JAKARTA | (11/08) Ketua MA Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H mengambil sumpah dan melantik 2 orang  Hakim Agung dan 2 Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dalam sidang Pleno yang dilaksanakan  Kamis (11/08) bertempat di Ruang  Prof. Dr. Kusumah Atmadja Gedung MA Lt 14, Jakarta.  Dua orang Hakim Agung yang dilantik tersebut adalah  Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. Sedangkan dua orang Hakim Ad Hoc Tipikor yang dilantik adalah  Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H dan H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H. Pengangkatan mereka dalam jabatan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 83/P Tahun 2022 tanggal 20 Juli 2022.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum ditempatkan sebagai hakim agung pada Kamar Perdata sedangkan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H sebagai hakim agung pada Kamar TUN. Dengan pelantikan  tersebut, kini jumlah  hakim agung sebanyak 50 orang, hakim ad hoc Tipikor sebanyak 4 orang dan hakim ad hoc PHI sebanyak 5 orang.

Komposisi Hakim Agung MA pasca pelantikan pada 12 Agustus 2022 adalah sebagai berikut

PIMPINAN    

1. PROF. DR. H. M. SYARIFUDDIN, SH, M.H (Ketua MA)
2. DR. H. ANDI SAMSAN NGANRO, SH. MH. (Wakil Ketua MA Bidang Yudisial)        
3. DR. H. SUNARTO, SH., MH. (Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial)

KAMAR PIDANA               

1. DR. H. SUHADI, SH. MH. (Ketua Kamar Pidana)
2. DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH. MH.
3. PROF. DR. H. SURYA JAYA, SH. M.HUM.
4. DR. SALMAN LUTHAN, SH. MH.
5. SRI MURWAHYUNI, SH. MH.
6. DR. M. DESNAYETI, SH., MH.
7. DR. H. EDDY ARMY, SH., MH
8. Dr. GAZALBA SALEH, SH., MH
9. SOESILO, S.H., M.H
10. H. DWIARSO BUDI SANTIARTO, S.H., M.HUM
11. Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
12. SUHARTO, S.H., M.HUM.
13. JUPRIYADI, S.H., M.HUM.
14. YOHANES PRIYANA, S.H., M.H.

KAMAR PERDATA            

1. I GUSTI AGUNG SUMANATHA, SH., MH (Ketua Kamar Perdata)
2. PROF. DR. TAKDIR RAHMADI, SH. LLM.
3. DR. ZAHRUL RABAIN, SH., MH
4. SYAMSUL MA'ARIF, SH. LLM. PHD.
5. DR. NURUL ELMIYAH, SH. MH.
6. DR. YAKUP GINTING, SH., C.N, MKn.
7. DR. HAMDI, SH., MH.
8. SUDRAJAD DIMYATI, SH., MH.
9. MARIA ANNA SAMIYATI, SH., MH.
10. DR. PANJI WIDAGDO, SH, MH
11. DR. IBRAHIM, SH, M.H, LLM      
12. Dr. Drs. MUHAMMAD YUNUS WAHAB SH., MH
13. DR. PRI PAMBUDI TEGUH, SH, M.H,      
14. DR. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
15. Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.HUM., M.M.
16. Dr. NANI INDRAWATI, S.H., M.Hum

KAMAR AGAMA      

1. PROF. DR. H. AMRAN SUADI, SH., MH., MM. (Ketua Kamar)
2. DR. H. PURWOSUSILO, SH., MH.
3. DR. H. EDI RIADI, SH, MH
4. Dr. YASARDIN, SH., M.Hum
5. Dr.ABDUL MANAF, S.H., M.Hum
6. DRS. H. BUSRA, S.H., M.H.

KAMAR TATA USAHA NEGARA    

1. DR. H. SUPANDI, SH. M.HUM. (Ketua Kamar)
2. DR. H. YULIUS, SH. MH.
3. DR. IRFAN FACHRUDIN, SH., MH
4. IS SUDARYONO, SH., MH.
5. DR. YOSRAN, SH., M.HUM     
6. Dr. H. YODI MARTONO WAHYUNADI, SH., MH
7. Dr. CERAH BANGUN, S.H., M.H

KAMAR MILITER    

1. DR. BURHAN DAHLAN, SH., MH.
2. HIDAYAT MANAO, SH., MH 
3. DR. SUGENG SUTRISNO, S.H., M.H
4. DR. TAMA ULINTA BR. TARIGAN, S.H., M.KN.

