Suadi  dalam persamuhan  sederhana yang dipimpin oleh Ketua MA, M. Syarifuddin, Kamis (2/5) di ruang Conference Center Mahkamah Agung

Oleh para koleganya, sebagaimana terungkap dalam buku “Menerobos Ombak dari Belawan ke  Hingga Belabuh di Medan Merdeka Utara”, Amran dikesankan  sebagai Sang Pengadil Inspiratif nan Humoris. Selain predikat tersebut, Ia pun layak disebut sebagai Hakim Agung  Kamar Agama yang produktif. Hal ini karena  berdasarkan Data Aplikasi SIAP MA, sejak dilantik sebagai Hakim Agung  pada tanggal  21 Oktober 2014 hingga 30 April 2024, Amran  telah mengadili sebanyak 5.796 perkara kasasi dan peninjauan kembali.

Di lihat dari sebaran perkara per tahun  selama periode 2014-2024,  perkara yang diselesaikan oleh Amran Suadi adalah sebagaimana tabel berikut ini:

 
Sementara itu, dilihat dari jenis upaya hukum, dari total 5.796 perkara, sebanyak  5143  (88,73%) adalah perkara kasasi, sedangkan 653 perkara (11,27%) merupakan upaya hukum peninjauan kembali.

Selain  menjadi Pengadil yang Produktif,  Amran Suadi juga produktif dibidang akadmis. Tidak kurang dari 23 buku karya Amran Suadi telah diterbitkan. 

Tradisi Melepas Kolega

Pimpinan Mahkamah Agung memiliki tradisi melepas koleganya ketika mencapai batas usia pensiun dalam sebuah acara sederhana namun penuh kekeluargaan. Acara itu bisa disaksikan oleh seluruh warga peradilan. Setelah itu, akan digelar acara  formal berbentuk wisuda purna bhakti. 
Dalam acara pelepasan yang digelar Kamis (2/5), Ketua MA mengucapkan terima kasih atas kerja keras, pengorbanan, dan dedikasi yang telah Amran berikan kepada dunia peradilan.  Bagi Ketua MA,  Amran Suadi merupakan sosok multi talenta dan  humoris. Amran Suadi menurut Ketua MA mampu mencairkan suasana yang kadang tegang karena perbedaan pendapat saat rapat atau sidang.

“Atas nama pimpinan dan pribadi, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Amran Suadi yang telah mengabdi dengan sangat baik di dunia peradilan selama 44 tahun. Semoga menjadi amal ibadah yang bernilai pahala bagi Bapak dan keluarga,” kata Syarifuddin.

Sementara itu, Amran Suadi dalam sambutannya menyatakan terharu karena telah sampai pada batas pengabdiannya di dunia peradilan. 
“Mahkamah Agung memiliki kesan sangat mendalam di hatinya, sebab lebih dari separuh usia pengabdiannya, dihabiskan di kantor ini”, ujar Amran Suadi.

Kesan Para Kolega

Kedekatan Prof. Amran Suadi dengan para asisten dan staf Kamar Agama

“Menerobos Ombak dari Belawan Hingga Berlabuh di Medan Merdeka Utara”, sebuah buku yang diterbitkan untuk mengungkap kisah hidup Amran Suadi. Buku itu mengkisahkan Amran Suadi dari “Anak Belawan” hingga menjadi  “Anak  Medan Merdeka Utara”. 

Di Medan Merdeka Utara, Amran menjalani aktivitas selama 3.479 hari, atau selama 10 Tahun, 2 bulan dan 10 hari,  sebagai Hakim Agung. Ia dilantik pada tanggal 21 Oktober 214 dan mengakhiri masa dinasnya pada tanggal 30 April 2024. 

Selama 10 tahun mengabdi dan berinteraksi dengan sesama kolega. Amran telah menanamkan kesan yang mendalam bagi koleganya. Kesan tersebut terangkum dalam  buku “Menerobos Ombak dari Belawan Hingga Berlabuh di Medan Merdeka Utara”. Di antara kesan tersebut terungkap diantara pada kolega sesama pimpinan  Mahkamah Agung, sebagai berikut:

Sosok Humoris yang Rendah Hati (Ketua MA, M. Syarifuddin), Praktisi, Akademisi, dan Humoris (Waka MA Bidang Yudisial, Sunarto), Praktisi, Akademisi, dan Pendakwah (Ketua Kamar Pembinaan, Takdir Rahmadi), Prestasi dan Baktimu Tak Bertepi (Ketua Kamar Militer, Burhan Dahlan), Pembelajar yang Tekun, Pemimpin Teladan, Sahabat dan Guru yang Baik, Ketua Kamar TUN, Yulius),  dab Sosok Terpelajar, Humble dan Low Profile (Ketua Kamar Pidana MA, Suharto).  
Ada satu kesan yang disebutnya “rahasia”. Kesan ini diungkap oleh Ketua Kamar Pengawasan, Dwiarso Budi Santiarto. 

