JAKARTA | (19/08/2021) - 19 Agustus ditetapkan  oleh Keputusan Ketua MA Nomor  KMA/043/SK/VIII/1999 sebagai   hari jadi Mahkamah Agung. Penetapan  tersebut merujuk pada peristiwa sejarah pengangkatan dan pelantikan Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama pada tanggal 19 Agustus 1945.  Sejak tahun 1999 hingga kini, setiap tanggal 19 Agustus, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya menggelar  upacara peringatan HUT MA yang diikuti dengan kegiatan lainnya.

Dalam dua tahun terakhir, Mahkamah Agung  menciptakan  tradisi baru dalam memperingati hari jadinya  dengan memberikan Anugerah “Mahkamah Agung”. Anugerah Mahkamah Agung diberikan kepada pengadilan yang dinilai terbaik dalam implementasi pengadilan elektronik, gugatan sederhana dan mediasi. Selain  pemberian anugerah  terhadap program prioritas nasional tersebut,  pada peringatan HUT MA ke 76,  Mahkamah Agung memberikan  “anugerah” kepada Panitera Pengganti Mahkamah Agung yang memiliki kinerja tertinggi dalam minutasi perkara.

Ketua MA, Prof. Dr. H.M, Syarifuddin, S.H., M.H., dalam amanatnya mengemukakan bahwa pemberian penghargaan terhadap panitera pengganti Mahkamah Agung  yang mencapai kinerja tertinggi dalam minutasi perkara sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dan komitmen penyelesaian perkara sesuai jangka waktu penanganan perkara yang  telah ditetapkan. Menurut Ketua MA, dengan  pemberian  penghargaan ini dapat meningkatkan optimalisasi kinerja penyelesaian perkara pada Mahkamah Agung. Dalam rapat pimpinan sebelum penyelenggaraan upacara HUT MA (Rabu,  18/8), Ketua MA mencanangkan pemberian anugerah atas kinerja minutasi perkara tertinggi akan menjadi agenda rutin setiap peringatan HUT MA.

JAKARTA | (5/8/2021) - Panitera Mahkamah Agung  Ridwan Mansyur menyampaikan evaluasi kinerja penanganan perkara semester pertama dalam laporan internal kepada pimpinan Mahkamah Agung, akhir Juli lalu. Menurut laporan tersebut, jumlah beban perkara  Mahkamah Agung periode  semester pertama (Januari-Juni 2021) sebanyak 11.068 perkara, terdiri atas perkara masuk sebanyak 10.869 perkara dan sisa perkara tahun 2020 sebanyak 199 perkara. Jumlah perkara yang telah diputus Mahkamah Agung pada periode semester pertama tahun 2021 sebanyak 7.786 perkara. Sisa pada akhir Juni 2021 sebanyak 3.282 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara  (perbandingan antara jumlah perkara yang diputus dengan beban kerja) sebesar 70,35%. Berdasarkan data ini, kinerja memutus perkara  lebih tinggi 0,35% dari target pencapaian indikator kinerja utama  yang ditetapkan sebesar 70%.

Dalam analisanya, Ridwan menjelaskan, jumlah perkara masuk periode Januari-Juni 2021 turun 6,85% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 yang berjumlah 11.668. Jumlah beban perkara  juga turun  6,87% dibandingkan dengan semester pertama tahun 2020 yang berjumlah 11.885 perkara.  Jumlah perkara yang diputus berkurang   6,05 % dibandingkan periode yang sama tahun 2020 yang berjumlah 8287 perkara.  Jumlah sisa perkara pada semester pertama berjumlah 3262 perkara, jumlah ini berkurang 12,23% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 yang berjumlah 3598.

JAKARTA | (29/7/2021) - Untuk menekan laju penularan Covid-19, pemerintah memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan  Kegiatan Masyarakat (PPKM). Di masa penerapan kebijakan PPKM ini,  aktivitas kementerian/lembaga yang bersifat mobilitas antar daerah tidak dapat dilakukan. Namun bagi Mahkamah Agung,  kebijakan PPKM tidak menjadi hambatan untuk mengunjungi pengadilan-pengadilan yang ada di pelosok nusantara untuk melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan. Tentu saja kunjungan tersebut tidak bersifat fisik. MA mengubah kegiatan pengawasan dan pembinaan melalui kunjungan virtual dengan memanfaatkan teknologi dan informasi.

