JAKARTA | (20/10) - Hakim Agung Kamar Agama, Yang Mulia Dr. Drs. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum,  per tanggal 11 Oktober 2021 genap berusia 70 tahun. Berdasarkan Pasal 11 UU MA,   mulai 1 November 2021  yang bersangkutan telah purna tugas sebagai hakim agung.  Lebih dari 5 tahun mengabdi sebagai hakim agung, Sistem Informasi Perkara MA mencatat Mukti Arto telah menangani  3179 perkara yang terdiri atas perkara kasasi sebanyak  2857 dan perkara peninjauan kembali sebanyak 322 perkara.  Dengan purnabhaktinya Mukti Arto, jumlah hakim agung kamar agama tersisa 6 orang dan secara keseluruhan hakim agung tersisa 50  orang, tiga diantaranya menampati pucuk pimpinan MA.

Mukti Arto dilantik sebagai hakim agung pada 5 Agustus 2015 bersama Dr. H. Sunarto, SH., MH (wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial), Maria Anna Samiyati, SH., MH. (hakim agung kamar perdata), Dr. Yosran, SH., M.Hum (hakim agung kamar TUN), H. Suhardjono, SH., MH (alm) dan Dr. Wahidin, SH., MH. (alm).  Selama menjalani karir sebagai hakim yang berpuncak sebagai hakim agung,  YM. Mukti Arto dikenal produktif melahirkan karya intelektual di bidang hukum dan peradilan.

JAKARTA | (28/10) - Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M menerima kunjungan akademis Program Pascasarjana Magister Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Rabu ( 27/10). Misi kunjungan delegasi UIN Bandung yang dipimpin oleh Ketua Program Studi Magister HES,  Dr. Sofian Al Hakim, M.Ag tersebut adalah mengkomunikasikan gagasan terkait upaya mendukung terciptanya ekosistem ekonomi Syariah. Dalam audiensi tersebut Ketua Kamar Agama didampingi oleh Panitera Muda Perkara Perdata Agama, Dr. Abdul Goni, S.H, M.A,  Panitera Muda Kamar Agama (Askor) Dr. Mardi Chandra, S.Ag, M.A,  serta  Dr. Khairul Anwar, S.H, M.H, dan Dr. (Cand) Abdurahman Rahim, keduanya adalah hakim yustisial/panitera pengganti Kamar Agama. 

JAKARTA | (28/10) - Kepaniteraan Mahkamah Agung memfasilitasi kegiatan konsinyering percepatan minutasi perkara  pada Kamar Tata Usaha Negara, 25—17 Oktober 2021, di Jakarta. Kegiatan percepatan minutasi perkara yang dilakukan dengan metode koreksi bersama ini berhasil meminutasi 830 berkas perkara dengan kondisi siap dikirim ke pengadilan pengaju. Ketua Kamar TUN, Prof. Dr. Supandi, S.H., M.H didampingi Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H dan Panitera Muda Perkara TUN, Simbar Kristianto, S.H., M.H, membuka  kegiatan konsinyering, Senin (25/10). Kegiatan ini sepenuhnya  dibiayai oleh biaya proses perkara sebagaimana Pasal 81A UU Mahkamah Agung.

JAKARTA | (25/10/2021) - Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., menjadi pembicara kunci pada webinar  internasional yang mengusung tema "Meningkatkan Kesetaraan Gender di Peradilan", Senin (25/10/2021). Kegiatan yang berlangsung secara virtual tersebut merupakan kerjasama antara Mahkamah Agung RI  dengan International Commission of Jurists (ICJ). Dalam paparannya, Ketua MA membeberkan “bukti” komitmen lembaga yang dipimpinnya terhadap peningkatan kesetaraan gender di pengadilan.

Webinar Internasional yang diikuti oleh jajaran pengadilan di seluruh Indonesia dan peserta dari luar negeri ini  menghadirkan nara sumber  Chinara Aidarbekova, Komisioner ICJ (Kyrgyzstan) sekaligus Hakim Agung Kamar Konstitusional MA Kyrgyzstan, Nahla Haidar El Addal,  Komisioner ICJ (Lebanon)/Wakil Ketua Komite Cedaw, dan Dame Silvia Cartwright Komisioner ICJ (Selandia Baru).  Kegiatan diawali dengan laporan Gustav Dahlin, Wakil Ketua Misi dari Kedutaan Besar Swedia di Jakarta. Sementara itu, Sam Zarifi, Sekretaris Jenderal ICJ memberikan kata penutup.

MANADO | (22/10/2021) - Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial yang diselenggarakan secara  luring di Kota Manado tanggal 21-22 Oktober 2021, selain diisi oleh para pimpinan Mahkamah Agung,  juga diisi  dengan materi pembinaan Panitera MA, Sekretaris MA dan  para pejabat eselon I MA lainnya. Mereka menyampaikan pembinaan pada Jum’at siang (22/10/2021), mulai pukul 14.00 waktu setempat.  Dalam acara tersebut, Panitera MA, Ridwan Mansyur, memaparkan berbagai kebijakan terbaru seputar manajemen perkara di Mahkamah Agung.

Ridwan Mansyur mengatakan bahwa Kepaniteraan Mahkamah Agung senantiasa melakukan pembaruan berkelanjutan untuk mewujudkan proses administrasi perkara yang efektif dan efisien. Salah satu kebijakan terbaru yang dirilisnya adalah penyempurnaan kembali desain amplop berkas perkara Mahkamah Agung yang tertuang dalam Surat Panitera MA Nomor 2120/PAN/OT.01.3/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021.

Manado (21/10/2021) - Eksekusi merupakan ranah kewenangan penuh dari Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. Jika terdapat permasalahan yang tidak mampu diselesaikan sendiri, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyampaikan permasalahan tersebut kepada Pengadilan Tingkat Banding.  Namun, peran dan fungsi Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan (voorpost) dari Mahkamah Agung,  bukan saja dalam permasalahan eksekusi, namun untuk semua persoalan  teknis dan administrasi yudisial yang terjadi di Pengadilan Tingkat Pertama.