JAKARTA | (19/04/2024) Publik mengeluhkan “hilangnya” sejumlah putusan yang dipublikasikan di Direktori Putusan. Daftar putusannya tampil namun link dokumennya tidak dapat diunduh. Menurut Panitera MA, permasalahan tersebut disebabkan adanya kerusakan fisik pada beberapa media penyimpanan di server storage Direktori Putusan. Sejalan dengan komitmen transparansi peradilan, Kepaniteraan MA memastikan untuk mengunggah ulang salinan putusan yang bermasalah tersebut. Selain itu, telah dilakukan update sistem sehingga memungkinkan pengunggahan ulang putusan pada Direktori Putusan tersebut  dapat dilakukan langsung melalui aplikasi SIPP Pengadilan.

Pada bulan September 2023,  melalui memorandum 1852/PAN/HM.02.3/9/2023, Kepaniteraan MA telah berkoordinasi dengan para Dirjen Badan Peradilan agar Pengadilan melakukan pengunggahan ulang putusan yang filenya tidak bisa diakses tersebut. Berdasarkan data tanggal 18 April 2024, progres pengunggahan ulang putusan tersebut  mencapai 62,46%%.    Dari 1.291.122 putusan yang terdeteksi bermasalah, Pengadilan telah berhasil mengunggah kembali sebanyak 806.442 putusan.

Apresiasi Kinerja Pengadilan

Panitera Mahkamah Agung  sangat mengapresiasi kinerja pengadilan yang telah mengupload ulang putusan.

“Saya mengetahui bahwa mengupload ulang putusan bukan pekerjaan ringan. Apalagi ada pengadilan yang harus mengupload hingga ribuan putusan. Saya sangat mengapresiasi ethos kerja  luar biasas yang ditunjukan pengadilan.  Demi transparansi peradilan, mereka mengerahkan seluruh energinya untuk mengerjakan tugas tambahan ini dengan baik”, ujar Panitera MA.

Lebih lanjut, Panitera MA menjelaskan bahwa selain masih ada 484.680 putusan yang belum terunggah,  Kepaniteraan MA juga menemukan putusan yang diunggah tahun 2021 ada yang hilang filenya sebanyak 555.308 putusan. Dengan demikian, saat ini ada 1.039.988 putusan yang menjadi pekerjaan rumah pengadilan untuk diupload ulang.

Pengunggahan Ulang Via SIPP

Terhadap hal tersebut, Panitera MA telah berkoordinasi  dengan Dirjen Badan Peradilan agar pengadilan mengunggah kembali putusan tersebut. Koordinasi tersebut disampaikan dengan nota dinas nomor 694/PAN/HM1. 1/4/2024 tanggal 18 April 2024. Panitera MA menambahkan pengunggahan kembali putusan tersebut saat ini dapat dilakukan menggunakan aplikasi SIPP Pengadilan Tingkat Pertama maupun SIPP Pengadilan Tingkat  Banding.

“Sebelumnya pengunggahan ulang putusan hanya dapat dilakukan melalui aplikasi Direktori Putusan. Proses ini menyulitkan pengadilan. Oleh karena itu, kami telah melakukan pengembangan aplikasi sehingga pengunggahan ulang putusan dapat dilakukan langsung melalui aplikasi SIPP”, jelas Panitera MA.

Perincian  putusan yang harus diupload ulang oleh setiap pengadilan telah dipublikasikan di situs web Kepaniteraan. Selain itu telah disusun pula tata cara pengunggahan ulang putusan melalui SIPP Pengadilan. Kedua informasi tersebut dapat diakses  pada tautan sebagai berikut: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/tech/2368-daftar-putusan-yang-harus-diupload-ulang-oleh-pengadilan-tahap-2

Mitigasi Risiko

Untuk mencegah berulangnya putusan hilang pada Direktori Putusan, saat ini telah diterapkan pencadangan data berlapis.  Selain pencadangan yang dikelola oleh Mahkamah Agung, juga dilakukan pencadangan yang disediakan oleh pihak ketiga.

