JAKARTA | (29/11) - Untuk menjalankan fungsi mengadili perkara, Mahkamah Agung kini diperkuat dengan jabatan fungsional pranata peradilan. Hingga Senin (29/11),  pranata peradilan yang telah diambil sumpah dan dilantik  berjumlah 169 orang.  Mereka diangkat melalui mekanisme penyesuaian jabatan sebagaimana ketentuan Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2019. Pelantikan para  pejabat fungsional pranata peradilan oleh Sekretaris MA selaku pejabat pembina kepegawaian dilakukan  secara bertahap.  Tahap pertama, pelantikan 18 Pranata Peradilan dilaksanakan pada Senin (30/08/2021), meraka sebelumnya pada Koordinator. Tahap kedua, pelantikan 79 Pranata Peradilan dilaksanakan pada Selasa (16/11/2021). Tahap ketiga, pelantikan 72 Pranata Peradilan yang dilaksanakan pada Jum’at (26/11/2021). Pengangkatan Pranata Peradilan melalui mekanisme penyesuaian diberikan tenggat hingga  13 Desember mendatang.

Pranata Peradilan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang dukungan teknis penanganan perkara pada Mahkamah Agung.  Ruang lingkup tugas pokok dan fungsi pranata peradilan meliputi penanganan administrasi perkara, penanganan persidangan, penanganan hasil sidang, penyusunan laporan penyelesaian perkara, dan penanganan kewenangan Mahkamah Agung di luar fungsi mengadili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bandung (19/11)-  Ketua Mahkamah Agung menutup Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 di Ballroom Hotel InterContinental Dago Pakar, Bandung, Jum'at (19/11). Penutupan ini dihadiri oleh Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, Panitera, Sekretaris, Para Pejabat Eselon I dan Eselon II, Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Kamar, Panitera Pengganti dan Hakim Yustisial serta ASN Mahkamah Agung.

Dalam sambutan, YM Prof. M Syarifuddin mewanti-wanti agar hasil kesepakatan kamar yang dihasilkan dalam forum ini jangan hanya sampai pada tahap perumusan saja melainkan harus dipatuhi. Dengan diterapkan secara konsekuen dan konsisten saat mengadili perkara, rumusan kamar akan membantu mewujudkan konsistensi putusan sehingga menuju kesatuan hukum yang kokoh.

JAKARTA | (19/11/2021) - Mahkamah Agung meminutasi 20.135 berkas perkara selama periode Januari-12 November 2021, atau selama 10 bulan. Panitera MA, Ridwan Mansyur, menyebut hal tersebut sebagai capaian luar biasa dalam minutasi perkara. Merujuk data pada setiap laporan tahunan, jumlah minutasi yang dicapai pada minggu pertama bulan November 2021 menjadi yang tertinggi dalam sejarah MA. Panitera MA meyakini angka minutasi tersebut akan bertambah di dua bulan mendatang.

Dari jumlah perkara yang telah diminutasi oleh majelis hakim tersebut, sebanyak 19.113  perkara telah dikirim ke pengadilan pengaju oleh Kepaniteraan Muda Perkara MA.  Sementara itu, jumlah perkara yang diregister MA  sebanyak 18.426. Dengan membandingkan jumlah perkara yang diregister dengan perkara yang dikirim, maka rasio penyelesaian  perkara (clearance rate) sebesar 103,73%.

JAKARTA | (19/10/2021) - Mahkamah Agung menyelenggarakan rapat pleno kamar tahunan ke-10, 18-20 November 2021 di Bandung. Pembukaan rapat berlangsung Kamis malam (18/11) dengan simbolisasi ketukan palu sidang dan pidato pengarahan  oleh Ketua MA, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Sebelumnya, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, S.H., M.H.,  selaku pengarah kegiatan, menyampaikan laporan kegiatan.  Kegiatan hari pertama ini diakhiri dengan pemaparan keadaan perkara oleh Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H

Ketua MA dalam pidato pengarahannya mengungkapkan Rapat Pleno Kamar merupakan ruang untuk mempersatukan persepsi dan pendapat dari Para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung terhadap suatu persoalan dan isu hukum tertentu. Persamaan persepsi dan pendapat ini, kata Ketua MA, sangat dibutuhkan untuk membangun kesatuan hukum dan konsistensi putusan dalam setiap penanganan perkara, khususnya bagi perkara-perkara yang memiliki isu hukum yang sama.  Ketua MA  mendorong para  Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc untuk memfokuskan perhatian pada aspek kualitas dan konsistensi putusan. Ketua MA mengingatkan peserta pleno bahwa ekspektasi publik sudah bergeser kepada aspek tersebut.