HAKIM AD HOC

Untuk penanganan perkara  tindak pidana korupsi dan perselisihan hubungan industrial,  dalam komposisi majelis hakim kasasi/peninjauan kembali yang menangani perkara tersebut harus ada unsur hakim Ad Hoc.  Jumlah hakim Ad Hoc yang dimiliki Mahkamah Agung sebanyak  9 orang terdiri dari Hakim Ad Hoc Tipikor sebanyak  4 orang dan Hakim Ad Hoc PHI sebanyak 5 orang.  Berikut daftar Hakim Ad Hoc PHI dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung per  11 Agustus 2022:

HAKIM AD HOC TIPIKOR

1. Ansori, S.H., M.H
2. Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H
3. Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H
4. H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H

HAKIM AD HOC PHI

1. Sugeng Santoso PN, MM., MH.
2. Junaedi, SH., SE., M.Si
3. Sugiyanto, S.H., M.H
4. Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.
5. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H

JAKARTA | (29/7/2022) - Setelah dilakukan kickoff meeting 3 Juni 2022 yang lalu, tanda tangan elektronik telah siap diterapkan oleh Kepaniteraan MA untuk dokumen salinan petikan putusan dan salinan penetapan penahanan. Sebagai langkah persiapan untuk implementasi,  Kepaniteraan MA menyelenggarakan pelatihan (workshop) selama 2 (dua), di Aloft Hotel Jakarta. Panitera MA, Ridwan Mansyur,  membuka pelatihan  tersebut  Kamis  siang (28/7). Acara yang didukung oleh AIPJ2 ini diikuti oleh operator/petugas terkait dari Kepaniteraan Muda  Pidana Khusus, Pidana Umum, Pidana Militer dan Perdata Agama. Hadir pula  Tim Hakim Yustisial Kepaniteraan MA, Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MA dan Tim Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum Humas MA.

Panitera MA dalam pengarahannya mengurai aspek penting penerapan tanda tangan elektronik. Menurutnya, penerapan tanda tangan elektronik pada dokumen peradilan merupakan aspek penting dalam sistem peradilan elektronik yang kini menjadi arus utama kebijakan modernisasi manajemen perkara Mahkamah Agung. 

“Khusus untuk penerapan tanda tangan elektronik pada dokumen penetapan perpanjangan penahanan dan petikan putusan Mahkamah Agung merupakan penyempurna kebijakan  penyampaian laporan kasasi  secara elektronik untuk perkara pidana yang terdakwanya berada dalam status tahanan”,  ujar Panitera MA.

Ridwan menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar’iyah juga Pengadilan Militer  telah diwajibkan untuk  mengirimkan laporan kasasi melalui aplikasi Direktori Putusan.  Mahkamah Agung  menindaklanjuti laporan tersebut dengan menerbitkan penetapan penahanan MA.

“Setelah diterapkan tanda tangan elektronik pada salinan penetapan penahanan, maka  Direktori Putusan menjadi satu-satunya media pengiriman dokumen tersebut dan Kepaniteraan Muda tidak perlu lagi mengirimkan salinan penetapan versi cetaknya”, tegas Panitera MA

Penerapan TTE, kata Panitera MA, merupakan upaya mewujudkan fleksibilitas waktu dan tempat bagi Panmud untuk membuat salinan penetapan penahanan/perpanjangan penahanan dan salinan petikan putusan.  Saat ini, penerbitan salinan penetapan penahanan dan/atau petikan putusan terkendala ketika Panmud Perkara Pidana/Pidana Khusus  sedang dinas luar atau keadaan lainnya. Akibatnya,  salinan penetapan ditandatangani oleh Panmud lain yang masih dalam satu rumpun perkara. 

“Kondisi ini pernah diadukan oleh pencari keadilan dengan dalih salinan penetapan dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang”, ungkap Panitera MA.

Dengan  penerapan tanda tangan elektronik kesulitan penerbitan salinan akibat panmud tidak ada di meja kerja dapat terselesaikan sehingga  Panmud dapat bekerja di mana saja (work from everywhere- WFE).

Penerapan TTE Bersyarat

Ada syarat dan ketentuan berlaku dalam penerapan TTE dokumen salinan penetapan penahanan, yakni hanya terhadap laporan kasasi yang disampaikan secara elektronik melalui aplikasi Direktori Putusan.

“Bagi yang disampaikan secara manual maka TTE tidak diberlakukan”, tegas Ridwan.

Panitera MA berharap Pengadilan meningkatkan kepatuhannya dalam pengiriman laporan kasasi secara elektronik melalui aplikasi Direktori Putusan MA.