JAKARTA | (03/04/2024). Penyampaian laporan kasasi perkara pidana yang terdakwanya dalam status tahanan merupakan salah satu persoalan yang sering mengemuka. Laporan kasasi tersebut menjadi dasar bagi MA untuk menerbitkan penetapan penahanan. Berbagai persoalan terkait hal tersebut antara lain pengadilan tidak menyampaikan laporan kasasi, terlambat menyampaikan laporan kasasi, hingga terlambatnya salinan penetapan penahanan sampai ke pengadilan atau APH terkait. Untuk memecahkan persoalan tersebut, Kepaniteraan MA menggelar rapat koordinasi untuk implementasi e-Berpadu di tingkat MA. Rencananya, dalam waktu dekat MA akan memberlakukan e-berpadu untuk media penyampaian laporan kasasi dari pengadilan dan salinan penetapan penahanan dari sisi MA ke aparat penegak hukum terkait.

Rapat koordinasi tersebut digelar di Ruang Rapat Panitera MA, Rabu (3/4/2024). Pejabat yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Panitera MA, Panitera Muda Perkara Pidana, Panitera Muda Perkara Pidana Khusus, Panitera Muda Perkara Pidana Militer, Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan MA, Hakim Yustisial pada Panitera MA, Tim Pengembang Sistem Informasi Pengadilan Biro Hukum dan Humas, serta para Operator pada Kepaniteraan Muda Perkara Pidana, Kepaniteraan Muda Perkara Pidana Khusus, Kepaniteraan Muda Perkara Agama, dan Kepaniteraan Muda Perkara Pidana Militer.

Penataan Ulang Prosedur

Pemberlakuan e-Berpadu sebagai media menyampaian laporan kasasi merupakan bentuk penataan ulang manajemen perkara yang dilakukan Kepaniteraan MA. Empat tahun yang lalu (2020), Panitera Mahkamah Agung telah melakukan hal yang sama untuk mengatur ulang prosedur penyampaian laporan kasasi perkara pidana yang terdakwanya dalam status tahanan. Pengaturan tersebut tertuang dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor  2304/PAN/HK.01/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri  di seluruh Indonesia. Dalam surat tersebut ditegaskan, bahwa  Laporan Kasasi disampaikan melalui aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan mengunggah Laporan Kasasi dalam Format PDF (bertanda tangan dan berstempel) dan Format RTF pada menu Perpanjangan Penahanan.  

Panitera Mahkamah Agung ketika itu  menyebutkan  bahwa lahirnya surat tersebut menindaklanjuti  Disposisi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung tanggal 14 Desember 2020 sehubungan dengan sering ditemukannya persoalan penanganan perkara yang timbul akibat tidak dipatuhi prosedur penyampaian laporan kasasi dan pengiriman berkas perkara yang Terdakwanya berada dalam status tahanan.

Ternyata empat tahun berlalu, persolan tersebut masih sering mengemuka.  Namun dengan adanya perkembangan implementasi e-court pada perkara pidana, Panitera MA, Heru Paramono, meyakini hal tersebut dapat diselesaikan dengan pemberlakukan e-Berpadu di tingkat kasasi.

“Kini, dengan telah dibangunnya e-Berpadu  prosedur tersebut akan ditata ulang. Kedepannya pengiriman laporan kasasi tidak lagi melalui aplikasi Dirput, namun menggunakan e-Berpadu. Kami akan segara membuat edaran perubahan prosedur tersebut”, ujara Panitera MA.

Kesiapan Aplikasi E-Berpadu

E-Berpadu adalah aplikasi yang mengintegrasikan berkas pidana antar penegak hukum untuk layanan permohonan izin penggeledahan, izin penyitaan, perpanjangan penahanan, penangguhan penahanan, pelimpahan berkas pidana elektronik, permohonan penetapan diversi, dan izin besuk tahanan.

