JAKARTA (13/7/2021) | Mahkamah Agung telah menerbitkan kebijakan yang mewajibkan pengadilan pengaju untuk mengirimkan dokumen elektronik  dalam setiap pengajuan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali. Berdasarkan SEMA 1 Tahun 2014, dokumen elektronik tersebut harus dikirim melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung yang telah terhubung dengan SIPP Pengadilan.  Sejak 2017, MA juga telah mewajibkan pengadilan untuk mengirimkan biaya perkara kasasi/PK melalui akun virtual.

Bagaimana jika sistem informasi yang disediakan oleh MA untuk mengakomodir dua kebijakan tersebut sedang tidak berfungsi (offline). Panitera MA, Ridwan Mansyur memberikan penjelasan mengenai hal tersebut yang dalam minggu terakhir ini banyak ditanyakan oleh beberapa pengadilan pengaju.

Menurut  Panitera MA, dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2014, telah diatur dengan jelas bagaimana Mahkamah Agung melakukan manajemen risiko ketika sistem offline. “Dalam angka 6 SEMA 1 Tahun 2014 dijelaskan bahwa  dalam kondisi tertentu yang mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya  pengiriman dokumen elektronik melalui Direktori Putusan, maka Pengadilan dapat menggunakan media pengiriman lain (misalnya compact disk/dan atau email) yang memungkinkan”, tegas Panitera MA.

JAKARTA (13/7/2021) - Senin  pagi (12/7/2021), suara pengumuman memecah keheningan ruangan kerja di MA yang memang hanya berisi 25% karena mengikuti protokol PPKM Darurat.  “Innalilahiwainnalilaihirrajiun telah berpulang ke rahmatullah Ibu Zainona Binti Wamai, ibunda dari Panitera Mahkamah Agung, pada hari Sabtu, 10 Juli 2021 pukul 09.50 di Palembang”, demikian suara petugas dari Biro Hukum  Humas mengumumkan kabar duka dengan suara bergetar. Di hari itu, sudah dua berita duka yang dia umumkan. Bahkan, dalam minggu-minggu terakhir, hampir setiap hari ada berita duka yang dikabarkannya.

Kabar duka kembali tersiar di hari Selasa pagi (13/7/2021). Bapak Sujatmiko, suami dari  Panitera Muda Pidana Umum MA, Ibu Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.H, telah berpulang pada hari ini (Selasa, 13/7)  sekitar pukul 07.00.

JAKARTA | (29/6/2021) Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M,H,  membuka rapat evaluasi sistem pemilahan perkara  pada Mahkamah Agung, Selasa (29/6).  Kegiatan tersebut dihadiri oleh Waka MA Bidang Yudisial, Waka MA Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar,   beberapa hakim agung  dari masing-masing kamar penanganan perkara,  para pejabat eselon I, para panitera muda perkara  dan para hakim tinggi pemilah perkara pada Mahkamah Agung serta  tim asistensi pembaruan peradilan .  Rapat evaluasi dipandu oleh Ketua Kamar Pembinaan, Prof. Dr. Takdir  Rahmadi, S.H., LL.M.

Dalam  pengarahannya Yang Mulia Ketua MA menjelaskan bahwa pemilahan perkara adalah pranata baru dalam sistem penanganan  perkara pada Mahkamah Agung. Keberadaan pemilah perkara merupakan bagian dari upaya penguatan sistem kamar pada Mahkamah Agung. Pemberlakuan prosedur pemilahan perkara didasarkan pada  dua  Keputusan Ketua Mahkamah Agung  yaitu Keputusan Ketua Mahkamah Agung  Nomor 268/KMA/SK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pemilahan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Kriteria, Pengangkatan dan Tata Kerja Pemilah Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

JAKARTA | (25/6/2021) Mahkamah Agung  bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelenggarakan kajian melalui diskusi kelompok terarah mengenai manajemen penanganan perkara di MA, Jum’at (25/6/2021).  Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing lembaga.  Perwakilan MA dihadiri oleh Ketua Kamar Pidana, YM. Dr. H.  , S.H., M.H.,  Ketua Kamar Agama, YM. Dr. H. Amran Suadi, ,S.H., M.H., M.M., Hakim Agung kamar perdata YM. Dr. Pri Pambudi, S.H., M.H., Hakim Agung Kamar Militer, YM. Brigjen  Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H, Hakim Agung Kamar TUN YM. Yodi M. Wahyunadi, S.H.,M.H dan Panitera MA, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. Sementara itu, perwakilan KPK dihadiri oleh  Direktur Monitoring Brigjen Pol. Agung Yuda Purnomo dan perwakilan BPKP dihadiri oleh Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum, Tri Handoyo.

