Selama 2011, Jumlah Putusan  Terunggah di Direktori Putusan Naik 2.108, 75%

Jakarta | Kepaniteraan.Online (12/1)

Tahun 2011, Kepaniteraan MA mengembangkan kapasitas Direktori Putusan sehingga bisa memuat putusan seluruh pengadilan di Indonesia. Upaya ini ternyata membawa hasil yang menggembirakan. Jumlah putusan yang terupload di Direktori Putusan hingga 31 Desember 2011 berjumlah 144.995. 122.708 putusan dari jumlah tersebut atau 84,91 % diupload di tahun ini.  Jumlah putusan yang terupload pada tahun 2011 ini naik 2.108,75% dari tahun 2010 yang hanya mengupload 5.819. Kenaikan ini terjadi karena adanya partisipasi pengadilan tingkat pertama dan banding yang mengunggah putusannya ke Direktori Putusan MA. Sementara itu khusus untuk perkara Mahkamah Agung, jumlah putusan yang terupload selama tahun 2011 berjumlah 12.189 putusan. Jumlah ini naik 109, 47 % dibandingkan dengan jumlah putusan MA yang terupload di tahun 2010 yang berjumlah 5.819.

Demikian disampaikan Soeroso Ono, Panitera Mahkamah Agung, dalam rapat koordinasi awal tahun dengan seluruh jajarannya di Ruang Rapat Panitera, Selasa (10/1). Soeroso menyebut capaian tersebut sebagai prestasi pendahulunya (Hakim Agung, Suhadi, SH, MH) yang harus ia pertahankan. “Kami akan meneruskan hal-hal strategis yang sudah dirintis oleh Pak Suhadi”, ungkap Soeroso.

Lebih Dekat dengan Pak Soeroso  Ono

Panitera MA, H. Soeroso Ono, SH, MH  (Kiri) berada dalam satu forum dengan H. Suhadi SH, MH pada kegiatan Rapat Koordinasi Kepaniteraan MA, bulan Agustus 2011

Jakarta | Kepaniteraan Online (30/12)

Di Penghujung tahun 2011, tepatnya pada tanggal 22 Desember 2011, terjadi pergantian kepemimpinan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, yakni H. Suhadi. SH, MH digantikan oleh H. Soeroso Ono, SH, MH. Pergantian ini dikarenakan H. Suhadi, SH, MH telah dilantik sebagai Hakim Agung pada 9 November lalu. Pimpinan Mahkamah Agung kemudian menjatuhkan pilihannya kepada H. Soeroso Ono, SH , MH.

Berdasarkan Pasal 20 UU Mahkamah Agung (UU 3 Tahun 2010), untuk diangkat sebagai Panitera Mahkamah Agung haruslah seorang yang sudah berpengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun sebagai Panitera Muda MA atau sebagai ketua/wakil ketua pengadilan banding. Persyaratan formal tersebut sudah melekat pada diri pria kelahiran Jember, 27 Agustus 1949 ini. Sebab, sejak September 2009 melalui SK KMA Nomor 134/KMA/SK/IX/2009, Soeroso Ono telah diangkat sebagai Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung.

Karir Soeroso Ono berawal dari Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Jember tanggal 1 Maret 1983, 28 tahun yang lalu. Dua tahun kemudian, melalui Keputusan Presiden Nomor 168/M Tahun 1985 tanggal 4 September 1985, Ia diangkat sebagai Hakim dan ditempatkan pada Pengadilan Negeri Tanjung, wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan. Setelah lima tahun sebagai hakim PN Tanjung, akhir tahun 1990, Soeroso Ono mendapat mutasi sebagai hakim Pengadilan Negeri Tarakan. Enam tahun berikutnya, Ia kembali mendapat mutasi sebagai hakim pada PN Pontianak.

Ketua MA Lantik Soeroso Ono sebagai Panitera MA

Jakarta | Kepaniteraan Online (22/12)

Ketua Mahkamah Agung,  YM . Harifin A, Tumpa, melantik H. Suroso Ono, SH, MH sebagai Panitera Mahkamah Agung, Kamis siang (22/12) di Ruang Kusumahatmadja . Suroso Ono menggantikan H. Suhadi, SH, MH yang pada tanggal 9 November 2011 lalu telah dilantik sebagai hakim agung. Selain melantik Panitera, Ketua MA juga melantik 3 (tiga) pejabat eselon I yakni  Nurhadi, SH, MH sebagai Sekretaris Mahkamah Agung, Dr.  Aco Nur, SH, MH sebagai Kepala Badan Urusan Administrasi, dan  Siti Nurjanah, SH, MH sebagai Kepala Balitbang Diklat Kumdil.