Setelah e-Berpadu efektif digunakan untuk perpanjangan penahanan pada pengadilan tingkat pertama dan banding, saat ini aplikasi tersebut  akan diimplementasikan untuk penetapan penahanan di Mahkamah Agung.

Tim Pengembang SIP Biro Hukum dan Humas dalam paparannya menyatakan bahwa pada prinsipnya aplikasi e-Berpadu telah siap digunakan di Mahkamah Agung, namun memang perlu dilakukan uji fungsi atau user acceptance test (UAT) terlebih dahulu.

“Aplikasi e-Berpadu sudah siap digunakan untuk penanganan penahanan di MA. Kami sudah menindaklanjuti usulan-usulan perbaikan dari Kepaniteraan MA. Hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah tahap uji fungsi”. Ungkap Rian A.S., selaku perwakilan Tim Pengembang SIP Biro Hukum dan Humas.

Rencana UAT

Tidak ingin berlama-lama, Panitera Mahkamah Agung, Heru Pramono, menghendaki agar penanganan penetapan penahanan melalui aplikasi e-Berpadu segera dapat diimplementasikan. Oleh sebab itu, ia menginstruksikan agar uji fungsi aplikasi tersebut dapat segera diselenggarakan.

“Mekanisme penetapan penahanan yang selama ini digunakan mengalami banyak kendala. e-Berpadu harus segera diimplementasikan untuk menggantikan mekanisme yang lama. Oleh sebab itu, UAT penggunaan e-Berpadu harus segera dilakukan. Saya menjadwalkan, hari Jum’at, tanggal 05 April 2024, Pukul 09.00 WIB, kita bertemu lagi di ruangan ini untuk menyelenggarakan uji fungsi aplikasi e-Berpadu”, tegas Panitera MA

Asep Nursobah, selaku Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan MA menyatakan bahwa UAT merupakan tahapan penting dalam sebuah pembangunan aplikasi, sehingga tahapan ini harus digelar sebelum aplikasi benar-benar diimplementasikan.

“UAT adalah aktivitas pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah aplikasi  yang telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna.  UAT merupakan  fase terakhir dari pengujian software dan harus dilakukan. Dalam kegiatan UAT ini, user dapat melaporkan isu-isu, mengusulkan perubahan, juga merekomendasikan fitur tambahan”, ungkap Asep Nursobah.

Petunjuk Implementasi

Apabila UAT telah selesai dilaksanakan dan tidak ditemukan kendala serius, maka penggunaan e-Berpadu untuk penetapan penahanan akan segera diimplementasikan. Menurut Panitera Mahkamah Agung, pemberlakuan aplikasi e-Berpadu tersebut akan dituangkan dalam Surat Panitera.

“Nanti akan kita susun surat Panitera MA yang ditujukan kepada seluruh pengadilan untuk mengimplementasikan aplikasi e-Berpadu  untuk penanganan penahanan ini”, pungkas Heru Pramono [aza/afd].

CIKARANG | (27/3/2024) Panitera Mahkamah Agung, Heru Pramono,  mengunjungi Workshop  Tim Development Aplikasi MA yang tengah memusatkan aktivitas pengembangan Aplikasi SIAP MA Tergintegrasi, Rabu (27/3/2024), di Cikarang, Jawa Barat.  Dalam kunjungan tersebut Panitera MA melihat langsung progres pengembangan aplikasi sekaligus memastikan kesesuaian aplikasi yang dibangun dengan bisnis proses penanganan perkara di Mahkamah Agung.  Di tengah misi kunjungan tersebut,  Panitera MA meminta Tim Development mensimulasikan aplikasi SIAP Terintegrasi mulai tahapan administrasi upaya hukum kasasi/peninjauan kembali hingga proses persidangan di Mahkamah Agung.

