JAKARTA | (19/10/2021) - Mahkamah Agung menyelenggarakan rapat pleno kamar tahunan ke-10, 18-20 November 2021 di Bandung. Pembukaan rapat berlangsung Kamis malam (18/11) dengan simbolisasi ketukan palu sidang dan pidato pengarahan  oleh Ketua MA, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Sebelumnya, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, S.H., M.H.,  selaku pengarah kegiatan, menyampaikan laporan kegiatan.  Kegiatan hari pertama ini diakhiri dengan pemaparan keadaan perkara oleh Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H

Ketua MA dalam pidato pengarahannya mengungkapkan Rapat Pleno Kamar merupakan ruang untuk mempersatukan persepsi dan pendapat dari Para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung terhadap suatu persoalan dan isu hukum tertentu. Persamaan persepsi dan pendapat ini, kata Ketua MA, sangat dibutuhkan untuk membangun kesatuan hukum dan konsistensi putusan dalam setiap penanganan perkara, khususnya bagi perkara-perkara yang memiliki isu hukum yang sama.  Ketua MA  mendorong para  Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc untuk memfokuskan perhatian pada aspek kualitas dan konsistensi putusan. Ketua MA mengingatkan peserta pleno bahwa ekspektasi publik sudah bergeser kepada aspek tersebut.

JAKARTA | (8/11) - Kepaniteraan Mahkamah Agung menggelar  workshop publikasi putusan, 1-3 November 2021, di Jakarta.  Panitera MA, Ridwan Mansyur, membuka kegiatan tersebut, Senin lalu(1/11). Workshop publikasi putusan yang diikuti oleh Tim Publikasi Putusan merupakan intervensi Kepaniteraan MA untuk mempercepat publikasi putusan. Dalam penutupan acara, Rabu (3/11), dilaporkan  selama workshop Tim Publikasi Putusan berhasil mengunggah  3.991 konten yang terdiri atas  2.926 putusan  Mahkamah Agung,  249 petikan putusan  dan 816  penetapan penahanan.

Dilihat hari ini (Jum’at, 6/11),  jumlah putusan yang terpublikasikan pada Direktori Putusan mencapai angka 6.463.286 juta putusan.  Sebanyak 158.378 putusan  merupakan putusan Mahkamah Agung yang terdiri atas putusan kasasi sebanyak 116.228 dan putusan peninjauan kembali sebanyak 42.150. Sistem Direktori Putusan mencatat  sebanyak 11 ribu putusan telah dipublikasikan sepanjang periode Janurari-30 Oktober 2021. Menurut Panitera MA,  Kepaniteraan MA akan terus menambah jumlah putusan tersebut hingga mendekati jumlah minutasi perkara di tahun 2021.   

Pengunggahan petikan dan penetapan penahanan/perpanjangan penahanan pada  kegiatan worksop publikasi putusan merupakan tindak lanjut dari  surat   2304/PAN/HK.01/12/202  tanggal  16 Desember 2020 perihal Prosedur Penyampaian Laporan Kasasi dan Berkas Perkara Pidana yang Terdakwanya Berada dalam Status Tahanan.  

Berdasarkan surat Panitera MA tersebut  pengadilan negeri menyampaikan laporan kasasi melalui aplikasi direktori putusan. Kepaniteraan MA memproses hingga diterbitkan penetapan penahanan Mahkamah Agung. Salinan penetapan tersebut diunggah ke Direktori Putusan. Sistem Direktori Putusan akan menyampaikan salinan penetapan yang telah diunggah tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan. Hal yang sama juga terjadi untuk petikan putusan.

“Pengunggahan data dan dokumen penetapan penahanan serta petikan putusan ke Direktori Putusan  selain untuk efektifitas penyempaian dokumen, juga untuk mendukung sistem SPPT-TI”,  jelas Panitera MA.

Di akhir kegiatan tersebut, Kepaniteraan MA yang diwakili oleh Sekretaris Kepaniteraan, Iyus Suryana, memberikan penghargaan kepada peserta pengunggah dokumen terbanyak untuk kategori putusan, petikan putusan dan penetapan penahanan.

