JAKARTA | (30/9/2022) - Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, meminta   Ketua Pengadilan dan Panitera Pengadilan tingkat pertama memperkuat quality control  terhadap berkas Bundel A dan Bundel B Kasasi/PK sebelum dikirim ke Mahkamah Agung. Hal ini menyusul temuan banyaknya berkas yang tidak lengkap, dokumen elektronik yang tidak sesuai dengan berkas aslinya, termasuk tidak dipenuhinya ketentuan penyampulan  berkas perkara. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam pemberkasan tersebut,  kata Panitera MA,  sangat menghambat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung. Apalagi jika sistem upaya hukum kasasi/PK secara elektronik telah diberlakukan.

Hal tersebut disampaikan Panitera MA dalam pengarahannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Pembayaran Biaya Perkara menggunakan Rekening Virtual dan Sosialisasi Kebijakan Penganan Perkara pada Mahkamah Agung, di Batam, Kamis (29/9/2022)

Menurut Panitera MA, setiap berkas perkara kasasi/peninjauan kembali disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan. Namun demikian, imbuh Panitera MA, dengan masih ditemukannya berkas perkara yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan ketentuan,  diduga ada mekanisme quality control  yang diabaikan. Oleh karena itu, sebelum menandatangani  Surat Pengantar Berkas, harus dipastikan ada list quality control yang memastikan semua kelengkapan hberkas telah terpenuhi dan berkas telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

‘Panitera Pengadilan tidak menandatangani surat pengantar berkas jika ceklis quality control belum ditandatangani oleh pejabat di bawahnya”, ujar Panitera MA.

Dokumen Elektronik

Kelengkapan berkas yang paling banyak mendapat catatan dari Bagian Penelaah Berkas di MA adalah terkait dokumen elektronik. Merujuk pada presentasi Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan, beberapa catatan terkait kelengkapan dokumen elektronik adalah sebagai berikut.

• Pengadilan tidak menyertakan dokumen elektronik
• Pengadilan menyertakan dokumen elektronik tetapi tidak lengkap
• Dokumen elektronik yang disertakan tidak sesuai dengan format yang ditentukan (scan image)
• Dokumen elektronik yang disertakan tidak sesuai dengan berkas aslinya (jumlah halamannya berkurang)
• Dokumen elektronik yang disertakan merupakan perkara lain
• E-dokumen Surat Pengantar tidak ditandatangani Panitera
• Format surat pengantar berbeda antara pengadilan yang satu dengan yang lain (sebagian telah memuat informasi kelengkapan dokumen yang dikirim termasuk e-dokumen)
• Margin atas surat pengantar terlalu kecil sehingga barcode susah dibaca
• Barcode tidak berhasil dicetak karena: file surat pengantar bukan file pdf, tanggal surat pengantar tidak diinput
• Nama file dokumen elektronik tidak terstandardisasi

 Jumlah Halaman  Berbeda

Kasus terbaru terkait dengan lemahnya quality control adalah jumlah halaman putusan versi e-doc berbeda dengan salinan putusan versi cetak.  Jumlah halaman putusan pada Bundel B  berjumlah 192 halaman, namun dalam versi elektronik hanya berjumlah 133 halaman. Ada 59 halaman putusan yang  hilang dalam versi elektroniknya. Bagian yang hilang tersebut terkait daftar barang bukti. Jumlah barang bukti berdasarkan putusan pada Bundel B adalah 582, namun dalam versi elektronik hanya berjumlah 17.

Menurut Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan, adanya perbedaan jumlah tersebut dikarenakan pengadilan yang bersangkutan melakukan proses digitalisasi salinan putusan melalui proses scanning dari dokumen aslinya. Diduga, dalam proses tersebut ada halaman yang terlewatkan.

“padahal menurut Juknis SEMA 1 Tahun 2014, salinan putusan wajib dikirim dalam format RTF, bukan PDF melalui proses alih media dari berkas cetak”, ujar Koordinator Data.

Upaya Hukum Kasasi Elektronik

Dikatakan Panitera MA, penerapan quality control menjadi hal sangat penting ketika layanan upaya hukum kasasi/PK dilakukan secara elektronik.  MA nantinya  tidak akan menerima bekas fisik sehingga tidak bisa membandingkan kesesuaian dengan berkas fisiknya, dalam hal penanganan perkara pada tingkat judex facti masih dilakukan secara konvensional.