Seusai menyimak paparan Tim Development,  Panitera MA mengungkapkan bahwa aplikasi SIAP yang telah disempurnakan tersebut telah sesuai dengan alur proses permohonan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik sebagaimana Perma Nomor 6 Tahun 2022. Ia mengungkapkan bahwa ketika suatu aplikasi dibangun, pasti ada kekurangannya. Namun kekurangan tersebut hendaknya tidak menjadi alasan untuk menunda implementasi.

“Justru dari pengalaman implementasilah, kita menyadari ada yang perlu disempurnakan dan akhirnya lahir versi pembaruan dari aplikasi tersebut”, ujar Panitera MA.

SIAP Terintegrasi

Aktivitas pengembangan aplikasi SIAP yang dilakukan oleh Tim Development MA berlangsung  sejak 18 Maret dan berakhir hingga 28 Maret 2024.  Pengembangan ini bersifat penyempurnaan aplikasi berdasarkan masukan  rapat pokja yang digelar akhir Februari 2024 yang lalu.

Dari  simulasi aplikasi yang dipaparkan di hadapan Panitera MA, terbukti SIAP MA merupakan aplikasi yang memiliki  interoperabilitas dengan aplikasi lain yaitu aplikasi SIPP pada pengadilan tingkat pertama dan banding, aplikasi Direktori Putusan, aplikasi Smart Majelis. Dalam pengembangan berikutnya, aplikasi SIAP juga akan berinteroperabilitas dengan aplikasi e-Berpadu dan SPPT-TI. Selain itu, SIAP MA juga terhubung dengan sistem tanda tangan elektronik yang disediakan oleh BSSN.

“karena fitur interkoneksi tersebut tidak berlebihan jika aplikasi SIAP yang dikembangkan tahun 2024 ini merupakan SIAP TERINTEGRASI”, ungkap Panitera MA

Pemberlakuan Kasasi/PK Elektronik

Dengan selesainya pembangunan aplikasi SIAP MA Terintegrasi, permohonan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik akan segera diberlakukan. Menjelang pemberlakuan tersebut, akan segera dirilis versi terbaru dari aplikasi SIPP yang mengakomodir  proses administrasi upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik dan  mengakomodir penyediaan dokumen elektronik seluruh Bundel A dan Bundel B.

Mengenai kapan mulai berlakunya permohonan kasasi dan peninjauan kembali, Heru Pramono yang pada kunjungan tersebut didampingi oleh Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan, menjelaskan bahwa Pimpinan MA mengharapkan dimulai terhitung 1 Mei 2024, tanggal akta pernyataan kasasi dan peninjauan kembali pada pengadilan tingkat pertama.

“Kepastian waktunya akan ditetapkan melalui Surat Edaran Panitera MA”,  pungkas Panitera MA. [an]

JAKARTA | (25/03/2024) Panitera Mahkamah Agung, Heru Pramono, menyelenggarakan pembinaan dan rapat koordinasi dengan seluruh Panitera Muda Perkara dan Hakim Tinggi Pemilah (HTP) di Ruang Rapat Panitera Mahkamah Agung, Senin (25/03). Selain dihadiri Panitera Muda Perkara dan Hakim Tinggi Pemilah, rapat tersebut juga dihadiri segenap Pejabat Struktural pada Sekretariat Kepaniteraan dan Para Hakim Yustisial pada Panitera Mahkamah Agung. Kegiatan serupa juga akan kembali digelar dengan target peserta para Panitera Pengganti yang baru dilantik beberpaa waktu yang lalu.

Demi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan rapat, kegiatan tersebut dibagi menjadi dua termin. Pada termin pertama, yaitu dari Pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB, pembinaan dan rapat koordinasi digelar bersama seluruh Panitera Muda Perkara. Sedangkan pada termin kedua, dari Pukul 13.30 s.d. 15.00 WIB pembinaan dan rapat koordinasi diselenggarakan bersama seluruh Hakim Tinggi Pemilah. Adapun segenap Pejabat Struktural pada Sekretariat Kepaniteraan dan Para Hakim Yustisial pada Panitera Mahkamah Agung hadir pada kedua termin tersebut.