Dikirim ke Domisili Elektronik

Dokumen Penetapan Penahanan dan Petikan Putusan nantinya akan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi dan domisili elektronik yang diinformasikan. Panitera MA meminta pengadilan untuk menyertakan domisili elektronik kejaksaan dan rutan/lapas setiap  pengiriman laporan kasasi kepada MA. [an]

Jakarta (22/07/2022) - Mahkamah Agung kembali berduka.  Belum lama ditinggalkan oleh  YM Dr. Agus Yunianto, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor  pada tanggal 19 Mei 2022 yang lalu.  Kemarin, hari Kamis (21/7), Mahkamah Agung kembali kehilangan putra terbaiknya: Yang Mulia Hakim Agung Dr. H. Dwi Sugiarto, S.H., M.H..  Hakim Agung pada Kamar Perdata ini  tutup usia pada usia 60 tahun, di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta. Almarhum  DSO, demikian inisial resmi  YM Dwi Sugiarto, merupakan sosok hakim agung yang produktif. Aplikasi SIAP MA mencatat sejak menjadi hakim agung pada tahun 2020, Almarhum -- bersama dengan majelis hakim  agung--telah memutus sebanyak 3.430 perkara meliputi perkara perdata umum dan perdata khusus.

Mahkamah Agung menggelar upacara penghormatan jenazah yang dipimpin langsung oleh Ketua MA, Jum'at (22/7) bertempat di Balairung  Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.  Prosesi ini diikuti oleh seluruh hakim agung dan hakim ad hoc dengan menggunakan toga lengkap Hakim Agung. Dalam sambutannya, Ketua MA, Yang Mulia  Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., mewakili seluruh Keluarga Besar Mahkamah Agung, mengucapkan duka cita yang mendalam dan memanjatkan do’a terbaik untuk almarhum. Jenazah dimakamkan hari Jum’at, 22 Juli 2022, di Tempat Pemakaman Umum Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur.

“Saya atas nama seluruh Keluarga Besar Mahkamah Agung mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan. Kami juga mendo’akan agar almarhum diampuni segala dosanya dan mendapat tempat terbaik di sisi-Nya”, ujar Ketua Mahkamah Agung dalam sambutannya.

Dalam upacara pelepasan jenazah tersbeut dibacakan  riwayat hidup singkat almarhum oleh  Panitera MA Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., MH, selaku Sekretaris Umum IKAHI.  

Menurut  data riwayat hidup yang dibacakan Panitera MA, Yang Mulia Dr. H. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., lahir di Jakarta, 5 Januari 1962. Beliau mengawali karirnya sebagai staf pada Pengadilan Negeri Metro pada tahun 1986. Kariernya sebagai seorang hakim dimulai pada tahun 1990 di Pengadilan Negeri Arga Makmur. Seperti selayaknya hakim yang lain, Yang Mulia Hakim Agung Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H. juga berpindah-pindah tugas dari satu pengadilan ke pengadilan yang lain, yaitu: sebagai Hakim Pengadilan Negeri Watampone (1996-2000), Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung (2000-2006), Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin (2006-2008), Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala (2008-2009), Ketua Pengadilan Negeri Menggala (2009), Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (2011-2013), Ketua Pengadilan Negeri Depok (2013-2015), Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung (2014), Ketua Pengadilan Negeri Samarinda (2016-2017), dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (2017-2018).

Pada tahun 2018 ayah dari tiga orang putra dan seorang putri itu kemudian mendapat amanah sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar. Selanjutnya, pada tanggal 26 Februari 2020 beliau menduduki puncak kariernya, yaitu menjabat sebagai Hakim Agung Mahkamah Agung RI.  Berdasarkan aplikasi SIAP MA, selama menjadi hakim agung, YM Dwi Sugiarto telah menyelesaikan sebanyak  3.430 perkara meliputi perkara perdata umum dan perdata khusus.

Seluruh keluarga besar Mahkamah Agung berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian almarhum. Selamat jalan Yang Mulia, semoga seluruh amal kebaikan dan jasa-jasa Yang Mulia diterima oleh Tuhan Yang Maha Adil dan Bijaksana.[aza,av]

JAKARTA | (11/07/2022) - Selama periode Januari—Juni 2022, Mahkamah Agung menangani perkara sebanyak 15.930 perkara yang terdiri atas  sisa perkara tahun 2021 sebanyak 175 perkara dan perkara masuk semester pertama sebanyak 15.755 perkara.  Dari jumlah beban perkara tersebut, Mahkamah Agung berhasil memutus sebanyak 11544 perkara. Sementara itu, dari sisi kinerja minutasi perkara, selama  semester pertama tahun 2022, MA telah meminutasi dan mengirimkan salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 15.102 perkara.  Jumlah perkara yang diterima mengalami peningkatan 44,75 % jika dibandingkan  periode yang sama pada tahun 2021 yang menerima sebanyak 10.884 perkara. Di tengah beban perkara yang meningkat, kinerja memutus perkara meningkat 46,09 % jika dibandingkan dengan keadaan semester 1 tahun 2021 yang berjumlah 7902 perkara. Seiring dengan itu, kinerja minutasi juga meningkat 39,02% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang berjumlah 10.863 perkara.

Hal tersebut disampaikan Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur,  Senin (11/7/2022) di ruang kerjanya.  Menurut Panitera MA, potret kinerja penanganan perkara semester pertama tahun 2022 sangat menggembirakan.

