Rogatori

Ketentuan :

1. Dokumen memuat surat dan lampiran dokumen peradilan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris / Turki oleh penerjemah resmi yang tersumpah dan disahkan oleh Notaris).

2. Tidak ada jangka waktu penerusan di negara setempat

3. Tidak ada jangka waktu batas waktu minimum penerima

4. Dokumen disampaikan melalui otoritas kehakiman negara asal kepada kementeian kehakiman turki.

5. Surat permohonan harus jelas dan dilengkapi dengan nomor telefon yang dapat dihubungi di Turki dan alamat email.

Ketentuan :

Penyampaian surat rogatori dan dokumen pengadilan dalam masalah perdata disampaikan dalam dua rangkap (2 salinan surat permintaan beserta dokumennya) melalui saluran diplomatik kepadaMInistry of Justice of Slovenia. Setelah itu akan dikirimkan oleh Pemerintah Slovenia kepada otoritas berwenang (biasanya ditujukan kepada pengadilan negeri yang berwenang). 

Keseluruhan dokumen yang disampaikan harus diterjemahkan ke dalam bahasa Slovenia. Apabila dokumen tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Slovenia maka Pihak tertuju berhak menolak dokumen tersebut.

Dokumen harus mencantumkan: nama, nama akhir, alamat, dan nama kota tempat domisili. Jika memungkinkan mencantumkan pula tanggal lahir dan nomor kartu identitas Pihak tertuju untuk memudahkan pencarian.

Ketentuan Bantuan Teknis Hukum Masalah Perdata/Rogatori di Negara Republik Arab Suriah:

1.Dokumen harus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh jasa penerjemah tersumpah.

2.Diharuskan mencantumkan alamat domisili lengkap berikut nomor telepon pihak tertuju.

3.Tidak ada kewajiban jangka waktu minimal pengiriman dokumen.

4.Otoritas setempat hanya menerima dokumen asli.

Ketentuan :

Seluruh dokumen yang disampaikan (baik asli maupun salinannya) diharuskan melampirkan terjemahan bahasa Rusia.

Bagi Indonesia yang tidak memiliki perjanjian penanganan bantuan teknis hukum masalah perdata secara bilateral maupun multilateral dengan Rusia, penyampaian dokumen dilakukan melalui jalur diplomatik. Dalam hal ini dokumen dari Pemerintah Indonesia harus disampaikan melalui KBRI Moskow.

Tidak terdapat jangka waktu tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Rusia dalam penyampaian dokumen tersebut

Ketentuan :

Dokumen Panggilan Sidang dan Isi Putusan Perkara khususnya yang ditujukan kepada warga negara Qatar disampaikan oleh Perwakilan Republik Indonesia di Doha melalui Kementerian Luar Negeri Negara Qatar (Direktorat Konsuler). Selanjutnya, Kementerian Luar Negeri Negara Qatar akan meneruskan dokumen tersebut kepada institusi Mahkamah Qatar sebelum akhirnya disampaikan kepada pihak yang berperkara.

Apabila pihak yang berperkara di Qatar merupakan Warga Negara Indonesia, maka dokumen Panggilan Sidang dan Isi Putusan Perkara dapat disampaikan oleh Perwakilan Republik Indonesia di Doha secara langsung dengan cara menghubungi/memanggil yang bersangkutan untuk mengambil dokumen Panggilan Sidang dan Isi Putusan Perkara ke kantor Perwakilan Republik Indonesia di Doha serta dibuatkan Berita Acara Serah Terima Dokumen.

Jika pihak yang berperkara di Qatar merupakan warga negara Qatar, maka Dokumen Panggilan Sidang dan Isi Putusan Perkara harus disertai terjemahan dalam Bahasa Arab. Apabila pihak yang berperkara di Qatar merupakan warga negara asing lainnya, maka Dokumen Panggilan Sidang dan Isi Putusan Perkara harus disertai terjemahan dalam Bahasa Inggris.

Dalam permohonan penyampaian Dokumen Panggilan Sidang dan Isi Putusan Perkara kepada pihak yang berperkara di Qatar, wajib mencantumkan alamat dan nomor telepon yang bersangkutan. Pastikan bahwa alamat dimaksud mencantumkan informasi nomor Kotak Pos (PO Box), di Qatar tidak ada jasa layanan Pos Keliling untuk mengantarkan dokumen/surat ke alamat tempat tinggal

Catatan:

-Batas waktu minimum penerimaan dokumen dengan tanggal sidang: 1 bulan

-Dokumen rangkap 2 dan dokumen fisik asli

-Penandatangan Surat Permohonan Bantuan Teknis Hukum : panitera (as of 02/2024)

Ketentuan:

1. Dokumen yang dipersyaratkan berjumlah 2 rangkap
2. Bentuk dokumen yang dipersyaratkan meliputi dokumen asli yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa spanyol terjemaah tersumpah (certified translator) dan di apostile oleh Kementerian Hukum RI
3. Penandatangan Surat Permohonan Bantuan Teknis Hukum wajib oleh Hakim
4. Prosedur penanganan dokumen hukum masalah perdata dilakukan oleh Kementerian Kehakiman Negara Akreditasi dan Negara Rangkapan

i) Penyampaian berkas dokumen hukum dimaksud disertai dengan surat pengantar dalam bentuk nota diplomatik (nota verbal) dari KBRI yang menyatakan permintaan bantuan penanganan dokumen dan menyebutkan nama serta alamat individu atau organisasi yang dituju secara jelas ke Kementerian Luar Negeri

ii) Permintaan bantuan penanganan berkas dokumen hukum dimaksud akan diteruskan kepada pihak berwenang terkait di Peru dan Bolivia dalam hal ini Kementerian Kehakiman setempat

iii) Kementerian Kehakiman akan meneruskan berkas dokumen hukum kepada pihak yudikatif

iv) Setelah didapat konfirmasi penanganan lebih lanjut, termasuk dalam hal pihak berwenang terkait tidak dapat menindaklanjuti permintaan tersebut, Kantor Kementerian Luar Negeri konfirmasi dimaksud kepada KBRI