Selamat Datang di Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

Seputar Kasasi/PK Elektronik


 


Jakarta | (21/05/2024) Setelah menyelenggarakan sosialisasi pengajuan upaya hukum kasasi/PK secara elektronik bagi pengadilan pengaju di beberapa wilayah, kini Tim Sosialisasi Kasasi/PK secara Elektronik menyelenggarakan sosialisasi bagi aparatur Kepaniteraan Muda Perkara MA (21/05). Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat Tower Lt. 2 MA dengan dihadiri oleh Panitera MA, Para Panitera Muda Perkara MA, Para Hakim Yustisial Kepaniteraan MA, Tim Pengembang Sistem Informatika Biro Hukum dan Humas MA, Para Pejabat Struktural Sekretariat Kepaniteraan, serta seluruh user SIAP MA Terintegrasi pada Kepaniteraan Muda Perkara MA.

Telah Ada 24 Perkara Masuk

Saat menyampaikan sambutan, Panitera Mahkamah Agung, Heru Pramono mengungkapkan bahwa hingga tanggal 21 Mei 2024 telah ada 24 perkara kasasi yang didaftarkan secara elektronik.

“Pagi ini saya mendapat laporan bahwa dalam aplikasi SIAP Terintegrasi telah terdapat 24 perkara kasasi yang didaftarkan. Dari 24 perkara tersebut, 23 merupakan perkara pidana khusus dan 1 perkara merupakan pidana militer”, ungkap Panitera MA.

Lebih lanjut, Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan MA, Asep Nursobah, menjelaskan bahwa satu dari 24 perkara tersebut, satu di antaranya telah diproses dan diteruskan ke tahap penelaahan perkara.

“Salah satu perkara kasasi yang diajukan oleh PN Subang telah kita tindaklanjuti dan diteruskan ke tahap penelaahan pada saat simulasi di Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 16 Mei yang lalu” jelas Asep Nursobah.

Simulasi oleh Tim Pengembang

Ahmad Jauhar, selaku Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informasi pada Biro Hukum dan Humas, menjelaskan bahwa metode yang digunakan dalam sosialisasi adalah simulasi langsung. Apabila terdapat masukan-masukan dalam tahapan penanganan perkara pada Kepaniteraan MA, ia mempersilakan peserta sosialisasi untuk menyampaikan secara langsung.

“Untuk lebih jelasnya, tim kami akan menyimulasikan semua tahapan penanganan kasasi/PK secara elektronik pada Kepaniteraan Muda Perkara. Apabila ada masukan-masukan, mohon nanti disampaikan”, ungkap Ahmad Jauhar.

Dalam kegiatan sosialisasi, Tim Pengembang Sistem Informatika Biro Hukum dan Humas MA, yang terdiri dari Heru Semono dan Firnanda Akmal Subarkah  menyimulasikan secara langsung tahapan penanganan perkara kasasi/PK di Kepaniteraan MA dalam SIAP Terintegrasi. Tahapan yang disimulasikan dimulai dari penerimaan berkas oleh bagian TU Sekretariat Kepaniteraan hingga pengiriman petikan putusan oleh Kepaniteraan Muda Perkara.


Perlu Masukan User

Panitera MA menyatakan bahwa aplikasi SIAP Terintegrasi akan terus dikembangkan, dengan memperhatikan kebutuhan dan masukan dari para user. Oleh sebab itu, ia meminta agar para pengguna aplikasi memberi masukan-masukan demi perbaikan aplikasi di waktu mendatang.

“Tidak ada aplikasi yang langsung sempurna, semua dibangun dan dikembangkan secara bertahap. Seperti halnya SIPP, SIAP Terintegrasi juga akan mengalami hal serupa. Oleh sebab itu, saya berharap agar seluruh user pada Kepaniteraan MA untuk memberi catatan-catatan demi penyempurnaan aplikasi tersebut” ungkap Panitera MA [aza/afd/mrg].