“Kami sangat mengapresiasi kinerja majelis beserta jajaran kepaniteraan. Kinerja memutus dan minutasi sama mengalami peningkatan signifikan. Kinerja memutus meningkat 46,09 % dan kinerja minutasi meningkat  39,02%”, ujar Panitera MA.

Rasio Produktifitas

Rasio produktifitas memutus perkara yang menjadi salah satu indikator kinerja utama juga mengalami peningkatan yang positif.  Angkanya mencapai 72,47%. Nilai ini diperoleh dengan membandingkan jumlah perkara yang diputus dengan jumlah beban kerja pada semester pertama 2022. Rasio produktivitas memutus mengalami peningkatan 1,17% dibandingkan periode tahun sebelumnya yang berjumlah 71,30%.

JAKARTA | (7/7/2022) - Kepaniteraan MA mencanangkan implementasi tanda tangan elektronik untuk dokumen salinan penetapan penahanan dan petikan putusan. Rencananya sistem ini mulai diberlakukan pada saat ulang tahun  MA tahun ini, 19  Agustus 2022 mendatang. Pengembangan aplikasi TTE atas kedua dokumen tersebut memasuki tahap  uji fungsi oleh pengguna (UAT, user acceptance test). Kegiatan UAT dilaksanakan secara daring, Kamis 7 Juli 2022, diikuti oleh tim data dan informasi Kepaniteraan, pengguna sistem pada Panmud Perkara, Tim Pembaruan MA dan Tim Pengembangan Sistem Informasi MA.

Tahapan UAT adalah aktivitas pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah aplikasi  TTE yang telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna.  Tahapan ini merupakan  fase terakhir dari pengujian software dan harus dilakukan. Fokus utama dari kegiatan UAT  yang diselenggarakan Kepaniteraan MA adalah memastikan bahwa pengguna merasa nyaman saat menggunakan aplikasi  tersebut dan dapat menyelesaikan masalah dari pengguna. Dalam kegiatan UAT ini,  user dapat melaporkan isu-isu, mengusulkan perubahan atau fitur tambahan.

Selain aplikasi TTE untuk Salinan Petikan Putusan Pidana MA dan Penetapan Penahanan, UAT juga dilakukan terhadap aplikasi Direktori Putusan versi mobile. Aplikasi ini sebagai upaya  MA meningkatkan kemudahan akses informasi putusan yang telah tersedia pada Direktori Putusan.  Pengembangan aplikasi ini didasarkan pada informasi dari google analytic  bahwa 70%  user mengakses Direktori Putusan melalui perangkat mobile. [an/mrgp]

JAKARTA | (1/7/2022) - Mahkamah Agung secara resmi meluncurkan Direktori Putusan pada perhelatan Rapat Kerja Nasional di Makassar, 7 September 2007. Pada saat perdana launching, Direktori Putusan memuat 784 putusan. Keseluruhannya putusan Mahkamah Agung.  Tujuh tahun kemudian, tepatnya 24 September 2014, jumlah putusan yang tersedia di Direktori Putusan melampaui  1 juta putusan .  Hari ini (1/7), dua bulan menjelang usia Direktori Putusan genap 15 tahun, jumlah putusan yang tersedia  mencapai 7 juta putusan, tepatnya  7.065.079 putusan.

Menurut Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, pesatnya kenaikan jumlah putusan yang terpublikasikan  merupakan cerminan telah tertanamnya nilai transparansi di tubuh badan peradilan. Tersedianya 7 juta putusan di Direktori Putusan, kata Ridwan Mansyur, merupakan khazanah yang sangat bernilai bagi pengembangan hukum di Indonesia.

“Ketersediaan 7 juta putusan harus memberikan nilai tambah bagi terciptanya konsistensi putusan, kesatuan penerapan hukum, dan bahan kajian akademis berbasis putusan”, ujar Ridwan.   

Sebaran 7 Juta Putusan

Dari jumlah 7 juta putusan yang tersedia di Direktori Putusan, putusan Mahkamah Agung sebanyak 168.550 putusan (2,39%), putusan pengadilan di lingkungan peradilan umum sebanyak 1.771.072 putusan (25,07%), putusan pengadilan di lingkungan peradilan agama sebanyak 5.041.446 putusan (71,36%), putusan pengadilan di lingkungan peradilan militer sebanyak 26.529 putusan (0,38%), putusan pengadilan di lingkungan peradilan TUN sebanyak 33.498 putusan (0,47%), dan putusan pengadilan pajak sebanyak 23.984 putusan (0,34%).

Publikasi Semester 1

Dari jumlah 7.065.079 putusan yang terpublikasi, sebanyak 449.920 putusan dipublikasikan pada periode Januari—Juni 2022. Sebagaimana tabel berikut,