Sejak awal tahun 2023, sistem info perkara Mahkamah Agung memuat informasi amar putusan lengkap, khusunya untuk amar putusan "Kabul" dan "Tolak Perbankan".  Jika sebelumnya hanya ditulis “Kabul”, saat ini telah ditambahkan  informasi amar mengadili sendiri atau mengadili kembali yang ditetapkan MA. Namun, dalam praktiknya, penulisan amar putusan tersebut menggunakan istilah atau singkatan/kode  yang  merepresentasikan substansi amar yang nantinya dimuat dalam  putusan lengkap. Kode atau singkatan tersebut merupakan istilah teknis intern MA, sehingga  publik perlu mendapat  penjelasan.

Sumber data dari amar putusan yang dimuat dalam info perkara tersebut adalah Rol Sidang. Rol Sidang merupakan sebuah instrumen administrasi persidangan di Mahkamah Agung yang memuat informasi daftar perkara yang telah diputus meliputi nomor perkara, susunan majelis, panitera sidang, tanggal/ hari musyawarah dan pengucapan putusan serta amar putusan. Istilah “Rol” berasal dari bahasa Belanda yang menurut “Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea” berarti daftar perkara yang dikerjakan setiap hari oleh Panitera.  Petugas input data  menyalin apa adanya bunyi amar singkat  yang tertulis di Rol tersebut.

Agar publik memahami  istilah yang ditulis dalam amar putusan pada info perkara Mahkamah Agung, kami jelaskan sebagai berikut:

1. KABUL BATAL JF PT ADILI SENDIRI CF PN

Bunyi Amar Singkat  tersebut tertera pada Putusan Nomor 15 K/Pdt/2023. Dalam  redaksi  amar tersebut tertulis beberapa singkatan, yaitu JF, PT, CF, PN. Arti dari singkatan tersebut adalah sebagai berikut: JF artinya Judex Factie, PT adalah Pengadilan Tinggi, CF adalah Confirm yang berarti menguatkan, dan PN adalah Pengadilan Negeri.

Dengan demikian redaksi amar singkat “KABUL BATAL JF PT ADILI SENDIRI CF PN” bermakna  Majelis Hakim  MA mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan Putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan bunyi amar merujuk pada amar putusan pengadilan negeri.  Makna tersebut sejalan dengan bunyi amar lengkap Putusan Nomor 15 K/Pdt/2023.

2. KABUL PK, BATAL JJ ADILI KEMBALI CF.PN.

Amar singkat tersebut tertera dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor  5 PK/Pdt.Sus-HKI/2023. Istilah “JJ” dalam redaksi amar singkat tersebut artinya Judex Juris. Dengan demikian makna dari amar singkat tersebut adalah Majelis Hakim PK mengabulkan permohonan peninjauan kembali, membatalkan putusan judex juris/putusan kasasi, Mahkamah Agung mengadili kembali dengan amar   putusan. confirm  pada Putusan Pengadilan Negeri.  Makna tersebut sejalan dengan bunyi amar lengkap Putusan Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2023.

3. KABUL KASASI, BATAL JF PT A.S. CF PN

Amar singkat tersebut tertera pada Putusan Mahkamah Agung Nomor  103 K/Pdt/2023. Istilah/singkatan  baru yang muncul dalam amar singkat tersebut adalah “AS” yang berarti Adili Sendiri. Dengan demikian makna dari amar singkat tersebut sama dengan nomor 1 (Putusan Nomor 15 K/Pdt/2023 ). Hanya saja kata adili sendirinya disingkat menjadi “A.S”. Makna amar singkat tersebut sejalan dengan bunyi amar lengkap Putusan Nomor 103 K/Pdt/2023 tersebut.  

PONTIANAK | (14/09/2023) — Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, menghimbau seluruh pengadilan tingkat pertama agar bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan diri untuk mengimplementasi administrasi pengajuan upaya hukum Kasasi/PK secara elektronik. Hal tersebut disebabkan karena pengadilan tingkat pertama, sebagai pengadilan pengaju upaya hukum Kasasi/PK, memiliki peran yang sangat vital dalam mengeimplementasikan kebijakan MA tersebut.

Himbauan tersebut disampaikan oleh Panitera Mahkamah Agung dalam Sosialisasi Penggunaan Virtual Account untuk Pembayaran Biaya Perkara dan Kebijakan Modernisasi Manajemen Perkara pada Mahkamah Agung, yang diselenggarakan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung yang bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia,  Kamis (14/09), di Pontianak.

Pengajuan Kasasi/PK secara Elektronik

Arahan yang disampaikan Panitera Mahkamah Agung tersebut berkaitan erat dengan telah diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik.

“Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 6 Tahun 2022. Jika nantinya Perma tersebut telah diimplementasikan, maka pengadilan pengaju tidak lagi mengirimkan Bundel A dan Bundel B versi cetak ke Mahkamah Agung, tetapi cukup mengirim dokumen secara elektronik.” tegas Ridwan Mansyur.

MA Sedang Mempersiapkan Petunjuk Teknis

Meski Perma Nomor 6 Tahun 2022 telah ditetapkan pada 28 September 2022, namun untuk dapat diimplementasikan, Perma tersebut memerlukan petunjuk teknis yang akan diatur dalam peraturan turunan. Mahkamah Agung saat ini sedang mempersiapkan petunjuk teknis tersebut.

“Mahkamah Agung saat ini sedang menyusun Juknis yang diperlukan untuk implementasi Perma tersebut. Untuk merumuskan Juknis tersebut, Pimpinan MA juga telah menginstruksikan Puslitbang MA untuk melakukan penelitian. Jika nantinya perangkat aturan telah tersusun, maka pengajuan kasasi dan peninjauan kembali harus dilakukan secara elektronik” imbuh Panitera MA.

Peran Vital Pengadilan Pengaju

Perma 6 Tahun 2022 membawa perubahan besar dalam sistem pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung, karena tidak ada lagi berkas fisik yang dikirimkan oleh pengadilan pengaju. Dokumen elektronik yang dikirimkan ke Mahkamah Agung meliputi seluruh dokumen yang menjadi kelengkapan bundel A dan bundel B.

Sistem elektronik memang dapat memberikan kemudahan dalam proses pemeriksaan perkara karena akses terhadap berkas bisa dilakukan tanpa hambatan waktu dan tempat. Namun, sistem elektronik juga berpeluang menimbulkan permasalahan apabila dokumen elektronik yang dikirim tidak valid dan tidak lengkap. Oleh sebab itu, peran pengadilan pengaju menjadi sangat prnting.

“Nantinya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung tidak memiliki dokumen pembanding, karena dokumen cetak sudah tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung lagi, sehingga ketika dokumen elektronik tidak valid atau tidak lengkap, hal itu akan menimbulkan risiko kekeliruan dalam memutus perkara. Oleh sebab itu, pengadilan pengaju, sebagai quality controller, harus benar-benar memastikan validitas dan kelengkapan berkas elektronik ini“, imbuh Panitera MA.

Kebijakan modernisasi dalam pengajuan upaya hukum Kasasi/PK ini, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Perma, bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, mewujudkan prosedur berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam prosedur berperkara, serta mewujudkan pengadilan yang modern dan profesional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. [aza/mst]

Jakarta | (07/09/2023) Panitera Mahkamah Agung menyampaikan pentingnya menjaga integritas, baik di lingkungan tempat kerja maupun di luar tempat kerja. Hal tersebut disampaikan pada kegiatan pembinaan pejabat fungsional Kepaniteraan Mahkamah Agung pada 6 September 2023 yang dilaksanakan secara hybrid di hotel Novotel Gajah Mada Jakarta. Kegiatan tersebut dihadiri oleh para pejabat struktural, pejabat fungsional pranata peradilan, arsiparis, analis kepegawaian, dan analis pegawai SDM aparatur.

Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Kepaniteraan, Dr. Iyus Suryana S.H. M.H. Dalam bekerja, pegawai wajib berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan setiap atasan langsung harus melakukan pembinaan rutin kepada bawahannya.

Kegiatan yang bertujuan untuk melakukan pembinaan internal pada pejabat fungsional dilingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung ini juga dihadiri oleh Aminal Umam, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MA-RI. Beliau mengingatkan menjadi PNS adalah pilihan, sehingga harus menerima konsekuensi untuk bertanggung jawab atas pilihannya dan harus menjaga kode etik PNS serta menjalankan kewajiban dan larangannya.

Acara juga dihadiri oleh Direktur Jabatan ASN pada Badan Kepegawaian Negara (BKN), Sri Gantini, S.Sos., M.A.P yang menyampaikan Kebijakan Teknis Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat & jenjang JF. Diharapkan pelaksanaan kegiatan ini dapat meningkatkan integritas pegawai fungsional dilingkungan Kepaniteraan dan memahami kebijakan baru BKN perihal angka kredit (HS).

