JAKARTA | (10/6) - Sejak diberlakukan mulai 1 Mei 2024,  MA telah menerima 357 upaya hukum elektronik yang terdiri atas 348 perkara kasasi dan 9 perkara peninjauan kembali. Perkara  Upaya hukum tersebut berasal dari pengadilan negeri 340 perkara, pengadian agama 7 perkara, pengadilan militer 9 perkara dan pengadilan tata usaha negara 1 perkara. Total pengadilan yang telah mengirimkan upaya hukum secara elektronik ke Mahkamah Agung sebanyak 174 pengadilan.

Data tersebut, menurut Panitera MA, Heru Pramono,  berdasarkan informasi SIAP MA  per hari  Jum’at (7/6) lalu.  Dalam waktu satu minggu, kata Heru, telah terjadi lonjakan perkara yang diterima MA. Sebagaimaan diberitakan sebelumnya , data akhir Mei (31/5), jumlah perkara yang diterima aplikasi SIAP tercatat sebanyak 165 perkara. Kini jumlah tersebut meningkat tajam.

“ Perkembangan data ini menunjukan  kesiapan sekaligus dukungan pengadilan terhadap kebijakan yang digariskan oleh MA yang patut  kita apresiasi”, ujar Heru Pramono

Lebih lanjut Panitera MA menjelaskan sebaran perkara tersebut berdasarkan alokasi pada Kepaniteraan Muda Perkara.   Kepaniteraan Muda Perkara Pidana Khusus sebanyak 275 perkara, Kepaniteraan Muda Pidana sebanyak 45 perkara,  Kepaniteraan Muda Perdata sebanyak 20 perkara, Kepaniteraan Muda Perdata Agama sebanyak 7 Perkara, Kepaniteraan Muda Pidana MIliter sebanyak 7  perkara dan Kepaniteraan Muda TUN 1 perkara.

Sebaran jumlah perkara kasasi dan peninjauan kembali pada setiap Kepaniteraan Muda perkara adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Status proses penanganan perkaranya adalah sebagai berikut:  proses penerimaan di TU Sekpan 4 perkara,  penerimaan berkas oleh panmud perkara 90 perkara, penelaah kelengkapan berkas 237 perkara, konfirmasi kelengkapan berkas 22 perkara, penunjukan panitera pengganti 3 perkara dan penandatanganan putusan 1 perkara.

Dari sisi jumlah pengadilan terbanyak menyampaikan permohonan upaya hukum ,  PN Rantau Prapat menempati posisi pertama dengan jumlah 16 perkara, disusul oleh PN  Ambon sebanyak 13 perkara dan PN Surakarta sebanyak 12 perkara.

Berikut rincian permohonan kasasi/pk elektronik yang telah diterima oleh MA per 7 Juni 2024.

JAKARTA | (6/6)  Panitera Mahkamah Agung, Heru Pramono, memimpin langsung sosialisasi pengajuan kasasi/PK elektronik untuk pengadilan se-wilayah Kalsel dan Kalteng, 5-6 Juni 2024, di kota Banjar Baru.  Dalam  periode waktu yang bersamaan, Kepaniteraan MA menggelar kegiatan serupa di Palembang dan Pekanbaru dengan tim yang berbeda. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Panitera MA mengupas tuntas berbagai persoalan implementasi kasasi/ PK elektronik. Selama sosialisasi berlangsung, Panitera MA  memberikan kesempatan kepada  peserta untuk bertanya sepuasnya kepada Tim Sosialisasi Kepaniteraan MA.

Dalam setiap  tempat penyelenggaraan sosialisasi, MA menentukan komposisi peserta dari setiap pengadilan terdiri atas Ketua, Panitera, dan operator. Komposisi perserta tersebut menyesuaikan subatansi materi sosialisasi yang terbagi pada meteri kebijakan dan teknis aplikasi.

Kegiatan sosialisasi di Banjar Baru ini dibagi menjadi dua tempat dan dua waktu penyelenggaraan. Untuk pengadilan negeri se-wilayah  Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, kegiatan sosialisasi dilaksanakan Rabu (5/6)  yang dipusatkan di Kantor  Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Sedangkan untuk pengadilan agama dan pengadilan tata usaha negara se-wilayah Kalsel dan Kalteng dilaksankaan Kamis (6/6) di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

Dalam dua penyelenggaraan kegiatan sosialisasi tersebut, peserta sosialisasi sangat antusias memanfaatkan sesi tanya jawab yang dibuka seluas-luasnya oleh Panitera MA.  Tingginya antusiasme peserta menyambut sosialisasi kasasi/PK elektronik menjadikan kegiatan sosialisasi berlangsung penuh seharian, mulai pukul 08.00 sampai pukul 17.00.