JAKARTA | (8/11) - Kepaniteraan Mahkamah Agung menggelar  workshop publikasi putusan, 1-3 November 2021, di Jakarta.  Panitera MA, Ridwan Mansyur, membuka kegiatan tersebut, Senin lalu(1/11). Workshop publikasi putusan yang diikuti oleh Tim Publikasi Putusan merupakan intervensi Kepaniteraan MA untuk mempercepat publikasi putusan. Dalam penutupan acara, Rabu (3/11), dilaporkan  selama workshop Tim Publikasi Putusan berhasil mengunggah  3.991 konten yang terdiri atas  2.926 putusan  Mahkamah Agung,  249 petikan putusan  dan 816  penetapan penahanan.

Dilihat hari ini (Jum’at, 6/11),  jumlah putusan yang terpublikasikan pada Direktori Putusan mencapai angka 6.463.286 juta putusan.  Sebanyak 158.378 putusan  merupakan putusan Mahkamah Agung yang terdiri atas putusan kasasi sebanyak 116.228 dan putusan peninjauan kembali sebanyak 42.150. Sistem Direktori Putusan mencatat  sebanyak 11 ribu putusan telah dipublikasikan sepanjang periode Janurari-30 Oktober 2021. Menurut Panitera MA,  Kepaniteraan MA akan terus menambah jumlah putusan tersebut hingga mendekati jumlah minutasi perkara di tahun 2021.   

Pengunggahan petikan dan penetapan penahanan/perpanjangan penahanan pada  kegiatan worksop publikasi putusan merupakan tindak lanjut dari  surat   2304/PAN/HK.01/12/202  tanggal  16 Desember 2020 perihal Prosedur Penyampaian Laporan Kasasi dan Berkas Perkara Pidana yang Terdakwanya Berada dalam Status Tahanan.  

Berdasarkan surat Panitera MA tersebut  pengadilan negeri menyampaikan laporan kasasi melalui aplikasi direktori putusan. Kepaniteraan MA memproses hingga diterbitkan penetapan penahanan Mahkamah Agung. Salinan penetapan tersebut diunggah ke Direktori Putusan. Sistem Direktori Putusan akan menyampaikan salinan penetapan yang telah diunggah tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan. Hal yang sama juga terjadi untuk petikan putusan.

“Pengunggahan data dan dokumen penetapan penahanan serta petikan putusan ke Direktori Putusan  selain untuk efektifitas penyempaian dokumen, juga untuk mendukung sistem SPPT-TI”,  jelas Panitera MA.

Di akhir kegiatan tersebut, Kepaniteraan MA yang diwakili oleh Sekretaris Kepaniteraan, Iyus Suryana, memberikan penghargaan kepada peserta pengunggah dokumen terbanyak untuk kategori putusan, petikan putusan dan penetapan penahanan.

“Peserta penggugah putusan terbanyak adalah Hariyadi, sedangkan untuk kategori petikan putusan dan penetapan penahanan masing-masing Candra Butar Butar dan Raydo Nurwidodo”, ucap Iyus Suryana pada penutupan kegiatan workshop, Rabu (3/11).

Jakarta (29/10/2021). Bersama dengan para penegak hukum lainnya, Kepaniteraan   Mahkamah Agung berpartisipasi dalam konsiyering Focus Group Discussion Menuju Satu Data Statistik Kriminal Indonesia, 28-29 Oktober 2021 di Jakarta. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik ini menghadirkan perwakilan produsen data kriminal yakni Mahkamah Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Dirjen Lembaga Pemasyarakatan (Lapas),  Kemenko Polhukam,  Bappenas,  dan Departemen Kriminologi UI.