Banjarmasin | (30/8) - Ketua MA mengingatkan hakim dan aparatur peradilan untuk menjaga integritas. Salah satunya dengan menjauhkan diri dari perbuatan tercela. Selain itu, Ketua MA mengingatkan aparaturnya mengenai 6 persoalan teknis yudisial, yaitu praperadilan, perhitungan nilai keuangan negara, upaya hukum kasasi dan PK secara elektronik, panggilan/pemberitahuan menggunakan surat tercatat, aplikasi baru Mahkamah Agung, dan penguatan sistem pengawasan.

Hal tersebut disampaikannya saat mengawali pembinaan teknis dan administrasi judisial di Banjarmasin, Senin (28/8). Setelah pengarahan oleh Ketua MA, seluruh jajaran pimpinan MA lainnya, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial dan para Ketua Kamar, menyampaikan pembinaan dengan materi yang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Mengenai 6 persoalan yang menjadi perhatian  Ketua MA, hal tersebut selain karena adanya inkonsistensi dalam praktik, beberapa lainnya merupakan hal baru. Oleh karena itu, hakim dan aparatur peradilan diminta untuk memperhatikan aturan dan petunjuk yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung, diantaranya adalah rumusan kamar.  

Praperadilan

Ketua MA menyampaikan bahwa lembaga praperadilan saat ini banyak mengalami perkembangan, khususnya sejak terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang telah memperluas kewenangan praperadilan. Dengan adanya dinamika hukum terkait praperadilan, Ketua MA mengingatkan para hakim di lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Syar ’iyah yang juga  memiliki kewenangan mengadili perkara praperadilan agar tidak keluar dari batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“agar konsisten pada batas-batas kewenangan yang telah ditentukan oleh undang- undang, supaya kepastian hukum tetap dapat terjaga dengan   baik,   tanpa   mengurangi   kebebasan   para  hakim untuk berkreasi dan menuangkan pemikirannya dalam setiap penyelesaian suatu perkara”, tegas Ketua MA.

Menurut Ketua MA, lembaga praperadilan  saat  ini  menjadi  tumpuan  bagi  para  pencari keadilan untuk memperjuangkan haknya atas tindakan pro justitia dalam proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu,  Ketua MA mengingatkan hakim yang mengadili pra peradilan  untuk menjaga konsistensi pada ruang lingkup kewenangan  pra peradilan.

“Agar tidak menimbulkan disparitas dan perlakuan yang berbeda antara satu perkara praperadilan dengan perkara praperadilan yang  lain,  maka  para  hakim  harus  tetap  menjaga  konsistensi pada  ruang lingkup kewenangan pemeriksaan praperadilan yang telah digariskan dalam undang-undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi”, jelas Ketua MA.

Ketua MA berpesan agar para  hakim  harus  memahami  dan  mencermati berbagai ketentuan yang mengatur tentang praperadilan. Selain itu, para   hakim   juga   harus   membaca  putusan-putusan yang pernah dijatuhkan sebelumnyaa. Hal ini, kata Ketua MA,  agar hakim memiliki referensi dalam mengadili perkara yang serupa sehingga tercipta konsistensi dan kesatuan penerapan  hukum.

“semakin banyak perbedaan sikap dan pendirian dari pengadilan terhadap suatu perkara yang sama akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan”, ujar Ketua MA.

“Setiap hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan perkara sesuai dengan keyakinannya, namun  jangan  sampai  putusan  yang  kita  jatuhkan dapat  menimbulkan  kebingungan  bagi  masyarakat dan para pencari keadilan akibat mengandung inkonsistensi serta melanggar hukum acara yang berlaku”, imbuh Ketua MA.

Perhitungan Nilai Kerugian Negara

Ketua MA membaca adanya inkonsistensi dalam penanganan perkara yang memerlukan adanya perhitungan nilai kerugian negara pada perkara Tipikor. Ada beberapa putusan yang berbeda satu sama lainnya  dalam menyikapi keberadaan lembaga yang melakukan perhitungan kerugian negara.

Perbedaan pandangan tersebut dipicu pemahaman yang kurang utuh  yang mempertentangkan  SEMA  Nomor 4 Tahun 2016 dengan  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/ PUU-X/2012.

SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Poin 6 Rumusan Kamar Pidana menyebutkan, sebagai berikut

 “Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare  adanya  kerugian  keuangan  negara.  Dalam  hal  tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara.”

Menurut Ketua MA, rumusan SEMA tersebut seakan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/ PUU-X/2012, yang memberikan kewenangan kepada BPKP untuk melakukan perhitungan kerugian negara. Namun, jika para hakim mencermati secara utuh bunyi rumusan poin 6 dalam SEMA Nomor 4 tahun 2016 tersebut maka tidak akan terjadi pertentangan.