Sementara itu khusus untuk lingkungan peradilan militer,  kegiatan sosialisasi dilaksanakan tersendiri di gedung Dilmil Banjarmasin, Rabu (5/6).  Dalam sosialisasi di lingkungan peradilan militer yang  menjadi peserta bukan hanya dari pengadilan militer tetapi juga dari unsur penegak hukum terkait dari polisi militer dan oditur militer. Nara sumber yang hadir dalam sosialisasi di lingkungan peradilan militer adalah Hakim Agung Kamar Pidana, YM Hidayat Manao.

Beberapa persoalan yang mengemuka pada pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:

Permohonan Kasasi Diajukan oleh Kedua Belah Pihak

Pertanyaan apakah permohonan kasasi dapat diajukan oleh kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat maupun Terdakwa dan JPU, selalu mengemuka dalam setiap sosialisasi. Hal tersebut juga kembali dipertanyakan oleh peserta sosialisasi di Kalsel. Menanggapi pertanyaan tersebut, Tim Sosialisasi MA yang merepresentasikan unsur pengembang aplikasi, Sinta Aprilia Sari dan Yenni Viki Efendi, menjelaskan bahwa aplikasi SIPP Versi 5.5.0 telah mengakomodir pengajuan upaya hukum yang diajukan oleh ke dua belah pihak, baik diajukan dalam waktu bersamaan maupun dalam waktu yang berbeda.

Menurutnya, pemrosesan pendaftaran upaya hukum dilakukan satu persatu. Sebagai contoh, jika yang mengajukan upaya hukum adalah penggugat, maka dipilih nama penggugat yang mengajukan upaya hukum.  Selanjutnya, diproses tahapan upaya hukum sebagaimana prosedur hukum acara. Apabila dalam waktu berikutnya, pihak tergugat juga  mengajukan upaya hukum, maka kembali dilakukan prosedur yang sama sebagaimana proses pendaftaran upaya hukum dari penggugat, dengan memilih nama Tergugat yang mengajukan upaya hukum. Menurut Sinta, hal yang sama juga berlaku dalam perkara pidana.  

Dengan melalui proses tersebut, prosedur dan perhitungan waktu administrasi upaya hukum dilakukan masing-masing. 

“Penggugat akan diberikan batas waktu menyampaikan memori kasasi terhitung sejak tanggal akta pernyataan kasasinya didaftarkan, Demikian halnya dengan memori kasasi Tergugat. Penggugat juga akan diberikan waktu menyampaikan kontra memori kasasi dihitung dari diterimanya memori kasasi dari Tergugat”, ujar  Yenni menambahkan.

Pengiriman Biaya Perkara Hanya Untuk Satu Pihak

“Meskipun kedua belah pihak mengajukan kasasi, biaya  perkara yang dikirimkan ke MA hanya untuk 1 orang. Hal ini karena MA akan meregistrasi perkara tersebut dalam satu nomor perkra ”, ujar Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan.

Berkaitan dengan hal tersebut, alur kerja SIPP diharapkan mengakomodir  prosedur pembayaran biaya perkara tersebut.  Selain terkait pembayaran biaya perkara, hal yang mungkin terjadi dalam permohonan kasasi yang diajukan oleh kedua belah pihak adalah permohonan salah satu pihak tidak memenuhi syarat formal.  Jika hal tersebut terjadi, maka penetapan TMS dari ketua pengadilan disertakan dalam berkas elektronik.

Virtual Account Dibuat oleh Aplikasi SIPP

Perubahan lain dari implementasi  pengajuan kasasi/PK secara elektronik adalah pembuatan VA dilakukan hanya satu pintu, yaitu SIPP. Pengadilan tidak diperkenankan membuat VA melalui aplikasi Direktori Putusan ataupun situs web Kepaniteraan MA. Pembayaran VA pun hanya dilakukan oleh petugas pengadilan. Pihak berperkara menyetor seluruh komponen biaya perkara, yang terdiri atas biaya proses  pada pengadilan tingkat pertama dan biaya kasasi/PK, melalui kepaniteraan pengadilan tingkat pertama.

