JAKARTA | (10/5) - Buku Laporan Tahunan MA  mencatat jumlah beban perkara Mahkamah Agung sepanjang tahun 2022 mencapai 28.284 perkara. Jumlah beban perkara tersebut didistribusikan kepada 47 hakim agung.  Dengan data tersebut,  rasio beban kerja  per hakim agung dengan jumlah beban adalah 1 berbanding 602 perkara.  Oleh karena setiap perkara ditangani oleh majelis yang  terdiri dari 3 hakim, maka dengan jumlah beban kerja 28.284, setiap  hakim agung  mendapatkan alokasi berkas per tahun mencapai 1.805 perkara.  

Dalam memeriksa perkara kasasi atau peninjauan kembali, setidaknya hakim agung akan membaca putusan pengadilan tingkat pertama, putusan pengadilan tingkat banding, memori kasasi dan kontra memori kasasi, selain dari dokumen lainnya yang tersedia di Bundel A dan Bundel B. Apabila diasumsikan setiap dokumen  yang harus dibaca tersebut terdiri atas 25 halaman, maka  dalam setiap berkas ada 100 halaman dokumen yang “wajib” dibaca.  Dengan asumsi setiap perkara terdiri atas 100 halaman yang wajib dibaca, maka merujuk pada rerata alokasi beban di atas, dalam setahun hakim agung minimal  membaca 180.500 halaman. Jumlah ini akan bertambah jika perkara yang ditangani adalah perkara tertentu seperti tindak pidana korupsi yang putusannya bisa mencapai ratusan bahkan ribuan halaman.

Hal tersebut disampaikan Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur,  Selasa (9/5), di Gedung MA, Jakarta.  Ia menjelaskan bahwa data tersebut merupakan rerata umum beban kerja tanpa  memperhatikan alokasi beban perkara per kamar dan jumlah hakim agung pada setiap kamar hakim agung tersebut.

Jika memperhatikan kondisi beban per kamar penanganan perkara dan jumlah hakim agung pada setiap kamar tersebut, maka diperoleh data sebagaimana tabel berikut:

 99,08% Beban  Berhasil Diselesaikan

Dari jumlah beban perkara yang teralokasikan, hakim agung berhasil menyelesaikan sebesar 99,08% perkara. Pada akhir tahun 2022, hanya  260 perkara yang belum diputus oleh hakim agung, sebagaimana tabel berikut ini:

(an)

JAKARTA | (28/4) - Ketua Kamar Pengawasan MA, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H, Senin (24/4) yang lalu genap berusia 70 tahun. Berdasarkan UU MA,  hakim kelahiran  Kab. Kuantan Singingi, 24 April 1953 ini akan memasuki  masa purnabhkati terhitung mulai 1 Mei 2023.  Menyambut momentum ini,  MA menggelar acara sederhana pelepasan masa tugas Zahrul Rabain, Jum’at (28/4), di Conference Center, Gedung MA, Jakarta. Acara  pelepasan dipimpin  Ketua MA, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H, dan  diikuti oleh seluruh unsur pimpinan, para hakim agung dan hakim ad Hoc pada Mahkamah Agung serta  pejabat eselon I MA. Sementara itu, para pejabat eselon  II, para pejabat kepaniteraan dan jajaran pimpinan  pengadilan mengikutinya secara virtual.

Ketua Mahkamah Agung dalam sambutannya memberi apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada  Hakim Agung Zahrul Rabain yang  telah mengabdikan diri di dunia peradilan sebagai hakim selama 40 tahun dengan tanpa cela. Menurut Ketua MA, semua kita mengharapkan akhir karir seperti pak Zahrul yang dapat menuntaskan tugas dengan selamat hingga masa batas usia pensiun tanpa ada cacat.

“Ada beberapa rekan sejawat kita yang tidak sampai mencapai batas usia pensiun, baik  karena dipanggil  Tuhan maupun sebab lain”, ujar Ketua MA

Menurut Ketua MA,  dengan masa pengabdian 40 tahun sebagai hakim, maka sudah ribuan putusan yang dihasilkan.  Putusan, kata Ketua MA,  adalah hasil ijtihad hakim atas suatu persoalan hukum. Sekalipun  hasil ijtihad itu salah, Tuhan masih memberikan pahala atas  proses ijtihad tersebut, apalagi jika ijtihadnya benar maka pahalanya berkali lipat.

Menangani  10.000 an perkara MA

Zahrul Rabain dilantik sebagai  hakim agung pada Kamis 31 Oktober 2013 oleh Ketua MA, Hatta Ali bersama dengan 3 hakim agung lainnya yaitu Eddy Army, Sumardijatmo, dan MD Pasaribu (alm).  Selama 11 tahun mengabdi sebagai hakim agung, berdasarkan catatan SIAP MA,  pemilik inisial ZR ini telah mengadili sebanyak  10.007 perkara yang terdiri atas perkara  perdata sebanyak 8.794, perkara perdata khusus sebanyak 1.184, perkara perdata agama 1 perkara, dan perkara TUN sebanyak 28 perkara.  Dari keseluruhan perkara tersebut, permohonan kasasi sebanyak 7.973 perkara dan peninjauan kembali sebanyak 2.034 perkara.