“Oleh karena,  pengadilan tingkat pertama memegang peranan utama dalam melakukan quality control”, pungkas Panitera MA. [an]

Kota Batam | (29/09/2022)-  Kepaniteraan Mahkamah Agung bersama PT Bank Syariah Indonesia menyelenggarakan sosialisasi penggunaan rekening virtual untuk pembayaran biaya perkara dan biaya penyampaian dokumen ke luar negeri sekaligus sosialisasi kebijakan penanganan perkara pada Mahkamah Agung di Hotel Santika, Kota Batam (29/09/2022). Acara tersebut dilaksanakan secara hybrid. Peserta dari Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Agama Batam, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang hadir secara luring, sedangkan peserta dari pengadilan-pengadilan lain di wilayah Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Bagian Selatan hadir secara daring.

Berlangsungnya Kegiatan

Tepat pukul 08.00 WIB Master of Ceremony (MC) memulai kegiatan. Susunan acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Hymne Mahkamah Agung, kemudian diteruskan dengan pembacaan do’a.

Setelah do’a selesai dibacakan, acara dilanjutkan dengan sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Deputy Group Head Bank Syariah Indonesia, Surtikanti. Dalam sambutannya, Surtikanti mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Agung yang telah mempercayakan pembayaran biaya perkara di Mahkamah Agung dan biaya penyampaian dokumen ke luar negeri kepada Bank Syariah Indonesia.

Sambutan selanjutnya adalah dari Panitera Mahkamah Agung yang sekaligus akan membuka acara. Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H., dalam sambutannya juga menghaturkan terima kasih pada Bank Syariah Indonesia yang selama ini telah bekerja dengan baik dalam rangka membantu Mahkamah Agung untuk mengelola pembayaran biaya perkara dan biaya pengiriman dokumen ke luar negeri. Selanjutnya, Ridwan Mansyur juga menjelaskan sejarah perkembangan kebijakan Kepaniteraan Mahkamah Agung terkait mekanisme pembayaran biaya perkara dan biaya penyampaian dokumen ke luar negeri.

Tidak lupa, Ridwan Mansur juga menjelaskan latar belakang penyelenggaraan kegiatan sosialisasi tersebut, yaitu sebagai tindak lanjut dari perubahan sistem pembayaran akibat adanya merger tiga bank syariah. Jika sebelumnya pembayaran dilakukan dengan menggunakan sistem milik BNI Syariah, maka saat ini, setelah adanya merger, pembayaran dilakukan dengan menggunakan BSI Institusi. Usai menyampaikan sambutan, Ridwan Mansyur kemudian membuka secara resmi kegiatan tersebut.

Setelah membuka acara, Ridwan Mansyur kemudian menyampaikan materi mengenai kebijakan modernisasi manajemen perkara pada Mahkamah Agung. Substansi pokok dari pemaparan materi tersebut adalah perkembangan mekanisme pembayaran biaya perkara secara elektronik, pengembalian sisa panjar, kebijakan pengiriman berkas perkara secara elektronik, penyampaian laporan kasasi perkara pidana secara elektronik, publikasi putusan, pemberlakuan tanda tangan elektronik untuk salinan penahanan dan petikan putusan, serta ketentuan-ketentuan baru negara asing terkait bantuan pengiriman dokumen ke luar negeri.

Setelah pemaparan materi dari Panitera Mahkamah Agung, acara dilanjutkan dengan penyajian materi dari Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung, Dr. Iyus Suryana, S.H., M.H. Dalam kesempatan tersebut, Iyus Suryana menyampaikan materi seputar prosedur pengiriman berkas ke Mahkamah Agung. Iyus Suryana menyoroti kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh pengadilan pengaju dalam proses pengiriman berkas ke Mahkamah Agung. Ia berharap agar dengan adanya sosialisasi ini kekeliruan-kekeliruan tersebut dapat diperbaiki.

