Ketentuan :
Berdasarkan Law No. 63 tahun Meiji ke 83 (13 Maret 1905) yang diubah oleh Law No. 7 tahun Meiji ke 45 (29 Maret 1912) dan Law No. 17 tahun Showa ke 13 (22 Maret 1938), prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah, yakni :
- Permintaan disampaikan melalui jalur diplomatik;
- Surat permintaan dari pengadilan negeri Indonesia kepada otoritas pengadilan Jepang berisi permohonan penyampaian panggilan sidang kepada tergugat.
- Materi dokumen hukum yang akan disampaikan diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang, bahasa Inggris, dan bahasa Prancis;
- Permintaan penyampaian dokumen harus dibuat secara tertulis dengan menyebutkan nama, kewarganegaraan, dan domisili atau tempat tinggal dari orang yang dituju;
- Bila surat permintaan dan tambahan dokumen lampiran tidak tertulis dalam bahasa Jepang, bahasa Inggris dan bahasa Prancis, maka harus dilampirkan terjemahan bahasa Jepang, bahasa Inggris, dan bahasa Prancis.
- Surat jaminan dari Pemerintah Indonesia bahwa biaya penerusan dokumen dari Pengadilan Jepang kepada para pihak tergugat akan ditanggung oleh Pemerintah Indonesia. Jaminan harus disebutkan dalam Nota Diplomatik.
- Dokumen dibuat dalam 2 rangkap dan juga dokumen fisik asli dengan mencantumkan pejabat yang berwenang di Negara Asal
