Pemeteraian Kemudian adalah pemeteraian yang memerlukan pengesahan dari pejabat yang ditetapkan oleh Menteri.
Sumber : Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010
Kepaniteraan Mahkamah Agung
mewujudkan badan peradilan indonesia yang agung 
Selamat Datang di Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Ikuti Sosial Media Kami
Informasi Terkini
-
Panitera MA: Digitalisasi Manajemen Perkara Mengubah Wajah P...
-
Kemenlu dan MA Kebut Pengembangan Aplikasi Terintegrasi Laya...
-
Inilah Prosedur Penanganan Perkara Permohonan Penetapan Kemb...
-
Laporan Panitera Mahkamah Agung Dalam Rapat Pleno Tahun 2024...
-
Ketua MA Ajak Warga Peradilan Meneguhkan Kembali Komitmen M...
-
MA dan Kemlu Sepakati Prosedur Pemeriksaan Saksi/Ahli Secara...
-
Ucap Sumpah di Hadapan Presiden, Sunarto Sah Menjadi Ketua...
-
Mendapat Suara 69,77%, Sunarto Akan Menjadi Ketua MA yang ke...
-
Inilah Potret Kinerja Penanganan Perkara MA Periode Januari-...
-
Lantik 78 Jafung Pranata Peradilan, Sekretaris MA Amanatkan ...
