RAKERDA  akan  Serentak  Dilaksanakan   24- 26 November 2010

Jakarta | Kepaniteraan Online (11/11)

Untuk menindaklanjuti hasil  Rapat Kerja Nasional yang telah dilaksanakan  10-14 Oktober 2010 yang lalu, secara serentak akan dilaksanakan  Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) di seluruh  ibu kota provinsi di Indonesia.  Berdasarkan Surat Sekretaris MA Nomor:  554A/SEK/01/2010 tanggal 10 Oktober 2010, Rakerda tersebut akan dilaksanakan selama tiga hari mulai tanggal 24 sampai dengan 26 November 2010.

Penyelenggaraan Rakerda di setiap provinsi ini diikuti oleh para Ketua, Panitera/Sekretaris Pengadilan tingkat pertama dan banding  di lingkungan  peradilan umum dan peradilan agama. Sedangkan untuk lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara diselenggarakan berdasarkan wilayah hukum masing-masing. Khusus mengenai wilayah Pengadilan Militer Tinggi II di bawah koordinasi Pengadilan Militer Utama. Sementara itu, untuk Pengadilan Agama  yang berada di  Provinsi Bali, diselenggarakan di  Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

Percepatan Penyelesaian Perkara : Upaya Tiada Henti

Bandung | kepaniteraan online (1/11)

Dalam kurun  lima tahun terakhir, MA telah menunjukkan prestasinya dalam mereduksi tunggakan perkara. Kalau di akhir 2004, MA memiliki sisa 20.314 perkara, di akhir 2009 sisa tersebut berkurang hingga berjumlah 8.835 perkara. Meskipun demikian, semangat MA untuk  mempercepat penyelesaian perkara harus merupakan upaya yang tiada henti. MA akan terus memaksimalkan kemampuan yang dimiliki untuk memberikan yang terbaik kepada pencari keadilan.

Demikian terungkap dalam paparan Ketua Muda Perdata MA, H. Atja Sondjaja, SH, dan Panitera MA, H. Suhadi, SH, MH, dalam pembukaan kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan Percepatan Minutasi Perkara yang diikuti oleh seluruh Panitera Muda, Panitera  Muda Tim (Askor), Panitera Pengganti (Asisten), dan operator, Jum’at (29/10), di Bandung.

MA Umumkan Penyelenggaraan Profile  Assessment dan Wawancara  Calon Hakim Ad Hoc Tipikor

Jakarta | kepaniteraan.online (27/10)

Setelah dinyatakan lulus dalam tahap seleksi tertulis calon hakim ad hoc Tipikor,  148   peserta akan mengikuti tahapan seleksi berikutnya, yaitu tes profile  assessment dan wawancara. Penyelenggaraan kedua tahapan tersebut akan dilaksanakan di empat lokasi yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Berdasarkan pengumuman resmi panitia seleksi yang dilansir www.mahkamahagung.go.id (Selasa [26/10]),  penyelenggaraan seleksi di Medan akan dipusatkan di gedung Pengadilan Tinggi Medan, Jalan Pengadilan No 10 Medan, pada tanggal 13-16 November 2010. Medan menjadi tempat penyelenggaraan seleksi bagi peserta yang berasal dari Medan, Padang, dan Pekanbaru.

MA Umumkan Penyelenggaraan Profile  Assessment dan Wawancara  Calon Hakim Ad Hoc Tipikor

Jakarta | kepaniteraan.online (27/10)

Setelah dinyatakan lulus dalam tahap seleksi tertulis calon hakim ad hoc Tipikor,  148   peserta akan mengikuti tahapan seleksi berikutnya, yaitu tes profile  assessment dan wawancara. Penyelenggaraan kedua tahapan tersebut akan dilaksanakan di empat lokasi yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Berdasarkan pengumuman resmi panitia seleksi yang dilansir www.mahkamahagung.go.id (Selasa [26/10]),  penyelenggaraan seleksi di Medan akan dipusatkan di gedung Pengadilan Tinggi Medan, Jalan Pengadilan No 10 Medan, pada tanggal 13-16 November 2010. Medan menjadi tempat penyelenggaraan seleksi bagi peserta yang berasal dari Medan, Padang, dan Pekanbaru.

Ketua MA Tutup Rakernas MA 2010

Ketua MA: “Mind Set Independensi Hakim Harus Diubah”

Ketua SC Rakernas MARI 2010 menyerahkan hasil Rakernas secara simbolis kepada Ketua MA

Balikpapan | kepaniteraan online (14/10)

Rakernas Mahkamah Agung yang berlangsung sejak empat hari yang lalu (Senin, 11/10), hari ini ditutup secara resmi oleh Ketua MA. Dalam pidatonya Ketua MA menggaris bawahi hal-hal yang berkembang dalam pembahasan selama Rakernas. Hal yang digarisbawahi tersebut adalah tentang perubahan mind set. Diantaranya, mind set independensi hakim.

“Perubahan sikap terhadap pandangan independensi hakim,  pasti akan membawa perubahan sikap hakim  dalam memeriksa perkara”, ujarnya.
Menurut  Ketua MA, Selama ini sebagian hakim menganggap bahwa independensi hakim adalah hak istimewa bagi para hakim. Padahal sesungguhnya independensi hakim adalah jaminan bagi pencari keadilan untuk memperoleh keadilan yaitu pemeriksaan perkara tanpa keberpihakan hakim.

Sore  ini, Masing-Masing Komisi Sampaikan Rumusan

Delegasi Bantuan Panggilan, Harus Mendapat Perhatian Pimpinan Pengadilan

Balikpapan | kepaniteraan online (13/10)

Setelah hampir seharian para peserta Rakernas terlibat dalam pembahasan persoalan teknis dan administratif di sidang komisi, di hari ketiga Rakernas, (Rabu, 13/10)  mereka mulai  menyampaikan hasil rumusannya. Rumusan yang diajukan ini, akan menjadi jawaban sejumlah persoalan yang dihadapi sekaligus menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas.

Salah satu persoalan yang menjadi rumusan adalah perihal delegasi bantuan panggilan. Persoalan ini mengemuka  di sambutan Ketua MA  saat membuka Rakernas, Senin (11/10). Ketua MA meminta perhatian pimpinan pengadilan untuk memperhatikan delegasi bantuan panggilan. Selama ini,  kata Ketua MA, persoalan delegasi panggilan dianggap bukan sebagai tugas pokok, sehingga kurang mendapat perhatian.