Perjalanan Karir

Zahrul Rabain mengawali karir sebagai Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi terhitung mulai 1 Maret 1983. Dua tahun kemudian,  di pengadilan yang sama,  penyandang Doktor Ilmu Hukum UNPAD tahun 2013 ini,  didefinitifkan sebagai  hakim pada 19 Juli 1985.  Pada akhir tahun 1985, Ia dialihtugaskan sebagai hakim pada PN Takengon.  Pada tahun 1990, PN Lubuk Sikaping selanjutnya menjadi tempat alih tugas suami dari Arminiwati ini.  Enam tahun kemudian, penyandang Magister Hukum Universitas Islam Riau ini,  beralih tugas sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Jambi.

Setelah menjalani karir sebagai hakim di beberapa pengadilan negeri,  Zahrul Rabain dipercaya menjadi pimpinan  di beberapa  pengadilan ngeri, yaitu:  Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian (30 Maret 1999), Ketua Pengadilan Negeri Bangko (25 Oktober 1999), Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru (04 Desember 2003), Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru (01 Desember 2005), dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (13 September 2007).

Karir  ayah  dari  Oswati Hasanah, Ela Diana,. Ahmad Fadil dan Adel Husnan ini semakin menanjak setelah sukses memimpin di beberapa pengadilan tersebut.  Pada bulan Juni 2009, Ia dipromosikan sebagai  Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, tahun 2011 sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta. Setahun kemudian, Ia dipercaya menjadi unsur pimpinan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Pada saat menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, Zahrul Rabain mengikuti proses seleksi hakim agung dan dinyatakan lulus pada Uji Kepatutan dan Kelayakan di Komisi III DPR pada tanggal 23 September 2023.  Pada 1 Nopember 2013, Ia dilantik sebagai hakim agung dan kemudian menjabat sebagai Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung sejak April tahun 2021 menggantikan Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH [AN}

JAKARTA | (18/04) - Kepaniteraan MA menyelenggarakan  uji kompetensi Calon Panitera Pengganti Kamar Pidana dan Kamar Perdata MA yang dilaksanakan secara daring, Senin (17/4). Peserta uji kompetensi adalah pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi  yang berjumlah 44 orang.  Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 9.00 s.d 11.00 WIB ini diawali dengan pengarahan oleh Panitera Mahkamah Agung selaku Ketua Panitia Seleksi (Pansel) dan  pembacaan tata tertib oleh Sekretaris Kepaniteraan MA.

Seleksi kompetensi ini  merupakan   bagian tahapan proses  seleksi jabatan di lingkungan Kepaniteraan MA  yang diatur dalam SK KMA Nomor 349/KMA/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian Jabatan dan Seleksi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung. Sebelum penyelenggaraan seleksi kompetensi,  Pansel telah menyelenggarakan seleksi administrasi untuk menyaring calon yang sesuai dengan persyaratan administratif yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi sebagaimana dirumuskan dalam lampiran huruf D angka 3 SK KMA 349 Tahun 2022.

Setelah melewati dua tahapan seleksi tersebut, masih ada  3 tahap yang harus dilalui oleh peserta seleksi yakni  eksaminasi putusan, penelusuran rekam jejak, serta  profile assessment dan wawancara.

Penyelenggaraan Perdana Sistem Baru

Panitera MA,  Ridwan Mansyur, menyampaikan bahwa penyelenggaraan seleksi Calon Panitera Pengganti kali ini merupakan penyelenggaraan perdana yang didasarkan pada SK KMA 349 Tahun 2022.  

Panitera MA menegaskan bahwa Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung merupakan organ kelengkapan majelis hakim agung yang memiliki peran strategis untuk memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi yudisial dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Efektifitas pelaksanaan fungsi tersebut dipengaruhi oleh  kualitas sumber daya manusia yang dapat diperoleh melalui sistem rekrutmen yang selektif.

“Hal tersebut yang diusung dalam   Keputusan   Ketua Mahkamah Agung menerbitkan  Keputusan Nomor 349/KMA/SK/XII/2022 tanggal 9  Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian Jabatan  Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Mahkamah Agung.  Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menata ulang  organisasi manajemen perkara”, ujar Panitera MA.

Panitera MA menyebut beberapa ketentuan penting dalam pedoman rekrutmen tersebut adalah sebagai berikut.

