JAKARTA | (02/12/2022) — Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, menghimbau agar seluruh pengadilan tingkat pertama bersiap-siap untuk mengimplementasi pengajuan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik. Hal tersebut disampaikan dalam pengarahannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Pembayaran Biaya Perkara menggunakan Rekening Virtual dan Sosialisasi Kebijakan Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung, Jum’at, (02/12) di Bali. Kegiatan sosialialisasi yang didukung oleh BSI ini diikuti oleh seluruh jajaran pengadilan yang ada di Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat  secara hybrid. 

Himbauan yang disampaikan Panitera Mahkamah Agung tersebut berkaitan erat dengan telah ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik.

“Kebijakan terbaru terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi adalah Perma Nomor 6 Tahun 2022. Perma ini telah diundangkan pada tanggal 28 September 2022. Jika Perma ini telah diimplementasikan, pengadilan pengaju tidak perlu mengirimkan Bundel A dan Bundel B versi cetak, tetapi cukup mengirim dokumen secara elektronik.” tegas Ridwan Mansyu

Tujuan pembaruan mekanisme pengajuan Kasasi dan Peninjauan Kembali ini, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Perma, adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, mewujudkan prosedur berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam prosedur berperkara, serta mewujudkan pengadilan yang modern dan profesional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Tunggu Petunjuk Teknis

Meski telah diundangkan pada 28 September 2022, namun Perma Nomor 6 Tahun 2022 tidak serta-merta dapat langsung diimplementasikan. Pelaksanaan kebijakan tersebut memerlukan petunjuk teknis yang akan diatur dalam peraturan turunan. Mahkamah Agung saat ini sedang mempersiapkan petunjuk teknis tersebut.

“Mahkamah Agung saat ini sedang menyusun Juknis yang diperlukan untuk implementasi Perma tersebut. Jika seluruh perangkat aturan telah tersusun, semua perkara yang diajukan kasasi dan peninjauan kembali harus diajukan secara elektronik, terlepas pemeriksaan di tingkat banding ataupun tingkat pertama dilakukan secara elektronik atau tidak” imbuh Ridwan Mansur.

Himbauan untuk Bersiap

Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan di bawahnya harus menyatukan tekad untuk mewujudkan modernisasi peradilan. Makna modern, menurut Panitera Mahkamah Agung, bukanlah sekedar terkait kecanggihan perangkat teknologi informasi, tetapi lebih dari itu: modern adalah tentang cara berpikir untuk menjawab kebutuhan dan tantangan zaman.

“Modernisasi bukan hanya soal kecanggihan perangkat. Modernisasi adalah tentang cara berfikir yang sesuai dengan tuntutan zaman. Di antara yang menjadi tuntutan zaman saat ini adalah transparansi, kemudahan akses, dan pelayanan yang “bersih”. Warga peradilan harus beradaptasi dengan kehendak zaman ini”, tegasnya.

Sebagai bukti nyata komitmen dalam modernisasi, seluruh lembaga peradilan harus bersiap untuk menyongsong implementasi pengajuan Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik. Untuk mengimplementasikan kebijakan baru ini, pengadilan tingkat pertama memiliki peran yang sangat vital, karena ia memiliki tanggungjawab untuk memastikan kelengkapan dan validitas Bundel A dan Bundel B. Ini yang harus menjadi perhatian khusus bagi pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan pengaju.

“Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa sebelum mengirimkan Berkas Perkara Elektronik, Panitera Pengadilan Pengaju harus memeriksa dan menyatakan kelengkapan dokumen dan Berkas Perkara dengan menandatangani surat pernyataan kelengkapan Berkas Perkara secara elektronik”, imbuh Panitera MA.

Jaga integritas

Pada akhir pengarahannya, Panitera Mahkamah Agung kembali mengingatkan kepada seluruh aparatur peradilan untuk senantiasa memegang teguh integritas.

“Kami mengingatkan kepada kita semua terkait musibah yang sedang melanda Mahkamah Agung. Mari kita perkuat barisan untuk bangkit menjadi aparatur peradilan yang lebih baik. Perkuat keimanan kita kepada Allah, Tuhan Yang Maha Melihat. Setiap perkataan perbuatan kita selalu “disadap” oleh malaikat dan menjadi catatan amal yang akan dihadirkan di persidangan hari akhir”, pungkas Ridwan Mansyur.

