Praperadilanhttps://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/2781-praperadilan

31 Desember 2025 Praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor, atau advokat atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili...

• Tipe: Artikel
• Penulis: Balqis (kontributor)
• Kategori: Glosarium Hukum

LPSK Mengapresiasi Putusan Sela PN Kendal No 47/Pid.B/2017/PN Kdlhttps://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1457-lpsk-mengapresiasi-putusan-sela-pn-kendal-no-47-pid-b-2017-pn-kdl

07 September 2017 JAKARTA | (07/09/2017) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan apresiasi terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Kendal Nomor 47/Pid.B/2017/PN Kdl tanggal 22 Mei 2017. Apresiasi tersebut disampaikan secara tertulis, dengan surat...

• Tipe: Artikel
• Penulis: Asep Nursobah
• Kategori: Berita Kegiatan

LPSK Mengapresiasi Putusan Sela PN Kendal No 47/Pid.B/2017/PN Kdlhttps://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/?view=article&id=1464:lpsk-mengapresiasi-putusan-sela-pn-kendal-no-47-pid-b-2017-pn-kdl&catid=287

07 September 2017 JAKARTA | (07/09/2017) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan apresiasi terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Kendal Nomor 47/Pid.B/2017/PN Kdl tanggal 22 Mei 2017. Apresiasi tersebut disampaikan secara tertulis, dengan surat...

• Tipe: Artikel
• Penulis: Asep Nursobah
• Kategori: newsticker pengumuman

Inilah Bukti  Komitmen MA untuk Meningkatkan Kesetaraan Gender di Pengadilanhttps://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1894-inilah-bukti-komitmen-ma-untuk-meningkatkan-kesetaraan-gender-di-pengadilan

25 Oktober 2021 JAKARTA | (25/10/2021) - Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., menjadi pembicara kunci pada webinar internasional yang mengusung tema "Meningkatkan Kesetaraan Gender di Peradilan", Senin (25/10/2021). Kegiatan yang berlangsung...

• Tipe: Artikel
• Penulis: asep nursobah
• Kategori: Berita Kegiatan

Peluncuran Hasil Penelitian  “Simetri Publik dan Privasi :  Menyeimbangkan Perlindungan Data Pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Publikasi Putusan”.https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2580-peluncuran-hasil-penelitian-simetri-publik-dan-privasi-menyeimbangkan-perlindungan-data-pribadi-dan-keterbukaan-informasi-publik-dalam-publikasi-putusan

29 Mei 2025 JAKARTA | (27/5) - Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) meluncurkan hasil penelitian bertajuk “Simetri Publik dan Privasi : Menyeimbangkan Perlindungan Data Pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Publikasi Putusan”, Selasa...

• Tipe: Artikel
• Penulis: Asep Nursobah
• Kategori: Berita Kegiatan

LPSK Dukung Terbitnya SEMA Pelindungan Whistle Blowerhttps://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/192-lpsk-dukung-terbitnya-sema-pelindungan-whistle-blower

08 September 2011 LPSK Dukung SEMA Perlindungan Whistle Blower Jakarta [sumber: detik.com] Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendukung penuh upaya Mahkamah Agung (MA) dalam menerbitkan Surat Edaran Mahmakah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011 tentang perlakuan...

• Tipe: Artikel
• Penulis: Asep Nursobah
• Kategori: Berita Kegiatan

Pernyataan atas dampak tindak pidana yang dialaminyahttps://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/2837-pernyataan-atas-dampak-tindak-pidana-yang-dialaminya

31 Desember 2025 Yang dimaksud dengan "pernyataan atas dampak tindak pidana yang dialaminya" merupakan pernyataan yang disampaikan oleh Korban, kuasa hukumnya, atau Pendamping Korban dalam sidang pengadilan kepada Penuntut Umum mengenai, antara lain, kerugian fisik,...

• Tipe: Artikel
• Penulis: Balqis (kontributor)
• Kategori: Glosarium Hukum

Panitera MA : Hati-Hati Ada Website Info Perkara Palsu!https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1385-panitera-ma-hati-hati-ada-website-info-perkara-palsu

28 Oktober 2016 JAKARTA | (28/10/2016) - Panitera Mahkamah Agung meminta kepada pihak yang sedang berperkara di Mahkamah Agung untuk berhati-hati terhadap alamat website palsu yang memuat informasi perkara yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Alamat...