Sebelum istirahat siang, Tim dari Bank Syariah Indonesia (Fira, Yanthie, dan Danu) menyampaikan materi seputar mekanisme pembayaran biaya perkara, retail deposit group Bank Syariah Indonesia, dan consumer finance. Materi yang disampaikan Tim dari Tim dari Bank Syariah Indonesia ini berlangsung hingga waktu Ishoma tiba, yaitu pukul 12.00 WIB.

Setelah Ishoma, Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan Mahkamah Agung tampil sebagai narasumber untuk dua materi sekaligus: 1) mekanisme pembuatan dan pembayaran virtual account untuk penyetoran biaya perkara Mahkamah Agung dan biaya pengiriman dokumen ke luar negeri, dan 2) kebijakan penanganan perkara pada Mahkamah Agung.

Pada penyampaian materi pertama, Asep Nursobah menitik beratkan presentasinya pada mekanisme pembuatan virtual account, baik itu via aplikasi Direktori Putusan maupun Website Kepaniteraan Mahkamah Agung. Sedangkan pada materi kedua, ia memfokuskan materinya pada empat hal, yaitu: 1) pengiriman dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali, 2) laporan kasasi perkara pidana yang terdakwanya dalam tahanan, 3) penyampaian panggilan/pemberitahuan terhadap pihak yang berada di luar negeri atau cara penyampaian dokumen dari pengadilan asing ke pengadilan indonesia, dan 4) beberapa permasalahan administrasi yudisial.

Agar seluruh peserta benar-benar memahami materi yang disampaikan oleh Koordinator Data dan Informasi dan agar suasana sosialisasi lebih hidup, setelah pemaparan materi telah selesai, diselenggarakanlah diskusi tanya jawab. Diskusi tersebut dipandu Ahmad Z Anam, selaku moderator dalam sesi tersebut.

Setelah seluruh rangkaian acara selesai, kegiatan kemudian ditutup oleh Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung, Dr. Iyus Suryana, S.H., M.H.. Dalam sambutan penutupannya, Iyus Suryana berharap agar kegiatan ini membawa banyak kontribusi positif bagi modernisasi peradilan.

Antusiasme Peserta

Ada hal menarik yang pantas diapresiasi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut: antusiasme peserta. Antusiasme peserta, baik yang hadir secara daring maupun luring, mulai terlihat setelah Tim dari Bank Syariah Indonesia merampungkan presentasi lalu membuka kesempatan untuk diskusi tanya jawab. Banyak peserta yang mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan.

Antusiasme tersebut kemudian meningkat pesat pada sesi pasca istirahat siang, yaitu pada saat pemaparan materi dari Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan Mahkamah Agung. Oleh karena peserta yang mengajukan pertanyaan jumlahnya cukup banyak, sedangkan waktu terbatas, maka terpaksa ada beberapa peserta yang tidak mendapat kesempatan langsung untuk bertanya kepada narasumber. Untuk menyiasati persoalan tersebut, moderator diskusi akhirnya mengambil kebijakan agar peserta yang tidak berkesempatan bertanya secara langsung untuk menuliskan pertanyaannya melalui kolom pesan pada aplikasi zoom meeting, dan nantinya narasumber akan meresponsnya setelah acara paripurna.

Merchandise untuk Peserta Aktif

Sebagai bentuk apresiasi kepada peserta aktif, Kepaniteraan Mahkamah Agung akan memberi merchandise berupa kaos bertema “Direktori Putusan Mahkamah Agung”. Merchandise tersebut akan dikirim oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung ke alamat pengadilan masing-masing peserta yang berhak.

Jika dilihat dari segi harga, tentu merchandise tersebut tidaklah seberapa. Tetapi hal penting yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pemberian merchandise tersebut merupakan bentuk apresiasi Kepaniteraan Mahkamah Agung kepada insan peradilan yang memiliki semangat tinggi untuk terus berpikir dan bekerja demi kemajuan lembaga peradilan[aza/afd].

JAKARTA | (27/9/2022) - Panitera Mahkamah menggelar pertemuan yang diikuti oleh seluruh  Panitera Muda Perkara, Sekretaris Kepaniteraan MA, Hakim Tinggi Pemilah Perkara, Panitera Muda Kamar, Panitera Pengganti, Pranata Peradilan, pejabat struktural, dan staf Kepaniteraan MA, Selasa (27/2022). Pertemuan berlangsung secara hibrida diikuti lebih dari 400 pegawai. Kepada seluruh jajarannya tersebut,  Panitera MA meminta untuk senantiasa menjaga integritas dengan memedomani kode etik dan pedoman perilaku dalam jabatannya masing-masing. 

Pertemuan tersebut digelar sebagai respon atas peristiwa operasi tangkap tangan KPK yang melibatkan SDM Kepaniteraan. Panitera MA sangat prihatin dan menyesalkan peristiwa tersebut. Ia berharap kejadian tersebut merupakan yang terakhir kali.

Para Panitera Mudan Perkara, Hakim TInggi Pemilah Perkara, Panitera Muda Perkara mengikuti pembinaan secara langsung di ruang rapat Panitera MA. Sementara itu, para Hakim Yustisial, pejabat fungsional Pranata Peradilan dan pegawai Kepaniteraan MA lainnya mengijkuti secara daring melalui aplikasi zoom. 

Panitera MA mengajak seluruh jajarannya untuk meningkatkan integritas dan memedomani kode etik dan pedoman perilaku, baik sebagai hakim maupun ASN. Panitera juga mengingatkan kepada pejabat yang menjadi atasan langsung untuk melakukan pengawasan melekat sebagaimana Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang  Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Aspek keteladanan juga menjadi perhatian Panitera MA dalam pengarahan tersebut.

"Atasan langsung harus menunjukkan keteladanan di lingkungan kerjanya", ungkap Panitera.

Hal lain yang menjadi fokus pengarahan Panitera MA adalah potensi judicial corruption pada tahapan proses penanganan perkara. Potensi tersebut harus terantisipasi untuk dihindari dengan berbagai upaya terstruktur, diantaranya pemanfaatan teknologi informasi, penguatan pengawasan atasan langsung, whistle blowing system dan menerapkan sistem manajemen anti penyuapan.

Pemicu praktek judicial corruption diantaranya informasi yang tertutup, proses penyelesaian perkara yang lambat, adanya interaksi antara petugas pengadilan dan pihak berperkara. Hal tersebut bisa dicegah dengan optimalisasi teknologi informasi yang menghadirkan transparansi, kecepatan proses, dan memutus interaksi langsung dalam memberikan pelayanan.

Namun demikian, pemanfaatan teknologi informasi bukan solusi tunggal. Ia harus bersinergi dengan optimalisasi waskat, whistle blowing system dan penguatan kualitas SDM.

Penandatanganan Pakta Integritas

Pada penghujung acara pembinaan,  dilakukan penandatanganan pakta integritas oleh Panitera MA,  para Panitera Muda Perkara Mahkamah Agung, Sekretaris Kepaniteraan MA,  para Hakim TInggi Pemilah Perkara dan  Panitera Muda Kamar.

[an]

JAKARTA (22/9/2022) Sistem Informasi Perkara MA kini telah dilengkapi dengan fitur usia perkara. Fitur ini sebagai instrumen monitoring waktu penanganan perkara pada setiap tahapan proses. Bukan hanya itu,  status proses penanganan perkara juga disajikan lebih rinci. Jika sebelumnya info perkara hanya menampilkan 3 status proses  yaitu proses pemeriksaan oleh majelis, putus, dan dikirim ke pengadilan pengaju, kini status proses tersebut dirinci menjadi 6 (enam) tahapan proses.

Keenam status tersebut adalah   1) dalam proses penetapan majelis hakim, 1) 1) dalam proses distribusi, 3) dalam proses pemeriksaan majelis, 4) perkara telah diputus, sedang dalam proses minutasi oleh majelis, 5). Dalam proses pengiriman oleh Panmud dan 6) Telah dikirim ke pengadilan pengaju.

Demikian disampaikan oleh Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, di ruang kerjanya,  Rabu (21/9/2022).  Menurut Ridwan, status perkara 1, 2 dan 3 cukup jelas sesuai dengan bunyi redaksinya. Untuk status nomor 4, menunjukkan perkara tersebut telah diputus oleh majelis hakim, salinan putusannya belum dikirimkan ke pengadilan pengaju karena masih dalam proses minutasi. Status nomor 5 menunjukkan perkara tersebut telah diminutasi oleh majelis, telah diserahkan kepada Panitera Muda Perkara dan sedang dalam proses administrasi pengiriman berkas perkara. Status nomor 6 menunjukkan penanganan perkara telah selesai karena salinan putusan telah dikirim ke pengadilan pengaju.

Tampilan Baru

Selan berubah dari sisi konten, info perkara juga mengalami perubahan dari sisi tampilan.  Untuk rincian informasi proses ditambahkan QR-Code yang menunjukkan URL (uniform resource locator) halaman informasi tersebut. Menurut  Panitera MA, QR-Code menjadi pengaman dari upaya pemalsuan informasi.

“Beberapa kali terjadi pihak berperkara diberikan informasi palsu berupa hasil cetak yang menyerupai informasi perkara yang seolah-olah berasal dari informasi resmi Kepaniteraan MA.  Dengan adanya QR-Code tersebut, publik dapat memverifikasi informasi dengan sumber aslinya dengan cara men-scan  QR-Code tersebut melalui ponsel atau perangkat lainnya”, jelas Panitera MA.

Selain itu, status proses penanganan perkara ditampilkan lebih jelas sebagai sub heading dari nomor perkara.

Perubahan lainnya adalah penambahan tanggal minutasi dan resume lamanya proses penanganan perkara.

Panitera MA berharap adanya inovasi ini mendorong proses penanganan perkara menjadi lebih baik.

“Fungsi Kepaniteraan MA adalah memberikan dukungan teknis dan administrasi yudisial terhadap Majelis Hakim Agung dalam menyelesaikan perkara. Kami berharap inovasi ini mendukung peningkatan kinerja penanganan perkara MA”, pungkas Panitera MA. [margi]

JAKARTA | (20/9) - Ada hal baru yang ditampilkan pada Info Perkara MA. Biasanya Info Perkara MA hanya menampilkan status proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, mulai hari ini (Selasa 20/9/2022) info perkara  menampilkan usia perkara yang disajikan dalam hitungan hari kalender. Usia perkara dihitung sejak berkas perkara diterima oleh majelis hakim (tanggal distribusi). Apabila berkas telah dikirim ke pengadilan pengaju, fitur usia perkara ini “hilang” dan diganti dengan rincian lama proses penanganan perkara, mulai dari lama proses memutus, lama proses minutasi, dan lama proses pengiriman ke pengadilan pengaju.

Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, menyampaikan bahwa penambahan fitur usia perkara pada Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung tersebut sebagai upaya penguatan monitoring proses penanganan perkara  sehingga perkara  dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Dengan adanya fitur ini, apabila ada perkara yang diselesaikan melewati jangka waktu yang ditetapkan, akan diketahui pada tahapan proses yang mana  keterlambatan tersebut terjadi.   Informasi ini bukan hanya diketahui oleh internal MA namun juga oleh pihak berperkara dan masyarakat pada umumnya.

“Fungsi  Kepaniteraan adalah memberikan dukungan teknis dan administrasi yudisial kepada hakim agung dalam menangani perkara. Penambahan fitur tersebut sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan fungsi tersebut”, ujar Panitera Mahkamah Agung.

Fitur Usia Perkara

Fitur Usia Perkara merupakan informasi lamanya proses penanganan perkara sejak perkara didistribusikan kepada majelis hakim. Selama perkara tersebut belum selesai (dikirim ke pengadilan pengaju) maka fitur ini akan menampilkan lamanya hari dengan perhitungan selisih tanggal hari ini (today) dengan tanggal  distribusi berkas ke majelis hakim.

Apabila  perkara telah selesai, yakni telah diputus dan diminutasi serta dikirim ke pengadilan pengaju,  sistem informasi perkara menampilkan lamanya proses tahapan penanganan perkara sebagai berikut:

Lama  proses memutus yakni selisih antara tanggal putus dengan tanggal distribusi berkas ke majelis hakim. Menurut SK KMA 214/2014 proses ini paling lama 3 bulan.

Lama proses minutasi yakni selisih antara tanggal minutasi dengan  tanggal perkara diputus. Menurut SK KMA 214/2014 proses ini paling lama 97 hari.