Pada kesempatan tersebut, Panitera Mahkamah Agung menekankan arti penting keimanan untuk menjaga integritas. Manusia yang beriman akan senantiasa mengingat dan menyadari bahwa setiap perilaku manusia senantiasa diawasi Tuhan dan setiap manusia pasti akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya di kehidupan selanjutnya. Hanya dengan keimanan tersebutlah, seluruh aparatur peradilan akan mampu menjaga integritas, meski banyak godaan yang meretas. [aza/mrg]

JAKARTA | (30/11/2022) - Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2022 telah usai dilaksanakan,  13-15 November 2022, dua pekan yang lalu.  Pada persamuhan tahunan ini, Panitera MA memaparkan kinerja penanganan perkara tahun 2022.  Hasilnya sungguh membanggakan. Semua indikator kinerja penanganan perkara, mulai dari jumlah perkara putus, rasio produktivitas, ketepatan waktu memutus, jumlah perkara diminutasi, clearance rate, ketepatan  waktu minutasi,  menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terjadi dalam keadaan jumlah beban meningkat dan jumlah SDM yang relatif tetap bahkan berkurang  dari tahun sebelumnya.

Berikut ini data penanganan perkara Mahkamah Agung periode Januari--OKtober 2022.

Perkara Masuk Meningkat 44,68%

Hingga akhir Oktober 2022, jumlah perkara yang telah diregister oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung sebanyak 26.656 perkara. Jumlah ini meningkat 44,68% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yang berjumlah 18.424 perkara. Peningkatan jumlah perkara masuk tertinggi  terjadi pada perkara TUN (Pajak) yang mencapai 77,33%. Di bawahnya ada perkara pidana khusus yang peningkatannya mencapai 60,51%.

Kepaniteraan Muda Perkara TUN telah meregister perkara  PK Pajak sebanyak 6.330 perkara. Peningkatan perkara pajak mencapai 87,89% dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 3.369.

Perkara Putus Meningkat 57,50%

Seiring dengan meningkatnya jumlah perkara masuk, Mahkamah Agung berhasil memutus perkara sebanyak 22.181 perkara.  Jumlah perkara yang diputus ini meningkat 57,50% dibanding periode tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 14.083 perkara. Peningkatan jumlah perkara putus tertinggi terjadi pada perkara pidana khusus yang mencapai 96,75%. Perkara Pidsus yang diputus sebanyak 7.209 sedangkan  periode sama tahun 2021 hanya mencapai 3.664 perkara.

Rasio Produktivitas Memutus (RPM) Perkara Mencapai 7,05%

Rasio produktivitas memutus adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diputus dengan jumlah beban perkara. Pendekatan ini menghitung kinerja secara proporsional  sesuai dengan beban, tidak semata-mata melihat dari sisi jumlah perkara putus.  Nilai RPM periode Januari—Desember 2022 sebesar 82,67%,  sedangkan  nilai SKM periode yang sama tahun 2021 sebesar 75,62%. Dengan demikian terjadi peningkatan rasio produktivitas memutus perkara sebesar 7,05%.

Ketepatan Waktu Memutus Perkara 99,50%

SK KMA 214/2014 menetapkan jangka waktu memutus perkara paling lama 3 bulan setelah berkas diterima oleh Ketua Majelis. Berapa nilai ketepatan waktu memutus perkara periode Januari-Oktober 2022.  Berdasarkan data SIAP MA, dari jumlah perkara yang diputus sebanyak 22.181 perkara sebanyak 22.069 perkara (99,50%) diputus dalam tenggang waktu kurang  dari 3 bulan, 95 perkara (0,43%) diputus dalam waktu 3—6 bulan, 15 perkara (0,07%) diputus selama 6-12 bulan dan 2 perkara diputus di atas 12 bulan. Merujuk pada data tersebut,  kepatuhan waktu memutus perkara mencapai 99,50%

Jumlah Perkara Diminutasi Meningkat 47,56%

Jumlah perkara yang berhasil diminutasi oleh Mahkamah Agung selama periode Januari-Oktober 2022 sebanyak 27.171 perkara sedangkan tahun 2021 hanya berjumlah 18.414 perkara. Berdasarkan data tersebut terdapat peningkatan jumlah perkara yang diminutasi sebanyak 47,56%.

Tunggakan Minutasi Perkara Berkurang 88,71%

Pada akhir tahun 2021 tunggakan perkara minutasi berjumlah 9.363 perkara terdiri atas perkara register tahun 2018 sampai 2021. Pada akhir Oktober 2022 jumlah tersebut tersisa 1.057.  Dengan demikian MA berhasil mereduksi tunggakan  minutasi sebesar 88,71%.