“Hal ini   karena  dalam  kalimat  terakhir  pada poin 6 tersebut disebutkan “Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara.” Artinya, hakim tetap dapat menentukan ada atau tidaknya kerugian negara berdasarkan fakta di persidangan sekalipun perhitungan kerugian negara tersebut tidak dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)”, jelas Ketua MA

Menurut Ketua MA pada tingkat kasasi maupun PK sudah banyak putusan Mahkamah Agung yang mengakomodir kerugian negara yang perhitungannya dilakukan oleh BPKP atau lembaga lain yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan.

Ketua MA meminta para Hakim untuk meneliti dan melakukan cross cek atas setiap nilai kerugian yang diajukan  berdasarkan  fakta-fakta  yang terungkap  di persidangan.

“Hakim  tidak hanya menerima begitu saja nilai kerugian yang diajukan oleh penuntut umum, karena nilai  yang  diajukan  baru  bersifat  bukti  dan  hakim yang  akan  menentukan  secara  final  ada  atau  tidaknya kerugian negara tersebut dan berapa nilai kerugiannya”,  kata Ketua MA [mrgp].

BANJARMASIN | (29/8) -  Ketua Mahkamah Agung H.M Syarifuddin mengingatkan para hakim dan aparatur peradilan agar  jangan sekali-kali melakukan perbuatan yang tercela,  karena imbasnya akan ditanggung oleh seluruh warga peradilan yang lain.   Mereka yang telah bekerja dengan ikhlas menjaga integritasnya harus  turut  menanggung  akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Ketua Mahkamah Agung menyampaikan hal tersebut pada kegiatan pembinaan teknis dan administrasi yudisial bagi seluruh jajaran pengadilan se-Indonesia, Senin (28/8), di Banjarmasin.  Kegiatan tersebut diikuti oleh pimpinan, hakim, panitera dan sekretaris pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama yang berlangsung secara hibrida. Bagi jajaran pengadilan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti secara langsung, sedangkan yang lainnya mengikuti secara virtual.

Menurut Ketua MA, program pembaruan peradilan yang mulai digulirkan tahun 2010 telah membuahkan hasil yang dapat dinikmati langsung oleh pencari keadilan. Mulai dari keberhasilan mengikis tunggakan perkara,  dari angka tunggakan 10.000-an pada sepuluh tahun ke belakang,  menjadi  hanya berjumlah di bawah angka 300 perkara. Implementasi sistem kamar yang efektif mendorong konsistensi putusan, layanan  peradilan elektronik yang  menghadirkan proses berperkara yang sederhana dan berbiaya murah serta capaian lainnya di bidang layanan peradilan. Capaian tersebut, kata Ketua MA,  bahkan dapat diraih  lebih cepat dari yang dijadwalkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan.

Namun, semua capaian tersebut seakan menjadi tidak terlihat di mata publik, ketika terjadi tindakan tercela   oleh   segelintir   oknum   aparatur   peradilan.

“Sekalipun yang melakukan tindakan tercela jumlahnya hanya satu dua orang, namun gaungnya bisa terdengar hingga ke seluruh pelosok Nusantara. Kita sering memperbandingkan antara kebaikan dengan keburukan itu seperti satu berbanding seribu, artinya seribu kebaikan yang dilakukan seperti hilang oleh satu keburukan”, ujar Ketua MA.

Oleh karena itu,  Ketua MA mengingatkan kembali agar jangan sekali-kali melakukan perbuatan yang tercela, karena imbasnya akan ditanggung oleh seluruh warga peradilan yang lain.

“Mereka yang telah merelakan waktu, tenaga, serta pikirannya untuk kemajuan lembaga, yang telah rela berpisah dengan anak, istri, dan sanak saudaranya demi menjalankan tugas pengabdian di tempat-tempat terpencil yang jauh dari ibu  kota,  akhirnya  harus  turut  menanggung  akibat atas perbuatan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab”, jelas Ketua MA.

Ketua MA mengingatkan warga peradilan  tentang pentingnya memelihara diri dari perbuatan tercela dengan  sebuah  pepatah  “jika tidak   bisa   menghasilkan   madu yang bisa menyehatkan, janganlah membuat racun yang dapat mencelakakan.”

Pepatah tersebut. Kata Ketua MA,  mengandung makna, jika kita tidak mampu menjadi sebab untuk timbulnya  kebaikan,  janganlah  menjadi  sebab  bagi munculnya  keburukan,  karena  keburukan  itu  bisa berdampak bagi orang lain yang tidak berdosa. [an]

JAKARTA | (22/08/2023) - Presiden Joko Widodo mengapresiasi  kinerja  MA dalam  peningkatan transparansi peradilan, layanan peradilan berbasis elektronik (e-Court)  dan percepatan penanganan perkara berbiaya murah. Hal tersebut diungkapkan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI dalam rangka HUT ke 78 Proklamasi Kemerdekaan RI,  Rabu (16.8) di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Jakarta.

