JAKARTA | (f8/9/2021) Panitera MA telah menetapkan perubahan rekening giro penerimaan biaya perkara MA dan Biaya Penyampaian Dokumen Panggilan/PBT ke luar Negeri terhitung mulai 1 September 2021. Perubahan giro ini sebagai akibat adanya merger 3 bank syariah menjadi BSI. Panitera MA kemudian menerapkan kebijakan yang mewajibkan pengiriman biaya perkara tersebut menggunakan rekening virtual yang telah dikembangkan oleh Tim Kepaniteraan MA dan Tim BSI. Menurut Panitera MA, pengiriman biaya perkara menggunakan VA adalah wajib kecuali ada kendala dalam sistem informasi dan penyetoran biaya perkara tidak bisa ditunda. Jika ini terjadi, maka pedomani surat Panitera nomor 1810 tanggal 31 Agustus 2021 angka 3.

JAKARTA | (6/9/2021).  Pengiriman biaya perkara kasasi dan PK dan pengiriman biaya penyampaian dokumen ke luar negeri telah menggunakan virtual account berbasis BNI e-Collection sejak akhir tahun 2017.  Penggunaan e-payment dalam pengiriman biaya merupakan bagian dari upaya modernisasi manajemen perkara yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan perkara. Dengan adanya perubahan rekening giro penampung biaya perkara dan biaya pengiriman dokumen ke luar negeri yang berlaku 1 September 2021, Kepaniteraan MA kembali membangun sistem e-payment berbasis rekening yang baru tersebut.  Sistem tersebut telah siap dipergunakan mulai 6 September 2021.

Dengan selesainya penyesuaian e-payment dengan rekening yang baru, Panitera MA kembali mewajibkan penggunaan rekening virtual untuk mengirimkan biaya kasasi/PK/HUM dan biaya penyampaian dokumen ke luar negeri. Hal tersebut tertuang  dalam surat Panitera MA Nomor 1862/PAN/OT.01.3/9/2021 tanggal 6 September 2021 perihal  Penggunaan Rekening Virtual untuk Pengiriman Biaya Kasasi PK/HUM dan Biaya Penyampaian Dokumen/Panggilan/Rogatori ke Luar Negeri. Surat tersebut  ditujukan kepada seluruh pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding seluruh Indonesia serta pengadilan pajak.

JAKARTA | (03/9/2021) - Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. membuka Workshop Pembaruan Sistem e-Payment untuk Pembayaran Biaya Kasasi/PK/HUM pada Mahkamah Agung dan Pembayaran Biaya Pengiriman Dokumen Panggilan/PBT/Rogatori ke Luar Negeri, Jum’at (3/9/2021) pukul 09.00 WIB. Workshop yang diikuti oleh peserta perwakilan dari Kepaniteraan MA dan Bank Syari’ah Indonesia (BSI) tersebut digelar di Ruang Rapat Kepaniteraan Mahkamah Agung, Gedung MA Jakarta.

Workshop yang dijadwalkan akan berlangsung hingga hari Sabtu, 04 September 2021 tersebut digelar untuk menindaklanjuti kebijakan Panitera Mahkamah Agung terkait perubahan rekening giro penampung biaya kasasi/PK Mahkamah Agung dan rekening giro penampung biaya penyampaian dokumen/panggilan/rogatori ke luar negeri. Sebagaimana Surat Panitera MA Nomor 1810/PAN/OT.01.3/2021, tanggal 31 Agustus 2021, faktor yang melatari perubahan rekening giro tersebut adalah adanya merger antara tiga bank, yaitu PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank BRI Syariah Tbk., dan PT. Bank Syariah Mandiri, menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.

JAKARTA | (31/08/2021) - Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H. M.H., menerbitkan surat nomor 1810 /PAN/OT.01.3/8/2021 tangggal 31 Agustus 2021 perihal Perubahan Rekening Giro Penampung Biaya Perkara Kasasi/PK Mahkamah Agung dan Rekening Giro Penampung Biaya Penyampaian Dokumen/Panggilan/Rogatori ke Luar Negeri. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat pertama dan pengadilan pajak.  Menurut Panitera MA, terbitnya surat Panitera MA tersebut didasarkan pada adanya merger PT. Bank BNI Syariah, PT Bank BRI Syariah, Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri menjadi  PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.

“Rekening Giro yang menjadi tujuan pembayaran biaya kasasi/PK dan biaya penyampaian Surat Rogatori semula berada pada BNI Syariah, maka dengan adanya merger rekening tersebut beralih ke Bank Syariah Indonesia, dan perubahan ini berlaku mulai tanggal 1 September 2021”, jelas Panitera MA di ruang kerjanya, pagi ini (31/8).

JAKARTA | (30/8/2021) - Sekretaris MA, Dr. Hasbi, S.H., M.H., mengangkat sumpah jabatan dan melantik Dr. Iyus  Suryana, S.H., M.H., sebagai  Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung, Senin (30/08/2019) bertempat di  lantai 2 Tower Mahkamah Agung.  Iyus Suryana  akan memimpin Sekretariat Kepaniteraan MA menggantikan  Joni Effendi yang telah beralih tugas sebagai Panitera Pengadilan Tinggi Bandung. DI waktu yang sama, Sekretaris MA juga melantik  Dr. H. Subandi, S.H., M.H., sebagai Kepala Biro Hukum Humas, Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan MA, Kolonel Adm Edi Wuryanto, S.I.P., C.Fr.A. sebagai Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer, dan Joko Upoyo Pribadi, S.H., M.H. dilantik kembali sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi. 

Hadir dalam kegiatan tersebut Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H dan para pejabat eselon I di lingkungan Mahkamah Agung. Acara seremoni pelantikan berlangsung dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Iyus Suryana lahir di Garut  31 Januari 1968. Ia  mengawali karir di Pengadilan sebagai  CPNS pada Pengadilan Negeri Garut  pada tahun 1994.  Pengalaman memimpin Kepaniteraan suami dari  Nanien Diani ini dimulai sebagai Wakil Panitera PN Garut mulai tahun 1999 hingga 2015,  kemudian secara berturut-turut  menduduki jabatan  Panitera PN Cianjur tahun  2015, Panitera PN Tanjungpinang  Januari 2017, Panitera PN Tanjungkarang Mei 2017, Panitera PN Sidoarjo tahun 2019 dan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 2021.

JAKARTA | (27/08/2021) Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H melepas  enam  Hakim Adhoc pada Mahkamah Agung yang telah mencapai batas masa pengabdiannya, hari ini (Jum'at, 27/8/2021). Mereka  adalah M.S. Lumme, S.H.,  Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H,  Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.H., Prof. Dr. M. Askin, S.H.,  H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., dan Dr.  Leopold L Hutagalung,SH.,M.H.  Selain M. S. Lumme dan Leopold L. Hutagaung, para purnabhakti hakim ad hoc tersebut hadir di tempat acara.  Kegiatan pelepasan dilaksanakan dalam forum rapat pimpinan yang bertempat di ruang rapat Ketua Mahkamah Agung lantai 13 Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta.