JAKARTA | (22/2/2022) - Pemerintah sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Agung yang telah bekerja keras mengakselerasi pembangunan pengadilan modern, mentransformasi dari sistem peradilan konvensional ke sistem peradilan yang lebih modern untuk mempercepat transformasi hukum di Indonesia. Transformasi ini menjadi tahapan penting dalam memberikan pelayanan peradilan yang lebih baik, bagi masyarakat pencari keadilan. Pelayanan peradilan yang lebih cepat dan lebih mudah, yang sederhana, berbiaya ringan dan profesional, serta memastikan terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan. Semangat transformasi di tubuh Mahkamah Agung ini, selaras dengan semangat transformasi Indonesia yang dilakukan pemerintah.

Demikian disampaikan Presiden RI, Joko Widodo, dalam sambutannya pada Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2021 secara virtual dari Istana Negara, Selasa (22/2/22). Hadir puladalam acara tersebut Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin.

JAKARTA | (21/02/2022) - Rangkaian Diklat Teknis Yudisial Pranata Peradilan  yang dibuka oleh Ketua MA pada tanggal 31 Januari 2022 berakhir pada Sabtu, 19 Februari 2022.  Diklat tersebut berlangsung dalam tiga gelombang. Setiap gelombang berlangsung dalam satu pekan, dimulai hari Senin dan berakhir pada hari Sabtu.  Menandai berakhirnya kegiatan  Diklat, Pusdiklat Teknis  menyelenggarakan acara penutupan secara daring pada  hari Senin 21 Februari 2021. Dalam acara tersebut, Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. secara simbolis menutup seluruh rangkaian kegiatan Diklat Pralan 2022.

JAKARTA  (16/12) - Kamar Tata Usaha Negara adalah pelopor penyelenggaraan koreksi bersama.  Ide koreksi bersama digulirkan tahun 2013 oleh salah seorang  Ketua Majelis kamar TUN. Semula koreksi bersama hanya dilakukan di ruangan sidang Ketua Majelis tersebut, namun ternyata  koreksi bersama terbukti efektif memendekkan rentang waktu dan tahapan koreksi yang panjang. Akhirnya,  Dr. H. Imam Subechi, S.H., M.H., Ketua Kamar TUN pada waktu itu,  memberlakukan kebijakan koreksi bersama untuk seluruh majelis di Kamar TUN. Kegiatan perdana koreksi bersama dilaksanakan pada tanggal 11-13 November 2013 di Hotel Aryaduta, Lippo Karawaci, Tangerang.  

Kini,  setelah delapan tahun berselang, Kamar TUN masih konsisten menjadikan sistem koreksi bersama sebagai strategi percepatan minutasi perkara.  Mengawali tahun 2022, Kamar TUN mulai menyelenggarakan konsinyering  koreksi bersama pada  tanggal 14—16 Februari 2022 bertempat di salah satu hotel  Jakarta. Kegiatan tersebut dibuka oleh salah seorang Hakim Agung senior yang menjadi Ketua Pokja Kamar TUN, Dr. H. Yulius, S.H., M.H.  Peserta kegiatan tersebut adalah Hakim Agung pada kamar TUN, Panitera Muda Perkara TUN, Panitera Muda Kamar TUN,  para Panitera Pengganti, para operator dan staf.

JAKARTA  (31/1/2022)- Jabatan Fungsional Pranata Peradilan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan dukungan teknis penanganan perkara  di Mahkamah Agung yang meliputi lima kelompok proses yaitu  penanganan administrasi perkara, penanganan persidangan, penanganan hasil sidang, penyusunan laporan penyelesaian perkara, penanganan kewenangan Mahkamah Agung di luar fungsi mengadili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Penempatan  pranata peradilan dalam lima kelompok  proses penanganan perkara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas penanganan perkara baik dari sisi ketepatan waktu sebagaimana telah diatur dalam SK KMA 214 Tahun 2014 maupun kualitas data dan informasi pada produk judisial Mahkamah Agung.

Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., dalam pengarahannya pada  saat membuka Diklat Teknis Yudisial Pranata Peradilan Gelombang 1, 2, dan  3,  Senin (31/1) di Auditorium Utama Badan Litbang Kumdil, Megamendung, Bogor.  Acara pembukaan dihadiri oleh  Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Kepala Badan Diklat Kumdil, Panitera MA, Sekretaris MA, pada Pejabat Eselon I MA, para Panitera Muda Perkara MA, Kepala Biro Kepagawaian dan para undangan lainnya. Peserta Diklat yang  hadir langsung pada acara pembukaan adalah peserta gelombang 1 sedangkan peserta Diklat gelombang 2 dan 3 menghadiri secara virtual melalui aplikasi zoom.

BATAM (28/01/2022) - Ketua MA, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., geram atas kejadian tangkap tangan  oknum hakim dan panitera pengganti PN Surabaya.  Menurut Ketua MA, kejadian tersebut telah mencoreng wajah peradilan, sekaligus menjatuhkan harkat dan martabat Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Ulah  oknum hakim dan aparatur peradilan yang tidak berintegritas tersebut  akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.  Ketua MA mengibaratkan hakim dan aparatur peradilan yang tidak berintegritas ibarat tumor dalam tubuh, untuk mengobatinya harus dipotong agar tidak menjalar ke bagian tubuh yang lain.  

“Jangan berharap publik akan percaya pada lembaga peradilan, sepanjang masih ada hakim dan apatarur peradilan yang menggadaikan integritasnya.  Oleh karena itu, hakim dan aparatur peradilan yang tidak berintegritas ibarat tumor dalam tubuh, untuk mengobatinya harus dipotong agar tidak menjalar ke bagian tubuh yang lain”, tegas Ketua MA.

JAKARTA | (26/02/2022) - Laporan akhir tahun 2021 yanng diriilis Kepaniteraan MA menyebutkan jumlah perkara permohonan kasasi yang ditangani Mahkamah Agung tahun 2021 sebanyak 13.816 perkara terdiri atas sisa perkara tahun 2020 sebanyak 138 perkara dan perkara yang diterima tahun 2021 sebanyak 16.678 perkara. Mahkamah Agung berhasil memutus permohonan kasasi sebanyak 13.694 perkara sehingga sisa perkara kasasi pada akhir tahun 2021 sebanyak 122 perkara. Dari perkara kasasi yang diputus sebanyak 13.694 perkara, permohonan kasasi yang dikabulkan hanya 12,24% (1.676 perkara). Terhadap permohonan kasasi selebihnya (87,76%), Mahkamah Agung menyatakan menolak sebanyak 60,34% (8.263 perkara), menolak dengan perbaikan sebanyak 26,08% (3.571 perkara), menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima sebanyak 1,15% (157 perkara) dan permohonan kasasi dicabut sebanyak 0,20% (27 perkara).