“Upaya MA, Mahkamah Agung dalam menciptakan keadilan patut diapresiasi melalui peningkatan transparansi peradilan, pengembangan sistem peradilan berbasis elektronik, serta percepatan proses penanganan perkara dengan biaya murah”, ungkap Presiden Jokowi. Pidato Presiden selengkapnya bisa diakses di laman Kementerian Sekretariat Negara RI

Transparansi Peradilan: 8 Juta Putusan Terpublikasikan

Kinerja transparansi badan peradilan yang mendapat apresiasi dari Presiden RI tersebut merupakan prioritas pembaruan peradilan yang  menjadi salah satu misi dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Mahkamah Agung sangat konsisten dalam menjaga kebijakan transparansi peradilan. Bahkan, transparansi peradilan menjadi arus utama dalam manajemen peradilan. Dari kebijakan transparansi peradilan juga  lahir layanan peradilan elektronik dan berbagai inovasi lainnya yang berbasis pemanfaatan teknologi informasi. 

Secara kelembagaan, transparansi peradilan dimulai pada tahun  2007 dengan terbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Kebijakan tersebut diluncurkan pada Rapat Kerja Nasional MA bersama jajaran pengadilan di Makassar, pada  Senin, 3 September 2007.

Bersamaan dengan peluncuran SK KMA 144 Tahun 2007 tersebut, MA juga melaunching  Direktori Putusan yang menjadi media publikasi putusan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Pada saat diresmikan, Direktori Putusan telah mengoleksi putusan yang bisa diakses secara cuma-cuma sebanyak 784 putusan. Kini, 16 tahun telah berlalu, pertanggal 22 Agustus 2023, Direktori Putusan telah mengkoleksi putusan sebanyak 8.032.579 putusan yang terdiri atas pengadilan tingkat pertama sebanyak 7.603.582 putusan, pengadilan tingkat banding sebanyak 227.019 putusan, tingkat kasasi sebanyak 144.181 putusan dan peninjauan kembali sebanyak 57.797 putusan.

Jika melihat tampilan statistik pada laman Direktori Putusan, jumlah putusan  yang dipublikasikan per bulan mencapai 75.000-an putusan. Selain putusan, Direktori Putusan juga mempublikasikan rumusan kamar, kaidah hukum, restatement, peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Untuk kemudahan akses, Direktori Putusan juga bisa diakses melalui perangkat mobil untuk para pengguna android maupun IOS.

Jumlah Putusan Terbanyak di Dunia

Harian berbahasa Inggris The Jakarta Post menurunkan artikel berjudul “legal uncertainty is caused by advocates” yang ditulis oleh Sebastian Pompe, Selasa (29/03/2011). Dalam artikel tersebut, Pompe menyayangkan ungkapan yang disampaikan oleh salah seorang advokat kenamaan yang menyampaikan di forum internasional bahwa salah satu faktor rendahnya kepastian hukum di Indonesia sebagai akibat tidak dipublikasikannya putusan oleh Mahkamah Agung. Ungkapan tersebut tentu saja tidak berdasarkan fakta karena MA pada saat itu sudah mempublikasikan sebanyak 22.437 putusan, melalui Direktori Putusan.

Jumlah 22.437 putusan yang dipublikasikan di Direktori Putusan, kata Pompe, melebihi jumlah seluruh putusan yang dipublikasikan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat, Australia dan Belanda dalam waktu 10 tahun.

“In reality, in February 2011 the Supreme Court had 22,437 decisions on its website. That is more than the all decisions published by the Supreme Courts of the US, the Netherlands and Australia put together over the past ten years”, tulis Sebastian Pompe dalam artikel tersebut.

Saat ini, jumlah putusan yang terpublikasikan di Direktori Putusan telah mencapai lebih dari 8 juta putusan. Jika melihat tulisan Sebastian Pompe tersebut, maka koleksi putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung menjadi yang terbanyak di Dunia [mrgp].

Ihwal publikasi putusan terbanyak di dunia ini, pernah di muat berulang di media online, diantaranya : https://news.detik.com/berita/d-3382188/ketua-ma-2-juta-putusan-diupload-terbanyak-di-dunia dan  https://news.detik.com/berita/d-1813555/upload-putusan-terbanyak-di-dunia-saatnya-ma-perbaiki-jadwal-sidang (an/foto ANTARA/Galih Paradipta)