JAKARTA | (28/3) - Bulan Suci Ramadhan adalah bulan yang sangat dinanti kehadirannya. Berbagai tradisi penyambutan dilakukan oleh masyarakat,  salah satunya adalah tradisi munggahan. Demikianlah yang dilakukan  oleh keluarga besar Kepaniteraan MA. Sebuah acara  munggahan digelar dalam balutan pengajian pada Senin (28/03) di ruang Rapat Panitera MA.  Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.,  Panitera MA,  mengajak seluruh jajarannya mulai dari  Para Panitera Muda Perkara, Sekretaris Kepaniteraan, para Hakim Tinggi Pemilah Perkara, para Panitera Muda Kamar, para pejabat struktural Sekretariat Kepaniteraan MA dan seluruh staf untuk  mengikuti pengajian yang disampaikan oleh Ustadz Yayat Ruhiyat,  pendiri Yayasan Aksara  Al Qur’an Al Rasyid, Garut Jawa Barat.

Panitera MA memandang penting penyelenggaraan “tradisi” munggahan sebagai sarana menyiapkan rohani untuk menghadapi ibadah shaum Ramadhan.  Sebagaimana sebuah  program upgrading,  kesiapan mental peserta untuk mengikuti program pelatihan berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan program tersebut. Oleh karena itu, Panitera MA berharap materi pengajian dapat meningkatkan kesiapan  warga Kepaniteraan MA dalam menyambut ibadah shaum Ramadhan.

Menurut berbagai sumber, munggahan adalah tradisi menyambut datangnya bulan Ramadhan yang dilakukan pada akhir bulan Sya'ban (satu atau dua hari menjelang bulan Ramadhan). Bentuk pelaksanaannya bervariasi, umumnya berkumpul bersama keluarga dan kerabat, makan bersama, saling bermaafan, dan berdoa bersama. Munggahan berasal dari kata unggah (bahasa Sunda)  yang berarti naik, yang bermakna naik ke bulan yang suci atau tinggi derajatnya. Tradisi munggahan dimaksudkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah, untuk membersihkan diri dari hal-hal yang buruk selama setahun ke sebelumnya dan agar terhindar dari perbuatan yang tidak baik selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan. [an]

JAKARTA | (28/3) - MA dan Kemlu menandatangani  Nota Kesepahaman  Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata pada tanggal 22 Februari 2018, empat tahun yang lalu. Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi kedua lembaga tersebut, yakni Ketua MA dan Menteri Luar Negeri, berlaku hingga 21 Februari 2023. Satu tahun sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman, kedua belah pihak diwajibkan melaksanakan pembahasan perpanjangan nota kesepahaman. Oleh karena itu, Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata MA dan Kemlu menggelar rapat pendahuluan pembahasan perpanjangan nota kesepahaman, Senin (28/03), yang berlangsung secara virtual.

Salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah peluang penyampaian dokumen ke luar negeri secara elektronik. Menurut Mandala S. Purba, Tim Rogatori Kemlu, sepanjang ketentuan negaranya mengakomodir sistem elektronik, penyampaian dokumen dari pengadilan Indonesia ke nagara asing dapat dilakukan secara elektronik.  Menanggapi hal tersebut, Tim Rogatori MA  berharap agar  Kemlu menginventarisasi negara yang sistem hukumnya mengakomodir penyampaian dokumen secara elektronik.  Tim Rogatori MA dan Kemlu menyepakati isu  penyampaian dokumen elektronik ini menjadi bagian yang diusulkan  dalam pembaruan MoU MA-Kemlu tahun depan.

JAKARTA | (24/03/2022) - Kepaniteraan Muda Pidana Khusus, Pidana Umum dan Pidana Militer berkolaborasi untuk mempercepat proses administrasi perkara pidana khusus melalui kegiatan konsinyering bersama mulai tanggal 22—24 Maret 2022 di Jakarta. Kolaborasi kepaniteraan muda satu rumpun  “pidana” ini sebagai solusi atas tingginya beban perkara  Pidsus  yang mencapai 30% (5.779 perkara—data 2021) dari keseluruhan perkara MA. Kegiatan konsinyering tersebut dibuka Panitera MA, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H, pada Selasa (22/3).

Dalam acara pembukaan tersebut hadir Sekretaris Kepaniteraan MA, Dr. Iyus Suryana, S.H., M.H., Panmud Perkara Pidana Khusus, Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.H, Panmud Perkara Pidana Umum, Dr. H. Yanto, S.H., M.H dan  Panmud Perkara Pidana Militer, Kol. Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si, M,H. Selain itu, hadir pula para hakim tinggi pemilah perkara pidana, hakim yustisial dan para pranata peradilan pada ketiga Kepaniteraan Muda tersebut.   

JAKARTA | (17/3) - Kepaniteraan MA menyelenggarakan sosialisasi zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung, tanggal 16-- 17 Maret 2022, bertempat di Jakarta. Kegiatan yang diikuti oleh Sekretaris Kepaniteraan, para Panitera Muda Perkara, para Panitera Muda Kamar, Hakim Yustisial, para pejabat Struktural pada Sekretariat Kepaniteraan, fungsional Pranata Peradilan dan staf di lingkungan Kepaniteraan ini dibuka oleh Panitera Mahkamah Agung, Rabu (16/3). Penyelenggaraan kegiatan ini merupakan respons  Tim Kerja pembangunan zona integritas dilingkungan kepaniteraaan yang dibentuk berdasarkan surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 591 tahun 2022.