Lama proses kirim yakni selisih antara tanggal perkara dikirim dengan tanggal perkara diminutasi. SK KMA 214/2014  memberikan waktu kepada  Kepaniteraan Muda Perkara untuk memproses administrasi pengiriman berkas perkara dalam waktu paling lama 14 hari.

Lama proses perkara (sejak distribusi) adalah lama proses yang dihitung antara tanggal distribusi sampai dengan tanggal pengiriman berkas ke pengadilan pengaju.  Mahkamah Agung telah menetapkan target percepatan waktu penanganan perkara sejak perkara didistribusikan sampai dikirim ke pengadilan pengaju paling lama 120 hari.

Lama keseluruhan proses (sejak register) adalah proses penanganan perkara yang dihitung antara tanggal register sampai dengan tanggal berkas perkara/salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju.  [am/mrgp]

Jambi | (26/8)- Mahkamah Agung kembali menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi yudisial bagi seluruh jajaran pengadilan se-Indonesia.  Kali ini, kota Jambi yang mendapat giliran  untuk menjadi tempat perhelatan rutin yang bertujuan acara untuk meningkatkan kualitas  SDM aparatur peradilan itu.  Dari kota yang dijuluki “Kota Beradat Bumi Melayu” tersebut, Ketua MA berserta seluruh unsur pimpinan MA secara bergiliran menyampaikan materi pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk seluruh warga peradilan se-Indonesia. Ketua MA pada akhir pengarahannya  mengamanatkan 3 (tiga) hal untuk dilaksanakan oleh seluruh warga peradilan Indonesia.

Ketiga  amanat tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, senantiasa meningkatkan kreativitas, profesionalisme kerja dan inovasi. Kedua, selalu memegang teguh integritas dan kejujuran. Ketiga, tekadkan dalam diri kita masing-masing bahwa apa yang kita lakukan semata-mata untuk tujuan ibadah kepada Sang Pencipta. Menurut Ketua MA, jika hal tersebut konsisten dilakukan maka Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Indonesia akan merasakan berkah dan kebaikan.

“Niscaya segala  berkah dan kebaikannya akan kembali lagi kepada  kita”, ujar Prof. Syarifuddin.

Penilaian Integritas

Aspek lainnya yang menjadi fokus pengarahan Ketua MA adalah  hasil Survey Penilaian Integritas Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh KPK. Mengutip hasil survey tersebut Ketua MA menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya berhasil mencapai poin 82,72.

Ketua MA meminta seluruh jajarannya memperhatikan 6 point dari hasil survey yang belum terpenuhi, yaitu:

Pertama, 11% responden internal menilai adanya pengalaman melihat/mendengar pegawai menerima pemberian (dalam bentuk uang/barang/fasilitas). Kedua, 20% responden eksternal menilai adanya pemberian yang bersifat kesepakatan dengan pegawai untuk mempermudah layanan. Ketiga, 20% responden expert menilai adanya pengalaman praktek pungli. Keempat, 14,4% responden internal menilai adanya penyedia barang dan jasa pemenang pengadaan memiliki hubungan kedekatan dengan pejabat (kekeluargaan, organisasi, pendukung politik/tim sukses). Kelima, 34,3 responden internal menilai  adanya pegawai yang menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Keenam, 17,3 % responden internal  menilai adanya  persepsi  pengaruh nepotisme dalam promosi/mutasi pegawai  (kedekatan dengan pejabat).

Ketua MA meminta seluruh pimpinan pengadilan beserta jajarannya mencermati hasil survey integritas tersebut dan memperbaiki temuan negatif sebagaimana yang dinilai oleh responden.

“Melalui sambutan ini, saya menghimbau ini jangan terjadi lagi, agar diperbaiki",  harap Ketua MA.

Pembinaan Hibrida

Sebagaimana kegiatan sebelumnya, acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial  yang berlangsung di kota Jambi ini berlangsung secara hibrida. Bagi pimpinan, hakim, panitera/sekretaris pengadilan se Provinsi Jambi hadir langsung, sedangkan selainnya mengikuti secara virtual melalui aplikasi zoom. [an]