Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Suharto,  yang lahir pada 13 Juni 1960,  mengawali karir di lembaga peradilan sebagai CPNS Calon Hakim pada Pengadilan Negeri (PN) Madiun pada tahun 1985.   Pada tahun 1987, Ia diangkat sebagai Hakim pada Pengadilan  Negeri Kota Baru (Kalimantan Selatan).   Pada tahun 1991, Ia mendapat mutasi sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan (Kalimantan Timur).  Enam tahun  berikutnya (1997), Suharto kembali  mendapatkan keputusan alih tugas ke PN Balikpapan yang dijalaninya hingga awal tahun 2002.

Setelah 12 (dua belas) tahun mengabdi di Bumi Borneo, pada bulan Januari 2002 Suharto mendapatkan keputusan alih tugas ke PN Kabupaten Madiun (Jawa Timur).  Tugas sebagai hakim di PN Madiun Ia jalani hingga Juli 2005, di saat itu Ia mendapatkan penugasan ke  PN Kediri. Dua tahun berikutnya,  Suharto mendapat promosi sebagai Hakim di PN Jakarta Selatan.

Pada tahun 2009, Ia mendapat  kepercayaan untuk memimpin pengadilan sebagai Wakil Ketua PN Samarinda.  Setelah  satu tahun menjalani tugas sebagai Wakil Ketua PN Samarinda, pada September 2010, Ia dipercaya menjadi menjalankan amanah sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Pengabdiannya sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Utara berakhir  hingga  Agustus 2011 ketika Ia dipercaya mengemban amanat sebagai Ketua PN Jakarta Pusat.  Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Ia jalani hingga November 2013.

Pengalaman sebagai pimpinan di beberapa pengadilan negeri tersebut  telah mengantarkan Lulusan Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 1984 tersebut  sebagai Hakim Tinggi pada PT Makassar pada bulan November 2013. 

Rekam jejak selama mengabdi sebagai hakim dan pimpinan pengadilan telah memunculkan nama dari suami Titie Poedji Sayekti ini sebagai sosok yang terpilih untuk menduduki jabatan Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung  pada tanggal 7 April 2016. Suharto kemudian bergeser menjadi Panitera Muda Pidana Khusus MA terhitung mulai tanggal 10 Januari 2019.

Dua tahun kemudian, Suharto lolos dalam seleksi hakim agung dan dilantik sebagai hakim agung pada 19 Oktober 2021. Dua tahun berikutnya, pada bulan yang sama  dengan bulan pelantikannya sebagai hakim agung, tepatnya  Senin 23 Oktober 2023,  penyandang Magister Hukum  dari Universitas Merdeka Malang tahun 2003 dilantik sebagai Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung. Pengangkatan Suharto sebagai Ketua Kamar Pidana didasarkan pada Keputusan Presiden  RI Nomor 93/P Tahun 2023 tanggal 9 Oktober 2023

Selain sebagai Ketua Kamar Pidana, Suharto juga diberikan amanah sebagai Juru Bicara Mahkamah Agung yang diembannya sejak awal tahun 2023. Enam bulan sejak pelantikannya  sebagai Ketua Kamar Pidana, Suharto  mengucap sumpah jabatan sebagai   Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial   di hadapan Presiden RI pada tanggal 15 Mei 2024.   Lima belas bulan berikutunya, tepatnya 25 Agustus 2025,  Suharto kembali mengucapkan sumpah jabatan  di hadapan  Presiden RI sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial

PEJABAT SEBELUMNYA

PROF (HCUA) DR.SUNARTO, S.H., MH (WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG BIDANG YUDISIAL  3 APRIL 2023 S/D 22 OKTOBER 2024) 

Lahir di Sumenep, 11 April 1959. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 22 Juli 2015, kemudian menjabat sebagai Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung sejak 29 Maret 2017 menggantikan Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., yang terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial. Sejak tanggal 23 Mei 2018 menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial menggantikan H. Suwardi, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti.  Dr. H. Sunarto, S.H., M.H kemudian menjabat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial  setelah mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI, Senin (3/4/2023), bertempat di Istana Negara, Jakarta. Pengangkatan dalam jabatan Waka MA Bidang Yudisial ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 12 P Tahun 2023.

Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain pernah menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo, Inspektur Wilayah pada Badan Pengawasan dan kemudian menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Sarjana Hukum diperoleh
dari Universitas Airlangga Surabaya tahun 1984, gelar Magister Hukum pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2000 dan gelar Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Airlangga Surabaya tahun 2012. Saat ini aktif sebagai ketua kelompok kerja Percepatan Peningkatan Kepercayaan Publik Bidang Pengawasan, menjadi narasumber nasional maupun internasional dan aktif menjadi penguji doktor pada Universitas Gajah Mada,Universitas Airlangga dan Universitas swasta lainnya.

DR. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H (20 JANUARI 2020-1 FEBRUARI 2023)

Dr. Andi Samsan Nganro, lahir di Sengkang (Sulawesi Selatan) 2 Januari 1953, mengawali karir aparatur sipil negara sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada PN Makassar terhitung mulai  tanggal 1 Desember 1979. Karirnya sebagai hakim dimulai di Pengadlian Negeri Soa Sio pada tahun 1982. Pada tahun 1986, Ia beralih tugas menjadi hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Dua tahun berikutnya (1998), alumni  Fakultas HUkum Universitas Hasanuddin tahun 1978 ini mendapat mutasi ke Pengadilan Negeri Balikpapan. Pada tahun 1994, Pengadilan Negeri Samarinda menjadi tempat alih tugas berikutnya bagi Andi Samsan Nganro yang dijalani hingga pertengahan tahun 1997.

Setelah teruji jam terbang hakimnya di empat pengadilan negeri, suami dari  Hj. Noorida ini dipercaya memimpin pengadilan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 22 April 1997.  Jabatan tersebut tidak sampai setahun dijalaninya karena pada bulan  Desember 1997 Ia mendapatkan promosi sebagai Ketua pada pengadilan tersebut.

Tiga tahun berikutnya (2000), penyandang gelar Magister Hukum dari Universitas Krisna Dwipayana tahun 2004 ini mendapat promosi sebagai  hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pertengahan tahun 2003, Andi Samsan Nganro kembali mendapat promosi sebagai Ketua Pengadilan Negeri Cibinong yang dijalaninya hingga yang bersangkutan mendapatkan promisi sebagai Ketua Pegadilan Negeri Jakarta Selatan pada bulan November 2005.

Setelah memimpin beberapa pengadilan tingkat pertama, pada 6 Desember 2007,  Andi Samsan Nganro diangkat menjadi hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan. Setahun berikutnya Ia mendapat keputusan alih tugas sebagai  hakim tinggi pada PT Jakarta. Dua tahun  berikutya (2 OKtober 2010), Ia diberikan kepercayaan memimpin pegadilan tingkat banding sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda.

Pada tanggal 9 September 2011 menjadi tanggal bersejarah dalam perjalanan karir hakim Andi Samsan Nganro. Pada tanggal tersebut, Ia bersama 5 orang lainnya (Suhadi [saat ini Ketua Kamar Pidana], Nurul Elmiyah, Hadi Djatmiko, Dudu Duswara.M [alm], dan Gayus T.Lumbun)  dilantik sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung.

Pada tanggal 20 Februari 2020, Andi Samsan dipercaya sebagai Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung. Dalam  sidang paripurna khusus MA yang diselenggarakan pada tanggal 20 Januari 2020, Andi Samsan Nganro terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial melalui proses pemungutan suara oleh para hakim agung.

Sesuai amanat dengan Undang-Undang Mahkamah Agung,  penyandang Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran ini mengucapkan sumpah di hadapan Presiden RI sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial pada tanggal 15 Februari 2021.  [an]