JAKARTA | (9/10/2021) - Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H  mengambil sumpah jabatan dan melantik Simbar Kristianto, S.H. sebagai Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung ,  Jum’at (8/10/2021), bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Gedung MA, Jakarta. Prosesi pelantikan berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan dan dihadiri secara terbatas  oleh Ketua Kamar TUN,  Panitera MA, Sekretaris MA, Dirjen Badimiltun, Karo Hukum dan Humas dan beberapa pejabat terkait. Simbar Kristianto sebelumnya menjabat Hakim Tinggi Pengawas MA menggantikan Ashadi, S.H. yang telah mencapai batas usia pensiun terhitung mulai 1 Oktober 2021.

Kepaniteraan Muda Perkara Tata Usaha Negara adalah salah satu unit kerja pada Kepaniteraan Mahkamah Agung yang memiliki tugas dan fungsi memberikan dukungan administrasi yudisial perkara kasasi /peninjauan kembali perkara yang berasal dari pengadilan tata usaha negara, peninjauan kembali perkara pajak, permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (PPU), permohonan uji pendapat, dan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Dukungan administrasi tersebut meliputi penelaahan dan pemilahan perkara, registrasi perkara, distribusi perkara, minutasi dan pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju. Berdasarkan UU Mahkamah Agung,  Panitera Muda pada Mahkamah Agung harus dijabat oleh seorang  Hakim Tinggi dengan masa kerja paling sedikit 1 tahun.

JAKARTA | (7/10/2021) - Panitera Mahkamah Agung  Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. menerbitkan surat nomor 2120/PAN/OT.01.3/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 yang ditujukan kepada  ketua pengadilan tingkat banding, ketua pengadilan tingkat pertama, dan ketua pengadilan pajak. Surat tersebut berisi penyempurnaan prosedur pengiriman berkas upaya hukum ke Mahkamah Agung. Materi muatan yang diaturnya merupakan penyempurnaan dari surat  Panitera Mahkamah Agung  nomor  213/PAN/PP.01.3/2020 tanggal  31 Januari 2020 dan nomor 352/PAN/OT.01.3/2/2020 tanggal 13 Februari 2020. Prosedur baru pengiriman berkas upaya hukum ke Mahkamah Agung tersebut mulai berlaku terhitung tanggal 1 November 2021.

Berikut poin pokok penyempurnaan prosedur pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung yang diatur dalam surat Panitera MA nomor 2120/PAN/OT.01.3/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021.

1.  Bahwa desain sampul amplop berkas perkara selain memuat informasi sebagaimana diatur dalam surat Panitera Mahkamah Agung nomor 352/PAN/OT.01.3/2/2020 tanggal 13 Februari 2020, juga menambahkan informasi sebagai berikut:

• Nomor Perkara Tingkat Pertama (misalnya 234/Pid/2021/PN Bjw)
• Nama Pemohon Kasasi/Nama Terdakwa:
• Klasifikasi Perkara (untuk perkara pidana penentuan klasifikasi berdasarkan pada dakwaan yang terbukti sedangkan untuk perkara bebas merujuk pada dakwaan primair)
• Jenis Upaya Hukum : Kasasi/Peninjauan Kembali
• Status Tahanan (khusus perkara pidana)
• Tanggal pengajuan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali

2. Bahwa untuk keseragaman model amplop yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, terlampir kami sampaikan desain amplop untuk  setiap jenis perkara. [unduh surat]

3. Bahwa ketentuan dalam surat ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 November 2021.

Panitera Mahkamah Agung menyampaikan  setelah prosedur baru dipublikasikan agar seluruh jajaran pengadilan dapat melaksanakan ketentuan baru tersebut, paling lambat mulai 1 November 2021.

“Kami akan sangat mengapresiasi jika setelah informasi ini dipublikasikan segera dilaksanakan.  1 November 2021 adalah tenggat waktu paling lama bagi pengadilan mulai melaksanakan  prosedur baru tersebut “, jelas Panitera MA.

Berikut desain amplop sebagaimana diatur dalam lampiran surat panitera

JAKARTA | (3/10/2021) - Penyelesaian perkara yang cepat telah menjadi komitmen Mahkamah Agung yang tertuang dalam SK KMA Nomor 214 Tahun 2014. Berbagai upaya dilakukan MA untuk mewujudkan komitmen tersebut. Salah satunya adalah Rapat Kamar untuk penyelesaian  percepatan pemeriksaan perkara yang diselenggarakan oleh Kamar Pidana.  Rapat ini dibuka oleh  Ketua Kamar Pidana, Yang Mulia Dr. Suhadi, S.H., M.H,  Minggu (3/10) di Jakarta.  Kegiatan ini akan berlangsung hingga Selasa (5/10) mendatang diikuti oleh Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, dan Panitera Pengganti Kamar Pidana. Untuk mendukung kegiatan, rapat kamar pidana ini diikuti pula oleh Panitera Muda Pidana Khusus, Panitera Muda PIdana Umum, Sekretaris Kepaniteraan, dan staf dari masing-masing Ketua Majelis/Hakim Agung yang bersangkutuan.

