JAKARTA | (3/4) Hakim Agung Dr. H. Sunarto, S.H., M.H resmi menjabat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial  setelah mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI, Senin (3/4/2023), bertempat di Istana Negara, Jakarta. Pengangkatan dalam jabatan Waka MA Bidang Yudisial ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 12 P Tahun 2023.  Sunarto yang sebelumnya Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial  menggantikan posisi Hakim Agung Andi Samsan Nganro yang telah mencapai batas usia purnabhakti terhitung mulai tanggal 1 Februari 2023.  Dengan pelantikan ini, sementara waktu MA tidak memiliki  Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial.

Berdasarkan Undang-Undang MA,   pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dilakukan melalui proses pemilihan dari dan oleh hakim agung, kemudian calon terpilih ditetapkan oleh Presiden.  Sunarto  terpilih dalam proses pemilihan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial yang  berlangsung pada Sidang Paripurna Khusus Mahkamah Agung pada Selasa (7/2/2023) . Mantan Ketua Kamar Pengawasan ini meraih 27 dari total 44 suara pada putaran pertama pemiihan sehingga dinyatakan sebagai  Wakil Ketua MA Bidang Yudisial terpilih karena jumlah suara yang memilihnya mencapai lebih dari 50% ditambah 1.  Sementara itu, sisa suara terbagi kepada Dr. Yulius, S.H., M.H (12 suara), Dr. H Haswandi, S.H., S.E., M.Hum. M.M (3 suara) dan Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum (2 suara).

Dengan jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial,  mantan Kepala Badan Pengawasan ini akan  membawahi Ketua Kamar Pidana, Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Agama, Ketua Kamar Militer dan Ketua Kamar TUN.

Jejak Karir

Sunarto Lahir di Sumenep, 11 April 1959. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 22 Juli 2015, kemudian menjabat sebagai Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung sejak 29 Maret 2017 menggantikan Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., yang terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial. Sejak tanggal 23 Mei 2018 menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial menggantikan H. Suwardi, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Jabatan Wakil Ketua Non Yudisial berakhir pada tanggal 3 April 2023 bersamaan dengan pengambilan sumpah sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.

Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain pernah menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo, Inspektur Wilayah pada Badan Pengawasan dan kemudian menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Sarjana Hukum diperoleh
dari Universitas Airlangga Surabaya tahun 1984, gelar Magister Hukum pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2000 dan gelar Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Airlangga Surabaya tahun 2012..

JAKARTA | (31/03) Kepaniteraan MA kembali menggelar Workshop Publikasi Putusan dan Update Informasi Lainnya pada Direktori Putusan. Workshop tersebut dibuka langsung oleh Panitera MA, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.. Sekretaris Kepaniteran serta beberapa pejabat eselon III dan IV pada Sekretariat Kepaniteraan MA juga turut hadir dalam pembukaan acara tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari, yaitu dari tanggal 29 s.d. 31 Maret 2023 tersebut diikuti oleh Tim Redaksi Direktori Putusan, Tim Pusat Data Direktori Putusan, Tim Upload dari seluruh Kamar, Tim Upload dari Panitera Muda Perkara Pidana, serta Tim Upload dari Panitera Muda Perkara Pidana Khusus.

Ragam Informasi yang Dipublikasi

Saat menyampaikan laporan kegiatan, Asep Nursobah, selaku Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan MA menyatakan bahwa informasi yang dipublikasikan pada kegiatan workhsop tersebut tidak terbatas pada putusan Mahkamah Agung, tetapi juga hasil rumusan kamar dan juga petikan putusan.

“Ada 4.756 file putusan yang telah kita siapkan untuk diunggah. Semoga tidak ada kendala teknis, sehingga putusan tersebut dapat terunggah seluruhnya. Selain mempublikasikan putusan, kita juga akan mengunggah Hasil Rumusan Kamar Tahun 2022 juga petikan putusan. Upload petikan putusan ini kita lakukan untuk kepentingan SPPT-TI yang sedang kita bangun bersama lembaga penegak hukum lain” ungkap Asep Nursobah.

Tujuh Juta Putusan

Saat memberikan pengarahan, Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. mengungkapkan rasa syukur yang mendalam. Hal ini dikarenakan pada Direktori Putusan telah terunggah lebih tujuh juta putusan.