JAKARTA | (29/11/2022) -Putusan Mahkamah Agung yang dipublikasikan selama periode Januari s.d 29 November 2022 mencapai 28.589 putusan. Jumlah ini meningkat 124% dibandingkan putusan yang dipublikasikan selama tahun 2021 sebanyak 12.776 putusan. Dengan tambahan publikasi putusan tahun 2022 ini, Direktori Putusan mengoleksi  putusan Mahkamah Agung sebanyak  186.320 putusan. Berdasarkan data Direktori Putusan,  jumlah putusan yang dipublikasikan tahun 2022 yang tertinggi sejak Direktori Putusan diluncurkan pada tahun 2007.

Sementara jumlah seluruh putusan yang dipublikasikan sepanjang tahun 2022 adalah sebanyak 893.489 putusan. Jumlah putusan yang tersedia per 19 November 2022 sebanyak 7.401.332 putusan.

Selain koleksi putusan yang bertambah, Direktori Putusan juga dihadirkan dalam versi mobile baik untuk pengguna android maupun IOS. [an]

JAKARTA | (14/11/2022) Mahkamah Agung kembali menyelenggarakan perhelatan akbar: rapat pleno kamar. Kegiatan tahunan tersebut dilaksanakan dari tanggal 13 s.d. 15 November 2022, di Hotel InterContinental, Bandung. Rapat Pleno Kamar kesebelas tersebut diikuti oleh seluruh hakim agung, hakim ad hoc, panitera muda perkara, panitera muda kamar, serta perwakilan panitera pengganti. Sebagai bagian dari instrumen sistem kamar, pleno kamar digelar untuk menciptakan kesatuan  penerapan hukum  sehingga mengurangi terjadinya disparitas. Pleno Kamar Kesebelas ini akan melahirkan kaidah hukum  yang menggenapkan 458 hukum produk 10 kali penyelenggaraan pleno kamar sebelumnya.

Rapat Pleno Kamar MA dibuka secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung, Minggu (13/11), pukul 19.30 WIB.  Seremoni pembukaan rapat pleno diawali dengan laporan penyelenggaraan kegiatan oleh Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial, Dr. Sunarto, S.H., M.H. Dalam tradisi Pleno Kamar Tahunan MA, Ketua Mahkamah Agung selalu memberikan garis-garis kebijakan dalam sesi pengarahan pada pembukaan pleno. Pengarahan Ketua MA ini menjadi bekal sebelum setiap kamar menyelenggarakan rapat pleno di keesokan harinya.

Bagian dari rangkaian pembukaan rapat pleno adalah pemaparan keadaan perkara oleh Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. Agenda ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Sistem Kamar di Mahkamah Agung.

Yang khusus pada pembukaan pleno kamar MA tahun 2022 adalah tampilnya Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial,  Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., untuk memberikan pengarahan. Substansi pengarahan Waka MA Bidang Yudisial ini merupakan evaluasi atas kepatuhan hakim dalam mengikuti rumusan hasil rapat pleno kamar. Ia menengarai ada putusan MA yang “menyalahi” kesepakatan pleno kamar.

458 Rumusan Kaidah Hukum

Dalam laporannya, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial menyatakan bahwa sejak tahun 2012 hingga saat ini Rapat Pleno Kamar Tahunan Mahkamah Agung telah menghasilkan 458 rumusan kaidah hukum. Rumusan-rumusan tersebut terdiri dari rumusan Kamar Perdata, Kamar Pidana, Kamar Agama, Kamar Militer, dan Kamar TUN. Pada rapat pleno yang kesebelas ini, tentunya jumlah rumusan tersebut tentu akan bertambah.

“Berdasarkan penelusuran terhadap 10 SEMA tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Rapat Pleno Kamar Tahunan telah melahirkan 458 rumusan/kaidah hukum, dengan perincian sebagai berikut: Kamar Perdata sebanyak 105 rumusan, Kamar Pidana sebanyak 118 rumusan, Kamar Agama sebanyak 102 rumusan, Kamar Militer sebanyak 64 rumusan hukum, dan Kamar TUN sebanyak 69 rumusan. Pada rapat pleno kamar tahun ini, insyaAllah akan kembali melahirkan rumusan” ungkap beliau.