Panitera MA, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam Rapat Kamar Pidana akan dibahas sebanyak 260 berkas yang terdistribusi pada 6 (enam) majelis. Menurut  Panitera MA, kegiatan ini akan mendorong peningkatan rasio produktivitas memutus perkara yang menjadi indikator kinerja utama Mahkamah Agung. Berkaitan dengan upaya percepatan penanganan perkara, menurut Ridwan Mansyur, Kepaniteraan MA selalu siap memberikan dukungan teknis dan administrasi yudisial kepada hakim agung untuk melaksanakan fungsinya dalam mengadili perkara.

Bogor |(30/09/2021) . Panitera Mahkamah Agung Ridwan Mansyur membuka rapat koordinasi Tim Penanganan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata antara MA dan Kemlu RI, Kamis (30/9), di kawasan Sentul, Bogor. Perwakilan Kemlu dihadiri oleh  Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, Victorina Hesti Dewayani dan Koordinator Fungsional Hukum Privat Internasional. Mandala S. Purba. Sementara itu dari perwakilan MA  hadir Kapusdiklat Teknis, Bambang Heri Muyono, Kapuslitbang MA, Andi Akram, dan Hakim Yustisial Ela Nurlela, selaku anggota Tim Penanganan Bantuan Teknis Hukum.

Tim Penanganan Bantuan Teknis Hukum  dalam Masalah Perdata adalah institusi yang dibentuk dengan Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri dan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 909/B/HI/02/2018/01 dan 02/SKB/MA/2/2018.  Komposisi  tim tersebut terdiri atas perwakilan MA dan perwakilan Kemlu RI.  Untuk efektifitas pelaksanaan tugas, Tim diamanatkan untuk melakukan pertemuan berkala sebagai forum koordinasi dan evaluasi.

Jakarta |(16/09/2021) –  Kepaniteraan Mahkamah Agung mengambil langkah cepat menindaklanjuti perubahan sistem e-payment pembayaran biaya Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), dan Hak Uji Materiil (HUM) serta biaya penyampaian rogatory sebagai dampak adanya perubahan akun giro. Setelah merampungkan aspek yang terkait sistem informasi dan teknologi,  Kepaniteraan menyelenggarakan workshop  bersama BSI untuk pembahasan perjanjian kerja sama dan persiapan sosialisasi cara pembayaran biaya perkara. Workshop  berlangsung mulai tanggal 16—18 September 2021 di Jakarta.  Acara dibuka langsung oleh Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, Kamis  malam (16/09/2021). Turut hadir dalam kegiatan tersebut Iyus Suryana, Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung. Sementara itu, dari BSI hadir Ida Triana Widowati, selaku Group Head PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.

Salah satu hasil workshop adalah kesepakatan Kepaniteraan MA dan BSI untuk menyelenggarakan sosialisasi sistem e-payment biaya kasasi/PK dan biaya pengiriman biaya rogatory ke seluruh pengadilan di Indonesia. Menurut rencana, serangkaian sosialisasi akan dimulai pada minggu pertama Oktober 2021 yang dilakukan secara daring.

JAKARTA | (16/9) - Kepaniteraan MA menyelenggarakan seleksi kompetensi calon jabatan fungsional pranata peradilan tahap kedua, mulai tanggal 14 s.d 16 September 2021, bertempat di Jakarta. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Panitera MA, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.,   Selasa malam (14/9/2021). Hadir dalam kegiatan pembukaan uji kompetensi para Panitera Muda Perkara MA, Sekretaris Kepaniteraan MA, Kepala Biro Kepegawaian, Hakim Tinggi Pemilih Perkara dan Hakim Yustisial.  Mereka dalam uji kompetensi bertindak sebagai Tim Penguji.

Menurut Panitera MA dalam sambutannya, Pranata Peradilan  ditetapkan oleh Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2019    sebagai jabatan fungsional  di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung. Jabatan Fungsional Pranata Peradilan pertama kali dimunculkan dalam SK KMA 018 Tahun 2006 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Kepaniteraan. Melihat data tersebut, Panitera MA menyebut proses lahirnya pranata peradilan memakan waktu yang cukup lama.