BANDA ACEH | (28/11)Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelenggarakan sosialisasi pembayaran biaya perkara menggunakan virtual account dan sosialisasi kebijakan modernisasi manajemen perkara, Senin (27/11) di Banda Aceh. Kegiatan yang merupakan kerjasama dengan Bank Syari’ah Indonesia tersebut diikuti oleh pimpinan, panitera dan staf pengadilan dari empat lingkungan peradilan se Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.  Peserta yang berasal  dari pengadilan yang berada di Kota Banda Aceh hadir secara langsung, sementara yang lainnya mengikuti pertemuan secara virtual.Selain menghadirkan narasumber dari internal MA dan BSI, pertemuan tersebut juga mengundang narasumber dari Kementerian Luar Negeri.

Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, menjadi pembicara kunci (keynote speech) dalam kegiatan tersebut. Ridwan dalam paparannya menguraikan sejumlah inisiatif modernisasi manajemen perkara yang dilakukan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung. Menurutnya, kebijakan terkini modernisasi manajemen perkara adalah pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Perangkat hukum kebijakan ini sudah  diterbitkan yaitu Perma Nomor 6 Tahun 2022 dan petunjuk teknisnya dengan SK KMA Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tanggal  12 Oktober 2023.

“Saat ini sedang dibangun sistem aplikasi upaya hukum kasasi/peninjauan kembali yang terhubung dengan case management system pengadilan tingkat pertama dan banding. Apabila sistem telah selesai dibangun, maka pengajuan upaya hukum dan persidangan perkara kasasi dan peninjauan kembali dilakukan secara elektronik”, ungkap Ridwan Mansyur.

Lebih lanjut Ridwan  menyampaikan apabila Perma tersebut sudah berjalan efektif pemeriksaan perkara kasasi dan peninjauan kembali sepenuhnya menggunakan berkas perkara (Bundel A dan Bundel B) berbentuk dokumen elektronik.

Sistem elektronik ini, lanjut Ridwan,  dapat memberikan kemudahan dalam proses pemeriksaan perkara karena akses terhadap berkas bisa dilakukan tanpa hambatan waktu dan tempat. Namun, di sisi lain berpeluang menimbulkan permasalahan apabila tidak diikuti dengan pengelolaan risiko yang baik.

“Majelis Hakim tidak lagi memiliki berkas fisik sebagai dokumen pembanding sehingga sangat mungkin tidak diketahui apabila ada salah satu dokumen elektronik  yang tidak lengkap atau berbeda dengan berkas aslinya”, jelas Ridwan Mansyur.

Ridwan Mansyur mengingatkan keberadaan dokumen elektronik berkas perkara dalam sistem pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik memiliki peran yang penting. Oleh karena itu, kualitas dokumen elektronik yang dikirimkan oleh pengadilan pengaju ke Mahkamah Agung menjadi faktor determinan bagi  efektifitas implementasi Perma Nomor 6 Tahun 2022.

“Saya mengingatkan agar aspek kualitas dari dokumen elektronik perlu benar-benar diperhatikan, baik standardisasi, kelengkapan, susunan, maupun kesesuaian dokumen elektronik  dengan aslinya” pungkas Ridwan Mansyur. [an]

BANDUNG | (21/11/2023) - Selama periode Januari s.d 17 November 2023, Mahkamah Agung telah meminutasi dan mengirim salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 24.046  perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 21.534 perkara (89,55%),  proses minutasinya diselesaikan dalam waktu  paling lama 3 bulan sejak perkara diputus oleh majelis.  Waktu 1-3 bulan tersebut, ditetapkan oleh SK KMA 214 Tahun 2013,  sebagai jangka waktu minutasi perkara di Mahkamah Agung. Kepatuhan waktu minutasi perkara yang mencapai 89,55% merupakan capaian tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung.

Hal tersebut disampaikan oleh Panitera MA, Ridwan Mansur, dalam sesi Pemaparan Kinerja Penanganan Perkara MA  pada rangkaian acara pembukaan Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, di Bandung, Minggu (19/11/2023).