“Peserta penggugah putusan terbanyak adalah Hariyadi, sedangkan untuk kategori petikan putusan dan penetapan penahanan masing-masing Candra Butar Butar dan Raydo Nurwidodo”, ucap Iyus Suryana pada penutupan kegiatan workshop, Rabu (3/11).

Jakarta (29/10/2021). Bersama dengan para penegak hukum lainnya, Kepaniteraan   Mahkamah Agung berpartisipasi dalam konsiyering Focus Group Discussion Menuju Satu Data Statistik Kriminal Indonesia, 28-29 Oktober 2021 di Jakarta. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik ini menghadirkan perwakilan produsen data kriminal yakni Mahkamah Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Dirjen Lembaga Pemasyarakatan (Lapas),  Kemenko Polhukam,  Bappenas,  dan Departemen Kriminologi UI.  

JAKARTA | (20/10) - Hakim Agung Kamar Agama, Yang Mulia Dr. Drs. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum,  per tanggal 11 Oktober 2021 genap berusia 70 tahun. Berdasarkan Pasal 11 UU MA,   mulai 1 November 2021  yang bersangkutan telah purna tugas sebagai hakim agung.  Lebih dari 5 tahun mengabdi sebagai hakim agung, Sistem Informasi Perkara MA mencatat Mukti Arto telah menangani  3179 perkara yang terdiri atas perkara kasasi sebanyak  2857 dan perkara peninjauan kembali sebanyak 322 perkara.  Dengan purnabhaktinya Mukti Arto, jumlah hakim agung kamar agama tersisa 6 orang dan secara keseluruhan hakim agung tersisa 50  orang, tiga diantaranya menampati pucuk pimpinan MA.

Mukti Arto dilantik sebagai hakim agung pada 5 Agustus 2015 bersama Dr. H. Sunarto, SH., MH (wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial), Maria Anna Samiyati, SH., MH. (hakim agung kamar perdata), Dr. Yosran, SH., M.Hum (hakim agung kamar TUN), H. Suhardjono, SH., MH (alm) dan Dr. Wahidin, SH., MH. (alm).  Selama menjalani karir sebagai hakim yang berpuncak sebagai hakim agung,  YM. Mukti Arto dikenal produktif melahirkan karya intelektual di bidang hukum dan peradilan.

JAKARTA | (28/10) - Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M menerima kunjungan akademis Program Pascasarjana Magister Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Rabu ( 27/10). Misi kunjungan delegasi UIN Bandung yang dipimpin oleh Ketua Program Studi Magister HES,  Dr. Sofian Al Hakim, M.Ag tersebut adalah mengkomunikasikan gagasan terkait upaya mendukung terciptanya ekosistem ekonomi Syariah. Dalam audiensi tersebut Ketua Kamar Agama didampingi oleh Panitera Muda Perkara Perdata Agama, Dr. Abdul Goni, S.H, M.A,  Panitera Muda Kamar Agama (Askor) Dr. Mardi Chandra, S.Ag, M.A,  serta  Dr. Khairul Anwar, S.H, M.H, dan Dr. (Cand) Abdurahman Rahim, keduanya adalah hakim yustisial/panitera pengganti Kamar Agama. 

JAKARTA | (28/10) - Kepaniteraan Mahkamah Agung memfasilitasi kegiatan konsinyering percepatan minutasi perkara  pada Kamar Tata Usaha Negara, 25—17 Oktober 2021, di Jakarta. Kegiatan percepatan minutasi perkara yang dilakukan dengan metode koreksi bersama ini berhasil meminutasi 830 berkas perkara dengan kondisi siap dikirim ke pengadilan pengaju. Ketua Kamar TUN, Prof. Dr. Supandi, S.H., M.H didampingi Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H dan Panitera Muda Perkara TUN, Simbar Kristianto, S.H., M.H, membuka  kegiatan konsinyering, Senin (25/10). Kegiatan ini sepenuhnya  dibiayai oleh biaya proses perkara sebagaimana Pasal 81A UU Mahkamah Agung.