Kepaniteraan MA Lakukan Standarisasi Template Putusan MA

Tangerang | Kepaniteraan Online (12/12)

Kepaniteraan  MA melakukan kajian mendalam tentang template putusan Mahkamah Agung. Kajian tersebut bertujuan  untuk membuat standardisasi template yang nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan putusan Mahkamah Agung. Kegiatan yang diikuti oleh  beberapa hakim agung, para panitera muda perkara, para panitera muda tim, sejumlah panitera pengganti, dan tim asistensi pembaruan peradilan ini dibuka secara resmi oleh Panitera MA, H. Suhadi, SH, MH, Minggu malam (11/12), di Hotel Arya Duta Karawaci, Tangerang.

Dalam sambutannya, Panitera MA mengemukakan bahwa template putusan telah dibuat oleh Mahkamah Agung sejak tahun 2007. Namun baru meliputi perkara pidana dan perkara perdata, sementara perkara-perkara lainnya menyesuaikan. Oleh karena itu, penyusunan standardisasi template untuk semua jenis perkara merupakan kebutuhan.

Kepaniteraan MA Terus Dongkrak Angka Penyelesaian Perkara

Cianjur | Kepaniteraan. Online (03/12)

Komitmen  MA untuk meningkatkan kualitas pelayanan terus dipacu dengan berbagai pendekatan. Setelah dinilai efektif mendorong transparansi peradilan dengan kegiatan publikasi putusan, kini  Kepaniteraan  menyelenggarakan kegiatan konsinyering penyelesaian minutasi perkara. Kegiatan  yang dilaksanakan mulai 2-4 Desember 2011  di  kawasan Cipanas  Puncak ini  diikuti oleh para operator dari seluruh hakim agung. Sebelumnya kegiatan  konsinyering  serupa telah dilaksanakan sebanyak dua kali. Model konsinyering  seperti ini, menurut Sekretaris Kepaniteraan, H.R.M. Anton Suyatno, SH, MH,  diharapkan bisa mendongkrak angka penyelesaian perkara secara signifikan.

“Indikator kinerja penyelesaian perkara MA, nampak dari jumlah perkara yang dikirim lebih banyak dari perkara yang diterima. Ini yang disebut dengan “clearance rate”, sebuah standar yang digunakan oleh peradilan di seluruh dunia”, demikian dikatakan H.R.M. Anton Suyatno, SH, MH, Sekretaris Kepaniteraan MA, ketika membuka kegiatan konsinyering percepatan penyelesaian minutasi perkara, Jum’at malam (02/11), di Hotel Yasmin, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat.

Reduksi Tunggakan Perkara, Kepaniteraan MA Gunakan Pendekatan IT

Direktori Putusan Uanggah 107.000-an Putusan

Jakarta | Kepaniteraan Online (21/11)

Kepaniteraan MA mengerahkan berbagai upaya untuk “mengurai” problematika penumpukan tunggakan perkara di MA. Salah satu upaya yang tengah dikampanyekan adalah  dengan pendekatan teknologi informasi. Wujudnya berupa kebijakan mewajibkan penyertaan dokumen elektronik untuk perkara yang diajukan kasasi dan  peninjauan kembali. Untuk kepentingan tersebut sebanyak 47 peserta yang berasal dari PN Kelas I.A non ibu kota propinsi se-Indonesia  dan PN Kelas I.B di daerah hukum Jabar, Jatim, dan Sumatera diikutsertakan dalam kegiatan Konsinyering Pengiriman Dokumen Elektronik Perkara Kasasi/PK melalui Fitur Komunikasi data Direktori Putusan MA di Tangerang sejak 17-19  November 2011.  Sebelumnya, kegiatan serupa dilaksanakan bagi pengadilan tingkat banding dan pengadilan ibu kota propinsi untuk semua lingkungan.

“Bagian terbesar tunggakan perkara di MA adalah perkara yang sudah putus tetapi belum diminutasi. Hal ini selain beban perkara yang tinggi, juga MA dalam menyusun putusan harus mengetik ulang bagian-bagian yang bersumber dari putusan tingkat pertama dan banding. Oleh karena itu, untuk mengurai problematika tunggakan perkara yang belum diminutasi, MA mewajibkan pengadilan untuk menyertakan dokumen elektronik”, demikian diungkapkan Panitera MA, H. Suhadi, SH, MH, pada saat menyampaikan pidato pembukaan kegiatan, Kamis malam (17/9), di Tangerang.