“Hingga tanggal 29 Maret 2023, telah ada tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam putusan yang terunggah dalam Direktori Putusan. Dari jumlah tersebut, putusan kasasi berjumlah seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga putusan dan Peninjauan Kembali berjumlah lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima putusan. Terima kasih atas kerja keras kita semua”, ungkap Ridwan Mansyur.

Selain itu, Panitera MA juga menghimbau agar Tim Publikasi Putusan terus meningkatkan kualitas kinerjanya. Ia berharap agar Tim Upload Putusan lebih mencermati kembali proses pengaburan informasi pada putusan pasca berlakunya SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022.

“Mari kita tingkatkan kualitas kinerja kita. Salah satu hal yang perlu dicermati kembali pasca berlakunya SK KMA 2-144 tahun 2022 adalah mengenai pengaburan atau anonimisasi putusan dalam perkara tindak pidana terorisme. Dalam perkara terorisme, sebelum putusan dipublikasikan, identitas hakim, panitera sidang, jaksa penuntut umum, penyidik, saksi, dan ahli harus dikaburkan terlebih dahulu”, tegas Panitera MA

4552 Putusan dalam Tiga Hari

Peserta workshop menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi dalam kegiatan tersebut. Sejak pembukaan kegiatan, para peserta telah menunjukkan semangatnya untuk mengunggah putusan. Walhasil, saat kegiatan ditutup, tercatat terdapat 4552 putusan yang berhasil terunggah pada Direktori Putusan. Selain putusan, dalam workshop yang dilaksanakan selama tiga hari tersebut juga telah berhasil mengunggah 1006 petikan putusan dan beberapa rumusan kamar yang telah ditetapkan melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Hal tersebut merupakan capaian yang menggembirakan, mengingat Mahkamah Agung saat ini memang sedang terus mengupayakan transparansi lembaga peradilan demi meningkatkan kepercayaan publik.[aza/mrg/wrd]

JAKARTA | (14/03) - Kepaniteraan MA menyelenggarakan kegiatan pemantauan dan penilaian (monev) atas pelaksanaan kebijakan administrasi upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali di wilayah hukum pengadilan di Provinsi Sumatera Utara, 13-14 Maret 2023. Pengadilan yang dipilih adalah Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.  Kegiatan monev yang  dipimpin langsung oleh Panitera Mahkamah Agung ini menyasar kepatuhan pengadilan terhadap kelengkapan berkas perkara upaya hukum kasasi dan peninjauan  kembali.

Pelaksanaan kegiatan monev oleh Kepaniteraan MA merupakan tindak lanjut adanya pelimpahan kewenangan penerimaan dan penelaahan  berkas kasasi, peninjauan kembali, grasi dan hak uji material kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung berdasarkan SK KMA 243 Tahun 2019.  Kegiatan Perdana Monev difokuskan pada perkara perdata dan pidana, oleh karena itu yang memimpin langsung adalah Panmud Pidana Umum dan Panmud Perdata yang didamping oleh para Pranata Peradilan yang terlibat dalam proses penelaahan berkas.

Kegiatan monev dilakukan dengan beberapa metode dan pendekatan. Pertama kali Panitera Muda Perkara menyampaikan paparan kelengkapan berkas perkara Bundel A dan Bundel B berdasarkan buku II & Lembar Telaah.  Selanjutnya, dilakukan evaluasi permasalahan kelengkapan berkas yang diterima Kepaniteraan dari pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Terakhir, peserta monev  diberikan kesempatan untuk tanya jawab dan diberikan kuesioner.

667 Berkas Dikembalikan

Dalam paparan Tim Monev MA, terungkap  sebanyak 667 berkas perkara peradilan umum dikembalikan ke pengadilan pengaju sepanjang tahun 2022 karena tidak memenuhi persyaratan kelengkapan berkas. Tim Monev mengungkap, akibat berkas tidak lengkap, berkas tersebut tidak bisa langsung di register. Sehingga membuat waktu penelaahan berkas melebihi batas maksimal yang telah ditentukan

Tim Monev juga menyampaikan permasalahan  lain yang sering terjadi dalam pengiriman berkas, diantaranya: Bundel A tidak terkirim, lamanya berkas diterima di MA setelah tanggal Cap Pos Pengiriman, kekeliruan pengiriman berkas, penyusunan bundel berkas tidak sesuai dengan ketentuan, tidak disertakan dengan dokumen elektronik/ dokumen elektronik tidak bisa dibuka, surat kuasa kasasi tidak sesuai ketentuan, akta permohonan kasasi tidak sesuai ketentuan, dan banyak permasalahan lainnya.

