JAKARTA | (26/01/2022) Kepaniteraan Mahkamah Agung merilis laporan  keadaan perkara  per tanggal 31 Desember 2021.  Berdasarkan laporan yang ditandatangani Panitera MA Dr. Ridwan Mansyur tersebut,  perkara yang ditangani Mahkamah Agung tahun 2021 sebanyak  19.408 perkara.   Jumlah tersebut terdiri atas  perkara yang didaftarkan pada tahun 2021 sebanyak  19.209 perkara dan sisa perkara tahun 2020 sebanyak 199.  Mahkamah Agung berhasil memutus sebesar 99,10% dari beban tersebut (19.233 perkara) sehingga sisa perkara  pada akhir tahun 2021  berjumlah 175 (0,90%).   Sebanyak 97,77% dari perkara yang diputus Mahkamah Agung  tahun 2021  (18.805) tersebut dilakukan dalam waktu  kurang dari 3 bulan. Sepanjang tahun 2021, Mahkamah Agung juga berhasil mengirimkan salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 21.586 perkara.

Jumlah beban perkara Mahkamah Agung tahun 2021 berkurang 6,52% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang  menangani sebanyak 20.761 perkara. Jumlah perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2021 berkurang 6,50% jika dibandingkan pada tahun 2020 yang menerima 20.544 perkara. Perkara yang diputus  berkurang 6,46.% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 20.562 perkara. Sisa perkara berkurang 12,06% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 199 perkara. 

JAKARTA | (18/1/2022)- Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Prof. Dr.  H. Supandi, S. H., M.Hum menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  di seluruh Indonesia. Dalam surat bernomor 2/Tuaka.TUN/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 tersebut Ketua Kamar TUN menentukan bahwa perhitungan tenggang waktu pengajuan upaya hukum pada lingkungan peradilan tata usaha negara harus berdasarkan tanggal penerimaan dokumen oleh pihak berperkara. Surat edaran tersebut menganulir praktik peradilan yang sebelumnya menetapkan tanggal pengiriman dokumen sebagai patokan dalam menentukan tenggang waktu upaya hukum.  Ketentuan dalam Surat Edaran Tuaka TUN tersebut berlaku terhitung  mulai tanggal 10 Januari 2022.

Surat Edaran Ketua Kamar TUN tersebut diterbitkan untuk mewujudkan kesamaan pola pikir dan pola tindak terkait administrasi upaya hukum atas putusan pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha nagara. Hal ini karena dalam praktik terjadi beberapa kasus  perbedaan dalam menentukan tenggang waktu pengajuan upaya hukum atas putusan pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara, khususnya upaya hukum kasasi atas putusan PT TUN.  Salah satu pengadilan menghitung tenggang waktu pengajuan upaya hukum sejak tanggal diterimanya pemberitahuan putusan banding oleh pihak berperkara, sedangkan  Kepaniteraan Muda TUN Mahkamah Agung menghitung tanggal pemberitahuan berdasarkan tanggal pemberitahuan putusan banding.  Pengadilan menyimpulkan upaya hukum masih dalam tenggang waktu sedangkan MA menetapkan upaya hukum telah melewati tenggang waktu upaya hukum.

JAKARTA | (17/1/2022) Sepanjang tahun 2021, Direktori Putusan menggunggah 980.654 putusan. Dengan tambahan tersebut,  total putusan yang terunggah per 31 Desember 2021 sebanyak 6.626.144 putusan. Penambahan jumlah putusan pada Direktori Putusan merupakan aspek penting bagi keterbukaan informasi pengadilan dan peningkatan access to justice serta memperkuat upaya membangun konsistensi putusan.  Direktori Putusan dengan koleksi lebih dari 6 juta putusan memberikan kemudahan untuk mencari jejak putusan terdahulu yang mengadili perkara dengan isu hukum yang serupa.  Kehadiran informasi putusan hakim terdahulu diharapkan dapat meminimalisir terjadinya disparitas  putusan.

Rincian jumlah putusan yang dipublikasikan sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut: (1) putusan Mahkamah Agung sebanyak 13.328 putusan (1,36%), (2) putusan pengadilan pada lingkungan peradilan umum sebanyak 355.333 putusan (36,23%), (3) putusan pengadilan pada lingkungan peradilan agama sebanyak 606.837 putusan (61,88%), (4) putusan pengadilan pada lingkungan peradilan militer sebanyak 2.124 (0,22%) dan (5) putusan pengadilan pada lingkungan peradilan tata usaha negara sebanyak 3.032 (0,31%)

JAKARTA | (17/01) Penguatan sumber daya manusia  pelaksana fungsi pemberian dukungan administrasi yudisial dalam proses penanganan perkara di Mahkamah Agung merupakan aspek penting dalam peningkatan kinerja penanganan perkara. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 tanggal  14 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menggagas lahirnya tenaga fungsional Pranata Peradilan sebagai salah satu pelaksana fungsi dukungan administrasi yudisial. Gagasan tersebut terwujud dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan yang berlaku sejak tanggal 13 Desember 2019. Hingga akhir tahun 2021, Mahkamah Agung memiliki 239 tenaga fungsional Pranata Peradilan (Pralan).

Ridwan Mansyur menyampaikan hal tersebut pada saat membuka rapat koordinasi penyelenggaraan Diklat Teknis Pralan bersama denan Tim Pusdiklat Teknis MA RI, pekan lalu (10/01), di ruang rapat Panitera MA. Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Kepaniteraan Iyus Suryana,  hakim yustisial MA, pejabat struktural Sekretariat Kepaniteraan MA, dan hakim yustisial Pusdiklat Teknis serta unsur lain dari kedua satuan kerja tersebut.

Jakarta (31/12/2021)  Panitera Mahkamah Agung mengelar rapat bersama dengan jajaran Sekretariat Kepaniteraan MA pada penghujung tahun 2021, Kamis (31/12) bertempat di Ruang Rapat Panitera MA, Gedung MA, Jakarta. Rapat  yang  dipimpin oleh Panitera MA ini dihadiri oleh  Sekretaris Kepaniteraan, Para Pejabat Struktural Sekretariat Kepaniteraan MA, Para Hakim Yustisial, Pranata Peradilan  dan  Pegawai di lingkungan Sekretariat Kepaniteraan. Tema yang disusung dalam rapat  ini seputar refleksi kinerja tahun 2021 dan menyongsong tahun 2022.

Sebagai refleksi akhir tahun 2021, Panitera Mahkamah Agung  mengevaluasi kinerja anggaran tahun 2021. Sedangkan untuk mengongsong  tahun 2022, Panitera MA mencanangkan Zona Integritas. Terkait dengan pencanangan Zona Integritas di lingkungan Kepaniteraan MA, Panitera MA meminta semua warga kepaniteraan Mahkamah Agung harus siap merubah etos kerja dan pola berpikir.

JAKARTA | (30/12/2021) - Selama periode 1 Januari s.d 27 Desember 2021, Mahkamah Agung telah memutus sebanyak 19.087 perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18.514 perkara (97%) diputus kurang dari  3 bulan. Berdasarkan data ini, maka pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung telah sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara yang ditentukan oleh SK KMA 214/2014.

Demikian disampaikan Ketua MA, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H, di hadapan para jurnalis dalam kegiatan refleksi akhir tahun, Rabu (29/12) bertempat di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Refleksi akhir tahun yang mengusung tema “Bersinergi Membangun Kepercayaan Publik” ini dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan Mahkamah Agung, Panitera MA, Sekretaris MA dan para pejabat eselon I Mahkamah Agung.