“Selama kami mengolah data minutasi dengan kerangka analisa lama proses waktu minutasi untuk penyusunan laporan tahunan, tidak pernah terjadi angka pada kolom pertama (1 sd 3 bulan) lebih tinggi dibandingkan kolom yang lainnya. Selama ini angka terbanyak selalu berada pada kolom (6 sd 12 bulan)”, papar Ridwan Mansyur.

“Namun,  Alhamdulillah pada tahun 2022, perkara yang diselesaikan pada kolom pertama (antara 1 sd 3 bulan)  berjumlah 63,%,  dan di tahun  ini meningkat menjadi 89,55%”, imbuh Ridwan Mansyur.

Menurut Ridwan, peningkatan kinerja minutasi Mahkamah Agung dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat pencari keadilan.

Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara

Ketepatan waktu penyelesaian perkara (on time case processing) merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja pengadilan.  Dalam konteks Mahkamah Agung, ada dua ketepatan waktu proses penyelesaian perkara yang diukur, yaitu proses memutus perkara dan proses minutasi perkara.  Indikator kepatuhan memutus perkara adalah  dicapainya waktu memutus perkara paling lama 3 bulan sejak perkara diterima majelis. Indikator kepatuhan waktu minutasi perkara adalah dicapainya waktu 3 bulan sejak perkara diputus sampai dengan perkara diminutasi.

Sejak 10 tahun terakhir, ketepatan waktu memutus perkara selalu menunjukkan nilai  persentase yang tinggi. Nilai kepatuhannya begerak dari nilai terkecil 80,75% dan nilai tertinggi 99,26%.  Bahkan, sejak tahun 2017 nilai kepatuhan selalu berada di atas 90%.

Kondisi ini berbeda dengan kepatuhan minutasi perkara. Periode 2014—2021, kepatuhan minutasi berada pada rentang nilai  8,16% sampai dengan 43,35%. Nilai kepatuhan minutasi mulai beranjak ke level di atas 50% terjadi pada tahun 2022, dengan  nilai mencapai 64,35%. Kepatuhan minutasi semakin  baik pada tahun 2023, dengan  nilai yang mencapai  89,55%.

Produktivitas Minutasi Perkara

Dalam sepuluh bulan di tahun 2023,  Mahkamah Agung telah mengirim sebanyak  24.046 berkas.  Meskipun Jumlah ini turun 13% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022, namun masih diatas rata-rata jumlah minutasi dalam 10 tahun terakhir. Dari sisi pendekatan Clearence Rate,  masih berada di angka 89,23%.  Namun, untuk perkara pidana, pidana khusus, dan pidana militer telah berada di atas 100%. “Clearance Rate” adalah sebuah standar penilaian yang disepakati bersama oleh konsorsium internasional untuk pengadilan yang unggul. Nilai minimal Clearance Rate adalah 100%, dengan membandingkan antara perkara masuk dan perkara yang keluar

"Kami yakin, pada  akhir tahun nanti nilai clearance rate akan mencapai target di atas 100%", ,pungkas Panitera MA.

[an]

Bandung (19/11/2023) Ketua Mahkamah Agung membuka Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2023 yang akan diadakan pada hari Minggu-Selasa tanggal 19 s.d 21 November 2023 bertempat di InterContinental Hotel, Bandung. Dalam pembukaan dan sambutannya, Prof. Syarifuddin mengingatkan betapa pentingnya Rapat Pleno sebagai ruang pemersatu persepsi dan pendapat hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung demi menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsisten putusan atas persoalan hukum. Kesepakatan disini bukan hanya terhadap hasil rumusan namun juga kesepakatan untuk mematuhinya.

Kesamaan Persepsi dan Pendapat Dalam Menjaga Kesatuan Penerapan Hukum dan Konsistensi Putusan 

Salah satu tujuan dibentuknya kamar Mahkamah Agung adalah demi menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Untuk itu dibutuhkan kesamaan persepsi dan pendapat di kalangan para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung khususnya bagi perkara-perkara yang memiliki isu hukum yang sama yang akan dituangkan dalam rumusan kamar. “Rumusan kamar merupakan pedoman subtansi bagi para hakim di berbagai tingkatan dan lingkungan peradilan” tekan Syarifuddin.

