JAKARTA | (30/05) - Selama periode Januari sampai dengan April 2022, Mahkamah Agung telah meregistrasi  sebanyak 11.605 perkara. Jumlah ini meningkat 41,59% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yang hanya meregister sebanyak 8.196 perkara. Sementara itu, jumlah perkara yang telah diputus pada periode tersebut sebanyak 7.193 perkara. Jumlah ini meningkat 32,71% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yang berjumlah 5.420 perkara.

Demikian disampaikan oleh Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H., dalam laporan periodik yang diakses Senin (30/5/2022). Menurut Panitera MA, beban penanganan perkara  yakni kumulasi sisa perkara tahun sebelumnya dengan jumlah perkara yang diregister pada tahun berjalan,  juga mengalami peningkatan.  Jumlah beban perkara pada catur wulan pertama di tahun 2022 ini sebanyak 11.780 perkara. Jumlah ini merupakan gabungan dari sisa perkara tahun 2021 berjumlah 175 perkara dan perkara yang diregister sebanyak 11.608 perkara.

“Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022, jumlah  beban perkara catur wulan pertama tahun 2022 meningkat 40,32%”, ujar Ridwan Mansyur.

Perkara Pidsus Mondominasi

Dikatakan Panitera MA, dari 11.605 perkara yang diterima MA  pada periode  Januari s.d April 2022, perkara pidana khusus merupakan jumlah perkara terbanyak yang mencapai 28,97%.  Urutan perkara berikutnya secara berturut-turut adalah sebagai berikut: perkara pajak (28,70%), perkara perdata (19,86%), perkara perdata khusus (7,66%), perkara pidana (5,43%), perkara perdata agama (4,09%), perkara TUN (3,76%), perkara pidana militer (1,05%),  perkara HUM (0,34%), perkara jinayat (0,12%) dan perkara  pelanggaran administrasi pemilihan (0,02%).

"Jenis perkara pidana khusus, mendominasi perkara yang diajukan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali ke MA", jelas Panitera MA.

Tabel  Keadaan Perakara

Untuk memperejkas keadaan perkara pada periode Januari --Aprili 2022, berikutu kami sajikan tabel keadaan perkara

Keadaan perkara pada setiap kamar perkara adalah sebagai berikut:

(an/tim pralan)

JAKARTA (23/05/22) - Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H., membuka kegiatan penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kepaniteraan Mahkamah Agung,  Senin (23/05/22) bertempat di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta. Kegiatan  yang berlangsung hingga 25 Mei 2022 tersebut diikuti oleh  Sekretaris Kepaniteraan, Para Pejabat Struktural Kepaniteraan MA, perwakilan dari Biro Perencanaan dan Organisasi BUA serta perwakilan dari Badan Pengawasan. Dalam Pengarahannya Panitera MA berharap Maturitas SPIP Kepaniteraan  dapat beranjak menjadi lebih baik.

Panitera Mahkamah Agung  mengingatkan pelaksanaan SPIP pada tahun 2019 yang telah dilakukan Penilaian oleh BPKP dengan hasil tingkat Maturitas SPIP Kepaniteraan sebesar 2,722 (Berkembang).  Menurut Panitera, pemberian nilai tersebut dikarenakan Kepaniteraan sudah melaksanakan praktek pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Selain itu, lanjut Panitera, efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.

Panitera MA berharap tahun 2022 penilaian maturitas SPIP Kepaniteraan meningkat menjadi lebih baik.

“Penilaian Maturitas Kepaniteraan bisa naik ke level 3 (Terdefinisi), atau level 4 (Terkelola dan terukur), Alhamdulillah jika bisa mencapai level 5 (optimum)”, harap Panitera MA.

Panitera MA menegaskan bahwa peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mendukung tata Kelola pengadilan untuk meningkatkan pelayanan sektor publik

Sementara itu Sekretaris Kepaniteraan MA, Dr. Iyus Suryana, S.H., M.H., dalam laporannya menyampaikan bahwa  tujuan dari kegiatan  penyusunan SPIP Kepaniteraan selain bagian dari rangkaian Pelaksanaan Zona Integritas (ZI) di Kepaniteraan khususnya area pengawasan, juga  dalam rangka melakukan pengisian kertas kerja SPIP dan monitoring  evaluasi bappenas & DJA dengan tepat dan benar  sehingga menghasilkan target pada level sesuai dengan target RPJM sehingga nilai tersebut dapat digunakan sebagai indeks di dalam penilaian RB Kepaniteraan

Apa Itu SPIP

Sistem pengendalian intern menurut PP nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisian, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. [an]

JAKARTA | (20/5/2022) Selama periode Januari—April 2022,  Kepaniteraan Mahkamah Agung  mengirimkan berkas perkara/salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 8.740 perkara. Jumlah tersebut meningkat 27,89% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 (year on year) yang mengirim sebanyak 6.834 berkas perkara.