Tingkatkan Pengawasan dan Pembinaan

Saat menyampaikan materi pembinaan, Panitera Mahkamah Agung menekankan perlunya peningkatan pengawasan dan pembinaan oleh Panitera Muda Perkara selaku atasan kepada seluruh aparatur yang berada di bawahnya.

“Panitera Muda Perkara harus meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh aparatur yang berada di bawahnya. Pengawasan dan pembinaan harus dilakukan secara rutin, didokumentasikan, dan dilaporkan kepada Panitera Mahkamah Agung”, tegas Heru Pramono.

Bersiap Terapkan Kasasi/PK Elektronik

Selain menyampaikan urgensi pengawasan dan pembinaan, Panitera Mahkamah Agung juga menyampaikan bahwa tidak lama lagi Mahkamah Agung akan mengimplementasikan pengajuan upaya hukum dan pemeriksaan kasasi dan PK secara elektronik

“Pimpinan Mahkamah Agung telah menginstruksikan agar sistem pengajuan dan pemeriksaan kasasi/PK secara elektronik dapat diimplementasikan Per 1 Mei 2024”, Ungkap Panitera Mahkamah Agung.

Untuk menyongsong implementasi sistem kasasi/PK secara elektronik tersebut, Heru Pramono juga menghimbau agar Panitera Muda Perkara menginventarisasi kebutuhan perangkat dukung serta kebutuhan SDM untuk mengimplementasikan Kasasi/PK secara elektronik.

“Tentu kita harus juga mempersiapkan perangkat dukung dan SDM dalam mengimplementasikan sistem ini. Oleh sebab itu, saya mohon kepada seluruh Panitera Muda Perkara untuk menginventarisasi kebutuhan tersebut”, imbuh Heru Pramono

Poin-Poin Rapat Koordinasi

Dalam rapat koordinasi Panitera Mahkamah Agung bersama seluruh Panitera Muda Perkara dan Hakim Tinggi Pemilah dibahas beberapa isu penting antara lain yaitu: perlunya otimalisasi kinerja pemilahan perkara, pentingnya stadardisasi perangkat dukung untuk mengimplementasikan kasasi/PK elektronik, urgensi penyempurnaan Aplikasi Sikep, perlunya perbaikan tata kelola pencabutan perkara, diperlukannya solusi atas terhambatnya distribusi berkas perkara, perlunya pembuatan template pemilahan perkara yang seragam, dan lain-lain. [aza/mrg].

Jakarta | (08/03/2024) -  Panitera Mahkamah Agung, Heru Pramono, menegaskan bahwa publikasi putusan merupakan bagian dari usaha untuk membangun peradilan yang modern. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat membuka kegiatan Workshop Publikasi Putusan dan Update Informasi Lainnya pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilaksanakan di Hotel Holiday Inn & Suites Gajah Mada, Jakarta Barat (08/03/2024).

Selaras dengan Motto “Monas”

Di depan seluruh peserta workshop yang terdiri dari Tim Redaksi Direktori Putusan, Pusat Data Kepaniteraan, Tim Upload Kamar Pidana, Tim Upload Kamar Perdata, Tim Upload Kamar Agama, Tim Upload Kamar Militer, Tim Upload Kamar TUN, dan seluruh panitia penyelenggara, Panitera Mahkamah Agung menegaskan bahwa kegiatan workshop tersebut sangat linear dengan motto “Monas“ yang baru saja diperkenalkan oleh Panitera Mahkamah Agung pada 04 Maret 2024.

“Kita baru saja mengenalkan “Monas” sebagai motto Kepaniteraan Mahkamah Agung di awal pekan kemarin. “Monas” adalah akronim dari modern dan berintegritas. Kegiatan workhshop publikasi putusan ini merupakan salah satu ikhtiar penting dalam mewujudkan Kepaniteraan Mahkamah Agung yang modern”, ungkap Heru Pramono.

