Kepaniteraan Mahkamah Agung
mewujudkan badan peradilan indonesia yang agung 
Selamat Datang di Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Ketentuan :
Peru
Peru bukan merupakanpihak dari Konvensi Den Haag tentang Layanan Luar Negeri dari Dokumen Yudisialdan Ekstra Yudisial dalam Masalah Sipil dan Komersial
Kerjasama Hukum dan pengiriman Dokumen bersifat perdata maupun pidana dikirimkan melalui jalur Diplomatik, yaitukepada Kemlu Peru yang kemudian ditujukan kepada alamat yang dituju.
Bolivia
Pengiriman Dokumen bersifat perdata maupun pidanadikirimkan melalui jalur Diplomatik, yaitu kepada Kedutaan Bolivia di Lima,Peru.
Ketentuan :
1.Permohonan harus disampaikan Perwakilan RI kepada Kementerian Luar Negeri Palestina untuk kemudian disampaikan kepada WN/Instansi terkait di Palestina.
2.Pengiriman harus dilakukan dengan tenggat waktu sesuai dengan kewajaran urgensi.
3.Otoritas setempat tidak dapat menerima salinan berkas surat permohonan (harus asli).
4.Terdapat Kewajiban Penerjemahan Bahasa dokumen ke dalam bahasa Inggris atau Arab oleh jasa penerjemah tersumpah dengan disertai dokumen dalam bahasa indonesia.
Ketentuan :
1.Wajib Menerjemahkan Dokumen ke dalam Bahasa Resmi Negara Namibia (Bahasa Inggris) dengan menggunakan jasa penerjemah tersumpah.
2.Permohonan diterima minimal 3 bulan sebelum jadwal sidang.
3.Harus mencantumkan alamat domisili tertuju secara lengkap berikut dengan nomor telepon dan alamat email pihak tertuju.
Ketentuan :
Tidak terdapat pengaturan baku yang mengatur penyampaian dokumen ke Liechtenstein. Praktik yang berlangsung hingga saat ini adalah KBRI Bern menyampaikan dokumen hukum di bidan perdata yang ditujukan kepada warga negara maupun badan hukum Liechtenstein melalui Kedutaan BesarLiechtenstein yang ada di Bern, Swiss yang kemudian akan meneruskan dokumen tersebut kepada otoritas terkait di Liechtenstein melaluiOffice of Justice, Ministry of Home Affairs,Justice, and Economic Affairs. Bahasa resmi yang digunakan di Liechtenstein adalah bahasa Jerman. Oleh karena itu, penyampaian dokumen hukum dimaksud harus disertai dengan terjemahan dalam Bahasa Jerman.
Ketentuan :
Pemerintah Korea Selatan cq. Pengadilan Negeri setempat meminta agar setiap penyampaian dokumen panggilan sidang WN Korea Selatan dilengkapi dengan terjemahan yang dilakukan oleh penerjemah tersumpah ke dalam Bahasa Korea dan dilegalisasi di Kedutaan Korea Selatan di Jakarta.
National Court Administration memerlukan waktu setidaknya 2 (dua) bulan untuk memproses permohonan panggilan.
Ketentuan Baru
a.Semua dokumen termasuk surat pengantar dan formulir dilengkapi dengan terjemahan dalam Bahasa Korea.
b.Dokumen meliputi Dokumen dari Pengadilan Indonesia dan Lembar Permohonan Bantuan Hukum Internasional Pelayanan Penyampaian Dokumen dengan disertai terjemahan dalam Bahasa Korea.
c.Proses permohonan penerusan dokumen panggilan sidang dari pengadilan asing di Korea Selatan dilaksanakan oleh National Court Administration dengan melampirkan dokumen asli (original document yang dibubuhi cap basah).
d.National Court Administration menginformasikan bahwa waktu minimal yang diperlukan adalah 2 (dua) bulan sejak diterimanya dokuman asli
Ketentuan :
Setiap Dokumen Pengadilan yang disampaikan minimal diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.
Ketentuan :
1. Dokumen akan diproses apabila penulisan alamat sesuai dengan ketentuan negara setempat. Untuk dokumen yang dikirimkan kepada pihak di Hong Kong, disarankan nomenklatur Hong Kong ditulis sebagai berikut: Hong Kong, SAR, China.
2. Dokumen yang dikirimkan selain dokumen asli, juga disyaratkan terdapat 2 salinan untuk masing-masing dokumen dalam Bahasa Inggris, Indonesia, dan China.
Ketentuan :
1.Dokumen Rogatori dapat disampaikan olehPerwakilan Negara Asing terkait di Hongaria melalui Nota Diplomatik.
2.Seluruh kelengkapan dokumen harus diterjemahkanoleh penerjemah tersumpah ke dalam Bahasa hongaria (Magyar).
3.Dokumen dapat berupa salinan resmi yang telahdilegalisasi
Proses penyampaian dokumen rogatori di wilayahHongaria memakan waktu setidaknya 1-2 bulan, tergantung dari kelengkapandokumen
Ketentuan :
1.Dokumen yang disampaikan kepada otoritas terkaitharus menggunakan bahasa Melayu maupun bahasa Inggris yang merupakan bahasa resmi.
2.Dokumen yang disampaikan dapat berupa salinan(copy) surat permohonan yang ditambahkan dengan surat asli dari KBRI BSB sebagai permohonan kepada otoritas terkait di Brunei Darussalam.
3.Jika dokumen yang dikirim ditujukan kepadaperorangan, Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, maka dokumendimaksud dapat langsung dikirimkan kepada yang bersangkutan selama detailpenerima telah dituliskan secara lengkap.
{jatabs type="modules" module="most-read-tab"} {/jatabs}