Rapat Pleno dilakukan dengan mereview hasil-hasil rapat pleno sebelumnya apakah masih relevan atau perlu direvisi. Selain itu, kita perlu melihat regulasi yang terbit satu tahun terakhir. Apakah ada regulasi baru yang perlu disamakan persepsi. Bahkan apabila ada kasus-kasus yang belum ada pengaturannya. Terakhir, apabila ada terdapat hasil kesepakatan kamar dalam satu tahun ini maka dapat ditingkatkan untuk kita sepakati Bersama.

“Masa Penyelesaian Perkara Tinggal 1 Bulan” Ingat Ketua Mahkamah Agung

Tak lupa Ketua Mahkamah Agung mengingatkan tinggal satu bulan lagi untuk menyelesaikan tunggakan perkara.  Hingga saat ini kita telah memutus sebanyak 22.873 perkara dan masih tersisa 4.355 perkara lagi. 

Beliau berharap sisa perkara tahun ini bisa mencapai di bawah dua ratus. Tahun lalu kita tidak bisa mencapai angka ini karena masih dalam suasa covid dan tahun ini sudah tidak lagi sehingga sudah tidak ada alasan tidak dapat mencapai target tersebut. Minutasi juga harus dibawah sebelumnya. (AFK)

Bandung | (19/11/2023) Mahkamah Agung kembali menggelar Pleno Kamar Tahunan yang diikuti oleh para anggota dari lima kamar penanganan perkara dan kamar kesekretariatan, mulai 19 sampai 21 November 2023, di Bandung. Pleno Kamar Tahunan tersebut merupakan penyelenggaraan yang kedua belas sejak pemberlakuan sistem kamar di Mahkamah Agung pada akhir 2011. Ketua Mahkamah Agung H.M Syarifuddin membuka  persamuhan pada Minggu malam (19/11). Dalam pengarahannya, Ketua MA menegaskan bahwa pleno kamar bukan sekadar tradisi tahunan.  Pleno kamar harus menjadi media  yang  mempersatukan persepsi atas suatu persoalan hukum tertentu.

“Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung ini bukan hanya sebatas tradisi yang dilaksanakan setiap tahun, namun menjadi ruang bagi Para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung untuk mempersatukan persepsi dan pendapat terhadap suatu persoalan hukum tertentu”, ujar Ketua Mahkamah Agung.

Menurut Ketua MA,  kesamaan persepsi dan pendapat di kalangan para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sangat dibutuhkan agar tercipta kesatuan hukum dan konsistensi putusan dalam setiap penanganan perkara, khususnya bagi perkara-perkara yang memiliki isu hukum yang sama..

Ketua Mahkamah Agung berharap agar rapat pleno pada tahun ini dapat melahirkan rumusan kesepakatan kamar yang dapat menjadi pedoman untuk memeriksa dan memutus perkara bagi para hakim dan aparatur di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

Pleno Kamar : Instrumen Penjaga Konsistensi

Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Sunarto, mengawali proses pembukaan  Rapat Pleno Kamar Tahunan Mahkamah Agung dengan menyampaikan laporan kegiatan dan  highlight sistem pleno kamar dalam sistem kamar di Mahkamah Agung.

Rapat Pleno Kamar merupakan lembaga baru yang lahir sejak MA memberlakukan sistem kamar pada akhir 2011. Sunarto menjelaskan diantara tujuan penyelenggaraan rapat pleno kamar adalah menjaga konsistensi putusan, mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan, memperkecil peluang kekeliruan atau kekhilafan dan sebagai  mekanisme kontrol dalam manajemen perkara. 

Menurut Sunarto, peran penting rapat pleno kamar sebagai “penjaga konsistensi” menjadikannya sebagai kegiatan reguler  yang harus dilaksanakan oleh setiap kamar paling sedikit satu kali dalam tiga bulan.