“Mungkin tidak banyak yang mengetahui jika Prof. Amran bisa mengobati. Ceritanya sewaktu saya mengalami insiden tangan kiri saya yang tersiram air panas di restoran hotel di Milan, Italia. Tangan saya memerah, panas dan sangat pedih dan perih. Melihat hal itu, dengan sigap Prof. Amran mengusap-usap tangan saya sambil membaca-baca doa. Alhamdulillah, ajaibnya tangan saya seketika sembuh, tidak panas dan tidak pedih lagi. Luar biasa, terima kasih Prof”, ujar Tuaka Was sebagaimana dimuat dalam buku Menerobos Ombak...halaman 251. [an]

Jakarta (24/4/2024) Kepaniteraan Mahkamah Agung mengadakan Kegiatan Konsiyering Kepaniteraan Muda Pidana Khusus dan Kepaniteraan Muda Pidana Umum pada hari Rabu-Jumat tanggal 24-26 Agustus 2024 bertempat di Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada. Konsiyering yang bertujuan Percepatan Penyelesaian Perkara kasasi dan peninjauan perkara pidana difasilitasi oleh Sekretariat Kepaniteraan.

Menuju Kasasi dan Peninjauan Kembali Elektronik

Heru Pramono, Panitera Mahkamah Agung membuka kegiatan konsiyering dengan mengingatkan dalam waktu dekat penyelenggaraan kasasi dan peninjauan kembali akan sepenuhnya dilakukan dalam sistem elektronik. Kepaniteran Muda Pidana Khusus dan Kepaniteraan Muda Pidana Umum harus bersiap sepenuhnya bekerja menggunakan sistem elektronik.

Terhitung akta permohonan kasasi atau peninjauan kembali tertanggal 1 Mei 2024, berkas permohonan kasasi/peninjauan kembali (Bundel A dan Bundel B) dikirimkan secara elektronik dan berkas perkara cetak tidak lagi dikirimkan ke Mahkamah Agung. Maka 1 bulan setelahnya, kegiatan penelaaha, pemilahan dan peregisteran dilakukan secara elektronik.

Kepaniteraan muda yang merupakan pos awal dari penangganan perkara harus cermat dalam melakukan tugasnya. Penelaahan dan pemilahan bapak dan ibu menentukan kualitas data berkas perkara. Kualitas data berkas menentukan kualitas putusan.

“Data yang tidak berkualitas tinggi dapat menghasilkan putusan yang buruk.” Pesan Panitera MA.

Selanjutnya Panitera MA menyemangati peserta.

"Saya akui memang tidak mudah untuk berpindah sistem kerja. Tetapi percayalah kepada saya, kesulitan itu hanya biasanya terjadi di tahap awal, tahap belajar, tahap adaptasi sistem yang baru. Begitu Bapak/Ibu terbiasa dengan sistem elektronik, segalanya akan terasa lebih mudah dan simple", ujar Panitera MA.

"Marilah kita hadapi perubahan sistem kerja ini dengan semangat belajar dan semangat perubahan ke arah yang lebih baik."  pungkas Panitera MA (AFK).

JAKARTA | (22/4) Hakim Agung Suharto yang saat ini menjabat sebagai Ketua Kamar Pidana terpilih sebagai  Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial dalam  Sidang Parpurna Khusus Mahkamah Agung yang digelar pada hari Senin (22/4/2024) bertempat di Ruang Koesoemah Atmadja, Gedung MA, Jakarta. Pemilihan Waka MA Bidang Non Yudisial ini berlangsung 2 putaran. Pada putaran kedua ini,  Suharto memperolah 24 suara dari total 46 suara yang sah atau 52,17%. Perolehan suara tersebut mengungguli suara untuk Hakim Agung Haswandi yang mendapat 22  suara (47,83%). Setelah dilantik oleh Presiden RI, Suharto akan tercatat sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial ke 6 dalam sejarah Mahkamah Agung.