Nomor VA yang diproduksi oleh SIPP terdiri dari 15 digit angka yang merupakan kombinasi dari  3 kode BPI-BSI (angka 900),   4 kode institusi biaya perkara MA (5701) dan   8 angka kode bayar. Bagi pengadilan yang akan membayar VA dari bank selain BSI dengan mekanisme transfer antar  bank, maka sebelumnya dimasukan kode Bank BSI (451) lalu diisi 15 digit angka VA tersebut. Sementara itu untuk pembayaran dari BSI Mobile,  hanya memasukan kode bayar setelah memilih nomor institusi pada menu bayar. Informasi lengkap cara bayar bisa diakses pada situs web Kepaniteraan MA. [an]

Pekanbaru | (06/06/2024) Ketua PT Riau, Siswandriyono, Ketua PTA Pekanbaru, Syahril, dan Ketua PTA Padang, Abd Hamid Pulungan, menyatakan siap mengawal pengadilan tingkat pertama yang berada di wilayah yurisdiksinya masing-masing untuk mengimplementasikan pengajuan upaya hukum Kasasi/PK secara elektronik. Pernyataan tersebut disampaikan pada sela-sela acara sosialisasi Kasasi/PK secara elektronik yang diselenggarakan di Hotel Pangeran, Pekanbaru (06/06).

Sosialisasi Dipusatkan di Pekanbaru

Kepaniteraan MA masih terus menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pengajuan upaya hukum Kasasi/PK secara elektronik ke daerah-daerah. Bagi pengadilan yang berada pada Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, sosialisasi diselenggarakan pada tanggal 06 Juni 2024 di Pekanbaru, Riau. Sosialisasi tersebut diikuti oleh pimpinan pengadilan tingkat banding, pimpinan pengadilan tingkat pertama, panitera pengadilan tingkat banding, panitera pengadilan tingkat pertama, dan seluruh operator SIPP pada empat lingkungan peradilan di wilayah provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.

Kekompakan Pimpinan Pengadilan

Di sela-sela kegiatan sosialisasi, tim redaksi berhasil mewawancarai ketua pengadilan tingkat banding yang berkesempatan hadir pada sosialisasi tersebut, yaitu Ketua PT Riau, Siswandriyono, Ketua PTA Pekanbaru, Syahril, dan Ketua PTA Padang, Abd. Hamid Pulungan.

Ketua PT Riau menyatakan bahwa kebijakan kasasi/PK secara elektronik merupakan implementasi dari asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sehingga PT Riau dan seluruh pengadilan di bawah yurisdiksinya selalu siap untuk mengimplementasikannya.

“Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengamanatkan agar peradilan diselenggarakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Implementasi kasasi/PK secara elektronik ini adalah usaha untuk mewujudkan asas tersebut. Oleh sebab itu, tentu PT Riau dan seluruh pengadilan negeri di wilayah yurisdiksi PT Riau siap mengimplementasikan kebijakan tersebut”, tegas Siswandriyono.

Senanda dengan pernyataan Ketua PT Riau, Ketua PTA Pekanbaru juga menegaskan hal yang serupa.

“Kita tahu bersama bahwa kasasi/PK secara elektronik ini merupakan bagian dari modernisasi manajemen peradilan yang bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh sebab itu, tidak ada sikap lain bagi kami kecuali siap mendukung implementasinya” pungkas Syahril.

Abd Hamid Pulungan sebagai Ketua PTA Padang juga memastikan bahwa seluruh pengadilan agama yang berada di wilayah hukum PTA Padang siap mengimplementasikan Kasasi/PK secara elektronik.

“Saya selaku ketua PTA Padang menyatakan bahwa PTA Padang dan seluruh pengadilan di wilayah yurisdiksi PTA Padang siap mengawal dan mengimplementasikan kebijakan yang visioner ini” terang Ketua PTA Padang. [aza/wrd]

JAKARTA | (5/6) - Sebagaimana diberitakan pada  Jum’at (31/5), pekan lalu,  Mahkamah Agung telah menerima 165 permohonan kasasi secara elektronik. Permohonan tersebut berasal dari 157 pengadilan negeri, 2 pengadilan agama, dan  6 dari pengadilan militer. Permohonan kasasi elektronik yang telah  mendapatkan nomor register sebanyak 3 perkara. Diantara 3 perkara tersebut, 1 perkara telah diputus oleh hakim tunggal yaitu perkara nomor  3899 K/Pid.Sus/2024.