 

JAKARTA | (20/05) - MA menyelenggarakan upacara Hari Kebangkitan Nasional, Senin, 20 Mei 2024. Di hari bersejarah tersebut, MA pun mencatat  momentum bersejarah terkait kebangkitan manajemen perkara berbasis teknologi informasi, yakni  implementasi kebijakan  upaya hukum kasasi/PK elektronik. Pada Hari Kebangkitan Nasional tersebut,  jumlah perkara kasasi elektronik yang telah diterima MA bertambah menjadi 19 perkara yang berasal dari 16 pengadilan.

Sebelumnya, pada hari Kamis (16/5), Kepaniteraan MA mengumumkan 5 (lima) perkara  kasasi elektronik pertama yang diterima oleh MA.

Melihat perkembangan data tersebut, Panitera Mahkamah Agung, Heru Pramono, optimis implementasi pengajuan kasasi/PK secara elektronik dapat berjalan dengan baik. Terlebih, perkembangan jumlah tersebut terjadi di dua minggu setelah tanggal pemberlakuan kasasi/PK pada 1 Mei 2024.

“Kasasi/PK elektronik diberlakukan mulai tanggal 1 Mei 2024 dan dua minggu setelah itu MA sudah menerima berkas kasasi yang diajukan secara elektronik.  Kondisi ini memberikan optimisme yang tinggi bahwa  upaya hukum kasasi/PK elektronik akan berjalan dengan baik”, ujar Panitera MA.

19 Perkara Kasasi Elektronik

Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, per tanggal  16 Mei 2024, MA telah menerima 5 berkas perkara  kasasi yang didaftarkan secara elektronik. Dua perkara dari PN Subang dan tiga perkara masing-masing dari PN Curup, PN Menggala dan PN Pelaihari.

Beberapa hari berselang,  di Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2024, jumlah berkas yang diterima  bertambah 14 perkara, sehingga  jumlah keseluruhannya mencapai 19 perkara.  Berikut  ini daftar pengadilan yang mengirimkan kasasi/PK 14 perkara kasasi elektronik:

  1. PENGADILAN NEGERI LAMONGAN
  2. PENGADILAN NEGERI BAJAWA
  3. PENGADILAN NEGERI SINTANG
  4. PENGADILAN NEGERI SURAKARTA
  5. PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA
  6. PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG DI UNGARAN
  7. PENGADILAN NEGERI JEPARA (2 perkara)
  8. PENGADILAN NEGERI SURAKARTA
  9. PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT
  10. PENGADILAN MILITER III-17 MANADO
  11. PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING
  12. PENGADILAN NEGERI KANDANGAN
  13. PENGADILAN NEGERI BALIGE

{an]

 


Bandung | (17/05/2024) Panitera Mahkamah Agung, Heru Pramono, menjelaskan tujuan utama dari implementasi kasasi/PK secara elektronik. Penjelasan tersebut disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi Pengajuan Upaya Hukum Kasasi/PK secara Elektronik bagi seluruh pengadilan di wilayah Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan selama dua hari, 16 s.d. 17 Mei 2024. Sosialisasi pertama diselenggarakan di Pengadilan Tinggi Bandung dengan diikuti oleh Ketua, Panitera, dan Operator SIPP Pengadilan Negeri se-Jabar dan Pengadilan Militer II-09 Bandung (16/05) adapun sosialisasi kedua digelar di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan diikuti oleh Ketua, Panitera, dan Operator SIPP seluruh Pengadilan Agama se-Jabar dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (17/05).

Tujuan Utama

Panitera Mahkamah Agung menegaskan bahwa kebijakan implementasi kasasi/PK secara elektronik merupakan langkah yang sangat revolusioner dalam sejarah penanganan perkara di Mahkamah Agung. Dengan adanya kebijakan ini, Mahkamah Agung tidak lagi menerima berkas perkara berbasis dokumen cetak. Berkas Bundel A dan Bundel B yang dikirimkan oleh pengadilan pengaju seluruhnya berbentuk dokumen elektronik.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa setidaknya ada tiga tujuan utama dari diimplementasikannya sistem pengajuan dan persidangan kasasi/PK secara elektronik tersebut.

“Paling  tidak ada tiga tujuan dari implementasi kasasi/PK secara elektronik, yaitu: pertama, mewujudkan modernisasi manajemen perkara, kedua, menumbuhkan integritas aparatur peradilan, dan ketiga, mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”, tegas Heru Pramono.