Pemilihan Waka MA Bidang Non Yudisial putaran pertama diikuti oleh 5 (lima) hakim agung dengan peroleh suara sebagai berikut.  Hakim Agung Hamdi 4 suara, Hakim Agung  Haswandi 10 suara, Hakim Agung Irfan  Fachruddin 7 suara,  Hakim Agung Pri Pambudi Teguh 8 suara, dan  Hakim Agung Suharto 16 suara. Perolehan suara para calon tersebut tidak ada yang lebih dari 50%, sehingga berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Tatib, pemilihan dilanjutkan ke putaran kedua. Pemilihan Putaran Kedua ini, berdasarkan ketentuan Tatib, diikuti oleh calon    yang memperoleh suara terbanyak urutan ke 1 dan ke 2 di putaran pertama, yaitu Hakim Agung Suharto (16 suara) dan Hakim Agung Haswandi (10 suara).

Perjalanan Karir Suharto

Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Suharto,  yang lahir pada 13 Juni 1960,  mengawali karir di lembaga peradilan sebagai CPNS Calon Hakim pada Pengadilan Negeri (PN) Madiun pada tahun 1985.   Pada tahun 1987, Ia diangkat sebagai Hakim pada Pengadilan  Negeri Kota Baru (Kalimantan Selatan).   Pada tahun 1991, Ia mendapat mutasi sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan (Kalimantan Timur).  Enam tahun  berikutnya (1997), Suharto kembali  mendapatkan keputusan alih tugas ke PN Balikpapan yang dijalaninya hingga awal tahun 2002.

Setelah 12 (dua belas) tahun mengabdi di Bumi Borneo, pada bulan Januari 2002 Suharto mendapatkan keputusan alih tugas ke PN Kabupaten Madiun (Jawa Timur).  Tugas sebagai hakim di PN Madiun Ia jalani hingga Juli 2005, di saat itu Ia mendapatkan penugasan ke  PN Kediri. Dua tahun berikutnya,  Suharto mendapat promosi sebagai Hakim di PN Jakarta Selatan.

Pada tahun 2009, Ia mendapat  kepercayaan untuk memimpin pengadilan sebagai Wakil Ketua PN Samarinda.  Setelah  satu tahun menjalani tugas sebagai Wakil Ketua PN Samarinda, pada September 2010, Ia dipercaya menjadi menjalankan amanah sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Pengabdiannya sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Utara berakhir  hingga  Agustus 2011 ketika Ia dipercaya mengemban amanat sebagai Ketua PN Jakarta Pusat.  Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Ia jalani hingga November 2013.

Pengalaman sebagai pimpinan di beberapa pengadilan negeri tersebut  telah mengantarkan Lulusan Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 1984 tersebut  sebagai Hakim Tinggi pada PT Makassar pada bulan November 2013. 

Rekam jejak selama mengabdi sebagai hakim dan pimpinan pengadilan telah memunculkan nama dari suami Titie Poedji Sayekti ini sebagai sosok yang terpilih untuk menduduki jabatan Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung  pada tanggal 7 April 2016. Suharto kemudian bergeser menjadi Panitera Muda Pidana Khusus MA terhitung mulai tanggal 10 Januari 2019.

Dua tahun kemudian, Suharto lolos dalam seleksi hakim agung dan dilantik sebagai hakim agung pada 19 Oktober 2021. Dua tahun berikutnya, pada bulan yang sama  dengan bulan pelantikannya sebagai hakim agung, tepatnya  Senin 23 Oktober 2023,  penyandang Magister Hukum  dari Universitas Merdeka Malang tahun 2003 dilantik sebagai Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung. Pengangkatan Suharto sebagai Ketua Kamar Pidana didasarkan pada Keputusan Presiden  RI Nomor 93/P Tahun 2023 tanggal 9 Oktober 2023

 Sebagai Ketua Kamar Pidana, Suharto, bertanggung jawab terhadap penyelesaian perkara pidana yang berdasarkan base line data 2022 berjumlah sebanyak 10.846 perkara. Selain sebagai Ketua Kamar Pidana, Suharto juga diberikan amanah sebagai Juru Bicara Mahkamah Agung yang diembannya sejak awal tahun 2023.