Senin  awal pekan ini (26/7/2021), Ketua MA bersama para Wakil Ketua, Panitera MA, Sekretaris MA, Dirjen Badilum, Dirjen Badilag, dan pejabat lainnya  mengunjungi secara virtual PN dan PA Mamuju. Kegiatan mengunjungi pengadilan kembali dilakukan pada hari Kamis (28/7/2021). Kali ini Ketua MA mengunjungi salah satu pengadilan di Provinsi Aceh yang kurang lebih berjarak 2000 km dari  Kota Jakarta. Pengadilan tersebut adalah PN dan MS Singkil. Jika menempuh perjalanan darat dari Kota Banda Aceh, untuk sampai ke pengadilan tersebut memerlukan waktu belasan jam.  Namun karena kunjungan Ketua MA bersifat virtual, tidak ada kelelahan dan waktu yang “terbuang”.

JAKARTA | (28/7/2021) - Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan Pengadilan Federal Australia menggelar webinar Internasional dengan topik “ Praktik Pemeriksaan Perkara Persaingan Usaha: Tantangan dan Pembelajaran”, pada hari  Rabu (28/7/2021) mulai pukul 10.30 WIB.  Hakim Agung Syamsul Ma’arif dari Mahkamah Agung RI dan  Hakim Agung Michael O’Bryan dari Pengadilan Federal Australia, keduanya bertindak sebagai nara sumber dalam kegiatan yang didukung oleh AIPJ2 tersebut.  Masing-masing nara sumber memaparkan praktik pemeriksaan perkara persaingan usaha dalam sistem hukum masing-masing negara, Indonesia dan Australia.

Kegiatan Webinar diawali dengan pengantar perwakilan Mahkamah Agung  yang disampaikan oleh Ketua Kamar Pembinaan MA RI, Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., M.H dan Ketua Kamar Perdata I G Agung Sumanatha, S.H., M.H. Sementara itu,  pengantar dari Pengadilan Federal Australia disampaikan oleh Sia Lagos, Registrar dan CEO Federal Court of Australia. Craig Ewers dari AIPJ2 yang memfasilitasi kegiatan webinar  juga memberikan sambutan sebelum kedua nara sumber memberikan paparannya.

Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. prihatin dengan kerusakan yang melanda gedung PN Mamuju dan PA Mamuju sehingga  kenyamanan suasana kerja menjadi terganggu. Namun  Ia juga memberikan apresiasi kepada kedua pengadilan tersebut, karena di tengah kesulitan sarana dan prasarana pengadilan, layanan peradilan di kedua pengadilan tersebut tetap berjalan dengan berbagai inovasi yang diciptakan. Dengan mengutip adagium populer  “fiat Justitia et pereat mundus”, Ketua MA menyebutkan kredo hukum tersebut telah dipegang teguh oleh aparatur pengadilan di  Mamuju. Pelayanan Peradilan tetap ditegakkan meskipun “gedung pengadilan” hampir runtuh.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Mahkamah Agung pada saat berdialog secara virtual dengan pimpinan dan aparatur  Pengadilan Negeri Mamuju dan Pengadilan Agama Mamuju, Senin siang (26/7/2021).  Pada pertemuan virtual tersebut Ketua MA didampingi oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial,  Panitera MA, Sekretaris MA, Dirjen Badilum, Dirjen Badilag dan sejumlah pejabat lainnya.

JAKARTA (22/7/2021) - Panitera Mahkamah Agung Ridwan Mansyur menjadi salah satu pembicara dalam bimbingan teknis peningkatan kualitas tenaga teknis kepaniteraan pada PT Medan  dan  pengadilan se-Sumatera Utara, Kamis (8/7/2021), beberapa pekan yang lalu. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Medan yang berlangsung  selama tiga hari dari tanggal 7 hingga 8 Juli 2021 bertempat di Hotel Emerald Garden Medan. Dalam kegiatan tersebut, Panitera MA menyampaikan materi secara virtual mengenai berbagai isu manajemen perkara.  Kehadiran virtual  Panitera MA dalam kegiatan tersebut menjadi alasan  bagi KPT Medan, Setyawan Hartono, untuk mengundang para Ketua Pengadilan Negeri di wilayahnya menyimak paparan Panitera MA, Ridwan Mansyur.

Pengiriman Dokumen Elektronik

Salah satu materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut adalah kebijakan pengiriman dokumen elektronik dalam pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Panitera mengingatkan kepada seluruh jajaran pengadilan negeri agar mempedomani SEMA 1 Tahun 2014 yang menjadikan dokumen elektronik sebagai bagian kelengkapan berkas kasasi. Isu yang mengemuka dalam pengiriman dokumen elektronik adalah sering ditemukannya dokumen elektronik yang tidak lengkap dan adanya perbedaan antara dokumen elektronik dengan berkas aslinya. Untuk mengatasi isu  ini, Ridwan meminta  panitera pengadilan melakukan quality control.