Mengurangi Disparitas

Sesaat setelah membuka acara secara resmi, Ketua Mahkamah Agung memberi arahan-arahan penting di antaranya adalah penegasan atas beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, rapat pleno kamar merupakan media untuk mempersatukan pendapat. Ketua Mahkamah Agung menegaskan bahwa rapat pleno ini merupakan sarana atau media untuk mempersatukan pendapat dari Para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc terhadap suatu persoalan dan isu hukum tertentu dengan tujuan untuk mengurangi disparitas putusan dan membangun konsistensi serta kesatuan hukum.

“Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung adalah ruang untuk mempersatukan persepsi dan pendapat dari Para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung terhadap suatu persoalan dan isu hukum tertentu untuk membangun kesatuan hukum dan konsistensi putusan”, ungkap beliau.

Kedua, urgensi percepatan penyelesaian perkara dan peningkatan kualitas penyelesaian perkara. Ketua Mahkamah Agung menegaskan bahwa percepatan penyelesaian perkara dan peningkatan kualitas penyelesaian perkara adalah dua hal yang sama-sama penting dan harus berjalan beriringan, tidak dapat hanya dipilih salah satu.

“Kecepatan dalam penyelesaian perkara dan kualitas putusan yang dihasilkan bukan dua hal yang boleh dipilih, melainkan harus berjalan bersamaan, karena sesuai huruf (a) Konsideran SK KMA Nomor 213/KMA/SK/XVII/2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, tujuan dibentuknya sistem kamar di Mahkamah Agung meliputi tiga aspek sebagai berikut: 1) menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan Mahkamah Agung, 2) meningkatkan profesionalitas Hakim Agung; dan 3) mempercepat proses penyelesaian perkara”, tegas Ketua Mahkamah Agung.

Ketiga, penjagaan integritas. Tidak hanya menyorot konsistensi putusan, Ketua Mahkamah Agung juga menekankan kembali arti penting penjagaan integritas pada lingkungan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung tidak akan mentolerir tindakan yang dapat merongrong wibawa lembaga.

“Saya tidak akan pernah mentolerir tindakan-tindakan yang dapat merendahkan kehormatan dan kewibawaan Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan, apapun bentuknya, karena Mahkamah Agung adalah benteng terakhir dalam proses penegakan hukum yang harus senantiasa dihormati dan dijaga harkat serta martabatnya”, pungkas Ketua Mahkamah Agung.

Peningkatan Penyelesaian Perkara

Panitera Mahkamah Agung dalam pemaparannya menjelaskan kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung pada tahun 2022 ini meningkat sangat pesat. Di tengah peningkatan jumlah perkara yang masuk, kinerja memutus perkara justru mencapai jumlah tertinggi. Peningkatan ini meliputi dalam hal perkara yang diputus, rasio produktivitas, maupun rata-rata waktu memutus perkara.

“Membaca data laporan kinerja penanganan perkara yang setiap bulannya maupun yang akan disajikan dalam pleno kamar ini, sungguh memberikan kebanggaan dan optimisme luar biasa. Betapa tidak, di tengah peningkatan arus perkara masuk yang melonjak tinggi sementara SDM terbatas, Mahkamah Agung berhasil mengukir kinerja memutus perkara dengan capaian tertinggi, baik dalam jumlah perkara yang diputus, rasio produktivitas, maupun rerata waktu memutus”, ungkap Panitera Mahkamah Agung.

Tidak hanya itu, Panitera Mahkamah Agung juga menyampaikan capaian luar biasa yang patut dibanggakan karena pada tahun 2022 ini Mahkamah Agung berhasil mengurai persoalan klasik dan rumit terkait minutasi perkara.

“Bahkan persoalan minutasi yang selama ini seperti benang kusut, di tahun 2022 mulai terurai, dengan menunjukkan prestasi gemilang yang patut dibanggakan. Jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju maupun clearance rate menunjukkan nilai tertinggi”, ujar Panitera Mahkamah Agung.

Kepatuhan Implementasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial memaparkan hasil pertemuan antara Prof Dr. Syarifuddin, S.H., M.H. dengan para pimpinan Mahkamah Agung terdahulu. Dalam agenda audiensi tersebut, para pimpinan Mahkamah Agung terdahulu menyampaikan kritik berkaitan dengan masih adanya ketidakpatuhan Hakim Agung dalam mengimplementasikan hasil rumusan rapat pleno kamar.