Reformasi Tiga Bidang

Untuk mengimplementasikan kasasi/PK secara elektronik tersebut, Mahkamah Agung telah melakukan reformasi dalam tiga bidang.

“Untuk memberlakukan kebijakan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik, Mahkamah Agung telah mereformasi minimal tiga bidang, yaitu regulasi, tatalaksana, dan sumber daya manusia”, ungkap Heru Pramono.

Heru Pramono kemudian menjelaskan lebih detil mengenai tiga bidang yang direformasi oleh Mahkamah Agung tersebut.

Pertama, dari sisi regulasi, Mahkamah Agung telah menerbitkan paket kebijakan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik, yaitu  Perma Nomor 6 Tahun 2022, Keputusan Ketua MA Nomor 207 Tahun 2023,  Surat Panitera MA Nomor 712 Tahun 2024, dan Keputusan Panitera MA Nomor 715 Tahun 2024. Kedua, dari sisi tatalaksana, Mahkamah Agung telah melakukan pembaruan (updating)  aplikasi penanganan perkara (case management system) pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu aplikasi SIAP-MA dan SIPP. Ketiga, dari sisi pembaruan SDM, Mahkamah Agung juga melakukan pembaruan SDM yang meliputi paradigma atau pola pikir aparatur peradilan” terang Panitera MA.

Linear dengan Motto “Monas”

Tujuan dari implementasi kasasi/PK secara elektronik sebagaimana disampaikan Panitera Mahkamah Agung tersebut linear dengan motto Kepaniteraan Mahkamah Agung, yaitu “Monas” (Modern Berintegritas).

“Tidak lama setelah dilantik menjadi Panitera Mahkamah Agung, saya merumuskan motto “Monas”, modern dan berintegritas. Tujuan dari pemberlakuan kasasi/PK secara elektronik yang saya sampaikan sebelumnya tersebut sangat linear dengan motto ini, yaitu mewujudkan peradilan yang modern dan berintegritas”, imbuh Panitera MA [an/aza].

JAKARTA | (16/5) - Mahkamah Agung telah memberlakukan pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjuan kembali secara elektronik,  terhitung mulai akta pernyataan kasasi/PK tanggal 1 Mei 2024.  Berkas upaya hukum yang didaftarkan mulai tanggal tersebut seluruhnya berbentuk dokumen elektronik, sehingga tidak ada lagi menerima berkas berbasis dokumen cetak.  SIAP-MA mencatat  Pengadilan yang pertama kali mengajukan kasasi secara elektronik adalah  Pengadilan Negeri Subang.  Pengadilan yang berada di wilayah hukum PT Bandung tersebut mengirimkan 2 berkas perkara kasasi di waktu yang hampir bersamaan. Pertama dikirimkan melalui surat pengantar nomor 1347/PAN.W11-U17/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 dan yang kedua dikirimkan melalui surat pengantar nomor  1358/PAN.W11-U17/HK.1/V/2024 tanggal 9 Mei 2024.

Panitera Mahkamah Agung, Heru Pramono, mengapresiasi  keberhasilan pengiriman berkas kasasi secara elektronik yang hanya berselang beberapa hari setelah adanya peluncuran awal pengajuan kasasi/PK secara elektronik  oleh Ketua MA tanggal 26 April 2024.  Menurut Panitera MA, keberhasilan pengiriman  dokumen elektronik tersebut menggambarkan  keberhasilan komunikasi data dari SIPP ke SIAP-MA yang menjadi backbone upaya hukum kasasi/PK secara elektronik.

“Dengan diterimanya berkas kasasi/PK oleh aplikasi SIAP-MA,  menunjukkan keberhasilan  implementasi  pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik yang  diamanatkan oleh Perma Nomor 6 Tahun 2022”, ujar Heru Pramono.

