Selamat Datang di Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

Tata Kelola Pengadilan Federal Australia

oleh : Binziad Khadafi

Sistem Peradilan Australia

Sistem peradilan di Australia cukup rumit, dan itu biasa bagi negara yang berbentuk federasi, seperti halnya Amerika Serikat. Ada pemisahan yang cukup tegas antara sistem di tingkat federal (pemerintahan pusat, atau di Australia disebut sebagai commonwealth) dan di tingkat negara bagian (pemerintahan regional, yang lazim disebut sebagai state terrritory). Meski terpisah, namun terdapat satu lembaga peradilan di level nasional yang mengatasi sekaligus menarik garis pemersatu antara kedua sistem tersebut, yaitu Mahkamah Agung (yang uniknya, di Australia disebut sebagai High Court, bukan Supreme Court). Umumnya hanya perkara hukum terpilih, yang punya implikasi terhadap prinsip-prinsip hukum dasar, yang bisa berujung ke High Court.

Di negara bagian sendiri, lembaga peradilan tertingginya adalah Supreme Court. Di bawahnya terdapat intermediate court, yang secara resmi dinamakan County/District Court. Di bawahnya lagi terdapat Magistrate Court. Di sini pengadilan memeriksa dan memutus semua perkara yang diatur dengan hukum negara bagian, yang bisa berupa perkara perdata, pidana, dan lainnya.

Adapun di tingkat federal, terdapat Pengadilan Federal Australia (Federal Court of Australia) yang menangani perkara-perkara perdata berskala nasional, dan Pengadilan Keluarga Australia (Family Court of Australia) yang menangani perkara-perkara hukum keluarga. Di bawah keduanya terdapat Federal Magistrate Court yang dalam waktu dekat akan diubah namanya menjadi Federal Circuit Court. Karena program magang ini diselenggarakan antara Mahkamah Agung RI dengan Pengadilan Federal, maka ulasan dalam tulisan ini akan berfokus pada struktur Pengadilan Federal.

Struktur Pengadilan Federal Australia

Pengadilan Federal dibentuk melalui Federal Court of Australia Act 1976. Pengadilan ini dipimpin oleh seorang Ketua (Chief Justice), yang mengkoordinasikan para hakim. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, Ketua dan hakim Pengadilan Federal dibantu oleh seorang Principal Registrar, yaitu semacam panitera utama yang juga berperan sebagai CEO (chief executive officer), dan seorang District Registrar di setiap negara bagian. Saat ini Principal Registrar Pengadilan Federal dijabat oleh Warwick Soden, sementara District Registrar Victoria misalnya (negara bagian di mana kota Melbourne berada) dijabat oleh Sia Lagos.

Meski semua keputusan kelembagaan harus diambil oleh Ketua Pengadilan Federal dan difasilitasi pelaksanaannya secara administrasi oleh Principal Registrar, namun para hakim Pengadilan Federal juga memiliki peran yang sangat kuat dalam proses pembentukannya. Peran itu dijalankan para hakim melalui berbagai komite yang bertanggungjawab atas agenda atau isu tertentu. Misalnya terdapat komite yang diketuai salah seorang hakim yang bertanggungjawab atas kebijakan dan perencanaan pengadilan (Policy & Planning Committee). Hakim Peter Gray misalnya, yang mendampingi peserta magang sepanjang program magang Oktober 2012 ini, cukup lama mengetuai Bargain Enterprise Committee, yaitu komite bertugas membantu Principal Registry dalam menegosiasikan gaji dan fasilitas kerja bagi pegawai Pengadilan Federal. 

Para ketua komite ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Pengadilan Federal, begitu halnya para anggota komite yang terdiri dari para hakim dan pejabat kepaniteraan. Posisi ketua dan keanggotaan komite bisa berpindah dari waktu ke waktu, tergantung kebutuhan dan tergantung pula pada preferensi hakim yang bersangkutan. Berdasarkan Federal Court of Australia Act 1976, Ketua Pengadilan Federal memang bertanggungjawab untuk memastikan administrasi peradilan berjalan dengan baik, dan untuk itu menentukan struktur pengadilan yang diperlukan. Kewenangan Ketua Pengadilan membentuk berbagai komite ada di bawah tanggungjawab ini.

