S
JAKARTA | (20/05) - MA menyelenggarakan upacara Hari Kebangkitan Nasional, Senin, 20 Mei 2024. Di hari bersejarah tersebut, MA pun mencatat momentum bersejarah terkait kebangkitan manajemen perkara berbasis teknologi informasi, yakni implementasi kebijakan upaya hukum kasasi/PK elektronik. Pada Hari Kebangkitan Nasional tersebut, jumlah perkara kasasi elektronik yang telah diterima MA bertambah menjadi 19 perkara yang berasal dari 16 pengadilan.
Sebelumnya, pada hari Kamis (16/5), Kepaniteraan MA mengumumkan 5 (lima) perkara kasasi elektronik pertama yang diterima oleh MA.
Melihat perkembangan data tersebut, Panitera Mahkamah Agung, Heru Pramono, optimis implementasi pengajuan kasasi/PK secara elektronik dapat berjalan dengan baik. Terlebih, perkembangan jumlah tersebut terjadi di dua minggu setelah tanggal pemberlakuan kasasi/PK pada 1 Mei 2024.
“Kasasi/PK elektronik diberlakukan mulai tanggal 1 Mei 2024 dan dua minggu setelah itu MA sudah menerima berkas kasasi yang diajukan secara elektronik. Kondisi ini memberikan optimisme yang tinggi bahwa upaya hukum kasasi/PK elektronik akan berjalan dengan baik”, ujar Panitera MA.
19 Perkara Kasasi Elektronik
Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, per tanggal 16 Mei 2024, MA telah menerima 5 berkas perkara kasasi yang didaftarkan secara elektronik. Dua perkara dari PN Subang dan tiga perkara masing-masing dari PN Curup, PN Menggala dan PN Pelaihari.
Beberapa hari berselang, di Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2024, jumlah berkas yang diterima bertambah 14 perkara, sehingga jumlah keseluruhannya mencapai 19 perkara. Berikut ini daftar pengadilan yang mengirimkan kasasi/PK 14 perkara kasasi elektronik:
- PENGADILAN NEGERI LAMONGAN
- PENGADILAN NEGERI BAJAWA
- PENGADILAN NEGERI SINTANG
- PENGADILAN NEGERI SURAKARTA
- PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA
- PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG DI UNGARAN
- PENGADILAN NEGERI JEPARA (2 perkara)
- PENGADILAN NEGERI SURAKARTA
- PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT
- PENGADILAN MILITER III-17 MANADO
- PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING
- PENGADILAN NEGERI KANDANGAN
- PENGADILAN NEGERI BALIGE
{an]