Lebih lanjut dikatakan Sunarto, selain dilaksanakan secara reguler oleh setiap Kamar, sejak tahun 2012 Mahkamah Agung juga menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar secara bersama-sama setiap akhir tahun. Penyelenggaraan  Rapat Pleno Kamar Tahun 2023 ini merupakan yang ke-12.

Selama penyelenggaraan 11 kali rapat pleno kamar tahunan, kata Sunarto,  telah  disepakati 490 rumusan hukum.

“Kamar Perdata sebanyak 113 rumusan hukum, - Kamar Pidana sebanyak 123 rumusan hukum, - Kamar Agama sebanyak 112 rumusan hukum, - Kamar Militer sebanyak 69 rumusan hukum dan Kamar TUN sebanyak 73 rumusan hukum.”,  ujar Wakil Ketua MA Bidang Yudisial.

Pada akhir laporan, Sunarto menjelaskan informasi rinci tentang agenda lengkap  penyelenggaraan pleno kamar ke 12.  Menurutnya,  pembahasan persoalan hukum pada masing-masing kamar akan dilaksanakan  Senin (20/11), mulai pukul 08.00 hingga  pukul 17.00. Hasil kesepakatan kamar atas persoalan hukum yang mengemuka akan dipresentasikan oleh juru bicara  masing-masing kamar  pada rapat pleno gabungan yang akan kembali dipimpin oleh Ketua MA pada Senin malam.  Pada forum rapat pleno gabungan tersebut,  anggota kamar lain bisa memberikan tanggapan.   Rumusan hukum yang dipresentasikan oleh setiap kamar dan masukan dari anggota kamar lain, akan dibahas kembali dalam forum rapat pimpinan sebelum diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung. [aza/mst/afd/an/afk]

JAKARTA | (14/11/2023) Kepaniteraan Mahkamah Agung kembali menggelar pembinaan bagi panitera muda kamar, panitera pengganti, dan hakim yustisial. Sebelumnya, kegiatan serupa juga pernah diselenggarakan pada awal tahun 2023. Kegiatan pembinaan yang diselenggarakan secara hybrid tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 November 2013, dipusatkan di Hotel Lumiere, Jakarta, dengan menghadirkan tiga narasumber: pertama, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Sunarto, kedua, Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI, H. Dwiarso Budi Santiarto, dan ketiga, Panitera Muda Perkara Perdata, Ennid Hasanuddin.

Amanat Maklumat Ketua Mahkamah Agung

Saat menyampaikan laporan kegiatan, Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, menyatakan bahwa kegiatan pembinaan ini merupakan pengejawantahan dari amanat Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 01/Maklumat/KMA/IX/2017.

“Pembinaan ini merupakan amanat dari Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya“, tegas Panitera Mahkamah Agung.

Mewujudkan Aparatur yang Kompeten dan Berintegritas

Ridwan Mansyur lebih lanjut menjelaskan bahwa kegiatan pembinaan tersebut bertujuan untuk membentuk aparatur yang memiliki kompetensi atau kecakapan teknis dan juga memiliki integritas yang baik. Hal itu adalah sebagaimana ia utarakan sewaktu ia diwawancarai oleh Kompas TV.

“Selain memiliki kecakapan teknis, aparatur Kepaniteraan Mahkamah Agung juga harus memiliki integritas yang baik. Pembinaan yang kita selenggarakan hari ini bertujuan untuk meningkatkan kecakapan teknis dan juga integritas aparatur peradilan. Mudah-mudahan ikhtiar yang kita lakukan ini dapat secara signifikan meningkatkan kualitas aparatur peradilan, sehingga kepercayaan publik kepada Mahkamah Agung akan terus bertumbuh dari waktu ke waktu“, ujar Ridwan Mansyur.

Menjadi Orang yang Diteladani

Dalam pengarahannya, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Sunarto, menjelaskan pentingnya sistem pengawasan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Selain itu, beliau juga berpesan agar setiap peserta pembinaan mencintai tempat bekerja dan menjadi teladan bagi rekan kerjanya.

“Mari kita rawat tempat bekerja dengan sepenuh rasa, karena di sana rezeki kita tersedia. Mari menjadi orang yang kehadirannya dinanti, ketiadaannya dicari, dan kebaikannya diteladani“, ungkap Sunarto.

Pedomani Kode Etik

Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, H. Dwiarso Budi Santiarto, mengupas tuntas tentang konsep dan implementasi kode etik bagi hakim. Dalam materinya beliau juga menekankan agar setiap aparatur Kepaniteraan Mahkamah Agung memegang teguh kode etik dan perilaku, karena hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan publik pada lembaga peradilan.

“Publik tidak akan percaya kepada Mahkamah Agung sepanjang masih ada hakim yang menggadaikan integritasnya. Menurut Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, hakim yang tidak berintegritas ibarat tumor yang harus diamputasi“, tegas Dwiarso.

Tingkatkan Ketelitian

Pemateri terakhir pada kegiatan tersebut, Ennid Hasanuddin, menekankan perlunya ketelitian dalam bekerja. Ia banyak menyampaikan temuan-temuan teknis yang disebabkan kurangnya ketelitian.

“Kita harus lebih teliti lagi dalam bekerja, khususnya dalam mengonsep putusan. Kekeliruan yang kita lakukan akan berdampak banyak hal, mulai dari keterlambatan dalam penyelesaian perkara, hingga merugikan para pencari keadilan karena terjadinya kekeliruan dalam pengetikan putusan“, ujar Ennid Hasanuddin [aza/mrg].

JAKARTA | (14/11/2023) - Arus perkara kasasi dan peninjauan kembali nyaris tak terbendung. Pangkalan Data SIAP-MA per tanggal 14 November 2023, mencatat ada  26.536 perkara yang telah diregistrasi oleh Kepaniteraan MA. Padahal, masih tersisa waktu 1,5 bulan untuk menuju akhir tahun 2023. Di sisi lain, hakim agung yang menangani perkara tersebut hanya berjumlah 45 orang.  

Sebagian besar perkara MA ditangani oleh majelis yang terdiri atas 3 hakim agung. Dengan melihat beban kerja dan jumlah hakim agung tersebut maka rerata beban kerja per hakim agung adalah sebanyak 1.769 perkara. Jika dilakukan pemetaan per kamar, maka potret beban kerja per hakim agung pada masing-masing kamar, adalah sebagaimana tabel berikut:

Beban kerja yang sangat tinggi menjadi tantangan tersendiri bagi Mahkamah Agung. Apalagi jumlah hakim agung yang jauh berada di bawah jumlah maksimum, yakni hanya 45  dari 60 orang yang ditetapkan oleh UU MA.  Dari jumlah tersebut, dua diantaranya merupakan unsur pimpinan yang menerima alokasi perkara relatif lebih sedikit dibandingkan dengan hakim agung lainnya.

Namun ternyata fakta berbicara lain.  Hakim Agung berhasil menaklukkan tantangan  tingginya beban perkara tersebut. Mereka mampu menyesuaikan ritme kerja dengan overloadnya beban penyelesaian perkara sehingga mampu  berkinerja tinggi. Berdasarkan catatan SIAP MA, selama periode Januari—14 November 2023,  Mahkamah Agung berhasil memutus sebanyak  20.730 perkara. Jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima sebanyak 26.536, maka rasio memutus perkara mencapai 78,12%. .

Dengan membandingkan jumlah perkara yang diputus dan jumlah hakim agung maka rerata produktifitas penanganan perkara per hakim agung  adalah 1 berbanding 1.382 perkara.  Adapun rerata produktifitas per hakim pada setiap penanganan perkara adalah sebagaimana tabel berikut:

 Pembacaan Berkas Serentak

Berkinerja tinggi di tengah beban kerja  yang meningkat  merupakan fenomena luar biasa. Fenomena tersebut merupakan buah dari tingginya ethos kerja, kemampuan beradaptasi dengan situasi dan efektifnya sistem strategi ataupun percepatan yang dipilih. Salah satu strategi pemeriksaan perkara yang secara empiris terbukti efektif dalam peningkatan kinerja adalah sistem pembacaan berkas serentak. Sistem ini diimplementasikan di MA pada tahun 2013 dengan SK KMA 119/SK/KMA/VII/2013 yang berlaku mulai  1 Agustus 2013.