Perkara tersebut berasal dari Pengadilan Negeri Curup yang diregistrasi dengan nomor perkara  3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Crp. Pada  tingkat kasasi perkara tersebut ditangani oleh hakim tunggal  yang ditunjuk oleh Ketua Kamar Pidana MA, yaitu  Sutarjo, S.H., M.H. Sedangkan panitera pengganti untuk perkara tersebut ditunjuk  Dwi Sugiarto, S.H., M.H. Perkara tersebut  telah diputus pada hari Senin 3 Juni 2024. Saat ini, sistem informasi perkara Mahkamah Agung menunjukan bahwa perkara tersebut dalam proses minutasi.

Dalam penanganan perkara kasasi elektronik, salinan petikan putusan segera disampaikan ke pengadilan pengaju. Salinan yang disampaikan tersebut berbentuk elektronik yang telah ditandatangani (secara elektronik) oleh Panitera Muda Perkara Pidana Khusus. Hal yang sama juga akan diterapkan untuk pengiriman  salinan putusan. [an]

Jakarta | (31/5) - Per hari Jum’at (31/5), kebijakan pengajuan kasasi/PK elektronik genap berusia satu bulan. Selama periode 1 bulan pemberlakuan kebijakan tersebut,  Mahkamah Agung telah menerima 165 permohonan kasasi elektronik.  Sebanyak 117 perkara diadministrasikan oleh  Kepaniteraan Muda Pidana Khusus.  Sementara itu, 48 perkara lainnya secara berturut-turut diadministrasikan oleh Kepaniteraan Muda: Pidana (26 perkara), Perdata (9 perkara), Pidana Militer (6 perkara), Perdata Khusus (5 perkara), dan Perdata Agama (2 perkara).

Dari sisi tahapan proses penanganan perkara, 165 permohonan kasasi elektronik tersebut dapat dikelompokkan secara kronologis sebagai berikut. Tahapan proses penerimaan oleh TU Sekpan sebanyak 24 perkara. Tahapan penerimaan berkas oleh Panmud Perkara sebanyak 57 perkara. Tahapan  penelaahan kelengkapan berkas sebanyak 71 perkara, Tahapan konfirmasi kelengkapan berkas sebanyak 10 perkara. Tahapan penentuan kamar sebanyak 2 perkara, dan tahapan musyawarah majelis sebanyak 1 perkara.

Panitera MA: Perketat QC

Dari data tahapan proses tersebut, perkara  yang dinyatakan memenuhi syarat kelengkapan berkas dan telah mendapatkan nomor perkara sebanyak 3 perkara. Sementara 10 perkara dinyatakan tidak memenuhi syarat kelengkapan sehingga  proses registrasi ditunda dan pengadilan pengaju dimintakan untuk segera melengkapi.  Menanggapi  perkara yang  ditunda proses registrasinya, Panitera MA Heru Pramono, meminta perhatian para Panitera Pengadilan Pengaju agar memperketat  quality control.

“Berdasarkan  catatan dari penelaah, banyak ditemukan berkas perkara elektronik yang tidak valid antara lain: Berita Acara Sidang tidak ditandatangani majelis dan PP, dakwaan tidak ditandatangani jaksa, bundel A tidak lengkap,    ditahan tapi dinyatakan dalam keterangan tidak ditahan”,   jelas Panitera MA.

Melihat banyaknya berkas dalam status konfirmasi kelengkapan berkas, Panitera MA meminta Panitera Pengadilan untuk benar-benar menerapkan quality control. Hal tersebut dikarenakan ketika pengadilan dimintakan kelengkapan berkas akan menjadi catatan buruk bagi proses QC pengadilan tersebut.

Perkara PN Curup : Kasasi Pertama Disidangkan Elektronik

Mahkamah Agung mencatat perkara kasasi yang diajukan secara elektronik dari Pengadilan Negeri Curup sebagai perkara pertama yang akan disidangkan secara elektronik oleh Hakim Tunggal Mahkamah Agung. Perkara  tersebut pada tingkat pertama dengan register 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Crp. MA mergistrasi perkara tersebut  dengan nomor 3899 K/Pid.Sus/2024. Sementara itu perkara yang saat ini sedang dalam proses penunjukan kamar adalah perkara kasasi yang berasal dari PN Subang (anak) dan PN Balige (narkotika).

Daftar 165 Perkara Kasasi Elektronik beserta tahapannya

Berikut ini daftar perkara kasasi yang diajukan secara elektronik beserta tahapan prosesnya di Mahkamah Agung

(an)