JAKARTA | Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menggelar Webinar Internasional  dengan tema. "Global trends in the status and roles of judicial assistants and future developments in Indonesia ”  yang diselenggarakan secara virtual pada hari Senin (7/6/2021) pukul 14.00-17.00 WIB. Webinar  yang diikuti oleh  anggota KY, hakim, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil ini  menghadirkan nara sumber internasional yaitu  Prof. Takdir Rahmadi (Ketua Kamar Pembinaan MA RI),  Dr. Sebastiaan Pompe (Peneliti), Prof. Geert Corstens (Manatan Presiden Hoge Raad), ,Prof. Ningrum Natasya Sirait (Guru Besar  Fakultas Hukum USU),  dan Dr. Binziad Kadafi (Anggota KY)

Kegiatan diskusi diawali dengan paparan Dr. Sebastiaan Pompe yang menyampaikan  materi tentang Global trend on the use of judicial assistants in judicial process. Selanjutnya,  bagaimana peraturan dan praktek asisten hakim pada  Mahkamah Agung RI dipaparkan oleh Prof. Takdir Rahmadi yang membawakan materi dengan topik “The regulation and practice of judicial assistantship  at the Indonesian Supreme Court”. Sementara itu, Prof. Geert Corstens yang juga mantan  Presiden Hoge Raad Belanda  memaparkan  kedudukan dan peran asisten hakim dalam sistem peradilan di Belanda melalui  paparan berjudul  “Judicial assistants’ position and role in the Dutch judicial system”.

JAKARTA | (28/05/2021) Mahkamah Agung menyelenggarakan pembinaan teknis yudisial khusus hakim niaga tanggal 27-29 Mei 2021 di Jakarta.  Kegiatan yang difokuskan pada upgrading kapasitas dalam menangani perkara kepailitan dan PKPU tersebut diikuti oleh 48 hakim niaga yang terdiri atas 5  (lima)  orang Ketua dan 43 hakim anggota yang berasal dari PN Niaga Jakarta Pusat  (12 orang), PN Niaga  Medan (6 orang), PN Niaga Semarang (12 orang), PN Niaga Surabaya (9 orang)  dan PN Niaga Makassar (4 orang). Kegiatan tersebut diikuti pula oleh  hakim tinggi pemilah perkara  perdata khusus Mahkamah Agung dan beberapa hakim yustisial Mahkamah Agung.

Narasumber pembinaan teknis yudisial khusus hakim niaga ini adalah Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang  Yudisial, Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H, Ketua Kamar Pembinaan, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.LM, Ketua Kamar Perdata, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Ketua Kamar Pengawasan, Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H, Hakim Agung Samsul Ma’arif, S.H., L.LM, PhD, Hakim Agung Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H dan Hakim Tinggi Dr. Agus Subroto, S.H., M.H.

JAKARTA | (16/4/2021) Panitera MA  Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H  menerima audiensi Peneliti ICW, Kamis siang (15/4/2021).  Audiensi yang berlangsung secara virtual tersebut bertujuan memaparkan hasil pemantauan persidangan perkara korupsi  tahun 2020.  Tim peneliti ICW yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Kurnia Ramadhana dan  Lalola Easter. Sementara itu dari MA hadir Panitera MA dan Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan, Asep Nursobah.

Penelitian yang dilakukan ICW terkait persidangan perkara korupsi tersebut, menurut Kurnia, dilakukan dalam rentang waktu 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020.  Sumber data penelitian tersebut terdiri atas sumber primer yaitu  Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan Direktori Putusan Mahkamah Agung (PRIMER) dan sumber sekunder berupa  pemberitaan media daring. Persidangan yang menjadi objek penelitian adalah judex facti (tingkat pertama dan banding) dan judex jurist (Mahkamah Agung).

JAKARTA | (14/04/2021) - Agenda Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial yang  diselenggarakan pada tanggal 8-10 April 2021 di Denpasar selain berisi pembinaan oleh Ketua MA bersama jajaran Pimpinan MA,  juga beragendakan pembinaan   oleh Panitera bersama jajaran pejabat eselon I MA lainnya.  Panitera MA, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H, dalam acara tersebut mengungkapkan berbagai persoalan pemberkasan perkara kasasi maupun peninjauan kembali yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama.

Panitera MA mengapresiasi seluruh jajaran pengadilan yang telah mematuhi berbagai regulasi yang diterbitkan MA terkait dengan prosedur pemberkasan perkara kasasi/peninjauan kembali serta hal yang terkait dengan pengajuan upaya hukum ke Mahkamah Agung.  Namun demikian, menurut Panitera MA, masih dijumpai beberapa persoalan yang harus menjadi perhatian kita semua, antara lain berkas tidak lengkap, keliru menggunakan alamat PO BOX, terlambat menyampaikan laporan kasasi dan penyampaian bantuan panggilan ke luar negeri yang tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan.

Jakarta | (9/4/2020) . Pedoman pemidanaan yang diatur dalam  Perma Nomor 1 Tahun 2020 bukan pembatasan terhadap kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim tetap bebas untuk menentukan apakah suatu perkara termasuk dalam kategori paling berat, berat, sedang, ringan, atau paling ringan. Pedoman pemidanaan merupakan tuntunan bagi para hakim supaya lebih komprehensif dalam mempertimbangkan parameter-parameter sebelum menjatuhkan pemidanaan. Jika terdapat suatu kondisi yang sangat khusus, boleh saja hakim keluar dari kategori pidana yang telah ditentukan, namun harus dengan pertimbangan-pertimbangan yang jelas

Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H dalam pembinaan teknis dan administrasi yudisial yang diikuti secara virtual oleh   seluruh jajaran pengadilan se-Indonesia, Jum’at (9/4/2021). Ketua MA bersama seluruh unsur pimpinan MA lainnya menyampaikan materi pembinaan di Hotel Sheraton, Denpasar, Bali. Hadir di tempat pembinaan  tersebut  beberapa Hakim Agung, Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung, Panitera MA, Sekretaris MA, para pejabat eselon I dan II MA serta  ketua pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama empat  lingkungan peradilan di Provinsi Bali.  Seluruh protokol kesehatan diimplementasikan selama  penyelenggaraan kegiatan luring tersebut.

JAKARTA | (26/3/2021) Komisi Yudisial RI bekerjasama dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelenggarakan sosialisasi  Direktori Putusan bagi pejabat/pegawai KY, perwakilan KY di seluruh Indonesia, dan jejaring KY di beberapa perguruan tinggi yang berlangsung secara virtual,  Jum’at (26/3/2021).  Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H dan Komisioner KY Bidang Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan, Bapak Binziad Kadafi, S.H., LL.M, Ph.D keduanya menjadi pembicara kunci mengawali kegiatan sosialisasi.

Manurut Binziad Kadafi,  keberadaan Direktori Putusan sangat penting baik bagi internal maupun eksternal Pengadilan  termasuk bagi Komisi Yudisial.  Bagi Komisi Yudisial, Direktori Putusan menjadi sarana untuk mendukung pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Undang-Undang.