Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Sumber : Pasal 1, UU REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2024 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN
Kepaniteraan Mahkamah Agung
mewujudkan badan peradilan indonesia yang agung 
Ikuti Sosial Media Kami
Paling Populer
- Peluncuran Hasil Penelitian “Simetri Publik dan Privasi : Menyeimbangkan Perlindungan Data Pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Publikasi Putusan”.
- Kini, Laporan Kasasi Perkara Pidana Wajib Disampaikan Secara Elektronik Melalui SIPP
- Ucap Sumpah di Hadapan Presiden, Suharto Resmi Menjabat Wakil Ketua MA Bidang Yudisial
- Ketua MA Lantik 9 Hakim Agung dan 1 Orang Hakim Ad Hoc HAM, Inilah Formasi Lengkap Pimpinan dan Hakim Agung Saat ini
- Penurunan Besaran Biaya Proses Kasasi/PK Elektronik dan Pendaftaran Permohonan HUM Secara Elektronik Menjadi Kado Ultah MA ke 80
- Selain Mengupas Persoalan Kasasi/PK Elektronik, Panitera MA Ungkap Beberapa Rumusan Kamar yang Telah Diubah
- Senin 1 September 2025, Pengurangan Besaran Biaya Kasasi/PK Elektronik Mulai Diterapkan
- MA Terbitkan Juknis PK Dengan Alasan Putusan Didasarkan Suatu Kebohongan/Tipu Muslihat
- Panitera MA : "Hati-Hati Penipuan Bermodus Pemberitahuan Registrasi Perkara"
- Enam Hal ini Disampaikan Ketua MA di Hadapan Hakim Peradilan Umum se-Jakarta
Informasi Terkini
-
Inilah 14 Kaidah Hukum yang Dihadirkan dalam Garda Peradil...
-
Panitera MA Tegaskan Kembali Kewajiban Pengadilan Sertakan D...
-
Ketua MA Melantik Sudharmawatiningsih Sebagai Panitera MA...
-
Melihat Akseptabilitas Putusan Pengadilan yang Disebut dalam...
-
Garda Peradilan Ludes Diburu Pengunjung Kampung Hukum 2026...
-
Enam Tahun Berturut-turut, MA dan Badan Peradilan di Bawahny...
-
Ketua MA Jajal Direktori Putusan dan Info Perkara di Booth K...
-
Direktori Putusan MA Terus Berinovasi, Akses Publik Meningka...
-
Inilah Pengadilan Paling Patuh Mencantumkan Perma 1/2024 dal...
-
Buku Karya Hakim Indonesia Akan Dipamerkan di “Kampung Huku...