“Diharapkan setelah pelaksanaan monev di pengadilan negeri Medan dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam permasalahan kelengkapan berkas perkara dapat teratasi sehingga mempercepat penanganan perkara di Mahkamah Agung’,  pungkas Panitera MA. [an]

Jakarta | (03/03/2023) Mahkamah Agung menerima permohonan peninjauan kembali sepanjang tahun 2022 sebanyak 9.519 perkara. Jumlah tersebut terdiri atas permohonan peninjauan kembali  yang berasal dari  empat lingkungan badan peradilan sebanyak  3.426 perkara dan permohonan peninjauan kembali perkara dari pengadilan pajak sebanyak 6.093 perkara. Jumlah perkara peninjauan kembali  dari empat lingkungan peradilan yang diterima tahun 2022 meningkat 66,55% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima 2.057 perkara. Sementara itu, jumlah perkara peninjauan kembali perkara dari pengadilan pajak meningkat 80,85% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima 3.369 perkara. Dari keseluruhan jumlah permohonan peninjauan kembali tersebut,  hanya 1.204 perkara (12,86%) yang dikabulkan. Selebihnya (87,14%), Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali tersebut.

Gambaran tersebut diungkap dalam Buku Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2022. Dalam Buku tersebut juga disampaikan putusan berkekuatan hukum tetap pada tingkatan mana yang paling banyak diajukan upaya hukum peninjauan kembali.

Secara umum, putusan berkekuatan hukum tetap (perkara non-pajak) yang paling banyak diajukan peninjauan kembali, secara berturut-turut  adalah (1) putusan kasasi yang mencapai 1.881 perkara (54,90%), (2) putusan pengadilan tingkat pertama sebanyak 1.271 perkara (37,10%), (3) putusan pengadilan tingkat banding sebanyak  172 perkara (5,02%) dan (4) putusan peninjauan kembali sebanyak 102 perkara (2,98%). [an]

JAKARTA | (02/03) Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan. Berdasarkan Buku Laporan Tahunan MA Tahun 2022. Permohonan kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2022 sebanyak  18.454 perkara. Jumlah ini  meningkat 34,92% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima 13.678 perkara. Dari keseluruhan permohonan kasasi tersebut,  hanya 2.208 perkara (11,92%) yang dikabulkan dan sebanyak 4.617 perkara (24,92%) diputus dengan Tolak Perbaikan. Sedangkan sisanya, 11.706 (63,17%), permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung.

Permohonan kasasi adalah upaya hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat banding atau putusan tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Apabila  permohonan kasasi dikabulkan, artinya Mahkamah Agung mengadili sendiri dan  membatalkan putusan pengadilan tingkat banding tersebut.

Berdasarkan Pasal  30 UU 14 Tahun 1985, MA   dalam   tingkat  kasasi  membatalkan   putusan   atau   penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena : (a). tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; (b). salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;  dan/atau (c).       lalai  memenuhi  syarat-syarat  yang  diwajibkan  oleh  peraturan  perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Merujuk pada data permohonan kasasi yang dikabulkan sebanyak 11,92%, hal ini menunjukkan sebagian besar (88,08%) putusan banding yang diajukan kasasi telah  tepat dan benar dalam menerapkan hukum, sehingga Mahkamah Agung  menilai tidak ada alasan hukum untuk membatalkannya. Dalam  amar putusan yang menolak permohonan kasasi, Mahkamah Agung “sependapat” dengan  konstruksi penerapan hukum judex facti yang dimuat dalam pertimbangan hukumnya.

Data bahwa hanya 11,92% permohonan kasasi yang dikabulkan seyogyanya menjadi bahan pertimbangan dalam mengajukan kasasi. Apakah memang benar  bahwa ada alasan hukum untuk membatalkan putusan banding,  atau hanya “coba-coba”. Kalau hanya “coba-coba” maka peluang ditolaknya adalah 88,08%.

24,92% Permohonan Kasasi dijatuhi Putusan Tolak dengan Perbaikan.