Dalam pemeriksaan berkas di MA, kecepatan hakim agung dalam memberikan pendapat  menjadi faktor determinan bagi percepatan penanganan perkara. Sistem pembacaan berkas serentak berkontribusi besar bagi percepatan pemberian pendapat (advies) oleh hakim agung.

Sistem pembacaan  berkas serentak diawali dengan penentuan hari musyawarah dan ucapan (muscap) oleh Ketua Majelis. Sidang muscap ini dilakukan paling lama 90 hari sejak perkara diterima oleh ketua majelis. Hari sidang mucap yang ditetapkan oleh Ketua Majelis menjadi tanggal deadline bagi hakim anggota untuk menyelesaikan pemberian pendapat atas berkas yang didistribusikan kepadanya.

Sistem pembacaan berkas serentak menjadi lebih efektif dengan ketersediaan dokumen elektronik berkas perkara kasasi/peninjauan kembali. Distribusi dokumen elektronik kepada majelis hakim menggunakan aplikasi SIAP MA yang telah dilengkapi dengan sistem document management system.

Konsinyering Penyelesaian Perkara

Secara reguler, pemeriksaan perkara dilakukan di gedung Mahkamah Agung pada jam kerja yang ditentukan. Namun, dalam keadaan tertentu pemeriksaan/pembacaan berkas dilakukan melalui kegiatan konsinyering. Kegiatan konsinyering adalah mengkonsentrasikan kegiatan pembacaan/pemeriksaan  berkas pada waktu dan tempat tertentu, tanpa “terganggu” dengan kegiatan lain. Biasanya konsinyering dilakukan dalam waktu tiga hari dua malam, namun  sifat kerjanya yang intensif, mampu menyelesaikan perkara setara satu bulan dalam pemeriksaan reguler.

Sebagai contoh, penyelenggaraan konsinyering kamar Perdata pada tanggal 8-10 November 2023, berhasil menyelesaikan pembacaan/pemeriksaan berkas sebanyak  516 berkas perkara. Konsinyering kamar Pidana yang diselenggarakan mulai tanggal 13 s.d 15 November 2023 akan menyelesaikan pemeriksaan berkas sebanyak 380 perkara.

Koreksi Bersama

Sesuai namanya, koreksi bersama, adalah melakukan koreksi secara bersama-sama dalam satu forum. Dalam forum tersebut hadir “para pelaku” yang terlibat dalam proses koreksi berkas, yaitu: hakim agung, panitera pengganti, panitera muda, dan operator. Cara ini berbeda dari sistem koreksi konvensional yang melakukan proses koreksi secara bergiliran sehingga memakan waktu yang cukup lama.

Dalam kegiatan koreksi bersama, peserta konsinyering dibagi ke dalam  tiga kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari sejumlah hakim agung, panitera pengganti, dan operator. Setiap kelompok dibekali satu layar proyektor dan melalui proyektor tersebut ditampilkanlah draft putusan. Para Hakim Agung yang berkedudukan sebagai P1 dan P3 dalam perkara yang ditampilkan tersebut  mencermati dengan saksama. Jika ada kekeliruan pengetikan atau kerancuan redaksi, pada saat itu juga langsung dilakukan perbaikan. Apabila  proses koreksi sudah selesai, draft putusan langsung dicetak dan ditandatangani serta disiapkan salinannya.

Dalam proses koreksi bersama ini, para hakim agung, difokuskan pada koreksi pertimbangan hukum. Karena dua hakim agung secara bersama merumuskan konstruksi pertimbangan hukum, maka pertimbangan hukum pun menjadi lebih berbobot. [an]

.