Panitera  Mahkamah Agung dalam sambutannya mengajak jajaran di Kepaniteraan MA untuk melakukan inovasi layanan sehingga sesuai dengan standar pelayanan publik yang ditetapkan. Menurut Panitera, Kepaniteraan telah memiliki instrumen pelayanan publik yang cukup baik, diantaranya Aplikasi Direktori Putusan, Info Perkara, situs web Kepaniteraan, dan newsletter.  Ia mengharapkan adanya optimalisasi fungsi pelayanan publik dari berbagai media tersebut.

JAKARTA | (15/03/2022) Rapat Senat Terbuka UIN Sunan Ampel Surabaya menggelar acara pengukuhan Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum, M.M., sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Peradilan Agama Islam, Senin (14/03/2022) bertempat di Sport Center UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam acara pengukuhan tersebut, Prof. Amran Suadi  menyampaikan operasi ilmiah berjudul  “Jaminan Perlindungan HAK-Hak Perempuan dan Anak Berbasis Interkoneksi Sistem: sebuah pemikiran metabolisme biological justice”. Gelar Guru Besar bagi Ketua Kamar Agama ini telah ditetapkan berdasarkan  Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2571/MPK.A/Kp.05.01/2021 tanggal 5 Januari 2022.

Dalam sejarah Kamar Agama pasca satu atap, Yang Mulia Amran Suadi menjadi  Hakim Agung (karir)/Ketua Kamar kedua yang mencapai  Gelar Profesor. Ia mengikuti jejak pendahulunya, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum, Hakim Agung/Ketua Kamar Agama yang meraih Guru Besar dari Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara pada 26 Oktober 2007. Gelar Guru Besar ini diraih Yang Mulia Amran Suadi pada akhir tahun ke lima dalam jabatan Ketua Kamar Agama sejak dilantik pada 29 Maret 2017.   

JAKARTA | (14/03)- Rotasi jabatan terjadi di tubuh Kepaniteraan MA. Panitera Muda Perkara Pidana Militer, Brigjen (TNI) Apel Ginting mendapat promosi menjadi Kelompok Hakim Militer Utama (Pokimiltama) pada Dilmiltama Jakarta.  Jabatan yang ditinggalkannya diisi oleh  Kol. Asep Ridwan Hasyim, semula Hakim Militer Tinggi pada Dilmilti I Medan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 37 / KMA / SK / I / 2022 tanggal 25 Januari 2022. Ketua Mahkamah Agung melantik Kol. Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., sebagai Panitera Muda Perkara Pidana Militer MA, Kamis, (10/3).  bertempat di Ruang Sidang Kusumah Atmadja,  Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Acara Pelantikan tersebut dihardiri terbatas oleh unsur pimpinn Mahkamah Agung, Panitera MA dan undangan lainnya

Panitera Muda Perkara Pidana Militer merupakan salah satu unsur pendukung Kepaniteraan Mahkamah Agung RI untuk melaksanakan fungsi pemberian dukungan teknis dan administrasi yudisial kepada majelis hakim agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Berdasarkan SK KMA 018 Tahun 2006, Panmud Militer memiliki  tugas melaksanakan administrasi peradilan di bidang pranata perkara kasasi, peninjauan kembali dan grasi pidana militer.  Adapun fungsi dari  Panmud Militer meliputi: pelaksana aan pembinaan  registrasi perkara kasasi, peninjauan kembali dan grasi pidana militer, pelaksanaan distribusi perkara kasasi, peninjauan kembali yang telah diregister untuk diteruskan kepada Panitera Muda Kamar Militer,  pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara kasasi dan peninjauan kembali yang sudah diputus dan diminutasi  dari kamar/majelis untuk dikirim ke pengadilan pengaju, pelaksanaan penerimaan kembali pertimbangan  grasi beserta berkas perkara dari kamar/majelis, pelaksanaan pengiriman salinan  putusan Mahkamah Agung  beserta  berkas perkara Bundel A kepada pengadilan pengaju, serta  pelaksanaan evaluasi serta pelaporan  pranata dan tatalaksana  perkara kasasi dan peninjauan kembali.

Mengenal Panmud Militer Baru

Asep Ridwan Hasyim lahir di Ciamis 8 April 1967.  Karirnya di TNI berawal pada tahun 1995 dengan pangkat TNI Letnan II. Berbagai jabatan administrasi  di pengadilan militer pernah diembannya hingga  pada tanggal 22  Agustus  2013 penyuka Joging ini diangkat menjadi hakim  militer pada Dilmil III-19 Jayapura. Pada tahun 2015, suami dari Tutut Senja Yani ini dipromosikan menjadi Kepala Dilmil I-01 Banda Aceh. Tiga tahun berikutnya, Ia kembali mendapat kepercayaan untuk memimpin Dilmil III-12 Surabaya. Setelah dua tahun memimpin  Dilmil Surabaya, ayah dari dua orang anak ini dipromosikan sebagai hakim militer tinggi pada Dilmilti  I-Medan. Dua tahun menjalani hakim tingkat banding, alumni UII Yogyakarta ini dipromosikan menjadi Panitera Muda Pidana Militer  Mahkamah Agung RI. [an]