Enam bulan sejak pelantikannya  sebagai Ketua Kamar Pidana, Suharto dipercaya mengemban amanah sebagai  Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial melalui mekanisme pemilihan  Sidang Parpurna Khusus Mahkamah Agung yang digelar pada hari Senin (22/4/2024) bertempat di Ruang Koesoemah Atmadja, Gedung MA, Jakarta.  

Suharto : Waka MA Bidang Non Yudisial ke 6

Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial adalah jabatan yang dilahirkan  pasca satu atap badan peradilan di bawah MA melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Pasal  5 ayat (2) UU tersebut menentukan bahwa  Wakil Ketua MA  terdiri atas Wakil Ketua MA Bidang Yudisial dan Waka MA Bidang Non Yudisial. Waka MA Bidang Yudisial membawahi   ketua muda perdata, ketua muda pidana, ketua muda agama, ketua muda militer dan ketua muda tata usaha negara. Sedangkan  Waka MA Bidang Non Yudisial membawahi ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasan.

Jabatan Wakil Ketua MA BIdang Non Yudisial pertama kali dijabat oleh Syamsuhadi Irsyad pada April 2004 hingga  Januari 2007. Selama periode 2004 hingga 2024, Sejarah mencatat 6 orang yang menduduki jabatan tersebut, yaitu

1. Syamsuhadi Irsyad (2004-2007)
2. Harifin A Tumpa (2007-2009)
3. Ahmad Kamil (2019-2014)
4. Suwardi (2014-2018)
5. Sunarto (2018-2023)
6. Suharto (2024-2029)

(an)

JAKARTA | (20/4/2024) - Sejumlah putusan yang dipublikasikan di Direktori Putusan “kehilangan” link dokumen pdf-nya. Akibatnya, salinan lengkap putusan tersebut tidak dapat diunduh. Sebagian besar putusan yang mengalami permasalahan tersebut adalah putusan pengadilan tingkat pertama dan banding periode pengunggahan tahun 2021—pertengahan 2023. Kepaniteraan MA mencatat sebanyak 806.442 putusan telah berhasil diuggah kembali oleh pengadilan. Saat ini masih ada 1.039.988 putusan yang perlu diunggah ulang. Kini, penguggahan ulang putusan tersebut  dapat dilakukan melalui aplikasi SIPP Pengadilan.

Untuk perkara yang telah mencapai tahap Minutasi (atau lebih) maka proses Upload Ulang File Putusan dapat dilakukan melalui User Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama, sedangkan untuk perkara yang baru saja mencapai tahap Putusan, maka proses Upload Ulang File Putusan dapat dilakukan melalui User Hakim/Panitera Pengganti yang menangani perkara tersebut.

Putusan Yang Harus Diupload Ulang

Daftar  putusan yang harus diupload ulang oleh pengadllan adalah sebagai berikut:

Pembaruan Sistem

Sejak tahun 2018, Aplikasi SIPP telah  terintegrasi dengan Direktori Putusan sehingga pengunggahan putusan dapat dilakukan melalui menu yang disediakan pada aplikasi SIPP. Langkah ini menyederhanakan proses publikasi putusan. Pengadilan tidak perlu menginput ulang informasi yang menjadi atribut perkara seperti nomor perkara, nama pihak,  tanggal putus, susunan majelis, dan informasi lainnya. Hal tersebut karena antara SIPP dan Direktori Putusan telah terhubung satu sama lain.

Permasalahan terjadi apabila terjadi kesalahan/kekeliruan/revisi terhadap file putusan yang diunggah ke Direktori Putusan. Pengunggahan ulang tidak dapat dilakukan secara langsung melalui aplikasi SIPP. Prosedur pengunggahan ulang harus dilakukan secara manual melalui Aplikasi Direktori Putusan.

Mekanisme pengunggahan ulang melalui aplikasi Direktori Putusan sangat memberatkan pengadilan ketika putusan yang diunggah mencapai jumlah yang banyak. Hal tersebut terjadi di pertengahan tahun 2023 sebagai akibat kerusakan tempat penyimpanan file putusan pada server storage Direktori Putusan.  

Berdasarkan hal tersebut, saat ini  telah dilakukan pembaruan pada Aplikasi Direktori Putusan sehingga memungkinkan proses pengunggahan ulang putusan dapat dilakukan melalui Aplikasi SIPP  Pengadilan Tingkat Pertama maupun  SIPP Pengadilan Tingkat Banding.