• Tipe: Artikel
• Penulis: Asep Nursobah
• Kategori: Berita Kegiatan

Panitera MA:  Semangat Publikasi Putusan Jangan Lupakan Prosedur Anonimisasihttps://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2053-panitera-ma-semangat-publikasi-putusan-jangan-lupakan-prosedur-anonimisasi

21 Jun 2022 JAKARTA | (21/6/2022) - Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H. , M.H, mengapresiasi tingginya kepatuhan pengadilan dalam mempublikasikan putusan. Bukti tingginya kepatuhan dapat dilihat dari jumlah putusan yang dipublikasikan. Per tanggal 21...

• Tipe: Artikel
• Penulis: asep nursobah
• Kategori: Berita Kegiatan

Keadilan Restoratifhttps://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/2787-keadilan-restoratif-2

31 Desember 2025 Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan/atau pihak lain yang terkait, yang...

• Tipe: Artikel
• Penulis: Balqis (kontributor)
• Kategori: Glosarium Hukum

Melihat Inisiatif "Digitalisasi Pengadilan" di PN Batulicinhttps://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1405-melihat-inisiatif-digitalisasi-pengadilan-di-pn-batulicin

20 Desember 2016 JAKARTA | (20/12/2016) Penyelenggaraan pelayanan pengadilan berbasis elektronik atau digitalisasi pengadilan kini telah menjadi tren pengadilan di dunia. Sebagai contoh, Pengadilan Federal Australia telah meresmikan pelayanan pengadilan dengan...

• Tipe: Artikel
• Penulis: Asep Nursobah
• Kategori: Berita Kegiatan

Inilah Pengadilan Paling Patuh Mencantumkan Perma 1/2024 dalam Putusan Restorative Justice  https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2869-inilah-pengadilan-paling-patuh-mencantumkan-perma-1-2024-dalam-putusan-restorative-justice

06 Februari 2026 JAKARTA | (06/02) Untuk identifikasi suatu putusan pidana menggunakan pendekatan keadilan restoratif, Pasal 21 Perma 1/2024 mewajibkan Hakim untuk mencantumkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 dalam putusannya. Namun, berdasarkan...

• Tipe: Artikel
• Penulis: Asep Nursobah
• Kategori: Berita Kegiatan

Restitusi https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/2809-restitusi-2

31 Desember 2025 Restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/ atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya....

• Tipe: Artikel
• Penulis: Balqis (kontributor)
• Kategori: Glosarium Hukum

Panitera MA Menerima Audiensi Virtual ICW tentang Hasil Pemantauan Persidangan Perkara Korupsi Tahun 2020https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1727-panitera-ma-menerima-audiensi-virtual-icw-tentang-hasil-pemantauan-persidangan-perkara-korupsi-tahun-2020

16 April 2021 JAKARTA | (16/4/2021) Panitera MA Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H menerima audiensi Peneliti ICW, Kamis siang (15/4/2021). Audiensi yang berlangsung secara virtual tersebut bertujuan memaparkan hasil pemantauan persidangan perkara korupsi tahun 2020. Tim...

• Tipe: Artikel
• Penulis: Asep Nursobah
• Kategori: Berita Kegiatan

Justice Collaboratorhttps://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/2211-justice-collaborator

02 Juli 2023 Justice Collaborator (Saksi Pelaku) adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Rujukan: Pasal (1) Angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31...

• Tipe: Artikel
• Penulis: Ahmad Zainul Anam
• Kategori: Glosarium Hukum

Eksploitasi https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/2480-eksploitasi

06 Januari 2025 Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ...

• Tipe: Artikel
• Penulis: Avisena IR
• Kategori: Glosarium Hukum

Restitusi https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/2518-restitusi

06 Januari 2025 Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. SUMBER Pasal (1) Angka (13)...

• Tipe: Artikel
• Penulis: Avisena IR
• Kategori: Glosarium Hukum

Pendampinghttps://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/2793-pendamping

31 Desember 2025 Pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi korban dalam mengakses hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan. Sumber : Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG...

• Tipe: Artikel
• Penulis: Balqis (kontributor)
• Kategori: Glosarium Hukum

Kompensasi https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/2811-kompensasi-2

31 Desember 2025 Kompensasi adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya. Sumber : Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA...

• Tipe: Artikel
• Penulis: Balqis (kontributor)
• Kategori: Glosarium Hukum

Melakukan Asesmen https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/2828-melakukan-asesmen

31 Desember 2025 Yang dimaksud dengan "melakukan asesmen" antara lain melakukan penilaian terhadap kondisi fisik, psikologis, sosial, dan keamanan perempuan dan kelompok rentan yang terlibat dalam perkara pidana, baik sebagai Korban, Saksi, Tersangka, maupun Terdakwa....

• Tipe: Artikel
• Penulis: Balqis (kontributor)
• Kategori: Glosarium Hukum