3 Pengadilan Lain Menyusul

Setelah menerima dua permohonan upaya hukum kasasi secara elektronik dari  PN Subang,  seminggu kemudian  3 pengaadilan  lainnya menyusul.  Pertama, Pengadilan Negeri Curup yang mengirimkan berkas kasasi elektroik dengan surat pengantar Nomor 865/PAN.W8.U2/HK2.1/V/2024 tanggal  14 Mei 2024. Kedua, Pengadilan Negeri Menggala yang mengirimkan berkas kasasi elektronik dengan surat pengantar nomor 879/PAN.PN.W9-U6/HK2.1/V/2024 tanggal  14 Mei 2024 dan ketiga, Pengaidlan Negeri Pelaihari yang mengirimkan berkas kasasi elektronik dengan surat pengantar nomor  122/PAN/W15.U11/HK2.1/5/2024 tanggal 15  Mei 2024. [an]   

Bandar Lampung | (15/5) - Kepaniteraan MA melanjutkan kegiatan sosialisasi pegajuan Upaya hukum kasasi dan PK secara elektronik bagi jajaran pengadilan agama dan PTUN se Provinsi Lampung, Selasa (14/5/2024) yang dipusatkan di Gedung PTA Bandarlampung.  Peserta sosialisasi  mampak penuh semangat  mengikuti pemaparan materi yang langsung di bawah komando Panitera MA, Heru Pramono. Ketika dibuka sesi tanya jawab, para peserta pun  berebut kesempatan untuk mendalami informasi tatacara kasasi/elektronik kepada para nara sumber. Sebagian dari tanggapan peserta tersebut berisi masukan untuk aplikasi SIPP. Selama penyelenggaraan sosialisasi tersebut dilingkupi atmosfir penuh semangat

Heru Pramono  mampak sangat senang melihat antusiasme peserta yang luar biasa. Menurutnya, situasi interaktif inilah yang diharapkan terjadi saat sosialisasi sehingga peserta benar-benar memahami bagaiamana  cara menangani permohonan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik.

“ini alasan  kami menyelenggarakan sosialisasi secara tatap muka. Peserta dapat langsung bertanya kepada nara sumber jika ada hal yang masih belum jelas atau belum difahami. Bahkan, dalam sosialisasi tatap muka bisa dilakukan simulasi proses”, ujar Panitera MA

Administrasi Upaya Hukum Masih Manual

Salah satu  persoalan yang terungkap  dalam pertanyaan peserta adalah penjelasan tentang angka 3 surat Panitera MA Nomor 712/PAN/HK1.2.3/IV/2024 tanggal 23 April 2024 yang berbunyi proses administrasi pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali pada pengadilan tingkat pertama masih dilakukan secara manual/langsung sampai dengan tersedianya aplikasi e-court untuk upaya hukum kasasi/PK. Peserta menanyakan maksud dilakukan secara manual/langsung. Apakah bisa dimaknai dengan memberitahukan atau menyampaikan panggilan dengan surat tercatat, meskipun dalam Perma Nomor 6 Tahun 2022 prosedur tersebut belum diatur.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Panitera MA menjelaskan bahwa maksud “secara manual/langsung” telah dijelaskan dalam SK KMA 207 Tahun 2023 yang merupakan juknis dari Perma Nomor 6 Tahun 2022. Pemberitahuan-pemberitahuan dalam proses administrasi upaya hukum kasasi/peninjauan kembali secara langsung atau manual dapat dipahami sebagai pemberitahuan oleh jurusita melalui mekanisme surat tercatat. [an]

 

Bandar Lampung | (13/5) Kepaniteraan MA menyelenggarakan sosialisasi pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik bagi jajaran pengadilan negeri se wilayah Provinsi Lampung, Senin (13/5/2024), bertempat di Kantor PT Tanjung Karang. Dalam kegiatan tersebut, Panitera MA Heru Pramono,  mengingatkan bahwa untuk efektifitas implementasi pengajuan  kasasi/PK secara elektronik perlu diikuti dengan perubahan pola pikir dan pola kerja  aparatur pengadilan. Hal tersebut berkaitan dengan tidak adanya dokumen cetak yang dikirimkan ke Mahkamah Agung.

Menurut Heru Pramono  peran pengadlan  tingkat pertama sangat  urgen untuk menjamin kelengkapan dokumen, autentikasi dokumen dan pengamanan dokumen yang akan dikirimkan ke MA.  Hal ini karena  Mahkamah Agung tidak lagi memiliki dokumen pembanding untuk menguji otentikasi berkas.