Putusan Kasasi dengan amar “Tolak Perbaikan” adalah varian dari amar putusan “tolak permohonan kasasi”.  Amar “Tolak Perbaikan” menunjukkan  Mahkamah Agung menganggap tidak ada alasan untuk membatalkan putusan  yang diajukan kasasi sebagaimana dimaksud  Pasal 30 UU MA, akan tetapi ada amar tertentu dari putusan  tersebut  yang perlu diperbaiki. Sebagai contoh, MA memperbaiki jumlah besaran ganti rugi yang dibebankan kepada Tergugat karena judex factie kurang cukup mempertimbangkannya.  Demkian juga dalam perkara pidana, MA memberbaiki  besaran jumlah uang pengganti atau lamanya pidana yang dijatuhkan.

Ketika MA menjatuhkan amar menolak permohonan kasasi dengan perbaikan, maka  putusan pengadilan tingkat banding yang diajukan kasasi berlaku sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali terhadap amar yang diperbaiki oleh Mahkamah Agung, maka harus mengikuti amar yang telah diperbaiki tersebut. [an]

JAKARTA | (24/2) Mahkamah Agung telah berhasil meminutasi dan mengirim salinan putusan Kasasi/Peninjauan kembali sebanyak  31.455 perkara. Jumlah ini meningkat 45,72% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 21.584 perkara. Kinerja minutasi tahun 2022 merupakan capaian tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung.

Demikian disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI,  H.M. Syarifuddin, dalam pidato Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2022, Kamis (23/2), di Ruang Kusumah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta.  Pidato Ketua Mahkamah Agung tersebut disampaikan dalam Sidang Istemewa Mahkamah Agung  dengan agenda tunggal Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2022. Persamuhan tahunan ini diikuti oleh seluruh hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, para pejabat eselon I MA,  para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Kelas I.A pada ibu kota provinsi.  Gelaran tahunan MA ini juga mengundang para purnabhakti pimpinan MA dan para Ketua Mahkamah Agung Negara Sahabat. Mereka hadir langsung mengikut rangkaian kegiatan laporan tahunan secara bersemuka di gedung MA, Jakarta. Sementara itu,  para pimpinan Kementerian dan Lembaga, jajaran pengadilan se-Indonesia, organisasi masyarakat sipil, para mitra pembangunan MA,  rektor perguruan tinggi, mitra perbankan  dan para jurnalis mengikuti kegiatan ini secara daring melalui aplikasi zoom dan kanal Youtube Mahkamah Agung.

Capaian positif kinerja minutasi tahun 2022 selain karena jumlah yang meningkat dari tahun sebelumnya, juga dapat dilihat dari sisi rasio penyelesaian perkara (clearance rate).  Nilai clearance rate ini merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh  Konsorsium Internasional untuk Pengadilan yang Unggul (International Consortium for Court Excellence) guna mengukur kinerja pengadilan secara objektif.  Nilai clearance rate dihitung dengan cara membandingkan jumlah beban yang diterima dengan jumlah yang diselesaikan. Angka  clearance rate paling sedikit berada pada angka 100% yang menunjukkan kemampuan pengadilan menyelesaikan beban perkara yang diterima.

Merujuk pada Buku Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2022,  nilai rasio penyelesaian perkara mencapai 111,90%. Nilai ini diperoleh dengan membandingkan jumlah  salinan yang dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 31.455 perkara dan perkara yang diterima (diregister) sebanyak 28.109 perkara.

Ketepatan Waktu Minutasi

Dari sisi  ketepatan waktu minutasi perkara, dari jumlah 31.455 perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju, sebanyak 20.554 perkara diselesaikan  kurang dari 3 bulan sejak perkara tersebut diputus. Data ini menunjukkan ketepatan waktu minutasi mencapai 65,34%. Capaian ini meningkat lebih dari dua kali lipat (290,56%) jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya mencapai 16,73%.

Sementara itu, perkara sudah diputus namun belum diminutasi/dikirim ke pengadilan pengaju pada akhir tahun 2022 berjumlah 5.099 perkara. Perkara belum minutasi berkurang 45,54% dari tahun 2021 yang berjumlah 9.363 perkara. Perkara belum minutasi yang menjadi tunggakan Mahkamah Agung berjumlah 984 (19,30%) sedangkan 4.115 perkara (80,70%) masih di bawah  tenggang waktu minutasi yang ditentukan dalam SK KMA 214 Tahun 2014. Pada tahun 2021, rasio perkara belum minutasi yang bukan tunggakan sebesar 54,34% dan yang menjadi tunggakan sebesar 45,66%. Berdasarkan data tersebut,  Mahkamah Agung berhasil mereduksi tunggakan minutasi sebesar 64,48%. [an]