1. Setiap calon yang mendaftar harus mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung atau pejabat di atasnya.
2. Eksaminasi putusan dijadikan salah satu materi seleksi
3. Penelusuran rekam jejak calon melibatkan lembaga yang kompeten, yaitu:
   • Penggunaan informasi pengaduan dan pendisiplinan yang ada pada Badan Pengawasan dan Komisi Yudisial;
   • Penggunaan informasi rekam jejak oleh Badan Pengawasan
   • Pelaksanaan analisis LHKPN oleh KPK atau verifikasi LHKPN oleh  Badan Pengawasan;
   • Penggunaan informasi analisis transaksi keuangan dari PPATK [an]

JAKARTA | (13/4)  Sepanjang tahun 2022, Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi dalam perkara pidana sebanyak 9.279 perkara. Permohonan kasasi tersebut terdiri atas perkara pidana umum sebanyak 1.517 perkara dan perkara pidana khusus sebanyak 7.762 perkara.  Dari keseluruhan perkara tersebut sebanyak 4.222 permohonan kasasi (45,50%) diajukan oleh Jaksa, sebanyak 3.013 (32,47%) diajukan  oleh Terdakwa dan 2.044 (22,03%) diajukan oleh kedua pihak, Jaksa dan Terdakwa.

Berdasarkan Laporan Tahunan MA,  dominasi  Jaksa selaku pemohon kasasi dalam perkara pidana merupakan  fenomena yang konsisten dari tahun ke tahun.  Merujuk pada data tersebut, arus  masuk terbesar perkara kasasi pada kamar pidana  berasal dari Jaksa yang “keberatan” dengan vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi.

Hal ini berbeda dengan perkara pidana militer.  Data Laptah MA menunjukkan bahwa dominasi pengajuan kasasi dilakukan oleh Terdakwa. Sepanjang tahun 2022, MA menerima kasasi perkara pidana militer sebanyak 365 perkara. Sebanyak 201 (55,07%) diajukan oleh Terdakwa, 153 (41,92%) diajukan oleh Oditur dan 11 perkara (3,01%) diajukan oleh kedua pihak (Terdakwa dan Oditur). [an]

Jakarta | (13/04) - Mahkamah Agung  telah mendaftarkan 7.447 perkara pada periode triwulan pertama tahun 2023. Perkara tersebut terdiri atas perkara kasasi sebanyak 5.089 perkara, peninjauan kembali sebanyak 2.323 perkara, permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (HUM) sebanyak 21 perkara dan permohonan grasi sebanyak 14 perkara. Secara statistik jumlah perkara yang diterima periode ini berkurang 23,39% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 yang menerima sebanyak 9.721 perkara. Jumlah perkara yang telah berhasil diputus pada periode tersebut sebanyak 4.333 perkara dengan perincian kasasi sebanyak 2.540, PK sebanyak 1.782 perkara, HUM sebanyak 9 perkara dan permohonan grasi sebanyak 2 perkara.

Merujuk baseline data periode Januari-Maret 2023, Panitera MA, Ridwan Mansyur, memprediksi arus perkara yang akan masuk ke Mahkamah Agung bisa mencapai 29 ribuan perkara.

“Rerata perkara masuk per bulan dalam triwulan pertama ini sebanyak  2.482, jika dikalikan 12 bulan  maka pada akhir tahun nanti perkara yang diterima bisa mencapai 29.789 perkara”, jelas Ridwan Mansyur.

Perkara PK

Jumlah perkara PK pada periode triwulan pertama mencapai 45,65% dari jumlah perkara kasasi. Menanggapi data tersebut Panitera MA menjelaskan bahwa dari 2.323 perkara PK, sebanyak 1.313 perkara (57%) adalah PK Pajak. Sebagaimana diketahui, permohonan PK Pajak adalah upaya hukum yang diberikan oleh Pasal 77 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2022 kepada pihak-pihak yang bersengketa yang tidak menerima putusan Pengadilan Pajak.

Menurut Panitera MA, jumlah peninjauan kembali atas putusan berkekuatan hukum tetap dari empat lingkungan peradilan berjumlah 1.010, atau 20% dari jumlah putusan kasasi.

Perkara diminutasi

Sementara itu, jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan  pengaju  periode Januari—Maret 2023 sebanyak 7.932 perkara. Berdasarkan data tersebut, nilai clearance rate (rasio penyelesaian perkara) mencapai 106,51%.

Merujuk data minutasi tersebut, Panitera MA optimis kinerja minutasi tahun 2023 bisa melampaui capaian luar biasa tahun 2022 yang  berhasil meminutasi dan mengirim salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 31.455 perkara.

“Berdasarkan baseline data Januari-Maret 2023, rerata perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 2.644 perkara tiap bulan, maka dalam setahun akan mencapai 31.728 perkara”, pungkas Panitera MA. [an]

Berdasarkan hasil seleksi administrasi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari s.d. 03 April 2023 dan menunjuk Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 349/KMA/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian Jabatan dan Seleksi Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat ini dinyatakan lulus
seleksi administrasi dan berhak mengikuti tahap seleksi berikutnya;
2. Bahwa jadwal pelaksanaan uji kompetensi dan tata cara pelaksanaan akan
diumumkan lebih lanjut melalui website Mahkamah Agung dan Kepaniteraan
Mahkamah Agung;

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan
terimakasih.

Unduh dokumen di sini