Demikian disampaikan Panitera MA, Ridwan Mansyur, di ruang kerjanya,  Jum’at (20/05/2022).  Menurut Panitera MA,  peningkatan kinerja minutasi bukan hanya dari sisi jumlah berkas yang dikirim namun juga waktu penyelesaian.  Mengutip data pada SIAP-MA, Panitera MA menjelaskan bahwa dari  8.740 berkas perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju pada catur wulan pertama tahun 2022, sebanyak 3.359 (38,43%) diselesaikan dalam waktu kurang dari 120 hari kalender terhitung mulai perkara diterima oleh majelis sampai dikirim ke pengadilan pengaju.

Jakarta (14/4/2022). Panitera Mahkamah Agung RI, DR. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. menerima kunjungan perwakilan Koalisi Masyarakat Sipial, Kamis (14/04/2022), bertempat di ruang rapat Kepaniteraan MA RI, Gedung MA, Jakarta Pusat. Misi kunjungan tersebut adalah menyampaikan komentar tertulis selaku Amicus Curiae (sahabat pengadilan) atas uji materil Permendikbud 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam pertemuan tersebut, Panitera MA didampingi oleh Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan, Hakim Yustisial pada Panitera MA dan beberapa staf.

JAKARTA| Kepaniteraan Mahkamah Agung menggelar Workshop Publikasi Putusan dan Update Informasi Lainnya pada Direktori Putusan di Hotel Grand Mercure Cikini (30/03/2022). Workshop tersebut dibuka langsung oleh Panitera MA, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.. Kegiatan yang akan berlangsung hingga tanggal 01 April 2022 tersebut diikuti oleh Tim Publikasi Putusan, Tim Pusat Data Kepaniteraan MA dan Tim IT Biro Hukum dan Humas.

Jakarta (29/03/2022) |  Mahkamah Agung bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA)  secara resmi meluncurkan Casebook II – Merek, Selasa (29/03/2022) pukul 09.00 WIB bertempat di Ballroom A & B Grand Hyatt Hotel Jakarta.  Kegiatan launching dihadiri  oleh pimpinan kedua lembaga tersebut.  Dari Mahkamah Agung hadir Ketua Mahkamah Agung didampingi para Wakil Ketua, Ketua Kamar Pembinaan, Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Pengawasan, Hakim Agung, Panitera, dan  sejumlah Pejabat Mahkamah Agung lainnya. Dari Pihak Jepang.  dihadiri Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Perwakilan JICA, dan Wakil Menteri Parlementer Ministry of Justice Jepang yang  menghadiri secara virtual. 

Pertunjukan tari piring dari Sumatera Barat yang menunjukkan keindahan budaya Indonesia pada acara bilateral ini menyambut masuknya pimpinan Mahkamah Agung dan Duta Besar ke tempat acara.

Kegiatan launching diawali dengan Laporan Penyelenggaraan oleh Ketua Kamar Pembinaan selaku Ketua Pokja HKI. Dalam laporannya,  Ketua Kamar Pembinaan menyampaikan Casebook II ini merupakan kelanjutan dari Casebook I yang terbit pada November 2018. Casebook II berisi 14 putusan peradilan jepang dan 10 putusan peradilan Indonesia berkenaan persamaan pada pokoknya, iktikad tidak baik, merek terkenal dan keberatan terhadap Keputusan Banding Merek”, jelas Ketua Kamar Pembinaan.

Seremoni launching ditandai dengan pemencetan tombol digital pada layar oleh Ketua Mahkamah Agung,  Yang Mulia Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.,dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji. Selanjutnya, dilakukan penyerahan secara simbolis Casebook II – Merek  secara paralel dari Mr. Nobukazu Nishio (JICA Expert)  kepada Duta Besar Jepang kemudian diserahkan  kepada Ketua Mahkamah Agung. Setelah itu, Ketua Mahkamah Agung menyerahkannya kepada Para Ketua Pengadilan Niaga di seluruh Indonesia.