JAKARTA | (28/7) - Panitera MA Heru Pramono menjelaskan adanya perubahan mekanisme pembayaran biaya perkara kasasi/PK dan pengiriman surat rogatory melalui virtual account. Jika sebelumnya selain  membayar biaya  sejumlah yang ditagihkan, pihak juga dibebankan biaya layanan transaksi sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah). Mulai saat ini,  pihak berperkara tidak dikenai biaya transaksi, alias gratis!. Pihak berperkara hanya membayar biaya sesuai nominal tagihan yang muncul dalam notifikasi.

“Sebelumnya, jika pihak mendaftarkan kasasi Ia akan membayar biaya sebesar Rp. 503.000,00. Jumlah biaya tersebut terdiri atas Rp.500.000 sebagai biaya perkara kasasi dan Rp.3.000,00 sebagai biaya transaksi menggunakan VA.  Mulai saat ini, pihak tidak perlu menambahkan Rp.3.000, sehingga  cukup membayar Rp.3.000,00”,  ujar Panitera MA memberikan ilustrasi.

Menurut Panitera MA, pihak berperkara akan dikenakan biaya selain dari biaya yang ditagihkan  manakala pembayaran biaya kasasi/PK dilakukan melalui transaksi antar bank. 

“Seperti diketahui, rekening penampung biaya ditempatkan pada bank BSI. Jika penyetor menggunakan bank selain BSI, maka dikenakan biaya transaksi antar bank”, jelas Panitera MA.

Peniadaan biaya transaksi virtual account sebagaimana dijelaskan Panitera MA tersebut hanya berlaku kode biller 5701 (Biaya Perkara MA, untuk biaya perkara kasasi dan peninjauan kembali serta perkara lainnya) dan kode biller 5512 (Kepaniteraan Mahkamah Agung RI untuk biaya pengiriman surat rogatori).

Pembebasan biaya layanan VA tersebut merupakan kesepakatan antara Kepaniteraan MA dan Bank Syariah Indonesia berdasarkan surat dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Nomor 05/1740-3/BG tanggal 27 Juli 2025. [an]

Jakarta (07/05/2025) Kepaniteraan Mahkamah Agung mengadakan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Perkara Secara Elektronik Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung pada hari rabu sampai dengan Jumat, 7 – 9 Mei  2025 bertempat di Lumire Hotel & Convention Center, Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh Panitera, Sekretaris Kepaniteraan, para Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Kamar, Pejabat Kepaniteraan lainnya, serta Bagian Pengembangan Biro Hukum dan Humas sebagai stakeholder terkait.

Syukur atas Capaian, Evaluasi untuk Perbaikan

Panitera Mahkamah Agung, Heru Pramono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa evaluasi ini merupakan bentuk rasa syukur atas keberhasilan atas implementasi kasasi/PK secara elektronik yang telah berlangsung selama satu tahun dengan sangat baik dan sukses. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas kontribusinya dalam mendukung agenda besar modernisasi peradilan ini.

Sebagai ilustrasi, Heru Pramono menyampaikan sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 1 Mei 2025, Mahkamah Agung telah menerima 17.961 perkara kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan pada tahun 2024 sebanyak 6.380 perkara dan tahun 2025 (Januari-Mei 2025) sebanyak 11.581 perkara. Dari keseluruhan perkara tersebut, Mahkamah Agung telah berhasil memutus sebanyak 14.245 perkara (79,33%). Hal ini menunjukkan keberhasilan transformasi digital manajemen perkara di Mahkamah Agung.

Lebih lanjut, Panitera menegaskan pentingnya SOP sebagai acuan kerja bersama, yang tidak hanya menjaga konsistensi dan meminimalisasi kesalahan, tetapi juga menjadi tolok ukur mutu layanan. Ia mengajak seluruh peserta untuk memberikan kontribusi terbaik dalam penyempurnaan SOP agar semakin adaptif terhadap tantangan praktik di lapangan.

Dialog dan Solusi dalam Evaluasi

Dalam sesi evaluasi, para panitera muda dan panitera kamar menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi di unit masing-masing, sekaligus mengusulkan sejumlah solusi. Salah satu gagasan yang mengemuka adalah pengembangan dashboard rekap perkara bagi Ketua Kamar, Panitera Muda Perkara, dan Panitera Muda Kamar, guna memudahkan pemantauan posisi berkas yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

Isu lainnya adalah sinkronisasi antara SIPP dan SIAP, di mana beberapa berkas tidak dapat terkomunikasikan secara optimal antara kedua sistem. Menanggapi hal ini, tim dari Bagian Pengembangan menjelaskan bahwa tombol sinkronisasi telah ditambahkan untuk mengatasi kendala tersebut.

Selain itu, disampaikan pula bahwa fitur renvoi, untuk memudahkan koreksi atas putusan yang telah dikirimkan kepada pihak pemohon, telah ditambahkan dalam SIAP dan akan dikembangkan juga pada SIPP.