“Sebelum diimplmentasikan kasasi/pk elektronik, MA telah menggunakan dokumen elektronik dalam pemeriksaan  kasasi/PK. Namun, berkas cetak masih di kirimkan ke MA sehingga jika ada keraguan dalam dokumen elektronik, masih ada berkas cetak sebagai pembandingnya”, ujar Heru Pramono.

“Dengan tidak adanya dokumen pembanding, maka  dokumen elektronik yang dikirimkan ke Mahkamah Agung harus diipastikan telah melewati prosedur quality control yang ketat”, imbuh  mantan Ketua PT Tanjung Karang ini.

Lebih lanjut Heru Pramono menjelaskan bahwa  karakter dokumen elektronik merupakan dokumen yang sangat rentan untuk dimodifikasi akibat volatilitas mediumnya. Keadaan ini membuat dokumen elektronik mudah diubah oleh siapa saja yang memiliki akses terhadapnya  sehingga cenderung diragukan otentikasinya,. Oleh karena itu, kata Heru Pramono, pengamanan dokumen sangat penting.

“Disinilah  pentingnya  adanya perubahan pola kerja dan pola pikir dalam penganan berkas perkara kasasi/peninjauan kembali”, tegasnya.

Panitera MA Terbitkan Juklak

Sehubungan dengan hal tersebut, Panitera MA telah menerbitkan  Keputusan Nomor 715/PAN/HK2/SK/IV/2024 tanggal  23 April 2024 tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Pengelolaan Berkas Perkara Elektronik dalam Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.  Berdasarkan konsiderannya, Keputusan tersebut diterbitkan dalam upaya menjamin ketersediaan (availability), autentisitas (authenticity) keutuhan (integrity), dan kerahasiaan (confidentiality) dokumen elektronik berkas kasasi/peninjauan kembali.

Berkaitan dengan standardisasi pengamanan berkas perkara elektronik, Keputusan Panitera MA tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:

  1. Pengadilan Pengaju melakukan pengamanan informasi pada dokumen elektronik yang merupakan berkas perkara pengajuan kasasi dan peninjauan kembali;
  2. Pengamanan informasi pada dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dapat dilakukan dengan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi , message integrity, atau enkripsi file;
  3. Panitera Pengadilan Pengaju dapat melakukan pengamanan informasi melalui pembubuhan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi pada dokumen elektronik sebagai berikut:
    1. dokumen elektronik yang berasal dari pihak berperkara yang tidak menggunakan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi;
    2. dokumen elektronik pengadilan yang tidak dilekatkan tanda tangan elektronik;
    3. dokumen fisik dari pengadilan atau para pihak yang yang dialihmediakan oleh pengadilan.
  4. Pelekatan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi panitera pengadilan pada dokumen elektronik dapat dilakukan sekaligus untuk satu bundel perkara.
  5. Pengiriman dan penyimpanan informasi dalam SIP menggunakan message integrity dan/atau enkripsi.

Jalannya sosialisasi

Sosialisasi pengajuan kasasi/PK secara elektronik dibuka oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Asnahwati. Mengawali kegiatan sosialisasi, Panitera MA, Heru Pramono, menyampaikan kompilasi kebijakan terbaru Mahkamah Agung yang berkaitan dengan penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali. Diantara kebijakan tersebut adalah pemberlakuan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali mulai 1 Mei 2024 yang diberlakukan dengan Surat Panitera Nomor 712 Tahun 2024.

Narasumber lainnya yang  hadir dalam sosialisasi tersebut adalah Panitera Muda Perdata, Ennid Hasanudin. Ia menyajikan materi yang berkaitan dengan  persoalan pemberkasasn kasasi dan peninjauan kembali, khususnya dalam perkara perdata.

Selain kedua materi tersebut, disampaikan  pula  Petunjuk  Pelaksanaan Pengelolaan Berkas Perkara Elektronik dalam Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik oleh Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan MA, Asep Nursobah.

Materi terakhir adalah simulasi aplikasi SIPP Versi 5.5.0 dalam memproses pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Materi terakhir ini disampaikan oleh Aris Susilo dan Riko Putro Nugroho. Keduanya merupakan tim pengambang aplikasi MA. [an]

 

Halaman 1 dari 2