“Beberapa waktu yang lalu Ketua Mahkamah Agung melakukan audiensi dengan para pimpinan Mahkamah Agung terdahulu. Audiensi ini bertujuan untuk memperoleh masukan demi kemajuan Mahkamah Agung pada masa mendatang. Salah satu kritikan yang masuk dari para pimpinan terdahulu adalah belum optimalnya implementasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar oleh Hakim Agung. Bahkan dalam putusannya, hakim agung justru mengomentari hasil rumusan pleno kamar. Ini tentu harus dievaluasi” ungkap Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Lini Masa Pleno Kamar

Sistem kamar pada Mahkamah Agung mulai dibentuk pada akhir tahun 2011 dan berlaku efektif pada tahun 2014. Tujuan pembentukan sistem kamar, sebagaimana ditegaskan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 adalah untuk menjaga kesatuan hukum, mengurangi disparitas putusan, memudahkan pengawasan putusan, meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara, dan mengembangkan kepakaran dan keahlian Hakim dalam mengadili perkara.

Adapun fungsi rapat pleno kamar, sebagaimana dinyatakan dalam berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tantang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, adalah sebagai instrumen untuk mewujudkan kesatuan hukum. Ini berarti rapat pleno kamar memiliki peran strategis untuk mendukung terwujudnya tujuan pembentukan sistem kamar.

Sejak terbentuknya sistem kamar, hingga tahun 2022 ini, Mahkamah Agung telah menyelenggarakan 11 (sebelas) kali rapat pleno kamar. Berikut ini adalah daftar pleno kamar yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, dilengkapi dengan waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, serta nomor surat edaran pemberlakuan hasil rumusan rapat pleno kamar:

JAKARTA | (11/11/2022) - Rangkaian proses seleksi jabatan Panitera Muda Perkara Perdata  dan Panitera Muda Perkara Perdata Agama telah berhasil “menemukan” peserta terbaik untuk menduduki dua jabatan tersebut. Forum Rapat Pimpinan sepakat menetapkan Ennid Hasanudin, S.H., C.N., M.H. sebagai Panitera Muda Perkara Perdata dan Dr. Musthofa, S.H., M.H. sebagai Panitera Muda Perkara Perdata Agama. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan keduanya dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung pada Jumat pagi (11/11) di kantor Mahkamah Agung, Jakarta.

Ennid Hasanudin yang sebelumnya adalah  Hakim  Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten menggantikan Andi Cakra Alam yang beralih tugas sebagai  Hakim Tinggi PT Jakarta. Sementara itu,  Musthofa sebelumnya adalah  Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Ia menggantikan  Abdul Ghoni yang beralih tugas sebagai Hakim Tinggi pada PTA Jakarta.

Seleksi Terbuka

Pemilihan jabatan Panitera Muda Perkara melalui mekanisme  “open bidding” merupakan kali pertama dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sebelumnya,  Panitera Muda Perkara dipilih dari nama-nama yang diusulkan berdasarkan pertimbangan kompetensi dan prestasi yang tersaji dalam data base Kepegawaian MA.

Seperti  telah diberitakan sebelumnya,Serangkaian proses seleksi  telah disiapkan untuk menjaring  calon yang berkualifikasi  Best of The Best, baik dari aspek kompetensi maupun integritas.  Tahapan seleksi tersebut meliputi seleksi administrasi, profile assessment, wawancara, dan pemilihan/penentuan kandidat oleh forum rapat pimpinan. Selain disaring melalui mekanisme seleksi formal,  Pansel juga melakukan penelusuran rekam jejak dengan menggandeng  Badan Pengawasan MA, Komisi Yudisial, PPATK, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Informasi  rekrutmen terbuka lelang jabatan disampaikan melalui  Pengumuman Panitera Nomor 2736/PAN/KP.04.5/10/2022  tanggal 14 Oktober 2022.  Sekretariat Panitia Seleksi menerima “lamaran” dari 21 orang hakim tinggi namun 3 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi karena usia jabatan hakim tingginya belum genap 1 tahun.

Dalam Pengumuman Nomor 2921/2022 tanggal  21 Oktober 2022, Panitera MA  selaku Ketua Pansel, mengumumkan 18 orang pelamar yang lulus seleksi administrasi dan dinyatakan berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Mereka terdiri atas 9  orang pelamar Panmud Perdata dan 9 orang Panmud Perdata Agama.

Seleksi tertulis dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2022 secara online menggunakan sistem e-exam pada aplikasi e-Learning  Mahkamah Agung. Untuk peserta yang berdomisili di Jabodetabek, pelaksanaan ujian dipusatkan di Ruang Rapat Panitera Mahkamah Agung. Sementara itu, peserta di luar Jabodetabek melaksanakan ujian di ruang Command Center  kantor Pengadilan Tingkat Banding tempat yang bersangkutan berdinas.