Melalui kegiatan ini, diharapkan SOP kasasi/PK elektronik yang lebih baik dan efisien dapat dihasilkan, sebagai bagian dari ikhtiar berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan peradilan di Mahkamah Agung. (AFK)

JAKARTA | (2/5) MA telah memberlakukan kebijakan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik mulai 1 Mei 2024. Hari  ini (2/5/2025),  kebijakan yang merupakan implementasi dari Perma Nomor 6 Tahun 2025 tersebut, genap berusia 1 tahun. Selama peride 1 Mei 2024 sampai dengan 1 Mei 2025, Mahkamah Agung telah menerima 17.961 perkara kasasi/peninjauan kembali secara elektronik.  Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan tahun 2024 sebanyak 6380 perkara dan tahun 2025 (Januari-Mei 2025) sebanyak 11.581 perkara. Dari keseluruhan jumlah kasasi/PK elektronik yang diterima tersebut, MA telah memutus sebanyak 14.245 perkara (79,33%).

Panitera Mahkamah Agung, Heru Pramono, menyampaikan  hal tersebut saat berbincang tentang refleksi satu tahun implementasi kasasi/PK elektronik di gedung MA, Jakarta (2/5/2025). Menurut Panitera MA,  berdasarkan data kasasi/PK elektronik yang telah ditangani MA selama satu tahun, menunjukan keberhasilan transformasi digital manajemen perkara pada Mahkamah Agung.

“Pengajuan kasasi/PK elektronik mengubah cara kerja penanganan administrasi upaya hukum dan persidangan kasasi/PK elektronik dari mulai pengadilan pengaju, kepaniteraan MA, dan majelis kasasi/PK. Angka  jumlah penerimaan dan penyelesaian  perkara kasasi/PK elektronik menunjukan keberhasilan transformasi digital manajemen perkara”, ujar Panitera MA.

Panitera MA mengaku masih banyak yang perlu disempurnakan  baik dari sisi regulasi maupun sistem informasi pendukung kasasi/PK elektronik.

“Kami berkomitmen melakukan perbaikan berkelanjutan dan menerima setiap masukan untuk tujuan penyempurnaan”, imbuh Panitera MA.

Pengaju Upaya Hukum Terbanyak

Sementarra itu Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan mengungkap data pengadilan pengaju yang terbanyak mengajukan upaya hukum kasasi/pk elektronik selama periode Januari-Mei 2025, sebagai berikut:

Peradilan Umum

Peradilan Agama

Peradilan Militer

Peradilan Tata Usaha Negara

JAKARTA | (2/5) MA telah memberlakukan kebijakan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik mulai 1 Mei 2024. Hari  ini (2/5/2025),  kebijakan yang merupakan implementasi dari Perma Nomor 6 Tahun 2025 tersebut, genap berusia 1 tahun. Selama peride 1 Mei 2024 sampai dengan 1 Mei 2025, Mahkamah Agung telah menerima 17.961 perkara kasasi/peninjauan kembali secara elektronik.  Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan tahun 2024 sebanyak 6380 perkara dan tahun 2025 (Januari-Mei 2025) sebanyak 11.581 perkara. Dari keseluruhan jumlah kasasi/PK elektronik yang diterima tersebut, MA telah memutus sebanyak 14.245 perkara (79,33%).

Panitera Mahkamah Agung, Heru Pramono, menyampaikan  hal tersebut saat berbincang tentang refleksi satu tahun implementasi kasasi/PK elektronik di gedung MA, Jakarta (2/5/2025). Menurut Panitera MA,  berdasarkan data kasasi/PK elektronik yang telah ditangani MA selama satu tahun, menunjukan keberhasilan transformasi digital manajemen perkara pada Mahkamah Agung.

“Pengajuan kasasi/PK elektronik mengubah cara kerja penanganan administrasi upaya hukum dan persidangan kasasi/PK elektronik dari mulai pengadilan pengaju, kepaniteraan MA, dan majelis kasasi/PK. Angka  jumlah penerimaan dan penyelesaian  perkara kasasi/PK elektronik menunjukan keberhasilan transformasi digital manajemen perkara”, ujar Panitera MA.

Panitera MA mengaku masih banyak yang perlu disempurnakan  baik dari sisi regulasi maupun sistem informasi pendukung kasasi/PK elektronik.

“Kami berkomitmen melakukan perbaikan berkelanjutan dan menerima setiap masukan untuk tujuan penyempurnaan”, imbuh Panitera MA.

Pengaju Upaya Hukum Terbanyak

Sementarra itu Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan mengungkap data pengadilan pengaju yang terbanyak mengajukan upaya hukum kasasi/pk elektronik selama periode Januari-Mei 2025, sebagai berikut:

Peradilan Umum

Peradilan Agama

Peradilan Militer

Peradilan Tata Usaha Negara