Magistrate Court of Melbourne, Pengadilan Paling Sibuk di Negara Bagian Victoria

oleh : Binziad Khadafi

Struktur Magistrate Court

Sebagaimana telah dijelaskan di beberapa tulisan sebelum ini, struktur lembaga peradilan di tingkat negara bagian di Australia terdiri dari Mahkamah Agung (Supreme Court), yang merupakan pengadilan lokal tertinggi. Di bawah Supreme Court terdapat County Court, yang mungkin sepadan dengan Pengadilan Tinggi di Indonesia. Di bawah County Court terdapat Magistrate Court yang merupakan tingkat pengadilan paling rendah di negara bagian Victoria.

Magistrate Court di Australia memiliki 114 orang hakim (magistrates), yang tersebar di 11 region di seluruh Victoria (termasuk region Melbourne). Selain para hakim tersebut, terdapat 14 orang acting magistrates yang diangkat, yaitu hakim yang sesungguhnya telah memasuki masa pensiun, namun dianggap masih mampu dan layak untuk ditugaskan sebagai hakim cadangan, terutama ketika pengadilan menghadapi masalah dengan tumpukan perkara.

Setiap hakim ditugaskan di region tertentu untuk umumnya selama 3 tahun. Meski berada di dalam satu struktur, namun masing-masing region dari Magistrate Court dikelola secara otonom. Setiap region Magistrate Court dipimpin oleh seorang hakim koordinator (Region  Coordinating Magistrate). Koordinator tersebut dibantu oleh seorang panitera lokal (Region Registrar) yang bertanggungjawab pada panitera yang mengkoordinasikan kepaniteraan di seluruh Victoria (Regional Registrar).

Yurisdiksi Magistrate Court

Yurisdiksi Magistrate Court adalah perkara pidana dan perdata. Untuk yurisdiksi pidana, perkara yang ditangani Magistrate Court terutama semua perkara pidana ringan, atau perkara pidana yang indictable namun bisa diperiksa dan diputus dengan acara cepat, seperti pencurian atau penyalahgunaan narkotika ringan.

Berdasarkan data statistik, perkara pidana yang paling banyak ditangani Magistrate Court (sesuai peringkatnya) adalah perkara di mana terdakwa mengemudikan kendaraan di jalan tol tanpa izin. Selanjutnya perkara pencurian, kemudian mengemudikan kendaraan dengan kecepatan berlebih, mabuk saat mengemudi, penyerangan secara fisik (assault), menyerobot properti, menimbulkan cedera, hingga kepemilikan narkotika.

Putusan/hukuman yang dikeluarkan oleh Magistrate Court bisa terdiri dari bermacam jenis. Kemungkinan pertama adalah putusan lepas (dismissal); kemudian peringatan (adjourne undertaking); lalu denda (fine); selanjutnya kerja sosial (community correction order); hukuman percobaan (suspended sentence); hingga pidana penjara (imprisonment).

Selain itu Magistrate Court juga menangani perkara pidana yang lebih khusus, dalam hal ini perkara kekerasan di dalam rumah tangga (family violence) atau perkara yang menyangkut keamanan pribadi seseorang (personal safety). Biasanya untuk perkara-perkara ini, selain putusan, Magistrate Court juga mengeluarkan perintah pengadilan (intervention order) yang tujuannya untuk membantu melindungi korban dari kekerasan lebih lanjut. Kebutuhan para korban pun coba dipenuhi oleh Magistrate Court melalui Victim of Crime Assistance Tribunal (VoCAT). Tribunal ini membantu para korban kekerasan untuk terbebas dan pulih dari dampak kekerasan yang dialaminya. Perintah yang dikeluarkan oleh Tribunal ini bisa bermacam-macam, seperti konsultasi dengan psikolog, atau menjalani program pelatihan tertentu.

Ada beberapa yurisdiksi khusus lainnya dalam Magistrate Court, yang mungkin di Indonesia bisa disamakan dengan pengadilan khusus. Seperti misalnya Koori Court, yaitu pengadilan yang menangani perkara tekait dengan suku Aborigin yang didesain dengan atmosfir lebih informal dari pengadilan biasa. Lalu ada pula NJC (Neighborhood Justice Center) yang sepadan dengan sitting platz di Indonesia, yang menangani sengketa-sengketa di tingkat lokal, namun lengkap dengan layanan mediasi dan intervensi pengadilan bagi penyelesaian masalah (seperti konsultasi psikologi/counselling, perencanaan keuangan/financial planning, dll). Ada pula Assessment & Referral Court (ARC) yang menangani perkara pidana yang melibatkan masalah kejiwaan, seperti pelaku pidana yang memiliki gangguan mental dan harus dirujuk pada penanganan medis ketimbang penjara.

Untuk yurisdiksi perdata, perkara yang ditangani Magistrate Court adalah yang nilai gugatannya secara aktual bernilai di bawah AUD 100.000 (sekitar Rp. 1 milyar di Indonesia). Tidak ada keterangan mengapa nilai tersebut yang digunakan. Pihak Magistrate Court yang ditanyai mengenai alasan di balik nilai tersebut tidak tahu selain merujuk pada UU. Perkara yang umum muncul adalah jaminan kerja, seperti kompensasi terhadap kecelakaan kerja, atau sengketa industrial, misalnya sengketa antara buruh dan perusahaan mengenai fasilitas kerja.