Tata Cara Upload Ulang Via SIPP

Prosedur pengunggahan putusan melalui aplikasi SIPP adalah sebagai berikut.

UDUH DOKUMEN

JAKARTA | (19/04/2024) Publik mengeluhkan “hilangnya” sejumlah putusan yang dipublikasikan di Direktori Putusan. Daftar putusannya tampil namun link dokumennya tidak dapat diunduh. Menurut Panitera MA, permasalahan tersebut disebabkan adanya kerusakan fisik pada beberapa media penyimpanan di server storage Direktori Putusan. Sejalan dengan komitmen transparansi peradilan, Kepaniteraan MA memastikan untuk mengunggah ulang salinan putusan yang bermasalah tersebut. Selain itu, telah dilakukan update sistem sehingga memungkinkan pengunggahan ulang putusan pada Direktori Putusan tersebut  dapat dilakukan langsung melalui aplikasi SIPP Pengadilan.

Pada bulan September 2023,  melalui memorandum 1852/PAN/HM.02.3/9/2023, Kepaniteraan MA telah berkoordinasi dengan para Dirjen Badan Peradilan agar Pengadilan melakukan pengunggahan ulang putusan yang filenya tidak bisa diakses tersebut. Berdasarkan data tanggal 18 April 2024, progres pengunggahan ulang putusan tersebut  mencapai 62,46%%.    Dari 1.291.122 putusan yang terdeteksi bermasalah, Pengadilan telah berhasil mengunggah kembali sebanyak 806.442 putusan.

Apresiasi Kinerja Pengadilan

Panitera Mahkamah Agung  sangat mengapresiasi kinerja pengadilan yang telah mengupload ulang putusan.

“Saya mengetahui bahwa mengupload ulang putusan bukan pekerjaan ringan. Apalagi ada pengadilan yang harus mengupload hingga ribuan putusan. Saya sangat mengapresiasi ethos kerja  luar biasas yang ditunjukan pengadilan.  Demi transparansi peradilan, mereka mengerahkan seluruh energinya untuk mengerjakan tugas tambahan ini dengan baik”, ujar Panitera MA.

Lebih lanjut, Panitera MA menjelaskan bahwa selain masih ada 484.680 putusan yang belum terunggah,  Kepaniteraan MA juga menemukan putusan yang diunggah tahun 2021 ada yang hilang filenya sebanyak 555.308 putusan. Dengan demikian, saat ini ada 1.039.988 putusan yang menjadi pekerjaan rumah pengadilan untuk diupload ulang.

Pengunggahan Ulang Via SIPP

Terhadap hal tersebut, Panitera MA telah berkoordinasi  dengan Dirjen Badan Peradilan agar pengadilan mengunggah kembali putusan tersebut. Koordinasi tersebut disampaikan dengan nota dinas nomor 694/PAN/HM1. 1/4/2024 tanggal 18 April 2024. Panitera MA menambahkan pengunggahan kembali putusan tersebut saat ini dapat dilakukan menggunakan aplikasi SIPP Pengadilan Tingkat Pertama maupun SIPP Pengadilan Tingkat  Banding.

“Sebelumnya pengunggahan ulang putusan hanya dapat dilakukan melalui aplikasi Direktori Putusan. Proses ini menyulitkan pengadilan. Oleh karena itu, kami telah melakukan pengembangan aplikasi sehingga pengunggahan ulang putusan dapat dilakukan langsung melalui aplikasi SIPP”, jelas Panitera MA.

Perincian  putusan yang harus diupload ulang oleh setiap pengadilan telah dipublikasikan di situs web Kepaniteraan. Selain itu telah disusun pula tata cara pengunggahan ulang putusan melalui SIPP Pengadilan. Kedua informasi tersebut dapat diakses  pada tautan sebagai berikut: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/tech/2368-daftar-putusan-yang-harus-diupload-ulang-oleh-pengadilan-tahap-2

Mitigasi Risiko

Untuk mencegah berulangnya putusan hilang pada Direktori Putusan, saat ini telah diterapkan pencadangan data berlapis.  Selain pencadangan yang dikelola oleh Mahkamah Agung, juga dilakukan pencadangan yang disediakan oleh pihak ketiga.