Dalam sambutannya,  Ketua Kamar Pidana Dr. Suhadi yang mewakili Mahkamah Agung, menyampaikan apresiasi atas prakarsa penyelenggaraan kegiatan kajian manajemen penanganan perkara di MA. Menurut Suhadi,  Mahkamah Agung sangat terbuka dengan berbagai masukan yang bertujuan untuk peningkatan kinerja penanganan perkara.  Berdasarkan data laporan tahunan MA,  kinerja memutus perkara sudah sesuai ketentuan yang ditetapkan, dengan tingkat kepatuhan di atas 96%.  Yang menjadi fokus perhatian MA saat ini adalah peningkatan kinerja minutasi yang tingkat ketepatan waktunya masih 37%.  

JAKARTA | (8/6/2021) Kepaniteraan Mahkamah Agung menggelar workshop publikasi putusan  dan update konten lainnya pada Direktori Putusan selama 3 hari mulai tanggal 7 s.d 9 Juni 2021 di Yuan Garden Hotel Jakarta. Kegiatan yang diikuti oleh Tim Redaksi Direktori Putusan, Tim Publikasi Putusan MA dan Tim Update Data Kepaniteraan Muda Perkara Pidana Umum dan Pidana Khusus ini dibuka oleh Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, Senin malam (7/6/2021). Selama tiga hari penyelenggaraan workshop,  sebanyak 2900 putusan berhasil terunggah ke Direktori Putusan MA.

Panitera MA dalam pengarahannya mengungkapkan pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan peradilan yang bersih dan akuntabel.

“Transparansi merupakan instrumen penting untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan akuntabel”, ungkap Ridwan Mansyur.

Ridwan mengutip ungkapan metafora mengenai sisi penting transparansi yang disampaikan oleh mantan Hakim Agung Amerika Serikat, Justice Louise  D Brandeis, “sunlight is said to be the best of disinfectants”.  Menurut Panitera, Justice Louise mengibaratkan keterbukaan sebagai sinar matahari yang efektif  membasmi micro organisme yang membahayakan kesehatan lingkungan.

JAKARTA | Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menggelar Webinar Internasional  dengan tema. "Global trends in the status and roles of judicial assistants and future developments in Indonesia ”  yang diselenggarakan secara virtual pada hari Senin (7/6/2021) pukul 14.00-17.00 WIB. Webinar  yang diikuti oleh  anggota KY, hakim, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil ini  menghadirkan nara sumber internasional yaitu  Prof. Takdir Rahmadi (Ketua Kamar Pembinaan MA RI),  Dr. Sebastiaan Pompe (Peneliti), Prof. Geert Corstens (Manatan Presiden Hoge Raad), ,Prof. Ningrum Natasya Sirait (Guru Besar  Fakultas Hukum USU),  dan Dr. Binziad Kadafi (Anggota KY)

Kegiatan diskusi diawali dengan paparan Dr. Sebastiaan Pompe yang menyampaikan  materi tentang Global trend on the use of judicial assistants in judicial process. Selanjutnya,  bagaimana peraturan dan praktek asisten hakim pada  Mahkamah Agung RI dipaparkan oleh Prof. Takdir Rahmadi yang membawakan materi dengan topik “The regulation and practice of judicial assistantship  at the Indonesian Supreme Court”. Sementara itu, Prof. Geert Corstens yang juga mantan  Presiden Hoge Raad Belanda  memaparkan  kedudukan dan peran asisten hakim dalam sistem peradilan di Belanda melalui  paparan berjudul  “Judicial assistants’ position and role in the Dutch judicial system”.