Seluruh peserta seleksi mengikuti profile assessment dengan pendekatan assessment center  Sabtu (29/10/2022)  bertempat di Gedung Pusdiklat MA, Megamendung, Bogor.

Tahapan terakhir seleksi adalah wawancara. Kegiatan ini dilaksanakan  pada hari Senin (31/10/2022) di gedung Mahkamah Agung,  Jakarta. Pada tahapan akhir ini, setiap peserta digali  pengetahuan, sikap, dan keahliannya  di bidang  substansi (teknis judisial) dan manajerial/kepemimpinan.  Untuk objektifitas, penggalian aspek tersebut dilakukan oleh dua orang Pewawancara.

Panitera Mahkamah Agung selaku Ketua Panitia Seleksi merilis Pengumuman Nomor 2995/PAN/Kp.04.5/11/2022 untuk menginformasikan 3 orang peserta seleksi dengan nilai tertinggi untuk  formasi Jabatan Panitera Muda Perkara Perdata dan Panitera Muda Perkara Perdata Agama. Tiga peserta dengan nilai tertinggi untuk formasi jabatan Panmud Perkara Perdata yang diurutkan berdasarkan alfabet adalah  Ahmad Ardianda Patria,  Edy Pramono dan Ennid Hasanudin.  Sedangkan untuk formasi jabatan Panmud Perkara Perdata Agama adalah Ahmad Mujahidin, Candra Boy Seroza dan Musthofa.

Panitia Seleksi menyampaikan nama-nama tersebut di atas kepada Ketua Mahkamah Agung untuk dipilih satu orang untuk setiap formasi jabatan dan ditetapkan sebagai Panitera Muda Perkara Perdata dan Panitera Muda Perkara Perdata Agama Mahkamah Agung dalam forum Rapat Pimpinan. Akhirnya,  Pimpinan Mahkamah Agung memilih Ennid Hasanudin, S.H., C.N., M.H. sebagai Panitera Muda Perkara Perdata dan Dr. Musthofa, S.H., M.H. sebagai Panitera Muda Perkara Perdata Agama. [an]

JAKARTA (9/11/2022) - Ketua MA mengambil sumpah jabatan dan melantik  Hakim Agung Dr. Yulius, S.H., M.H sebagai  Ketua Kamar TUN, Rabu (9/11), bertempat di  Ruang Sidang Prof. Kusumah Atmadja, Gedung MA, Jakarta. Pengangkatan Yulius sebagai Ketua Kamar TUN didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 112/P/ Tahun 2022  tanggal 2 November 2022. Ia menggantikan Prof. Dr. Supandi yang telah mencapai batas usia pensiun terhitung mulai 1 Oktober 2022.

Dr. Yulius termasuk jajaran hakim agung senior dengan masa kerja hakim agung 12 tahun. Suami dari  Hj. Nelfaleni ini diangkat sebagai  hakim agung pada 8 Maret 2010. Ia mengawali karirnya sebagai staf/Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Padang di tahun 1984. Karirnya sebagai  hakim diawali di Pengadilan Negeri Blangkajeren pada tahun 1986, kemudian mutasi sebagai hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tahun 1989.

Pada tahun 1992, ayah dari  Azira Salsabila Afifah ini “menyebrang” dari  hakim PN menjadi hakim TUN yang di tempatkan di PTUN Manado. Lima tahun kemudian, tahun 1997,  Hakim kelahiran Bukittinggi, 17 Juli 1958  ini beralih tugas  ke   PTUN Jakarta. Pada tahun 2001, alumni S-3 Unpad tahun 2016 ini, mendapat promosi sebagai Wakil Ketua PTUN Semarang. Setahun kemudian ia dipercaya untuk memimpin PTUN Pekanbaru sebagai Ketua Pengadilan.

Tahun 2004, Yulius kembali mendapatkan promosi. Kali ini Ia diangkat sebagai Hakim Tinggi pada PTTUN Medan. Dua tahun berikutnya (2006), Yulius mendapat  SK alih tugas sebagai Hakim Tinggi pada PTTUN  Jakarta.  Masa tugasnya sebagai hakim tinggi PTTUN Jakarta berakhir pada  7 April 2010 karena ia diangkat sebagai Hakim Agung  pada Mahkamah Agung bersama dengan Surya Jaya, Salman Luthan, Supandi (purnabhakti),  Solthoni Mohdally (purnabhakti), dan Achmad Yamani (PTDH). [an]