Pedomani Ketentuan Publikasi

Selain menekankan urgensi publikasi putusan dalam mewujudkan peradilan modern, Panitera Mahkamah Agung juga mengingatkan agar seluruh peserta workshop senantiasa mencermati ketentuan publikasi putusan, khususnya terkait anonimisasi atau pengaburan terhadap salinan putusan perkara-perkara tertentu.

“Saya berharap agar proses publikasi putusan senantiasa memedomani ketentuan yang ada dalam SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022. Perkara-perkara yang perlu dikaburkan informasinya, harus dikaburkan terlebih dahulu” Tegas Heru Pramono.

Senada dengan amanat Panitera Mahkamah Agung, Asep Nursobah, selaku Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan Mahkamah Agung juga menyampaikan hal serupa saat memberikan pengarahan sebelum kegiatan publikasi putusan dimulai. Asep Nursobah meminta agar para peserta kegiatan lebih cermat dalam mengunggah informasi yang berkaitan dengan putusan, khususnya kaidah hukum.

“Mohon peserta workshop lebih meningkatkan kecermatannya dalam mengunggah informasi, khususnya kaidah hukum. Jika kita cermati, masih terdapat beberapa kekurangtepatan penginputan informasi kaidah hukum. Saya harap hal ini menjadi perhatian kita semua“, ucap Asep Nursobah [aza/mst/afd].

JAKARTA (6/3/2024) - Berbagai upaya untuk mempercepat penyelesaian perkara di MA menjadi agenda yang terus-menerus dilakukan. Mulai dari penyediaan dokumen elektronik, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pembacaan berkas serentak,  sistem koreksi bersama, dan berbagai pendekatan lainnya. Kamar Pidana mengkombinasikan semua pendekatan tersebut dalam kegiatan konsinyering yang diselenggarakan pada tanggal 4-6 Maret 2024 di Jakarta. Selama kegiatan tersebut Kamar pidana berhasil “membaca” 528 berkas kasasi/peninjauan kembali dari target 455 perkara.

“Alhamdulillah kita berhasil  memeriksa  528 berkas dari  target atau rencana 455 berkas. Artinya capaian kita sebesar 116,04%’,  ujar Ketua Kamar Pidana pada penutupan konsinyering, Rabu (6/3/2024).

Menurut Ketua Kamar Pidana, tinggi produktivitas dalam kegiatan konsinyering karena  para Hakim Agung “dikarantina” selama 3 hari, mulai pagi hingga larut malam, untuk membaca berkas perkara dan memberikan pendapat. Selama kegiatan konsinyering hakim agung tidak “diganggu” dengan aktivitas lain seperti rapat-rapat pokja dan lainnya.

Dalam kegiatan konsinyering, hakim agung dikelompokan berdasarkan majelis. Para Panitera Pengganti mendampingi majelis untuk memberikan dukungan teknis dan administratif. Demikian pula, pranata peradilan yang berada pada ruang hakim agung dalam posisi siaga untuk mengatur berkas yang akan diperiksa selama kegiatan konsinyering. 

Sementara itu, Panitera MA, Heru Pramono, menyampaikan bahwa kegiatan konsinyering dilakukan sebagai solusi atas tingginya beban kerja dibandingkan jumlah SDM.  Ia menjelaskan beban kamar pidana tahun 2023 sebesar 9.758 perkara atau 35,47 perkara. Disisi jumlah, kata Heru, kamar pidana hanya memiliki 11 hakim agung, sehingga  rasionya,  1 hakim agung berbanding 887 perkara.

“oleh karena setiap perkara ditangani oleh tiga hakim, maka satu hakim agung kamar pidana mendapat alokasi rata-rata 2.661 perkara”, jelas Panitera MA.

Menembus 3 Ribu Perkara

Jumlah perkara yang telah diregistrasi pada Kamar Pidana hingga 7 Maret 2024 mencapai 3.077 perkara. Perkara pidana umum sebanyak 383 perkara dan pidana khusus sebanyak 2.694 perkara.