Beban Perkara Tinggi Tidak Menghalangi Kualitas & Konsistensi Putusan

Secara garis besar, Magistrate Court menangani hampir 90 % dari seluruh perkara yang ditangani seluruh pengadilan di Victoria. Pada 2011-2012 saja, Magistrate Court menangani 180.731 perkara pidana, 36.836 perkara perdata, dan 40.556 perkara kekerasan dalam keluarga (family violence) dan keamanan pribadi (personal safety). Perkara yang ditangani Magistrate Court bisa selesai antara 3 menit sampai dengan 144 hari. Namun rata-rata, sebuah perkara (baik perdata maupun pidana) diselesaikan dalam waktu 6 bulan.

Guna mendorong kualitas dan konsistensi putusan, Magistrate Court memiliki program yang mengumpulkan dan mengelola data mengenai putusan guna mendapatkan gambaran umum tren penghukuman yang digunakan para Magistrate. Selain itu pendidikan dan pelatihan hakim, yang sifatnya wajib selama 2-3 hari dalam 1 tahun, juga digunakan sebagai media untuk menanamkan pemahaman tentang pentingnya kualitas dan konsistensi putusan, serta media untuk membahas kecenderungan putusan di antara para hakim.

Karena kualitas dan konsistensi putusan yang terus didorong itulah mengapa hanya 10%-15% putusan Magistrate Court yang diajukan banding. Hal ini tentu menunjukkan kepuasan pencari keadilan atas putusan Magistrate Court. Apalagi mengingat putusan yang dihasilkan Magistrate Court mulai diarahkan pada konsep solution focused judging (putusan yang berfokus pada penyelesaian masalah).

Akrab dengan Teknologi

Seperti halnya pengadilan lain di Australia, yang menggunakan teknologi informasi sebagai media untuk melakukan inovasi terhadap cara kerja pengadilan, Magistrate Court juga tidak lepas dari sentuhan teknologi. Di Magistrate Court telah diterapkan sistem administrasi peradilan yang dinamakan electroning filing system. Para pengacara dapat berkomunikasi melalui sistem tersebut terutama untuk mendapatkan jadwal persidangan yang pasti, mengajukan permohonan untuk menggunakan fasilitas videolink di persidangan (semacam teleconference untuk perkara-perkara di mana saksi harus dilindungi atau pihak-pihak yang didengar berada di lokasi yang jauh dari pengadilan), permintaan terhadap peringatan pengadilan (adjournment), dan lain-lain. Magistrate Court menjamin sepenuhnya bahwa berbagai permintaan yang diajukan melalui elctronic filing system tersebut akan direspon secara tepat waktu.

Teknologi juga digunakan secara optimal di ruang pengadilan. Dalam memimpin persidangan, hakim dilengkapi oleh sebuah sistem di mana mereka dapat menginput seluruh informasi yang relevan termasuk hukuman yang dijatuhkan, lalu sistem tersebut akan mengantarkan mereka pada sebuah form (template) ringkasan putusan yang bisa segera dicetak melalui sebuah printer yang terkoneksi. Ringkasan putusan inilah yang bisa segera diberikan hakim kepada para pihak. Adapun putusan lengkapnya sendiri, harus dibuat hakim dalam waktu 3 bulan sesudahnya.

Di ruang sidang juga terdapat alat rekam (digital audio recording) yang merekam seluruh percakapan dalam proses yang terjadi di ruang sidang. Alat ini dioperasikan oleh seorang petugas ruang sidang (court clerk) di mana hasil rekamannya harus disimpan (menurut UU) selama 1 tahun. Tujuan perekaman sidang ini adalah untuk menyediakan dokuemntasi yang lengkap mengenai proses persidangan, yang tentu saja bermanfaat dalam menjaga integritas proses persidangan, yang setiap saat bisa jadi rujukan para pihak atau bahkan hakim ketika ada yang mempertanyakan persidangan tersebut.

Para pihak dapat meminta salinan rekaman tersebut dari pengadilan dengan membayar AUD 55 untuk setiap rekaman per-hari sidang. Transkrip atas rekaman tersebut tidak disediakan, jadi hanya berupa audio. Namun untuk perkara pidana yang serius, yang akan dirujuk ke pengadilan yang lebih tingi (committal cases), transkrip umumnya dibuat oleh pengadilan.

Selain itu dikenal pula supression order, yaitu perintah pengadilan untuk menjaga kerahasiaan transkrip persidanagn untuk perkara-perkara tertentu yang sangat khusus (umumnya yang melibatkan perlindungan saksi). Rekaman tersebut baru bisa dibuka dan diberikan pada para pihak jika ada perintah hakim yang mengizinkannya setelah mempertimbangkan antisipasi risikonya. (Binziad Kadafi)