Adapun di tingkat operasional, Principal Registrar selain dibantu oleh para District Registrar, juga dibantu oleh berbagai satuan kerja lainnya. Merekalah yang di lapangan harus melaksanakan segala keputusan dan arahan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Federal dan para ketua komite. Satuan kerja tersebut terdiri dari Divisi Keuangan, Divisi SDM, Divisi Layanan Informasi dan Perpustakaan, Divisi Layanan Teknologi, serta Divisi Properti dan Fasilitas.

Rapat Pleno Hakim, Court Rules, dan Practice Notes

Selain melalui komite, para hakim Pengadilan Federal juga berkontribusi terhadap jalannya roda organisasi melalui rapat pleno hakim yang diselenggarakan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu di akhir Maret dan akhir Agustus. Biasanya rapat bertempat di kota-kota yang mudah dijangkau demi alasan efisiensi. Rapat hakim khusus di luar itu juga bisa diadakan untuk membahas isu-isu spesifik yang urgen. Untuk rapat khusus ini, lokasi selama ini adalah Adelaide karena letaknya paling strategis untuk mengumpulkan hakim dari seluruh penjuru Australia.

Berbagai agenda dan masalah kelembagaan dibahas di rapat tersebut, untuk diolah menjadi rekomendasi sebagai dasar bagi Ketua Pengadilan Federal dalam mengambil keputusan. Di sana dibahas soal kebijakan nasional yang potensial berpengaruh terhadap kerja pengadilan seperti mekanisme penanganan komplain terhadap hakim yang baru diperkenalkan di tingkat federal, atau soal amandemen UU pensiun hakim, juga rencana kebijakan nasional mengenai siaran langsung (live streaming) atas penyelenggaraan sidang pengadilan.

Hal-hal seputar fungsi pokok Pengadilan Federal juga diulas di dalam rapat. Selain soal perkara banding, juga soal peraturan-peraturan (rules) pengadilan, dan pedoman praktek (practice notes) yang akan dikeluarkan pengadilan. Rules dan pratice notes biasanya dihasilkan dalam rapat pleno hakim ini. Rules dan practice notes adalah pedoman yang dikeluarkan pengadilan untuk melengkapi UU, mengisi kekosongan hukum acara, yang diarahkan terutama pada profesi hukum.

Practice notes paling banyak memberi arahan soal manajemen perkara dan berbagai formulir pengadilan. Practice notes yang paling luas dikenal barangkali pedoman mengenai bagaimana dokumen pengadilan harus dibuat, yang mengatur soal ukuran halaman, ukuran huruf dan paragraf, yang mengikat tidak hanya hakim dan staf pengadilan, tetapi juga para pengacara. Practice notes dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Federal berdasarkan masukan para hakim. Yang membedakan practice notes dari rules adalah urgensi materinya. Jika materinya sangat penting, suatu pedoman harus dikeluarkan dalam bentuk court rules.

Tidak kalah penting, berbagai masalah administrasi kelembagaan juga dibicarakan para hakim di rapat pleno hakim. Seperti soal pengangkatan dan pensiun hakim maupun staf-staf kunci pengadilan, pengelolaan keuangan, pelatihan hakim dan staf, dan lain-lain. Di rapat ini biasanya para hakim akan mendengarkan laporan yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Federal dan para ketua komite mengenai pelaksanaan tugas dan tanggungjawab mereka. Bahkan laporan akuntabilitas perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan para hakim dan pejabat Pengadilan Federal juga disampaikan di sini.

Semua hal yang dibahas di rapat pleno lalu dibuatkan kesimpulannya oleh Ketua dan Principal Registrar. Apa saja isu-isu kunci yang diputuskan, bagaimana rencana implementasinya, pertimbangan waktu, implikasi finansial, sampai ke kebijakan yang harus mengikutinya, disimpulkan ke dalam sebuah laporan. Laporan ini lalu biasanya disarikan ke dalam bentuk newsletter yang diedarkan di antara para hakim Pengadilan Federal di seluruh Australia. Ulasan singkat mengenai program magang staf MA RI juga dimuat dalam newsletter terbitan terakhir, sebagai bentuk akuntabilitas dari penyelenggaraannya (Binziad Kadafi)